Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambut positif kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang “mendidik” anak-anak bermasalah di Jabar ke barak militer.

Pigai mengaku seusai dirinya berdialog dengan Dedi, dirinya banyak mendapat informasi untuk memajukan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, terkhusus dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada Pemerintah Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur [Dedi Mulyadi] dengan gagasan-gagasan yang visioner,” ungkapnya di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dia beranggapan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi ini dapat memajukan SDM yang unggul dalam pendidikan, keterampilan, peningkatan kompetensi, mental karakter, kualitas, hingga tanggung jawab.

Pigai melihat peningkatan sumber daya tersebut sebenernya menyertai target pemerintah, yakni menuju Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

“Dalam Indonesia Emas itu kita bagi 3 segmen atau 3 rentang waktu. Rentang waktu pertama 2025-2035 adalah transformasi bangsa menyiapkan SDM yang unggul,” bebernya.

Maka demikian, pria yang vokal dalam memperjuangkan isu HAM ini menekankan pendidikan yang dicanangkan oleh Dedi Mulyadi ini orientasinya adalah peningkatan kualitas SDM dalam pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan peningkatan mental, produktivitas, disiplin, hingga tanggung jawab.

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan Hak Asasi Manusia, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia,” tegasnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan kebijakannya ini dimaksudkan untuk membentuk pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas hidup yang disiplin dengan mengubah pola hidup menjadi lebih baik lagi.

Menurut KDM, sapaan akrabnya, ada beberapa masalah anak yang sudah tak bisa lagi diselesaikan di internal sekolah maupun lingkungan keluarganya. Dengan demikian, harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa.

“Inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kebupaten/kota di seluruh Jawa Barat sebagau bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045,” tutupnya dalam kesempatan yang sama.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti ketiadaan Undang-undang yang mengatur tentang implementasi perlindungan, pelestarian dan penghormatan Masyarakat Hukum Adat.

Padahal, Pasal-pasal dalam konstitusi secara tegas sudah mengatur keberadaan Masyarakat Hukum Adat dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 3/PUU-VIII/2010 dan 31/PUU-V/2007 juga telah mempertegas kedudukan Masyarakat Hukum Adat.

"Kementerian HAM menemukan satu di antara sedikit Undang-undang yang tidak diatur berdasarkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah tentang Masyarakat Adat. Padahal, sudah dua Pasal di dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur tentang Masyarakat Adat," ujar Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (6/5).

"Tapi sejak Indonesia merdeka sampai hari ini belum ada Undang-undang yang mengatur implementasi tentang perlindungan, pelestarian dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat," imbuhnya.

Atas alasan itu, Pigai menegaskan dukungan kementeriannya terhadap percepatan pembentukan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat yang berisikan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.

"Saya kira itu sikap dari Kementerian Hak Asasi Manusia," katanya.

Pada hari ini, Selasa (6/5), Koalisi Masyarakat Adat bertemu dengan Pigai dan jajaran di Kantor Kementerian HAM.

Perwakilan koalisi, Abdon Nababan, mengungkapkan Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat.

"Oleh karena itu tadi kami minta kementerian supaya RUU Masyarakat Adat ini dikawal betul di dalam pemerintahan pak Prabowo lewat Menteri HAM, karena memang ini janji konstitusi," kata Abdon dalam jumpa pers, Selasa (6/5).

Dia menambahkan salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai hak-hak masyarakat adat. Hal itu disampaikan karena kerap memicu konflik dengan rencana investasi di daerah.

"Karena hak-hak masyarakat adat ini tidak teradministrasikan dengan baik dan benar, sehingga menimbulkan konflik ketika ada investasi. Jadi, tadi kami sebutkan ke pak menteri, masyarakat adat tidak anti-investasi, tapi investasi yang merampas hak-hak masyarakat adat itulah yang kami tidak mau," tandasnya.

RUU Masyarakat Adat sudah lama diusulkan untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang, tepatnya sejak 2009. Berulang kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR tetapi tak kunjung disahkan.

Pada 2024, RUU Masyarakat Adat kembali masuk Prolegnas 2025. Kepentingan politik dan ekonomi disinyalir menjadi faktor lambatnya RUU ini disahkan menjadi Undang-undang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer tidak menyalahi standar HAM.

Menurut Pigai, langkah Dedi untuk mengirimkan anak-anak sekolah itu untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment, atau kekerasan fisik. Pigai menyebut langkah Dedi itu adalah bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab.

"Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (5/5/2025).

Adapun Pigai menjelaskan bahwa corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin.

Bentuknya, lanjut Pigai, bisa meliputi tindakan memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak.

"Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” jelas Pigai.

Menurut Pigai, pendidikan yang diterapkan selama menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka bakal sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan alasan mengapa dirinya mengirim siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Mulanya, dia menyoroti soal kenakalan akut yang dilakukan siswa.

Mulai dari waktu malamnya digunakan bermain game mobile legend, berkumpul alias nongkrong dengan grup motornya sampai malam, hingga ada kasus siswa SMP melakukan pembunuhan berencana ke kakeknya.

Di sisi lain, dia juga menyebut orang tua siswa yang menjadi korban pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol), korban bank emok (rentenir), hingga bank keliling.

Maka demikian, dia khawatir dalam jangka panjang anak-anak di Jawa Barat akan lemah dan tidak kompetitif, sehingga dia berencana mendidik siswa bermasalah di barak militer.

Apalagi, kata dia, saat ini banyak orang tua dan guru yang tak sanggup lagi menghadapi anak-anak yang jika dibiarkan bisa berujung kriminalisasi.

"Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI/Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung usulan Mendagri Muhammad Tito Karnavian terkait wacana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pigai berpandangan, UU Ormas berkolerasi positif terhadap kemajuan demokrasi.

Pigai menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang dibentuk secara subjektif. Saat itu, regulasi tersebut lahir untuk membubarkan beberapa ormas, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Karena itu, perlu ada perbaikan payung hukum tentang ormas. "Itu sangat bermasalah karena mengunci keran demokrasi di Indonesia," kata Pigai kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Pigai menduga, UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 menjadi penyebab indeks demokrasi Indonesia selalu rendah. Bahkan, mantan komisioner Komnas HAM tersebut mengamati, Indonesia cenderung mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominen ke fraud democracy.

"Karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Oleh karena itu revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka kran demokrasi. Saya beberapa waktu lalu konferensi pers juga agar UU ormas direvisi khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017," ujar Pigai.

Dia pun meminta publik melihat revisi UU tak hanya sudut pandang negatif, melainkan dilihat secara positif demi kemajuan demokrasi. Pigai menjamin, Kementerian HAM mendukung revisi UU Ormas kalau dimaksudkan untuk kebaikan. "Kementerian HAM posisinya mendukung revisi UU ormas asalkan demi kemajuan demokrasi," ujar Pigai.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengoentari soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang sebelumnya harus minimal 20 persen. Natalius menyebut ketentuan itu melanggar HAM.

Hal tersebut disampaikan oleh Natalius saat memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025). Awalnya, Natalius menyampaikan soal hak politik.

"Hak kedua adalah hak politik, hak politik itu berkaitan dengan hubungan demokrasi dan HAM. Ada empat pilar demokrasi yang harus dijaga dalam konteks hak politik," kata Natalius.

Natalius menyampaikan bahwa negara yang bermartabat adalah negara yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memimpin suatu wilayah. Dia lalu menyampaikan bahwa presidential threshold yang minimal 20 persen itu melanggar HAM karena membatasi seseorang.

"Negara yang bermartabat adalah yang memberikan orang-orang yang hebat untuk mengelola atau memimpin pemerintahan dan politik. Karena itu, kalau 20 persen presidential threshold, hebat kah itu? melanggar HAM iya, melanggar HAM karena menyisihkan hanya sekelompok orang yang bertarung untuk memimpin sebuah wilayah, negara, provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itulah, setiap individu untuk berbakti kepada negara adalah memiliki hak mutlak," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional di pemilu sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

MK membacakan putusan tersebut di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). MK mengabulkan seluruhnya permohonan tersebut. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Suhartoyo, seperti dikutip dati detikNews.

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama. Usulan pembentukan UU tersebut untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir Antara, Rabu (12/3/2025).

Pigai mengatakan Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Hal itu karena menurutnya negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," tutur Pigai.

Lebih lanjut, Pigai menambahkan, usulan pembentukan UU tersebut masih dapat diperdebatkan karena baru sebatas wacana.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Pigai menyebut usulan tersebut untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama, Pigai mengatakan Kementerian HAM juga merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai upaya meningkatkan angka indeks demokrasi di tanah air.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XII DPR RI mempertanyakan urgensi pembentukan Undang-Undang (UU) Kebebasan Beragama yang diusulkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Sebab, ketentuan mengenai kebebasan beragama bagi setiap warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan berbagai regulasi lainnya.

“Maksud saya itu apa itu penting UU itu. Bukankah kita tanpa UU itu, selama ini kita bebas juga beragama. Kan UUD 1945 juga sudah mengatur, kemudian UU HAM mengatur, kan sudah ada semua,” ujar Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Politikus PKB itu khawatir, pembentukan regulasi baru soal kebebasan beragama membuat Indonesia memiliki terlalu banyak UU, dan berpotensi membuat setiap aturan yang ada menjadi tumpang tindih.

“Kenapa harus dibuat lagi UU kebebasan beragama? Nanti kita ini kebanyakan UU. Jadi, kita pun sudah tak hafal sama UU kita, sudah pun kita sudah enggak bisa mengawasi semua UU kita,” kata Mafirion.

Atas dasar itu, Mafirion pun mengingatkan Natalius Pigai untuk lebih memikirkan hal-hal yang lebih substantif mengenai persoalan HAM di Tanah Air.

“Apakah sekarang ini tanpa UU kebebasan beragama dengan aturan-aturan yang ada dan UUD 1945, apa orang tidak bebas beragama? Bebas,” ungkap Mafirion.

“Sudahlah kalau saya Kementerian HAM ini pikirkan hal-hal substansi yang lainnya soal hak asasi manusia. Misalnya indeks HAM kita yang turun, iya kan? Lebih bagus itu,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Natalius Pigai mengusulkan adanya UU Kebebasan Beragama.

Menurut Pigai, UU itu perlu dibuat untuk memperbolehkan warga memeluk kepercayaan di luar agama-agama yang telah diakui negara.

"Misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi. Kami malah menginginkan untuk ke depan harus ada undang-undang kebebasan beragama. Ini sikap kementerian ya," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, tudingan sejumlah pihak terkait Presiden Prabowo Subianto menerapkan praktik militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini. "Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Dia menjelaskan, pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik. Pun Prabowo pada Pemilu 2024 menjadi calon presiden (capres) peraih suara terbanyak melalui proses pemilihan langsung.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Selain itu, Pigai menjelaskan, sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di Tanah Air. Menurut dia, pemerintahan Prabowo melalui misi Asta Cita turut mengedepankan demokrasi dan HAM.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelas mntan komisioner HAM tersebut.

Oleh sebab itu, Pigai menegaskan, sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia. "Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," ujar Pigai.

Sementara itu, Kementerian HAM mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama. Hal itu untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Pigai di kantornya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Pasalnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo (Mendiktisaintek) Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi. Dia menilai, pernyataan itu hanya klaim seseorang.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Dia lantas menjelaskan, Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia. "Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebelumnya, mantan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam wawancara khusus dengan media di kanal Youtube pada Jumat (7/3/2025), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo alergi terhadap demo. Satryo menyampaikan pernyataan tersebut merujuk demo pegawai Kemendiktisaintek terhadap dirinya dan aksi mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Sebagai orang yang menjadi bagian dari perjalan politik Prabowo, Pigai menegaskan, presiden RI tidak alergi dengan demonstrasi. "Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga) demonstrasi," jelas mantan komisioner Komnas HAM tersebut.

Selain itu, Pigai menerangkan, penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa Presiden Prabowo. "(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," katanya.

KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro kembali menjadi sorotan setelah menyebut bahwa Presiden Prabowo alergi dengan demonstrasi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Satryo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media yang ditayangkan di YouTube pada Jumat (7/3/2025).

Pernyataan yang dilontarkan Satryo tersebut merujuk pada dua aksi demo, yaitu demo ASN Kemendikti Saintek terhadap dirinya dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Pernyataan Satryo

Dilansir dari Antara, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan yang dilontarkan Satryo Brodjonegoro.

Ia menyebut bahwa apa yang dilontarkan Satryo merupakan pernyataan sepihak dan tidak bisa dipercaya.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebagai salah satu sosok yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Kontroversi Mantan Mendikti Saintek Satryo Brodjonegoro

Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan mantan menteri Mendikti Saintek yang dilantik pada periode awal Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Sosoknya menjadi perhatian kala para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa pada Senin (20/1/2025).

Dilansir dari Kompas.com, ASN Kemendikti Saintek berunjuk rasa untuk menyatakan bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.

Unjuk rasa itu juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.

Selain itu, Satryo juga didemo karena permasalahan tukin dosen ASN yang belum juga dicairkan.

Polemik efisiensi anggaran juga sempat membuat Kemendikti Saintek disorot terkait alokasi anggaran KIP yang disebut akan terdampak.

Walau Satryo memastikan KIP tidak dipotong, namun mahasiswa telah lebih dulu menunjukkan reaksi.

Polemik alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa saat berdemonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Senin (17/2/2025).

Kebijakan efisiensi anggaran di Kemendikti Saintek dinilai mahasiswa berpotensi memangkas anggaran pendidikan sehingga menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Setelah kisruh tersebut, Presiden Prabowo diketahui melakukan reshuffle kabinet dan mengganti posisi Mendikti Saintek dengan melantik Brian Yuliarto pada Rabu (19/2/2025).

Belakangan, Satryo memberikan klarifikasi bahwa dirinya bukan dipecat, melainkan mengundurkan diri dari posisi Mendikti Saintek.

Dilansir dari Antara, Satryo mengungkap alasannya mundur adalah karena upayanya selama empat bulan terakhir tidak sesuai dengan harapan pemerintah.

"Karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," ujar Satryo.

Sumber:
antaranews.com
antaranews.com
nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro kembali menjadi sorotan setelah menyebut bahwa Presiden Prabowo alergi dengan demonstrasi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Satryo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media yang ditayangkan di YouTube pada Jumat (7/3/2025).

Pernyataan yang dilontarkan Satryo tersebut merujuk pada dua aksi demo, yaitu demo ASN Kemendikti Saintek terhadap dirinya dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Pernyataan Satryo

Dilansir dari Antara, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan yang dilontarkan Satryo Brodjonegoro.

Ia menyebut bahwa apa yang dilontarkan Satryo merupakan pernyataan sepihak dan tidak bisa dipercaya.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebagai salah satu sosok yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Kontroversi Mantan Mendikti Saintek Satryo Brodjonegoro

Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan mantan menteri Mendikti Saintek yang dilantik pada periode awal Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Sosoknya menjadi perhatian kala para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa pada Senin (20/1/2025).

Dilansir dari Kompas.com, ASN Kemendikti Saintek berunjuk rasa untuk menyatakan bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.

Unjuk rasa itu juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.

Selain itu, Satryo juga didemo karena permasalahan tukin dosen ASN yang belum juga dicairkan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepada 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk menegakkan HAM di daerah mereka masing-masing.

Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah maka Bapak menentang (Astacita) nomor satu," ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Dia menyebutkan, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.

Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM.

Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM juga akan rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, Natalius Pigai juga menargetkan semua aparatur sipil negara (ASN) dan semua warga bisa mendapatkan pemahaman HAM yang benar.

"Sampai 2025 diperkirakan rata-rata, 10 juta diperkirakan, diperkirakan 2028 itu 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM," katanya.