Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof Juanda, menanggapi gugatan Yayasan Citta Loka Taru terhadap Presiden RI Prabowo Subianto lantaran tak memberhentikan Mendes PDT Yandri Susanto. Juanda menilai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Otoritas yang absolut atau hak pererogatif presiden tersebut jelas diberikan oleh konstitusi dan Undang Undang yang berlaku," kata Juanda dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, saat ini tak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Prabowo. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Belum ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh presiden dengan tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dalam kaitannya dengan amar putusan MK tentang sengketa Pilkada Kabupaten Serang beberapa bulan yang lalu," jelasnya.

"Apalagi dalam amar putusan MK dan diktumnya tidak satupun menyatakan adanya kewajiban atau perintah kepada presiden untuk memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Menteri Desa dan PDT sebagai konsekuensi dari tindakannya yang dianggap MK ikut melakukan perbuatan secara masif, terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan istrinya di Pilkada Serang," sambungnya.

Founder TREAS Constituendum Institute itu menilai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serang yang digelar hari ini menjadi tantangan untuk Yandri. Dia mengatakan PSU Serang juga menjadi momen pembuktian jika kemenangan pasangan nomor urut 2 Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas bukan hasil dari cawe-cawe Yandri.

"Apapun hasil dari PSU 19 April 2025, saya berpendapat bahwa gugatan Lokataru yang mengaitkan amar putusan MK dengan perbuatan melawan hukum penguasa akibat presiden tidak memberhentikan pPak Yandri Susanto sebagai Mendes PDT sangat lemah dan sulit diterima secara hukum," ungkap dia.

Sebab, kata Juanda, untuk membuktikan perbuatan melawan hukum presiden akan sulit untuk mengukur tingkat kerugian bagi masyarakat. Dia mengatakan jika terdapat kerugian, maka harus terdapat kejelasan dan bukti konkrit.

Juanda menegaskan mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Maka, menurutnya, hal itu tak bisa dijadikan sebagai objek gugatan perbuatan melawan hukum.

"Sebab jika hal tersebut diterima atau dikabulkan oleh PTUN, maka akan mereduksi dan mendagradasi wewenang atau hak prerogatif presiden yang diberikan oleh konstitusi," ujarnya.

Menurutnya, jika dalam menjalankan hak prerogatif, presiden dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka PTUN telah mengabaikan konstitusi. Dia pun meyakini gugatan tersebut tidak akan diterima.

"Prediksi saya gugatan Lokataru tersebut akan sulit diterima atau sulit dikabulkan secara hukum, karena dasar dan alasan hukumnya sangat lemah sehingga perbuatan presiden tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Mendes dan PDT bukan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) tetapi perbuatan yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang undangan serta asas asas umum pemerintahan yang baik," tuturnya.

Sebagai informasi, Prabowo digugat ke PTUN oleh lembaga organisasi sipil. Prabowo digugat lantaran tidak memberhentikan Yandri dari jabatannya sebagai Mendes PDT.

Dilihat di situs SIPP PTUN, gugatan itu teregister pada Rabu (16/4) dengan nomor perkara 130/G/TF/2025/PTUN.JKT. Pihak penggugat ialah Yayasan Citta Loka Taru, dan pihak tergugat ialah Presiden Republik Indonesia.

Simak juga Video: Kata Mendes Yandri Seusai Disebut MK 'Cawe-cawe' Menangkan Istri di Pilkada Serang

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong bentrokan maut antarpendukung paslon di Pilkada Puncak Jaya dibawa ke ranah hukum. Komisi II mengatakan perlu ada evaluasi supaya kejadian serupa tak terulang.

"Yang pertama peristiwa terkait dengan tewasnya beberapa orang akibat bentrok politik itu harus dibawa ke ranah hukum dalam hal ini adalah hukum pidana," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Senin (7/3/2025).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada di Papua kerap mendatangkan konflik sehingga perlu adanya evaluasi. Rifqinizamy berharap kejadian itu menjadi pembelajaran.

"Yang kedua kita perlu melakukan evaluasi mendasar terkait dengan pelaksanaan kampanye dan Pilkada di beberapa daerah termasuk di Papua yang kerap kali mendatangkan konflik bahkan merebut nyawa," sambungnya.

Ia menilai peristiwa ini harus menjadi pertimbangan dalam pembahasan revisi undang-undang paket politik. Politikus Partai NasDem ini menyebut adanya wacana pengembalian sistem Pilkada ke DPRD juga akan dibahas mendalam dalam menyusun RUU.

"Hal ini saya kira akan menjadi bagian penting dalam rangka pembahasan revisi undang-undang paket politik termasuk di dalamnya terkait dengan undang-undang Pilkada di komisi II DPR RI," kata Rifqinizamy.

"Apakah kemudian ide untuk menarik kembali Pilkada ke DPRD, atau kita melaksanakan Pilkada yang asimetris, dalam pengertian di setiap tempat itu berbeda cara dan mekanisme pemilihan kepala daerahnya tergantung dari berbagai macam variabel termasuk tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Itu juga menjadi bagian penting untuk kita melakukan evaluasi terkait dengan Pilkada kita hari ini," tambahnya.

Rifqinizamy juga meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) menjadi tanggung jawab semua pihak. Pihaknya meminta institusi Polri hingga TNI ikut serta dalam mengamankan kondisi di daerah.

"Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagi saya, pelaksanaan PSU di beberapa tempat itu bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah tapi juga merupakan kewajiban dari berbagai stakeholder, termasuk stakeholder keamanan TNI dan Polri, untuk memastikan situasi aman," ungkapnya.

Diketahui, bentrokan terjadi di antara dua kubu pendukung paslon nomor urut 1 Yuni Wonda-Mus Kogoya dan pendukung paslon nomor urut 2 Miren Kogoya-Mendi Wonerengga di Pilkada Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Bentrokan itu mengakibatkan 12 orang tewas. Sementara itu, 653 orang lainnya mengalami luka-luka.

"Aksi saling serang antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Puncak Jaya menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia," kata Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Sabtu (5/4).

Ia mengatakan bentrok antarpendukung terjadi sejak sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025. Selain 12 orang tewas, ratusan korban luka-luka akibat terkena panah.

"Rinciannya 423 orang merupakan pendukung paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu paslon 02," katanya.

Simak juga Video: Komisi II DPR Ingatkan KPU Agar Tak Ada PSU Pilkada Kedua

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan dalam 100 hari kerja pertama, mereka akan fokus pada penanganan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Christian, permasalahan sampah di Kota Kupang semakin mendesak dan perlu segera ditangani.

"Dalam 100 hari pertama, kami akan fokus pada penanganan sampah. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu singkat, namun kami akan memastikan bahwa sampah yang terlihat di jalanan, terutama di jalan protokol, dapat segera diatasi," jelasnya.

Selain penanganan sampah, Christian juga menekankan pentingnya perubahan pola pemerintahan, di mana pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan UMKM

Christian berkomitmen meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpikir jangka panjang dan bekerja secara inovatif.

"Jika kita ingin bergerak cepat, kita bisa melakukannya sendirian, tetapi jika kita ingin bergerak jauh, kita harus melakukannya bersama-sama," katanya.

Selain reformasi birokrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama.

"Kami tidak akan terburu-buru melaksanakan banyak hal sekaligus, tetapi fokus pada tiga hal utama: penanganan sampah, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi," ujarnya.

Christian menyebutkan bahwa program pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kebersihan kota.

Kolaborasi dan Sinergi Pemerintahan

Christian juga berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana ia berdiskusi dengan kepala daerah lain terkait program pemerintahan.

"Kami mendapatkan banyak informasi dan ide dari berbagai kepala daerah yang akan mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan program-program Presiden. Terciptanya ikatan emosional yang kuat antar daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama," pungkasnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang solid, Christian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk bekerja dalam satu tarikan napas dan berkolaborasi demi kemajuan kota.

"Kami berharap semua OPD terkait dapat bekerja dalam satu komando. Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi Kota Kupang," tutupnya.

Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan keluarga, Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya dalam Pilkada.

"Kontestasi sudah selesai, sekarang kita semua menjadi satu warga Kota Kupang," tegasnya.

Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengungkapkan rasa syukur dapat hadir di Kota Kupang setelah pelantikan di Jakarta dan retret di Magelang. Ia berharap program kerja yang dijalankan bersama Christian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Semoga hari ini menjadi momen yang produktif dan penuh berkah bagi kita semua," ujarnya.

Serena juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan warehouse pengolahan sampah di setiap kecamatan.

"Kami ingin mengurangi sampah yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dan hanya mengirimkan residu yang tidak dapat diolah," lanjutnya.

Sebagai langkah awal setelah serah terima jabatan (sertijab), Christian menyatakan bahwa apel perdana akan digelar pada hari Senin sebagai simbol kesiapan untuk mulai bekerja dan bergerak maju.

10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas, Hasil Nyata Reformasi Birokrasi KLHK

10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas, Hasil Nyata Reformasi Birokrasi KLHK

Ahli hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, mengusulkan Pilpres-Pileg dan Pilkada tidak digelar di tahun yang sama. Titi mengusulkan ada jeda 2 tahun untuk pelaksanaan Pilpres-Pileg dan Pilkada.

"Pelaksanaan Pemilu serentak nasional memilih DPR, DPD dan presiden dimulai tahun 2029, dan pemilu serentak lokal memilih DPRD dan kepala daerah dimulai tahun 2031, jeda 2 tahun," kata Titi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

"Baru kemudian 2032 seleksi serentak penyelenggara Pemilu dilakukan," sambung dia.

Titi mengatakan pelaksanaan Pilpres-Pileg dan Pilkada di tahun yang sama menjadi beban berat penyelenggara pemilu. Selain itu, menurutnya, keserentakan itu juga mengganggu fokus dan konsentrasi peserta pemilu.

"Pilkada di tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres, beban berat akibat himpitan tahapan Pemilu dan Pilkada. Mengganggu profesionalitas penyelenggara, fokus peserta, serta konsentrasi dan orientasi masyarakat atas proses Pemilu dan Pilkada," ujarnya.

Kemudian, Titi juga mengusulkan agar sistem Pemilu menjadi campuran. Di mana, kata dia, pemilih tetap dapat langsung calonnya, serta peran partai politik sebagai peserta Pemilu tetap terjaga.

"Sistem Pemilu yang bisa menjadi opsi adalah sejatinya sistem Pemilu campuran, supaya kita tidak lagi berdebat terkait proporsional terbuka, proporsional tertutup, padahal variasi sistem Pemilu dunia itu ada 400 lebih," ujarnya.

"Kenapa kemudian opsinya adalah sistem Pemilu campuran, karena dalam sistem Pemilu campuran ada dua karakter yang dimaknai oleh MK, bagaimana memberi porsi kedaulatan rakyat untuk memilih langsung calonnya dan juga menjaga peran partai politik sebagai peserta Pemilu untuk mempromosikan kader-kadernya," imbuh dia.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar alokasi kursi sesuai dengan putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 yakni 50% untuk Pulau Jawa dan 50% untuk luar Pulau Jawa. Selanjutnya, keterwakilan perempuan juga diusulkan diberlakukan zipper system.

"Penguatan kuota minimal 30% pencalonan keterwakilan perempuan pemberlakuan zipper system, silang-seling antara caleg laki-laki dan perempuan dalam daftar calon partai," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bernard Sakarias Anin, kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere, buka suara soal permohonannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Bernard menilai ada disparitas putusan terhadap 40 perkara di MK pada Senin (24/2/2025).

Menurut Bernard, kasus Vicente Hornai yang merupakan mantan terpidana sama seperti perkara Pilbup Boven Digoel. MK mendiskualifikasi calon bupati (cabup) Boven Digoel nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba, tetapi menolak permohonan kliennya.

"Perkara Boven Digoel dan Belu sama-sama tidak mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. Kemudian, sudah lewat masa senggang lima tahun. Tetapi, untuk Boven Digoel dinyatakan didiskualifikasi dan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU)," jelas Bernard.

Sedangkan logika hukum yang diterapkan, Bernard melanjutkan, dalam perkara Pilbup Belu, MK menganggap tidak penting lagi membahas aspek dan asas kejujuran ketika sudah lewat masa senggang waktu lima tahun.

"Sehingga disparitas atau perbedaan penerapan hukum yang telah diputuskan MK dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum di Indonesia yang sebenarnya," imbuh Bernard.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim MK menolak permohonan pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere. Putusan ini dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang berlangsung pada Senin (24/2/2025) malam.

Dalam sidang tersebut, paslon nomor urut 1, Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalves, menjadi termohon dalam gugatan terkait ketidakjujuran Vicente Hornai Gonsalves sebagai mantan narapidana. Ia disebut pernah melarikan anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tuanya.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim MK, Arief Hidayat, dikutip dari siaran YouTube MK, Senin malam.

Arief menyatakan MK mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait terkait kedudukan hukum pemohon. Namun, MK menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya.

"Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Arief.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, MK menyimpulkan bahwa eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan MK tidak beralasan menurut hukum. "Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo," jelas Arief.

Dengan putusan ini, pasangan Willy-Vicente berhak sebagai pemenang dan disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu.

Video Momen Hakim MK Ngaku Terharu Cabup Alor Cabut Gugatan Pilkada

Video Momen Hakim MK Ngaku Terharu Cabup Alor Cabut Gugatan Pilkada

BENGKULU, KOMPAS.com – Agustam Rahman selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Rifai-Yevri, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seluruh komisioner KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ia menilai lembaga tersebut tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga merugikan keuangan negara.

"MK final memutuskan Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati tumbang serta memerintahkan KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Adapun Rohidin Mersyah dalam Pilgub, kalau dia menang, maka nasibnya sama. Kami berulang kali mengingatkan KPU, Bawaslu agar patuh, namun diabaikan," ujar Agustam dalam wawancara via telepon, Selasa (25/2/2025).

Putusan MK dan Potensi Tindak Pidana

Agustam menegaskan bahwa tidak mematuhi putusan MK merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa diproses secara pidana, perdata, dan administrasi.

Ia merujuk pada putusan MK Nomor 105/2016 halaman 56 yang menyatakan bahwa putusan MK memiliki kekuatan setara dengan Undang-Undang.

"Artinya, berdasarkan putusan ini, aparat penegak hukum dapat memeriksa KPU, Bawaslu, dan jajarannya serta calon yang membangkang pada putusan MK, karena telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah," kata Agustam.

Menurut dia, MK konsisten dengan empat putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa penghitungan masa jabatan kepala daerah tidak dimulai sejak pelantikan, melainkan sejak menjabat secara nyata.

"Oleh karena itu, orang-orang seperti Gusnan serta lembaga yang secara sengaja tidak mematuhi putusan MK terkait cara menghitung kapan dimulainya masa jabatan kepala daerah harus ikut bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara," tegasnya.

Agustam juga meminta KPK segera turun tangan menangani kasus ini tanpa pandang bulu, mengingat besarnya potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

MK Diskualifikasi Gusnan Mulyadi dan Perintahkan PSU

Sebelumnya, MK memutuskan mendiskualifikasi calon Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Keputusan yang dibacakan Hakim MK Suhartoyo pada Senin (24/2/2025) itu menyatakan bahwa Gusnan telah menjabat dua periode sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan.

Selain mendiskualifikasi Gusnan, MK juga memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan.

Gugatan Rifai-Yevri dan Ketentuan Masa Jabatan

Putusan MK ini merupakan hasil gugatan pasangan Rifai Tajudin-Yevri Sudianto, yang kalah dengan selisih 818 suara dari pasangan Gusnan-Ii Sumirat.

Berdasarkan hasil pleno KPU Bengkulu Selatan, Gusnan-Ii memperoleh 37.968 suara, unggul tipis dari Rifai-Yevri yang meraih 37.150 suara.

Kuasa hukum Rifai-Yevri menilai pasangan Gusnan-Ii tidak sah sebagai peserta Pilkada karena bertentangan dengan putusan MK sebelumnya.

"Pasangan Gusnan-Ii Sumirat bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 2 Tahun 2023 dan putusan MK Nomor 129/2024 halaman 68," ujar Agustam.

Ia menjelaskan bahwa putusan MK 129/2024 secara tegas membatalkan Pasal 19e PKPU Nomor 8/2024, yang menghitung masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan.

Dengan putusan ini, KPU harus segera menjadwalkan PSU di Bengkulu Selatan tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan alasan Cabup Halmahera Utara (Halut) nomor urut 4 Piet Hein Babua belum mengambil langkah hukum soal video asusila viral diduga Piet. Enny mengaku bingung karena Piet baru mau melapor persoalan itu setelah sengketa di MK.

Hal itu disampaikan Enny saat sidang perkara 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025). Enny menilai seharusnya video asusila itu bisa dituntaskan lewat proses hukum jika Piet merasa orang di video itu bukan dirinya.

"Jika video tersebut bukan pihak terkait, ada upaya hukum yang bisa dilakukan, termasuk pencemaran nama baik," kata Enny.

"Kenapa upaya hukum baru akan dilakukan setelah proses ini? Kenapa tidak segera dilakukan untuk memulihkan nama baik," sambungnya.

Kuasa hukum Piet Hien-Kasman, Nofebi Eteua, menjelaskan video tersebut disebarkan menggunakan akun palsu sebelum masa pencalonan. Dia mengatakan Piet belum mengambil langkah hukum karena mempertimbangkan kondisi politik.

"Saat itu, klien kami mempertimbangkan kondisi politik di Halmahera Utara, termasuk keuntungan dan kerugian dari isu ini," ujar Nofebi.

Nofebi mengatakan langkah hukum diambil berdasarkan cukupnya bukti hukum. Dia mengatakan cabup Piet berkomitmen untuk mengambil sikap hukum setelah seluruh proses pilkada selesai.

Ahli pihak terkait, Heru Widodo, menilai laporan dugaan perbuatan tercela tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Dia mengatakan tidak ada putusan pidana yang dijalani Piet atas laporan itu.

"Tidak ada proses peradilan pidana atas dugaan tersebut hingga pemungutan suara serentak pada 27 November 2024. Tidak ada pula putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap," tegas Heru.

Sebagai informasi pasangan Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos menggugat hasil Pilbup Halmahera Utara ke MK. Muchlis-Tonny mendalilkan jika cabup Piet telah melakukan perbuatan tercela sehingga tidak memenuhi syarat kepesertaan pilkada.

Diketahui, video syur diduga Piet viral di media sosial. Video itu menunjukkan momen diduga video call sex (VCS).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (5/2) menjadi sorotan, mulai dari KPK sita 11 mobil usai geledah rumah Ketua PP Japto Soerjosoemarno hingga MK tak dapat terima gugatan Vicky Prasetyo soal Pilkada Pemalang.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. KPK sita 11 mobil usai geledah rumah Ketua PP Japto Soerjosoemarno

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 mobil usai menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya di sini

2. Jaksa Agung ungkap kendala penerapan hukuman mati di RI

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkapkan kendala penerapan hukuman mati di Republik Indonesia.

Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa sejatinya terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Kebanyakan terpidana tersebut merupakan warga negara asing (WNA).

Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati kebanyakan adalah terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Baca selengkapnya di sini

3. Menko Budi Gunawan ungkap sebanyak 351 "jalur tikus" penyelundupan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan telah mengidentifikasi sebanyak 351 pelabuhan "tikus" yang menjadi jalur penyelundupan bagi berbagai jenis barang ekspor maupun impor.

"Jalur tikus penyelundupan terungkap dari hasil evaluasi 100 hari pertama kerja Kabinet Merah Putih oleh Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan," katanya dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu.

Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan melibatkan aparat hukum dari berbagai kementerian di bawah komando Menko Polkam, selama 100 hari pertama kerja pemerintahan Kabinet Merah Putih, telah melakukan sebanyak 6.187 penindakan.

Baca selengkapnya di sini

4. MK ucapkan putusan "dismissal" 152 perkara sengketa pilkada hari ini

Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) untuk 152 dari 310 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHPU Kada) atau sengketa Pilkada 2024 pada Rabu ini.

Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo itu digelar sejak pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta. Ketua MK didampingi oleh delapan hakim konstitusi, antara lain, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Sidang hari ini merupakan kelanjutan dari putusan dismissal Selasa (4/2). Kemarin, MK telah menentukan nasib 158 perkara sengketa Pilkada, yakni sebanyak 20 perkara dinyatakan lanjut dan 138 perkara lainnya kandas.

Baca selengkapnya di sini

5. MK tak dapat terima gugatan Vicky Prasetyo soal Pilkada Pemalang

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi yang mempersoalkan hasil Pilkada Pemalang 2024.

"Menyatakan perkara 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dismissal di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, Rabu.

Suhartoyo menjelaskan bahwa pengajuan permohonan Vicky dan Suwendi melewati tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri HAM RI Natalius Pigai mengatakan pemerintahan sekarang menjunjung kebebasan sipil. Hal itu dibuktikan dari belum ada 1 orang pun yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

"Yang bisa kita sumbangan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara," ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pigai mengatakan, kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

"Saya belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya. Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu dan berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat pikiran para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, juga instansi-instansi yang memiliki kewenangan penuh. Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," sebutnya.

Pigai melanjutkan, demokrasi negara juga dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," jelasnya.

Dirinya juga menyebut banyak partai politik oposisi menang di sejumlah daerah saat Pilkada Serentak 2024. Di sisi lain, ia menuturkan pemerintahan Prabowo akan memberikan amnesti kepada pihak yang dipenjara dalam kasus UU ITE.

"Amnesti ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus UU ITE. Amnesti yang disampaikan itu yang pertama kepada, pertama dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel). MK menyatakan perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyatakan terkait dalil adanya anomali suara tidak sah di Kota Makassar antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota, tidak dapat langsung dijadikan alasan adanya pelanggaran pemilu. MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

"Menurut Mahkamah, anomali jumlah surat suara tidak sah tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran pemilu dan/atau kesalahan prosedur pemilu. Untuk dapat dikaitkan dengan pelanggaran pidana atau pun pelanggaran prosedural, fenomena perbedaan jumlah surat suara tidak sah untuk dua pemilihan berbeda namun berada pada wilayah yang sama, harus terlebih dahulu dibuktikan/dijelaskan penyebabnya," ujarnya.

"Selama tidak sahnya surat suara bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, maka anomali jumlah surat suara tidak sah tidak pula dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif. Berpijak pada fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut dalilnya maka menurut Mahkamah dalil demikian tidak beralasan menurut hukum," sambung Ridwan.

Kemudian, Ridwan menjelaskan pertimbangan terhadap dalil pemohon yang menuding adanya manipulasi kehadiran pemilih di Kota Makassar. Ridwan mengatakan MK meyakini adanya daftar hadir pemilih yang tidak diisi pemilih dan diisi oleh KPPS.

MK berpandangan daftar hadir yang tidak diisi tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Namun, MK mendapatkan fakta jika kejadian tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Sulawesi Selatan.

"Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemih yang tidak diisi, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemilih siluman dan/atau kecurangan dalam proses pencoblosan kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos (namun tidak menandatangani daftar hadir) adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih," jelasnya.

"Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Apalagi seandainya benar bahwa tidak diisinya daftar hadir merupakan bagian dari rangkaian tindakan curang di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, quod non, menurut Mahkamah dibatalkannya perolehan suara di semua TPS tersebut tidak signifikan berpengaruh para peringkat Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum," imbuh dia.

Danny Pomanto-Azhar Arsyad Gugat Hasil Pilgub Sulsel

Sebelumnya, pasangan calon nomor urut 1 Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad mendalilkan adanya praktik 'Politik Gentong Babi' sebagai upaya memenangkan pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Danny-Azhar meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Andi-Fatmawati.

Istilah politik gentong babi adalah penggunaan sumber daya negara untuk merebut suara pemilih atau bisa juga dikenal politik iming-iming. Pada sidang sengketa perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1), Danny-Azhar menuding adanya keterlibatan ASN mendukung pasangan Andi-Fatmawati. Selain itu, adanya anomali surat suara tidak sah pada TPS-TPS di Kota Makassar.

"Kami menemukan adanya perbedaan tanda tangan pemilih dengan daftar hadir pemilih tetap. Pengakuan petugas KPPS dia sendiri yang tanda tangan daftar hadir. Pengakuan pemilih yang hadir di TPS tapi tidak diminta tanda tangan. Tanda tangan yang kasat mata identik pada dua nama atau lebih yang tercantum dalam satu daftar hadir," ujar kuasa hukum Danny-Azhar, Donal Fariz.

Simak Video: 310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

MensesnegPrasetyo Hadi mengatakan retret kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan. Fungsi retret itu adalah menyatukan visi dan misi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Kan begini, efisiensi (anggaran) bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga," kata Prasetyo di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

"Nah kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK. Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," sambungnya.

Meski begitu, Prasetyo mengatakan saat ini anggaran untuk retret kepala daerah belum ditentukan. Dia mengatakan terkait anggaran masih dalam pembahasan.

Namun, Prasetyo memastikan anggaran retret kepala daerah tidak berasal dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan anggaran retreat akan berasal dari pemerintah.

"Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," ujarnya.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," imbuh dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengusulkan agar pemerintah dan DPR membuat kodifikasi atau himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang mengenai pemilu.

Menurut Titi, kodifikasi itu bisa mencakup sejumlah aturan tentang pemilu dan pilkada yang saat ini terpisah dalam sejumlah undang-undang.

"Saya mendorong kodifikasi, yaitu materi muatan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang yang sama," kata Titi dalam diskusi daring, Minggu (26/1).

Menurut dia, usulan itu perlu dipertimbangkan agar Indonesia memiliki dasar hukum yang sederhana dan terintegrasi terkait penyelenggaraan demokrasi yang efektif.

Nantinya, kata Titi, kodifikasi itu bisa berbentuk UU Kitab Hukum Pemilu yang diatur secara sistematis, seperti buku, bab, bagian, dan paragraf, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan para pemangku kepentingan. Termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat.

"Namanya bisa saja misalnya Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pemilihan Umum atau seperti Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang materi muatannya dikelompokkan menjadi buku bab bagian dan paragraf," katanya.

Selama ini, aturan mengenai pemilu terpisah dalam sejumlah undang-undang. Ada Pileg dan Pilpres yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Lalu ada UU Pilkada yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, hingga UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Saat ini, DPR saat ini tengah membuka rumusan untuk menyatukan sejumlah UU tersebut dalam omnibus law UU Politik Pembahasan itu belum secara resmi dimulai, tapi DPR mulai serius untuk memulai pembahasan usulan tersebut.

Omnibus law politik yang tengah dirumuskan DPR memiliki cakupan lebih luas, mencakup aturan pemilu, pilkada, partai politik, dan hubungan eksekutif-legislatif.

Sedangkan usulan kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada ala Perludem hanya fokus pada aturan teknis pemilu.