Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya penegak hukum yang diancam karena mengusut kasus korupsi.

Sebagaimana diketahui, KPK merupakan salah satu lembaga penegak hukum selain Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri yang berwenang untuk mengusut tindak pidana korupsi.

Atas pernyataan Presiden tersebut, Setyo mengaku dia pribadi belum pernah mengalami ancaman. Akan tetapi, dia tidak menampik kemungkinan bahwa ada penegak hukum yang pernah mengalami hal tersebut namun tidak pernah menyampaikan.

"Jadi kalau beliau punya pemikiran seperti itu mungkin karena ada informasi yang disampaikan kepada Bapak Presiden dan bisa menjadi perhatian itu semua pihak," terangnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurut Setyo, pegawainya di KPK tidak ada yang mengalami ancaman dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Apabila ada, KPK pun menyiapkan tim reaksi cepat dari Biro Umum untuk merespons keadaan darurat. Tim itu bekerja sama juga dengan Polri.

"Di bagian Biro Umum itu ada tim reaksi cepat yang bisa merespons kalau misalkan ada laporan atau informasi yang dialami oleh pegawai manakala menghadapi hal-hal yang sifatnya, ya sesuatu yang darurat gitu," lanjut Ketua KPK jilid VI itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak akan berhenti untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Dia menyebut ada penegak hukum yang diancam karena mengusut kasus korupsi.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," ujarnya pada Kongres IV Tidar, Sabtu (17/5/2025).

Denpasar -

Kantor Imigrasi Denpasar kedatangan sejumlah delegasi Imigrasi Kamboja, Selasa (20/5/2025). Kunjungan para delegasi dari salah satu negara ASEAN itu sebagai bahan studi banding.

"Hari ini mereka (delegasi Imigrasi Kamboja) ke sini sedang melakukan kegiatan studi banding dengan kantor imigrasi di Denpasar," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, seusai kunjungan di kantor Imigrasi di Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Pantauan detikBali, rombongan dijadwalkan hadir pukul 09.00 Wita. Namun, mereka baru datang di kantor Imigrasi Denpasar pukul 11.11 Wita. Sebanyak empat delegasi Imigrasi dari Kamboja yang datang di kantor Imigrasi Denpasar.

Meski terlambat dua jam, rombongan delegasi Imigrasi pegawai kantor Imigrasi asal Kamboja itu tetap disambut. Dua penari Bali nampak menyambut mereka dengan tarian khas Bali saat akan masuk ke pintu di sisi barat.

Setelah menikmati sambutan berupa tarian Bali, para delegasi dari Kamboja itu masuk ke lobi utama melalui pintu masuk sisi barat. Di sana, mereka melihat aktivitas pengurusan dokumen keimigrasian di sejumlah konter. Mereka juga diajak masuk ke lantai dua kantor Imigrasi Denpasar.

Di sisi lain, Agus mengatakan ada permohonan pembangunan gedung kantor baru dari Kepala Imigrasi Denpasar, R Haryo Sakti. Agus mengatakan permohonan itu akan dibahas dahulu di kementeriannya.

"Pak kepala kantor (Imigrasi Denpasar) mengatakan untuk bisa (dilakukan) pembangunan kantor. Kami akan bahas di tingkat kementerian. Mudah-mudahan, harapan pak kepala kantor bisa memiliki kantor baru dan bisa kami wujudkan," kata Agus.

Agus mengatakan selama berada di Indonesia, banyak hal yang dibicarakan dengan para delegasi Imigrasi asal Kamboja itu. Mulai dari isu soal kejahatan trans nasional, permasalahan kewarganegaraan, hingga keamanan perbatasan.

Ada juga sejumlah isu keimigrasian yang dapat dikembangkan, yang dibahas dengan para delegasi itu. "Khususnya dalam bidang keamanan di perbatasan dan lain sebagainya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, semua hasil pembicaraan dengan para delegasi asal Kamboja itu akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. MoU itu rencana akan dibawa ke ranah kementerian kedua negara.

"Kemungkinan Kementerian Dalam Negeri Kamboja akan membuat MoU dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nanti diatur apa yang dikerjasamakan. Sudah dibahas di level teknis," tandas Agus.

(hsa/hsa)

Jakarta -

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan setiap warga negara Indonesia wajib menghormati Pancasila. Muzani menegaskan Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik perseorangan.

Hal itu disampaikan Muzani dalam pembukaan acara Sarasehan BPIP di gedung MPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Mulanya, Muzani mengatakan acara ini menjadi forum penting sebagai upaya merekonstruksi strategi politik.

"Perubahan geopolitik dunia menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia. Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antarnegara," kata Muzani.

Muzani mengatakan, dalam menghadapi semua itu, diperlukan suatu fondasi. Dia mengatakan fondasi itu merupakan Pancasila yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

"Apakah kita pernah membayangkan kenapa kita bisa berkumpul dan bertemu, bahkan bermusyawarah tentang masa depan bersama kita? Kodrat kita berasal dari hal yang berbeda. Etnis kita berbeda, bahasa daerah kita berbeda, bahkan agama kita berbeda. Jawabannya, karena kita dipertemukan oleh Pancasila," sambungnya.

Muzani mengatakan Pancasila merupakan landasan pemersatu bangsa. Menurut dia, tanpa ideologi Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan arah.

"Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan lautan kelompok yang saling mendepankan tafsir masing-masing kelompok tentang apa yang terbaik untuk bangsa. Saling berebut ruang, kuasa, saling merasa benar sendiri," jelasnya.

Muzani menekankan Pancasila bukan hanya sekedar kalimat. Namun Pancasila merupakan simpul dari pergulatan sejarah serta pertemuan nilai luhur budaya Indonesia dengan cita-cita kemerdekaan.

"Kita wajib menunduk dan harus hormat serta kagum kepada para pendiri bangsa kita, yakni Bapak dan Ibu pendiri bangsa yang telah begitu cemerlang merumuskan prinsip-prinsip utama bernegara dengan ringkas, padat, dan komprehensif," ujarnya.

Muzani pun menegaskan Pancasila merupakan miliki semua bangsa Indonesia. Dia mengatakan Pancasila tak bisa diklaim hanya milik sekelompok orang saja.

"Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau milik satu generasi, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

"Dalam dunia yang makin bising oleh ideologi-ideologi impor, oleh paham-paham yang menjanjikan surga instan. Pancasila justru memberi ruang untuk hidup bersama, untuk saling percaya, dan untuk membangun satu bangsa tanpa harus sama," imbuh dia.

Simak juga video "Muzani Berharap Tegal Bisa Jadi China-nya Indonesia" di sini:

(amw/idn)

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila (UP) kembali meluluskan sebanyak 896 wisudawan/wati dari berbagai jenjang pendidikan (D3, S1, S2, S3, dan profesi Apoteker) yang mempunyai komitmen mencetak generasi muda cerdas beritegritas untuk Indonesia Emas.

Pjs. Rektor UP, Prof. Adnan Hamid dalam keterangannya, Selasa menyampaikan bahwa wisuda bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal pengabdian kepada masyarakat.

Ia mengingatkan pentingnya semangat belajar sepanjang hayat dan daya juang yang tak kenal menyerah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah,”kutip Prof. Adnan dari Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, seraya menegaskan bahwa lulusan UP harus menjadi pelopor dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di setiap lini kehidupan.

Wisuda ini juga menjadi momentum reflektif terhadap pencapaian UP yang kini memasuki usia 59 tahun. Dengan akreditasi institusiUnggul, UP tercatat sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Jakarta versi UI GreenMetric 2024

Serta menempati posisi ke-14 secara nasional dalam indeks SINTA, yang mengukur produktivitas dan dampak publikasi ilmiah.

Capaian gemilang juga ditorehkan mahasiswa UP di berbagai ajang internasional sepertiWorld Science Environment Engineering Competition(WSEEC), Thailand International Choral Festival, hingga Jakarta International Science Fair.

Lebih lanjut, Prof. Adnan menyoroti pentingnya etika dan moral sebagai kompas dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Menurutnya, nilai luhur Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan berkontribusi bagi bangsa.

Wisuda Semester Gasal Tahun Akademik 2024–2025 yang digelar secara khidmat dengan mengusung tema“Generasi Muda Cerdas Berintegritas untuk Indonesia Emas.”

Acara wisuda ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, antara lain Prof. Taruna Ikrar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang juga menyampaikan orasi ilmiah kepada para seluruh wisudawan/wati, Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Tri Munanto.

Selain itu, hadir pula Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo, serta jajaran pengurus yayasan, dekanat, dan seluruh sivitas akademika UP.

Acara wisuda kali ini juga dihadiri oleh Kepala Badan POM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, MD, Ph.D., yang menyampaikan orasi ilmiah serta memberikan inspirasi bagi para lulusan dalam kontribusi nyata di bidang kesehatan dan perlindungan Masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Sunoto, menyebut pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, sebagai sarjana hukum yang merusak integritas sistem peradilan.

Pernyataan ini disampaikan Hakim Sunoto saat menceramahi Lisa ketika pengacara itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa pemberi suap dan pemufakatan jahat.

Hakim Sunoto menyebut, di Indonesia terdapat ribuan advokat yang menjunjung tinggi etika, hukum, dan profesi.

“Nah, Saudara sendiri sebagai seorang yang berpendidikan S1 hukum yang memahami bahwa tugas advokat adalah menggunakan pengetahuan hukum untuk membela klien melalui jalur-jalur yang sah,” kata Sunoto di ruang sidang, Selasa (20/5/2025).

Namun, kata Sunoto, beberapa barang bukti yang terungkap di persidangan justru menunjukkan perilaku Lisa bertentangan dengan kode etik advokat.

Lisa misalnya, menemui hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik, di bandara maupun hakim Mangapul di apartemennya.

"Saudara tentu menyadari bahwa tindakan-tindakan tersebut bukan hanya melanggar kode etik advokat, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan kita,” ujar Sunoto.

Ia lantas menanyakan alasan Lisa sampai melanggar aturan mendasar yang berlaku di organisasi advokat, alih-alih memperjuangkan keadilan untuk kliennya.

Lisa kemudian menjawab bahwa dirinya tidak berniat melanggar kode etik.

Menurutnya, sejak kasus Ronald Tannur viral di tingkat penyidikan, saat itu penyidik dan jaksa tidak maksimal mencari bukti-bukti.

Namun, pernyataan Lisa ini dihentikan Hakim Sunoto.

“Enggak, gini saya setop. Saudara ada bertemu di bandara dengan hakim itu melanggar kode etik enggak?” cecar Hakim Sunoto.

“Melanggar kode etik betul, tetapi saya namanya dipanggil dengan…,” jawab Lisa, namun kembali dipotong Hakim Sunoto.

“Pihak, itu apabila berdua seimbang, itu baru sebagai alibi. Ada dua yang seimbang. Ini kan enggak seimbang ini, ekspatriat,” timpal Hakim Sunoto.

Sementara itu, Lisa mengeklaim diundang hakim Erintuah Damanik untuk bertemu di luar pengadilan.

“Karena saya sebagai seorang lawyer pada waktu itu ingin tahu apa saja yang mau disampaikan,” ujarnya.

Dalam perkara ini, Lisa didakwa bersama-sama ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, menyuap tiga hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur senilai Rp 4,6 miliar.

Ketiga hakim itu adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Erin dan Mangapul dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Mereka kemudian menerima hukuman itu sehingga perkara inkracht.

Sementara, Heru dihukum 10 tahun penjara dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, membantah adanya skenario atau setingan dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada kliennya. Dia pun menepis tudingan adanya kriminalisasi atau upaya pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mengkritik Jokowi.

Menurut dia, pelaporan kepada sejumlah orang lebih sebagai upaya meminta tanggung jawab atas tudingan ijazah palsu UGM. "Isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas. Bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik," kata Yakup di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

Dia pun menegaskan, tindakan pelaporan itu bukan sebagai bentuk kriminalisasi. "Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu ikan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun, kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ dikenakan seakan-akan tindak pidana itu kriminalisasi," kata Yakup menambahkan.

Menurut Yakup, laporan Jokowi yang diserahkan ke kuasa hukum memiliki dasar hukum yang kuat. "Menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua. Sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan saksinya ada, objeknya ada jadi semua itu jelas masyarakat itu bisa lihat di sosmed semua. Tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada (dasarnya) semua," ucap Yakup.

Dia pun menyayangkan munculnya narasi yang menyebut seolah-olah Jokowi sengaja ingin menjebloskan orang ke penjara. Selain itu, Yakup menampik adanya setingan di balik tudingan ijazah palsu kliennya tersebut.

"Jadi kalau narasi-narasi yang meng kriminalisasi Itu sangat kita sayangkan bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara Itu sangat tidak benar, Menyesatkan dan kita sangat sayangkan," kata putra Kumham Imipas Otto Hasibuan tersebut.

Yakup juga menyampaikan, Jokowi telah bersikap sabar selama lebih dari dua tahun terakhir terkait tudingan ijazah palsu tersebut. "Sudah dua tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru dua tahun terakhir Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya, kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya," katanya.

Dia pun meminta mereka yang masih terus menuding kliennya menghentikan aksinya. "Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi untuk kalau pun ada narasi-narasi seperti itu ya kami minta dihentikan. Karena itu tidak benar dan menyesatkan," ucap Yakup.

Dia menyampaikan, ada sejumlah mahasiswa hukum bahkan mempertanyakan balik tudingan kriminalisasi yang diarahkan kepada Jokowi. Secara logika, sambung Yakup, justru pihak penuding yang terkesan mengkriminalisasi dengan tidak percaya ijazah Jokowi keluaran UGM asli.

"Ada mahasiswa-mahasiswa hukum Justru yang menghubungi saya Mas, ngomong ke saya kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi ijazahnya ada, asli tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini?” katanya.

Jakarta -

Tanggal 21 Mei 1998 tercatat sebagai hari bersejarah: Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade memimpin. Kini, 27 tahun berselang, bangsa ini terus bergulat dengan janji-janji Reformasi. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang pernah menjadi tuntutan utama mahasiswa dan rakyat saat itu, nyatanya belum sepenuhnya terwujud.

Dalam momentum reflektif ini, ironi sejarah pun muncul: wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, kembali mengemuka dan membelah opini publik. Di balik ketokohan dan jasanya, Soeharto juga mewariskan luka sejarah yang belum seluruhnya disembuhkan. Di sinilah ujian kedewasaan kolektif bangsa ini berada; apakah kita mampu melihat sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam penilaian hitam-putih?

Reformasi mengajarkan kita pentingnya kebebasan berpikir, termasuk dalam melihat sosok-sosok bersejarah yang tidak selalu hitam atau putih. Karena itu, dalam menilai Soeharto, kita perlu bijak – tidak berlebihan memuji, tapi juga tidak langsung menyalahkan. Sebab bangsa yang besar bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang berani menghadapi dan memahaminya dengan jujur dan seimbang.

Dua Sosok Pembentuk Indonesia Modern

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, Sukarno dan Soeharto menempati posisi yang tak tergantikan sebagai dua figur sentral yang membentuk wajah Indonesia modern. Sukarno, dengan karisma revolusionernya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan sosok utama di balik berdirinya negara bangsa.

Ia membangkitkan kesadaran nasional, menggugah semangat kolektif, dan merumuskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonial. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, Sukarno menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterpecahan ideologis yang mengancam keutuhan nasional.

Di titik inilah Soeharto muncul, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi sebagai stabilisator. Dengan pendekatan teknokratis dan militeristik, Soeharto merestorasi fungsi negara dan membawa Indonesia masuk ke era pembangunan jangka panjang.

Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya mewakili dua fase krusial dalam sejarah bangsa: Sukarno membangun fondasi ideologis dan jati diri nasional; Soeharto membangun struktur ekonomi dan institusi pemerintahan modern.

Tidak satu pun dari keduanya lepas dari kontroversi. Sukarno dikritik karena keterlibatannya dalam ketegangan ideologi kiri dan ketidakefisienan ekonomi, sedangkan Soeharto menghadapi kecaman atas represi politik dan sentralisasi kekuasaan yang berkepanjangan.

Namun sejarah bukanlah arena untuk menuntut kesempurnaan. Bila bangsa ini dapat menerima Sukarno sebagai Pahlawan Nasional – meski tak seluruh warisannya lepas dari perdebatan – maka mestinya bangsa ini juga mampu menimbang warisan Soeharto dengan standar yang setara: adil secara moral, jujur secara historis, dan bijak secara politik.

Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan
Warisan pembangunan Presiden Soeharto bukan sekadar narasi politik, tetapi dapat diverifikasi melalui data dan indikator makro yang konkret. Dalam rentang tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris yang rapuh menjadi ekonomi berkembang yang diperhitungkan di Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan rata-rata 6-7% per tahun selama masa Orde Baru, mencerminkan keberhasilan perencanaan ekonomi yang konsisten – meskipun tentu tidak lepas dari intervensi negara yang ketat.

Keberhasilan Soeharto menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal 1970-an menjadi hanya 11% menjelang akhir pemerintahannya menjadi bukti adanya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis kerakyatan, meskipun distribusi kekayaan tetap menjadi isu.

Pendidikan dasar dijadikan pilar utama pembangunan manusia, terlihat dari meningkatnya angka melek huruf secara drastis. Reformasi di sektor pertanian, khususnya dengan program Bimas dan Inmas, mendorong Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 – sebuah pencapaian yang diakui dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pangan global.

Infrastruktur fisik juga menjadi prioritas yang menandai orientasi pembangunan jangka panjang Soeharto. Program Inpres membuka akses jalan, listrik, dan irigasi hingga ke desa-desa terpencil, memperluas konektivitas nasional dan mendukung integrasi ekonomi wilayah.

Secara geopolitik, Soeharto menunjukkan ketangguhan sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan negara pasca-G30S/PKI, ketika negara lain di dunia ketiga dilanda perang saudara atau fragmentasi internal.

Semua capaian ini tidak menghapus kritik terhadap sisi gelap pemerintahannya, tetapi ia tetap menghadirkan rekam jejak pembangunan yang sulit diabaikan secara objektif.

Dalam tradisi penghargaan kepahlawanan, ukuran kontribusi terhadap kemajuan bangsa tidak hanya ditakar dari niat baik, tetapi juga dari dampak nyata yang ditinggalkan dalam kehidupan rakyat banyak.

Kriteria Pahlawan Nasional
Penetapan gelar Pahlawan Nasional bukanlah keputusan emosional atau politis semata, melainkan harus berlandaskan pada kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga kriteria utama: (1) berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, (2) memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela, serta (3) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan, membela, atau membangun negara. Ketiga kriteria ini mengharuskan kita menilai secara utuh dan tidak parsial.

Soeharto jelas memenuhi salah satu syarat utama: kontribusi luar biasa dalam membangun negara. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya pulih dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, tetapi juga masuk ke era modernisasi yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Kemajuan infrastruktur, pencapaian swasembada pangan, dan peningkatan kualitas hidup secara agregat menjadi bukti kontribusi yang tidak dapat dihapus dari narasi kebangsaan.

Namun, aspek "tidak tercela secara moral" kerap menjadi perdebatan. Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kritik terhadap Orde Baru. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dijatuhi hukuman bersalah oleh lembaga peradilan yang sah.

Dalam sistem hukum positif yang kita anut, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip fundamental yang melindungi setiap warga negara dari penghukuman berbasis asumsi semata. Bahkan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung pada 2010, tuduhan korupsi yang diajukan Kejaksaan Agung dinyatakan tidak cukup bukti secara hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa bangsa ini harus menutup mata terhadap pelanggaran di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang berkeadilan menuntut adanya pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sistemik. Kritik terhadap rezim tidak serta-merta membatalkan kontribusi tokoh yang memimpinnya, selama tidak terbukti secara hukum bahwa ia bertindak secara pribadi dan langsung melanggar norma hukum atau moral.

Dengan demikian, dalam kerangka konstitusional dan prinsip keadilan, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dilakukan secara proporsional – tanpa glorifikasi, namun juga tanpa reduksi sepihak terhadap jasa-jasanya. Sebab penetapan gelar ini tidak untuk menghapus ingatan atas luka sejarah, melainkan untuk menempatkan kontribusi pembangunan dalam timbangan yang adil dan beradab.

Membangun Memori Kolektif yang Inklusif
Memori kolektif suatu bangsa tidak dibentuk hanya oleh satu narasi tunggal, tetapi merupakan hasil pergulatan berbagai ingatan, pengalaman, dan interpretasi yang hidup dalam masyarakat.

Maurice Halbwachs, sosiolog Prancis yang memperkenalkan konsep ini, menegaskan bahwa memori kolektif dibentuk dalam kerangka sosial, selalu bersifat selektif, dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya dominan. Oleh karena itu, ketika bangsa ini membicarakan tokoh sebesar Soeharto, kita sedang berbicara tentang bagaimana sejarah diingat, ditafsirkan, dan diwariskan lintas generasi.

Mengingat jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap sisi gelap pemerintahannya. Sebaliknya, pengakuan terhadap kontribusi besarnya harus disandingkan dengan kesadaran historis yang kritis.

Sejarah yang jujur bukanlah sejarah yang hanya mencatat keberhasilan, tetapi juga yang berani menghadapi kegagalan dan luka masa lalu. Justru di sanalah letak kematangan suatu bangsa dalam merawat ingatan kolektifnya – bukan dengan menghapus, tetapi dengan menyusun narasi yang utuh, seimbang, dan inklusif.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, jika dilakukan, tidak harus dipahami sebagai bentuk glorifikasi tanpa kritik. Gelar tersebut seharusnya menjadi medium reflektif, pengingat bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh tokoh yang berhasil membangun negeri ini dari reruntuhan disintegrasi, namun juga memunculkan kontroversi yang harus dijadikan pelajaran sejarah.

Di sinilah pentingnya membangun ruang-ruang edukasi sejarah yang memberi tempat bagi berbagai sudut pandang – termasuk pandangan kritis atas rezim Orde Baru. Masyarakat yang sehat secara demokratis harus mampu menyikapi perbedaan tafsir sejarah tanpa terjebak dalam polarisasi. Tidak ada satu pun tokoh besar dalam sejarah bangsa mana pun yang bebas dari kontroversi. Pengakuan terhadap jasa tidak harus identik dengan pemutihan kesalahan. Dan kritik terhadap masa lalu tidak mesti menghalangi penghargaan atas kontribusi riil yang telah membentuk bangsa.

Dengan cara pandang inilah, pemberian gelar kepada Soeharto justru dapat dimaknai sebagai langkah untuk membangun narasi sejarah yang dewasa – narasi yang tidak anti-kritik, namun juga tidak alergi terhadap apresiasi. Di tengah derasnya arus simplifikasi sejarah dalam ruang digital dan media sosial, bangsa ini justru membutuhkan ketegasan moral dan intelektual untuk menyikapi tokoh masa lalu secara lebih utuh dan adil.

Jalan Tengah untuk Rekonsiliasi Bangsa
Pada akhirnya, Soeharto adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia modern. Menolak sepenuhnya jasa-jasanya sama halnya dengan menyangkal bab penting dalam pembangunan negeri ini. Gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal simbol, tetapi juga bentuk pengakuan kolektif terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan – dengan tetap membuka ruang bagi kritik, evaluasi, dan pembelajaran.

Jika Bung Karno, dengan segala kontroversinya, dapat dikenang sebagai pahlawan karena jasanya dalam merumuskan kebangsaan, maka Soeharto pun layak dihormati sebagai pahlawan karena jasanya dalam membangun bangsa dari puing-puing konflik menjadi negara berkembang yang stabil dan terpandang di kawasan. Dengan sikap inilah, bangsa Indonesia dapat berdamai dengan masa lalunya – bukan dengan melupakan, tetapi dengan memahami.

Karena pada akhirnya, kepahlawanan bukan milik tokoh yang sempurna, melainkan milik mereka yang memberi sumbangsih luar biasa dalam sejarah kebangsaan. Dan Soeharto, dengan segala kompleksitasnya, telah memenuhi syarat itu. Wallahualam bi Sawab

Penulis,Tenaga Ahli DPR RI

(jat/jat)

Denpasar -

Upaya penerbitan Undang-Undang Pemindahan Narapidana (napi) atau transfer of prisoner (TOP) terus berlanjut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong UU ToP direalisasikan agar tidak membebani keuangan negara.

"Daripada membebani keuangan negara, kami kembalikan untuk menjalani hukuman di sana (negara asal narapidana)," kata Agus seusai kunjungan di kantor Imigrasi Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Agus mengatakan UU Pemindahan Narapidana kini sudah dirancang. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu akan diajukan dan dibahas di DPR RI.

Menurutnya, transfer napi antarnegara harus didasari UU. Hal itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, pemindahan juga didasari dari kesepakatan dua negara. Yakni, Indonedia dan negara asal narapidana.

"Kami akan lakukan secara resiprokal terhadap warga negara mereka," kata Agus.

Dilansir detikNews, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting.

Yakni, hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman. Karenanya, undang-undang itu diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

(hsa/mud)

ADA jeda tak terdengar antara kata reformasi dan keluhan repot nasi. Yang satu lahir dari gagasan, yang lain dari perut.

Yang satu bicara tentang sistem, hukum, konstitusi, parlemen dan pemerintahan. Yang lain hanya ingin hidup hari ini tak lebih lapar dari kemarin.

Dan di antara keduanya, Indonesia berdiri—sering goyah, sering gamang, sering tidak tahu: mau mendengar yang mana?

Bulan Mei selalu mengingatkan kita pada reformasi. Pada 1998, ribuan mahasiswa turun ke jalan bukan hanya menuntut perubahan, tetapi juga karena kemiskinan telah menjelma menjadi amarah.

Harga-harga melonjak, pengangguran meledak, dan negara kehilangan arah. Reformasi pun bukan hanya tuntutan politik, tapi juga jeritan perut.

Dan hari ini, dua puluh tujuh tahun setelahnya, kita bertanya: apa yang telah benar-benar berubah?

Politik yang tak bisa menyentuh perut rakyat akan kehilangan napas. Demokrasi yang hanya berputar di ruang rapat, hanya menjadi parade wacana.

Sebab pada akhirnya, rakyat bukan memilih karena manifesto, tapi karena dapurnya. Mereka bukan turun ke TPS karena ideologi, tapi karena siapa yang menjanjikan beras lebih murah, minyak tak langka, sekolah tak bayar.

Repot nasi bukan hanya tentang kebutuhan. Ia adalah semacam kritik sunyi pada negara yang terlalu sering sibuk bicara, tapi lupa mendengar.

Ketika para pejabat merancang peta jalan ekonomi, rakyat hanya ingin jalan di depan rumahnya tak berlumpur saat hujan. Ketika DPR membahas rancangan UU digital, rakyat hanya ingin sinyal masuk ke desa.

Maka lahirlah paradoks itu: reformasi yang besar, perut yang tetap lapar.

Reformasi, sejak awal, adalah kerja besar. Namun, kerja itu membangun jarak. Antara elite dan rakyat. Antara bahasa media dan suara pasar. Antara pasal konstitusi dan petani yang kehilangan sawah.

Jarak itu tumbuh karena kita terlalu sering bicara tentang sistem, tapi lupa tentang orang.

Politisi menyebut “transformasi ekonomi”. Namun di warung, harga cabai tak pernah ikut turun.

Pemerintah berbicara “distribusi kesejahteraan”, tapi tukang ojek tetap tak bisa bayar SPP anaknya.

Jarak ini bukan hanya geografis. Ia adalah luka simbolik. Luka karena merasa tak dihitung, tak disapa, tak dihargai.

Dan dalam luka itu, suara rakyat berubah. Mereka tak lagi berharap, hanya menunggu. Tak lagi memelihara cita-cita, hanya bertahan.

Bahasa menjadi alat utama dalam reformasi, tapi juga alat yang melukai. Ketika pemimpin bicara tentang “penguatan fiskal”, yang mereka dengar hanya: harga naik lagi.

Ketika pemerintah bicara “restrukturisasi”, yang mereka tahu adalah: kami akan dipecat. Kata-kata besar tidak selalu mengandung harapan. Kadang, mereka hanya membungkus kenyataan pahit.

Repot nasi adalah bahasa lain yang lebih jujur. Bahasa yang tak rumit. Tak memakai statistik. Hanya keluar dari mulut yang sungguh lapar.

Dan dalam bahasa itu, kekuasaan diuji: apakah ia mampu turun dari menara kata-kata, dan menyentuh tanah kehidupan?

Jika tidak, maka bahasa akan menjadi tembok. Dan rakyat akan berhenti mendengarkan.

Reformasi telah menghasilkan banyak simbol: reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi militer, reformasi pendidikan.

Namun semua simbol itu berjalan seperti kendaraan tanpa penumpang. Terlihat bergerak, tapi tak membawa siapa pun. Ia lebih sering menjadi alasan anggaran daripada alat perubahan.

Sementara itu, di lapangan, reformasi tak pernah terasa. Guru honorer tetap menunggu SK. Petani tetap dikejar tengkulak. Anak-anak tetap berjalan kaki belasan kilometer untuk sekolah. Mereka tahu kata reformasi, tapi tak tahu seperti apa wujudnya.

Repot nasi adalah bentuk simbol yang lebih konkret. Ia tak butuh baliho. Ia hadir dalam antrean panjang. Dalam harga minyak goreng. Dalam utang warung yang terus dicatat.

Di situlah republik sebenarnya diuji: bukan pada seberapa hebat narasi yang disusun, tapi pada seberapa mampu negara membuat rakyatnya tenang.

Kita terlalu sering merayakan reformasi sebagai masa lalu. Sebagai tonggak sejarah. Tapi kita lupa: reformasi belum selesai. Ia bukan monumen. Ia proses.

Namun, karena terlalu sering dikenang tanpa dikerjakan, ia menjadi semacam nostalgia. Seperti lagu lama yang diputar di tengah kota yang kini penuh gedung dan kemacetan.

Ingatan itu penting. Tapi ingatan yang tak dibarengi dengan kerja, hanya akan melahirkan kebosanan.

Dan rakyat pun jenuh: mengapa terus bicara reformasi, jika hidup mereka tetap harus menunggu bantuan? Tetap harus minta surat pengantar untuk dapat BPJS? Tetap harus menggadaikan motor untuk beli pupuk?

Mereka tak butuh ingatan besar. Mereka butuh negara hadir. Hari ini. Di tempat mereka.

Perlawanan

Bahkan dalam repot nasi, ada perlawanan. Ia tak selalu turun ke jalan. Ia bisa berupa memilih untuk tidak memilih. Bisa berupa diam yang disengaja. Bisa berupa tawa sinis saat mendengar janji kampanye. Atau bisa berupa pilihan untuk tetap hidup tanpa berharap.

Itu bukan sikap apolitis. Itu adalah bentuk politik yang paling jujur. Politik dari perut. Politik dari luka. Politik dari mereka yang tak lagi percaya, tapi juga belum sepenuhnya menyerah.

Reformasi hanya akan hidup kembali jika ia mampu mendengar bentuk-bentuk perlawanan kecil itu. Bukan dengan menindas, tapi dengan hadir. Dengan mengakui kesalahan. Dengan memulai kembali, dari hal yang paling sederhana: membuat rakyat tak repot untuk makan.

Repot nasi bukan sekadar keluhan. Ia adalah pengingat bahwa politik tidak pernah benar-benar besar jika tak menyentuh yang kecil.

Bahwa sistem tak berarti apa-apa jika tak menjawab kebutuhan sehari-hari. Bahwa reformasi, jika ingin tetap hidup, harus tahu cara berjalan ke dapur rakyat, bukan hanya ke ruang sidang.

Bulan Mei adalah bulan sejarah. Bulan ketika demokrasi diperjuangkan dengan tubuh, darah, dan harapan.

Reformasi 1998 tak akan bermakna jika hari ini kita lupa bahwa demokrasi tak hanya diperjuangkan di jalan, tapi juga di meja makan.

Di ladang yang gersang. Di dompet yang tipis. Di antrean minyak goreng. Dan di suara rakyat yang makin pelan, tapi belum sepenuhnya hilang.

Barangkali inilah saatnya kita menata ulang pemahaman. Bahwa demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, tapi hak untuk kenyang. Bahwa kebebasan berbicara tidak cukup jika tak diiringi dengan akses pada makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Karena reformasi yang tidak mampu menjawab repot nasi—pada akhirnya hanya akan menjadi retorika. Indah, tapi lapar.

Jakarta: Bekerja memang butuh komitmen, tapi kalau sampai ijazah karyawan ditahan kantor itu bukan lagi soal kedisiplinan, melainkan pelanggaran. Baru-baru ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima laporan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menahan ijazah milik pekerjanya.

Aduan tersebut masuk melalui platform Siap Kerja milik Kemnaker dan langsung ditindaklanjuti dengan serius. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, menegaskan penahanan ijazah tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun.

“Penahanan ijazah itu tindakan yang melanggar hak pekerja,” tegas Noel dikutip dari akun Instagram @bumn.universe, Selasa, 20 Mei 2025.

Noel mengaku akan melapor langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar kasus ini segera ditindaklanjuti. Ia juga berkomitmen berkoordinasi dengan direksi BUMN terkait serta pekerja yang melapor agar persoalan ini tidak dianggap remeh.

Banyak yang belum tahu, tidak ada satu pun aturan yang memperbolehkan perusahaan menahan ijazah karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ijazah merupakan dokumen pribadi yang tidak boleh dijadikan jaminan kerja. Hal ini juga ditegaskan dalam peraturan menteri ketenagakerjaan.

Baca juga: Sudah Tahu? Masa Probation Kerja Melewati Batas Waktu, Kamu Bisa Auto Karyawan Tetap

Apabila penahanan ijazah dilakukan dengan tujuan agar karyawan tidak keluar dari pekerjaannya, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan. Bahkan, praktik ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ringan.

Sebagai institusi negara, BUMN seharusnya menjadi panutan dalam perlindungan tenaga kerja. Namun jika justru menahan dokumen pribadi karyawan, wajar jika publik mempertanyakan komitmen mereka terhadap hak-hak pekerja.

“BUMN harus jadi contoh, bukan bikin resah,” ujar Noel.

Bagi siapa pun yang pernah mengalami penahanan ijazah oleh tempat kerja, baik di BUMN maupun perusahaan lain, Kemnaker menyarankan agar segera melapor. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

1. Laporkan melalui kanal resmi Kemnaker
2. Sertakan bukti dan informasi lengkap mengenai perusahaan
3. Minta bantuan dari serikat pekerja atau pendamping hukum

Ingat, bekerja adalah bentuk profesionalisme. Tapi hak sebagai individu tidak boleh dikorbankan. Bila kamu bekerja dengan baik, perusahaan wajib memperlakukanmu secara adil.

Jadi, kalau masih ada kantor yang menahan ijazah, jangan diam saja. Hakmu bukan untuk disandera. (Antariska)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JIKA dahulu semangat kebangkitan diarahkan untuk melawan kolonialisme fisik, maka di masa kini, kebangkitan sejati seharusnya dimaknai sebagai keberanian untuk melawan banalitas politik uang, korupsi sistemik, putusan pengadilan yang diperjualbelikan, dan apatisme moral kepemimpinan.

Momentum 20 Mei tak sekadar menjadi nostalgia terhadap berdirinya Boedi Oetomo pada 1908. Lebih dari itu: menjadi refleksi kritis atas kondisi kebangsaan hari ini.

Pada dimensi itu, nasionalisme kontemporer telah bergeser dari perjuangan teritorial menuju perjuangan integritas hukum dan keadilan sosial (Ghoffar, 2020).

Nasionalisme Hukum

Boedi Oetomo didirikan oleh para intelektual bumi putera (pribumi) sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk bangkit, bersatu, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terkait itu, Benedict Anderson (1983) menjelaskan bahwa bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan, yang mendasari kehidupan bernegara karena adanya kesamaan kesadaran.

Beriringan dengan itu, Soekarno menukilkan, “Nasionalisme yang sejati tidak akan hidup subur dalam tanah kolonialisme, imperialisme, atau kapitalisme.”

Dengan demikian, secara hermeneutik, nasionalisme sejati ialah berpijak pada keadilan. Implikasinya, hukum merupakan salah satu medium untuk “membayangkan” bangsa atas dasar kesadaran dan menjelma dirinya sebagai instrumen membangun, menopang, dan bahkan menyuburkan keadilan sebagai identitas nasional.

Sebaliknya, kita justru tampak gamang menerka “posisi Boedi Oetomo” dalam lanskap hukum dewasa ini yang tidak menjadi panglima. Para pejabat publik justru menjadi contoh buruk dalam praktik kekuasaan.

Tidak heran jika krisis hukum yang demikian sebenarnya berakar dari kesadaran yang dipenetrasi oleh optik menang dan kalah berebut kekuasaan belaka.

Padahal, hukum bukan sekadar teks, tetapi “cermin dari keadaban masyarakat” (Rahardjo, 2000).

Jika penegakan hukum lumpuh, itu mencerminkan masyarakat yang kehilangan arah moral. Terbukti, sebagian elite politik menjadikan hukum sebagai komoditas transaksional.

Politik uang bukan hanya dibiarkan, tapi dilanggengkan secara sistemik. Ia bahkan dirayakan dalam kontestasi elektoral.

Pemimpin seharusnya menjadi panutan, bukan pelanggar hukum itu sendiri. Logika dasarnya sederhana: jika ia menormalisasi politik uang, maka ia sedang ‘meneladani’ masyarakat bahwa hak pilih layak diperjualbelikan.

Jika seorang pemimpin korup, maka ia sedang ‘mendidik’ rakyatnya untuk hidup dalam logika korupsi.

Dalam situasi seperti ini, nasionalisme kehilangan maknanya yang substantif. Nasionalisme hukum tercerabut dan sebatas diingat dalam literatur-literatur sejarah yang tidak terbaca.

Abdul Ghoffar (2020) dalam tulisannya menggarisbawahi bahwa tantangan kebangkitan nasional hari ini telah bermutasi untuk menghadapi fenomena hukum yang timpang.

Nasionalisme hari ini, sambungnya, seharusnya dimaknai sebagai keberanian menegakkan hukum yang adil, sekalipun bertentangan dengan arus kekuasaan dan kenyamanan status quo.

Masalahnya, tidak banyak yang melakukannya sebab cemas dihantui pengucilan, ancaman, dan bahkan pemidanaan. Seturut dengan itu, keberanian menjadi kritis pun dalam penegakan hukum acapkali dibungkam.

Saatnya kebangkitan kesadaran hukum

Kebangkitan nasional yang kita impikan adalah kebangkitan kesadaran hukum—sebuah keberanian kolektif untuk mengembalikan hukum sebagai alat pembebasan, alih-alih perkakas represi.

Maka, ketika kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, penting untuk merenungkan bahwa perjuangan bangsa belum selesai.

Ia hanya berganti wajah. Dari melawan kolonialisme menjadi melawan hipokrisi hukum. Dari memperjuangkan kemerdekaan menjadi memperjuangkan integritas.

Dari mengusir penjajah menjadi membongkar praktik korupsi kekuasaan dan memutus ketimpangan hukum.

Para pejabat di semua lini, baik politik, hukum, maupun sosial, harus memahami bahwa mereka adalah teladan.

Harus ada kesadaran, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan akan menjadi justifikasi masyarakat untuk melakukan hal serupa.

Sebab itu, nasionalisme hukum yang kita butuhkan kini adalah nasionalisme yang hidup di dalam nurani, bukan semata slogan di baliho.

Ia harus tumbuh dalam bentuk keberanian bersuara, membela yang lemah, melawan penyalahgunaan wewenang, dan membangun budaya hukum yang adil serta inklusif. Dan itu tidak mudah.

Seperti semangat Boedi Oetomo, kebangkitan sejati: kebangkitan kesadaran kolektif. Itu berarti hukum yang adil hanya akan lahir dari masyarakat yang sadar akan nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Sudah saatnya kita membalikkan narasi: mencintai negeri ini berarti siap membela hukum, bahkan ketika hukum harus menindak mereka yang berkuasa.

Dalam negara hukum demokratis, tak ada kekuasaan yang kebal. Tidak ada nasionalisme tanpa keadilan, dan itu bukan kebangkitan melainkan kemunduran.

Jakarta -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memenuhi undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri soal tudingan ijazah palsu. Ia mengaku sedih jika persoalan hukum ini naik ke tahap berikutnya.

"Saya sebetulnya ya, sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya," ujar Jokowi dikutip detikNews, Selasa (20/5/2025).

"Saya kasihan," lanjut dia.

Persoalan tudingan ijazah palsu, menurut dia, sudah melewati batas. Oleh karena itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum," imbuhnya.

Dittipdium Bareksrim Polri diketahui mengundang klarifikasi kepada Jokowi. Klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi.

Adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, pada Jumat (9/5),bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dengan penyerahan ijazah itu, Andrianto berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

"Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan," kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, Yakup Hasibuan mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Ia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

(astj/astj)