JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan percepatan untuk persidangan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Juru Bicara MK sekaligus Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, percepatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam Pilkada.

"Karena memang ini untuk demi kepastian hukum juga. Demi melancarkan jalannya pemerintahan, supaya pemerintahan kita juga tidak terhambat," kata Enny saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Enny mengatakan, percepatan ini juga merupakan prinsip persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Dia mengatakan, prinsip speedy trial ini juga diharapkan tidak mengganggu program-program kepala daerah yang terpilih nanti.

"Jadi kita juga harus menyelenggarakan itu sebagai hukum acara di PHPU, sehingga ini kami segerakan," ucapnya.

Enny menjelaskan, saat ini ada tujuh sengketa PHPU Pilkada yang dimohonkan setelah pemungutan suara ulang (PSU) dan rekapitulasi ulang digelar.

Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Siak, Barito Utara, Talaud, Taliabu, Banggai, Puncak Jaya, dan Buru.

Enny mengatakan, ketujuh sengketa ini baru saja menjalankan sidang pendahuluan dan akan dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait.

Dia mengatakan, MK belum bisa memberikan kesimpulan apapun dalam sidang pendahuluan.

"Jadi tunggulah kita besok selesai mendengarkan dari termohon, kemudian pihak terkait, dan Bawaslu. Itu yang bisa kami sampaikan setelah itu ke RPH. Baru RPH yang memutus, jadi tidak hanya panel yang memutus nanti," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan percepatan untuk persidangan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Juru Bicara MK sekaligus Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, percepatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam Pilkada.

"Karena memang ini untuk demi kepastian hukum juga. Demi melancarkan jalannya pemerintahan, supaya pemerintahan kita juga tidak terhambat," kata Enny saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Enny mengatakan, percepatan ini juga merupakan prinsip persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Dia mengatakan, prinsip speedy trial ini juga diharapkan tidak mengganggu program-program kepala daerah yang terpilih nanti.

"Jadi kita juga harus menyelenggarakan itu sebagai hukum acara di PHPU, sehingga ini kami segerakan," ucapnya.

Enny menjelaskan, saat ini ada tujuh sengketa PHPU Pilkada yang dimohonkan setelah pemungutan suara ulang (PSU) dan rekapitulasi ulang digelar.

Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Siak, Barito Utara, Talaud, Taliabu, Banggai, Puncak Jaya, dan Buru.

Enny mengatakan, ketujuh sengketa ini baru saja menjalankan sidang pendahuluan dan akan dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait.

Dia mengatakan, MK belum bisa memberikan kesimpulan apapun dalam sidang pendahuluan.

"Jadi tunggulah kita besok selesai mendengarkan dari termohon, kemudian pihak terkait, dan Bawaslu. Itu yang bisa kami sampaikan setelah itu ke RPH. Baru RPH yang memutus, jadi tidak hanya panel yang memutus nanti," ucapnya.

BENGKULU, KOMPAS.com – Agustam Rahman selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Rifai-Yevri, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seluruh komisioner KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ia menilai lembaga tersebut tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga merugikan keuangan negara.

"MK final memutuskan Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati tumbang serta memerintahkan KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Adapun Rohidin Mersyah dalam Pilgub, kalau dia menang, maka nasibnya sama. Kami berulang kali mengingatkan KPU, Bawaslu agar patuh, namun diabaikan," ujar Agustam dalam wawancara via telepon, Selasa (25/2/2025).

Putusan MK dan Potensi Tindak Pidana

Agustam menegaskan bahwa tidak mematuhi putusan MK merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa diproses secara pidana, perdata, dan administrasi.

Ia merujuk pada putusan MK Nomor 105/2016 halaman 56 yang menyatakan bahwa putusan MK memiliki kekuatan setara dengan Undang-Undang.

"Artinya, berdasarkan putusan ini, aparat penegak hukum dapat memeriksa KPU, Bawaslu, dan jajarannya serta calon yang membangkang pada putusan MK, karena telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah," kata Agustam.

Menurut dia, MK konsisten dengan empat putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa penghitungan masa jabatan kepala daerah tidak dimulai sejak pelantikan, melainkan sejak menjabat secara nyata.

"Oleh karena itu, orang-orang seperti Gusnan serta lembaga yang secara sengaja tidak mematuhi putusan MK terkait cara menghitung kapan dimulainya masa jabatan kepala daerah harus ikut bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara," tegasnya.

Agustam juga meminta KPK segera turun tangan menangani kasus ini tanpa pandang bulu, mengingat besarnya potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

MK Diskualifikasi Gusnan Mulyadi dan Perintahkan PSU

Sebelumnya, MK memutuskan mendiskualifikasi calon Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Keputusan yang dibacakan Hakim MK Suhartoyo pada Senin (24/2/2025) itu menyatakan bahwa Gusnan telah menjabat dua periode sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan.

Selain mendiskualifikasi Gusnan, MK juga memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan.

Gugatan Rifai-Yevri dan Ketentuan Masa Jabatan

Putusan MK ini merupakan hasil gugatan pasangan Rifai Tajudin-Yevri Sudianto, yang kalah dengan selisih 818 suara dari pasangan Gusnan-Ii Sumirat.

Berdasarkan hasil pleno KPU Bengkulu Selatan, Gusnan-Ii memperoleh 37.968 suara, unggul tipis dari Rifai-Yevri yang meraih 37.150 suara.

Kuasa hukum Rifai-Yevri menilai pasangan Gusnan-Ii tidak sah sebagai peserta Pilkada karena bertentangan dengan putusan MK sebelumnya.

"Pasangan Gusnan-Ii Sumirat bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 2 Tahun 2023 dan putusan MK Nomor 129/2024 halaman 68," ujar Agustam.

Ia menjelaskan bahwa putusan MK 129/2024 secara tegas membatalkan Pasal 19e PKPU Nomor 8/2024, yang menghitung masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan.

Dengan putusan ini, KPU harus segera menjadwalkan PSU di Bengkulu Selatan tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi.

BENGKULU, KOMPAS.com - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, H. Azhari dan Bambang Agus Suprabudi, resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) di Istana Negara.

Sebelumnya, Azhari-Bambang unggul atas petahana Kopli Ansori-Roiyana dengan meraih 51 persen suara pada Pilkada serentak 27 November 2024.

Azhari-Bambang mengusung tagline "Menyala Abangku" dan didukung oleh partai politik Demokrat dan Golkar.

Azhari menjadi Bupati keempat Kabupaten Lebong. Dia lahir pada 11 April 1966.

Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kota Curup, Rejang Lebong.

Selanjutnya, ia menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, dan Magister Hukum di Universitas Bengkulu.

Menapaki karier di institusi kejaksaan, Azhari bahkan sempat diamanahkan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, Bengkulu, dan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Banten.

Sebelum dicalonkan sebagai kepala daerah, Azhari adalah pejabat senior di Kejaksaan Agung RI.

Sementara itu, Bambang Agus Suprabudi lahir pada 10 September 1973.

Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Lebong.

Selanjutnya, ia menyelesaikan studi Sarjana Sosial di Fisipol Universitas Bengkulu serta Magister Sains di universitas yang sama.

Bambang dikenal sebagai birokrat yang mengawali kariernya di Kabupaten Lebong, bahkan pada saat Lebong masih menjadi bagian dari Kabupaten Rejang Lebong.

Di Lebong, Bambang terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP dan Asisten 1, kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu sebelum berhenti karena dicalonkan sebagai Wakil Bupati.

"Saat ini kami mengikuti retreat. Saya berharap ada kesepahaman sinergisitas antara pemerintah pusat dan Pemda Lebong dalam program Retreat," ujar Azhari dalam pesan tertulis yang dikirim ke Kompas.com.

Jakarta -

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan alasan Cabup Halmahera Utara (Halut) nomor urut 4 Piet Hein Babua belum mengambil langkah hukum soal video asusila viral diduga Piet. Enny mengaku bingung karena Piet baru mau melapor persoalan itu setelah sengketa di MK.

Hal itu disampaikan Enny saat sidang perkara 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025). Enny menilai seharusnya video asusila itu bisa dituntaskan lewat proses hukum jika Piet merasa orang di video itu bukan dirinya.

"Jika video tersebut bukan pihak terkait, ada upaya hukum yang bisa dilakukan, termasuk pencemaran nama baik," kata Enny.

"Kenapa upaya hukum baru akan dilakukan setelah proses ini? Kenapa tidak segera dilakukan untuk memulihkan nama baik," sambungnya.

Kuasa hukum Piet Hien-Kasman, Nofebi Eteua, menjelaskan video tersebut disebarkan menggunakan akun palsu sebelum masa pencalonan. Dia mengatakan Piet belum mengambil langkah hukum karena mempertimbangkan kondisi politik.

"Saat itu, klien kami mempertimbangkan kondisi politik di Halmahera Utara, termasuk keuntungan dan kerugian dari isu ini," ujar Nofebi.

Nofebi mengatakan langkah hukum diambil berdasarkan cukupnya bukti hukum. Dia mengatakan cabup Piet berkomitmen untuk mengambil sikap hukum setelah seluruh proses pilkada selesai.

Ahli pihak terkait, Heru Widodo, menilai laporan dugaan perbuatan tercela tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Dia mengatakan tidak ada putusan pidana yang dijalani Piet atas laporan itu.

"Tidak ada proses peradilan pidana atas dugaan tersebut hingga pemungutan suara serentak pada 27 November 2024. Tidak ada pula putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap," tegas Heru.

Sebagai informasi pasangan Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos menggugat hasil Pilbup Halmahera Utara ke MK. Muchlis-Tonny mendalilkan jika cabup Piet telah melakukan perbuatan tercela sehingga tidak memenuhi syarat kepesertaan pilkada.

Diketahui, video syur diduga Piet viral di media sosial. Video itu menunjukkan momen diduga video call sex (VCS).

(amw/haf)

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel). MK menyatakan perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyatakan terkait dalil adanya anomali suara tidak sah di Kota Makassar antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota, tidak dapat langsung dijadikan alasan adanya pelanggaran pemilu. MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

"Menurut Mahkamah, anomali jumlah surat suara tidak sah tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran pemilu dan/atau kesalahan prosedur pemilu. Untuk dapat dikaitkan dengan pelanggaran pidana atau pun pelanggaran prosedural, fenomena perbedaan jumlah surat suara tidak sah untuk dua pemilihan berbeda namun berada pada wilayah yang sama, harus terlebih dahulu dibuktikan/dijelaskan penyebabnya," ujarnya.

"Selama tidak sahnya surat suara bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, maka anomali jumlah surat suara tidak sah tidak pula dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif. Berpijak pada fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut dalilnya maka menurut Mahkamah dalil demikian tidak beralasan menurut hukum," sambung Ridwan.

Kemudian, Ridwan menjelaskan pertimbangan terhadap dalil pemohon yang menuding adanya manipulasi kehadiran pemilih di Kota Makassar. Ridwan mengatakan MK meyakini adanya daftar hadir pemilih yang tidak diisi pemilih dan diisi oleh KPPS.

MK berpandangan daftar hadir yang tidak diisi tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Namun, MK mendapatkan fakta jika kejadian tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Sulawesi Selatan.

"Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemih yang tidak diisi, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemilih siluman dan/atau kecurangan dalam proses pencoblosan kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos (namun tidak menandatangani daftar hadir) adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih," jelasnya.

"Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Apalagi seandainya benar bahwa tidak diisinya daftar hadir merupakan bagian dari rangkaian tindakan curang di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, quod non, menurut Mahkamah dibatalkannya perolehan suara di semua TPS tersebut tidak signifikan berpengaruh para peringkat Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum," imbuh dia.

Danny Pomanto-Azhar Arsyad Gugat Hasil Pilgub Sulsel

Sebelumnya, pasangan calon nomor urut 1 Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad mendalilkan adanya praktik 'Politik Gentong Babi' sebagai upaya memenangkan pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Danny-Azhar meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Andi-Fatmawati.

Istilah politik gentong babi adalah penggunaan sumber daya negara untuk merebut suara pemilih atau bisa juga dikenal politik iming-iming. Pada sidang sengketa perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1), Danny-Azhar menuding adanya keterlibatan ASN mendukung pasangan Andi-Fatmawati. Selain itu, adanya anomali surat suara tidak sah pada TPS-TPS di Kota Makassar.

"Kami menemukan adanya perbedaan tanda tangan pemilih dengan daftar hadir pemilih tetap. Pengakuan petugas KPPS dia sendiri yang tanda tangan daftar hadir. Pengakuan pemilih yang hadir di TPS tapi tidak diminta tanda tangan. Tanda tangan yang kasat mata identik pada dua nama atau lebih yang tercantum dalam satu daftar hadir," ujar kuasa hukum Danny-Azhar, Donal Fariz.

Simak Video: 310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK

(amw/jbr)

Jakarta -

Kuasa hukum KPU Sumatera Utara (Sumut), Unoto Dwi Yulianto ditegur Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo gara-gara memaparkan data partisipasi pemilih tanpa membawa bukti. KPU pun diminta melampirkan bukti saat bicara.

Dilansir detikNews, teguran itu disampaikan saat Suhartoyo memimpin sidang perkara 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). Awalnya Unoto memaparkan terkait dalil dari pasangan Cagub-Cawagub Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri, yang menyebut partisipasi pemilih di Sumut rendah.

"Bahwa terkait dengan partisipasi pemilih yang rendah menurut permohonan pemohon, jika saja pemohon lebih fair, lebih jujur dan terbuka, maka berdasarkan fakta dan perbandingan pemilihan serentak tahun 2024 itu 68%, partisipasi pemilihan Pilpres dan Pileg 81%, pemilihan serentak 2020 76% Yang Mulia dan jika dibandingkan dengan Pilgub di tahun 2024 pemilihan Gubernur Jakarta," kata Unoto yang dipotong oleh Suhartoyo.

Asal data partisipasi pemilih 68% tersebut dipertanyakan Suhartoyo. Unoto lantas menjawab jika data itu berasal dari berita.

"Datanya dari mana yang 68%?" tanya Suhartoyo.

"Dari berita," jawab Unoto.

"Berita apa?" tanya Suhartoyo.

"Nanti akan kita susulkan jadi bukti," jawab Unoto.

Suhartoyo lantas mempertanyakan asal usul data tersebut. Unoto mengatakan bukti itu belum diajukan ke MK.

"Belum diajukan?" tanya Suhartoyo.

"Belum," jawab Unoto.

Suhartoyo lalu menegur Unoto karena bicara tanpa bukti di sidang MK. Suhartoyo mengatakan jika hal-hal yang disampaikan di MK harus memiliki bukti.

"Ini pengadilan kalau ngomong harus ada buktinya," tegur Suhartoyo.

"Baik Yang Mulia," jawab Unoto.

"Kok dari berita ini? Beritanya bapak dan beritanya sana?" tanya Suhartoyo.

"Berita pernyataan dari KPU Yang Mulia. KPU RI dari pusat," jawab Unoto.

Unoto mengatakan jika di Sumut ada 108 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan (PSS) dan delapan TPS pemungutan suara lanjutan (PSL). Unoto mengatakan TPS-TPS itu berada di lima kabupaten/kota.

"Di luar dari itu, meskipun nomenklatur-nya susulan atau lanjutan kan tetep bisa dilaksanakan, yang sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena banjir ada tidak?" tanya Suhartoyo.

"Tidak ada," jawab Unoto.

Unoto membantah dalil pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran TSM. Unoto mengatakan tidak ada keterlibatan penyelenggara pemilu dalam pemenangan pasangan nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya.

"Menurut dalil pemohon di TPS 3 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, daftar hadir pemilih tidak diisi dan ditandatangani oleh setiap pemilih yang datang ke TPS, sehingga patut diduga jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 27 November bukanlah Pemilu yang sebenarnya, ini dalil pemohon," ujarnya.

"Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan dengan cara memanggil KPPS dari TPS 3 untuk Kelurahan Darat, Medan Baru, dalam klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata KPPS beserta seluruh penyelenggara yang ada di TPS lupa untuk meminta pemilih mengisi daftar hadir," sambungnya.

Anggota KPU Sumatera Utara, Raja Ahab Damanik, menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Sumut mengenai tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih. Raja mengatakan petugas KPPS lalu mendatangi para pemilih untuk meminta tanda tangan.

"Kami sudah tindak lanjuti dengan cara mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk dimintai tanda tangannya. Hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pengawas TPS untuk dilaksanakan dan itu sudah disaksikan oleh saksi dari masing-masing paslon dan itu sudah kita lampirkan alat bukti," ujarnya.

Dalam petitumnya, KPU meminta MK menolak permohonan Edy-Hasan. KPU juga meminta MK menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 495 tahun 2024.

"Menetapkan perolehan suara sebagai berikut, paslon 1 sebesar 3.645.611 dan paslon 2 sebesar 2.009.311," tuturnya.

Pihak Cagub-Cawagub Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya turut menepis tudingan Edy Rahmayadi. Pihak Bobby menyatakan tak ada pengerahan ASN ataupun cawe-cawe dari Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni.

"Tidak benar, karena faktanya yang diundang oleh Pj Gubernur Sumatera adalah seluruh Bupati-Wali Kota Sumatera Utara. Kehadiran Bobby hanya memenuhi undangan sama halnya dengan pejabat bupati lainnya di seluruh Sumatera Utara," ujar pengacara tim Bobby-Surya. Bobby sendiri merupakan Wali Kota Medan.

Sebelumnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menggugat hasil Pilgub Sumut ke MK. Dalam gugatannya, Edy-Hasan mendalilkan adanya keterlibatan ASN hingga penyelenggara pemilu dalam kemenangan pasangan nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut.

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruang sidang Panel III Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mendadak jadi ruang kuliah saat memulai sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Selasa (21/1/2025).

Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin Panel III memberikan kuliah filosofi hukum Indonesia kepada para advokat dan para pihak yang berperkara.

"Mari kita sama-sama belajar hukum dengan sebaik-baiknya, karena apa? Berhukum di Indonesia itu berbeda dengan negara lain, apalagi di negara yang menganut ideologi liberal individualis," imbuh Arief.

Arief mengatakan, berhukum di Indonesia disinari oleh sinar Ketuhanan.

Sebab itu, semua orang yang berada di ruang sidang itu harus menjalankan hukum sebaik-baiknya.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini mengatakan, pengemban hukum hanya ada dua, yaitu pembuat hukum dan penegak hukum.

"Ini kita di sini menegakkan hukum dalam rangka sengketa Pilkada. Itu ada irah-irahnya, membuat hukum ada irah-irah 'atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa.' Itu di negara barat, apalagi di negara komunis itu nggak ada," katanya.

Irah-irah ini memiliki arti kepala putusan berkekuatan eksekutorial dan penggunaannya limitatif hanya pada putusan pengadilan dan dokumen tertentu.

Arief mengatakan, irah-irah juga bisa dilihat dalam penegakan hukum di pengadilan.

"Maka hakim, dalam rangka memutus, mengatasnamakan Tuhan, makanya sering disebut wakil Tuhan. Makanya hakim itu harus benar," ucapnya.

"Lah advokat itu juga harus benar, karena demi keadilan berdasarkan Ketuhanan semua. Itu filosofi berhukum di Indonesia," ucapnya.

Lalu, Arief memberikan otokritik kepada penegakan hukum dan pembentukan hukum di Indonesia yang saat ini masih carut-marut.

"Tapi kok carut-marut, yang salah para guru besar fakultas hukum ngajarnya nggak bener, termasuk saya. Ini kita bertiga guru besar yang salah," kata dia.

"Kalau Anda (para advokat) salah, belum guru besar, jadi salahnya nggak mutlak gitu ya. Baik ini sekalian kuliah," tandasnya.

JAKARTA - Tim Hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang diusung Partai Perindo Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat-Deni Lumbantoruan meyakini mampu membantah seluruh dalil yang dilayangkan pihak pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Keyakinan itu disampaikan salah satu tim kuasa hukum paslon, Tama S. Langkun usai memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tapanuli Utara 2024.

"Artinya apa yang didalilkan sudah kami bantah juga semua, dan bantahan itu tidak hanya bicara opini atau pandangan, tetapi juga dengan bukti-bukti," kata Tama di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Kendati mengaku optimistis, Tama menegaskan pihaknya tentu tidak boleh mendahului apa yang akan menjadi putusan majelis hakim.

"Karena biar bagaimanapun kita serahkan semua kepada majelis Hakim, yang kemudian memutuskan perkara sengketa Pilkada Tapanuli Utara," ujarnya.

Dalam sidang lanjutan ini, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Deni Lumbantoruan selaku pasangan calon Tapanuli Utara 2024, hadir langsung menyaksikan jalannya persidangan.

Senada dengan tim kuasa hukumnya, Joni juga menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi fakta persidangan ini untuk dapat diputuskan oleh Majelis Hakim MK.

"Kita melihat apa yang menjadi dalil, dan apa yang menjadi bukti sama kita, saya percaya saja bahwasannya ini Hakim Mahkamah memutuskan yang terbaik bagi kita," tutur Joni.

Hakim konstitusi Saldi Isra memarahi kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur karena tak lengkap dalam memberikan data saat lanjutan sidang gugatan Pilgub Jatim 2024, Jumat (17/1).

Mulanya, dalam sidang itu KPU Jatim melalui kuasa hukumnya menilai pasangan calon nomor urut 3 Pilgub Jatim, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) tak memiliki kedudukan hukum dalam gugatan mereka ke MK. Pasalnya, kata kuasa hukum KPU Jatim, Josua Victor, Risma-Gus Hans tak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara hasil rekapituasi untuk melayangkan gugatan.

Dalil itu disampaikan KPU dalam sidang lanjutan gugatan sengketa pilkada di MK untuk nomor perkara 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan pihak termohon dan terkait.

"Legal standing kami bacakan sedikit. Menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum," kata Josua dalam sidang.

"Ya sudah cukup, biar enggak usah dibacakan. Intinya kan tidak memiliki kedudukan hukum karena melewati angka ..," jawab hakim MK Saldi Isra selaku pimpinan sidang di Panel 2.

"Kami akan mempertegas sedikit Yang Mulia," timpal Josua.

"Enggak perlu. Yang lain," sergah Saldi.

Dalam pokok permohonan, KPU melalui tim kuasa hukum menolak seluruh dalil yang dilayangkan Risma-Gus Hans. Menurut KPU, penetapan hasil Pilgub Jatim telah sesuai rekapitulasi tingkat provinsi yang memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Meski begitu, Hakim konstitusi Saldi Isra meminta KPU untuk menjawab dalil pemohon terkait dugaan perolehan suara 100 persen Khofifah-Emil di total 94 TPS yang tersebar di sejumlah kabupaten kota.

"Begini, coba Bapak jawab, itu kan ada suara yang 100 persen untuk satu paslon. Itu ada di berapa TPS? Sekarang saya minta ke situ. Itu berapa TPS kejadiannya?" kata Saldi dengan nada meninggi.

"Dari yang didalilkan pemohon dalam permohonannya ada beberapa TPS ...," jawab kuasa hukum KPU, Josua Victor.

Namun, belum selesai menjawab Saldi buru-buru memotong pernyataan, "jadi lawyer itu harus correct, Pak".

"Betul Yang Mulia. Cuma kami di sini karena tidak disebutkan secara spesifik, maka kami menanggapinya juga per dalil yang disampaikan,"

"Bukan. Ada 94 TPS yang dikatakan 100 persen itu. Coba Anda jelaskan. Apa bantahan KPU terkait dengan itu," kata Saldi yang juga Wakil Ketua MK itu.

Namun, Tim Kuasa Hukum KPU tak bisa mengungkap data rinci soal dugaan penambahan suara 100 persen untuk Khofifah-Emil di sejumlah TPS. Termasuk surat form yang tidak ditandangani saksi Risma-Gus Hans di tingkat kecamatan.

Mereka menyatakan data soal itu baru bisa disampaikan om kuasa hukum dari pihak Bawaslu. Menurut data Bawaslu, dari 38 kota, saksi Risma-Hans hanya memberikan tandatangan form daftar pemilih hanya di 17 kabupaten kota.

"Oke makasih. Ini kayaknya Bawaslu lebih bekerja dibanding KPU ini," jawab Saldi.

Dalam pokok perkara, Risma-Gus Hans melalui kuasa hukumnya, Triwiyono menuding ada manipulasi suara di TPS. Dia mengklaim ada pengubahan data Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur, termasuk pencoretan dan pengiriman C.Hasil-KWK- Gubernur ganda dengan hasil berbeda.

"Berdasarkan laporan dan investigasi tim saksi, ditemukan dugaan manipulasi pada dokumen Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS, dengan rincian, penggunaan tipeks untuk menghapus perolehan suara paslon 01 dan paslon 03 sehingga menjadi 0, sementara suara paslon 02 tetap signifikan," kata Triwiyono pada sidang sebelumnya, 8 Januari.

"Pencoretan hasil suara paslon 03 untuk menurunkan angka suara, sehingga perolehan suara tidak sebenarnya," sambung dia.

Jakarta -

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo bingung lantaran kuasa hukum salah menulis kalimat Provinsi Papua Tengah menjadi Kotawaringin Barat di dalam petitum (surat gugatan). Suhartoyo mengingatkan kuasa hukum untuk lebih teliti.

Hal itu disampaikan Suhartoyo saat memimpin sidang panel 1, di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Mulanya, kuasa hukum perkara 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 membacakan petitum permohonan.

Diketahui, perkara itu diajukan oleh pasangan cagub-cawagub Papua Tengah, Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak. Total terdapat empat pasangan calon di Pilgub Papua Tengah.

"Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata kuasa hukum.

"Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024," sambungnya.

Namun, saat sampai di poin ketiga, kuasa hukum meminta renvoi kepada majelis hakim. Sebab, kuasa hukum salah menuliskan kalimat Papua Tengah menjadi Kota Waringin Barat.

"Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Meki Nawipa-Deinas Geley dan pasangan calon nomor urut 4 Willem Wandik-Aloisius Giyai, sebagai pasangan calon, ada renvoi (perbaikan) Yang Mulia Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

"Kalimat pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kotawaringin Barat, saya coret Yang Mulia," sambungnya.

"Petitum 3 dicoret?" tanya Suhartoyo.

"Iya ada renvoi," kata kuasa hukum.

Dia lalu kembali melanjutkan membaca petitum. Dalam petitumnya, pemohon juga meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang.

"Menetapkan pasangan calon nomor urut 1 selaku pemenang pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan perolehan suara 122.246 suara," ujar kuasa hukum.

Suhartoyo menanyakan perihal renvoi yang diajukan kuasa hukum. Suhartoyo pun meminta kuasa hukum kembali membacakan poin ketiga dalam petitum.

"Diulang, Pak, yang dicoret tadi yang mana? Angka 3 ya?" tanya Suhartoyo.

"Angka 3, Yang Mulia," jawab kuasa hukum.

"Coba dibaca ulang," kata Suhartoyo.

"Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 4 sebagai pasangan calon, ini yang kalimat pada pemilihan umum Kepala Daerah Kota Waringin Barat dicoret Yang Mulia diganti dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah 2024," jelas kuasa hukum.

Suhartoyo pun mengaku heran lantaran kuasa hukum salah menuliskan petitum. Suhartoyo mengingatkan kuasa hukum untuk lebih teliti dalam bekerja.

"Bapak kok bisa sampai ke Kota Waringin itu seperti apa? Kerja itu yang teliti pak. Bapak dapat prinsipal dari sana juga Kota Waringin?" tanya Suhartoyo

"Tidak, Yang Mulia," jawab kuasa hukum.

"Kok bisa nyasar gini," kata Suhartoyo.

Simak juga Video: MK Heran CawalkotJayapura Justru Minta Paslon Kalah Didiskualifikasi

[Gambas:Video 20detik]

(amw/dnu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat melontarkan candaan kepada kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tolikara nomor urut 3, Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi, Muhammad Wahyu yang mengatakan hendak mencabut gugatan principal mereka.

"Saya dari kuasa advokat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan 299 tidak dilanjutkan dan dicabut sebagaimana surat pencabutan yang sudah disampaikan kepaniteraan," kata Wahyu dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Kamis (16/1/2025).

"Saudara mengirimkan surat Jakarta 20 Desember 2024, halnya pencabutan permohonan. Ini di sini perkara 299," tanya Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Arief juga menanyakan apakah pencabutan permohonan telah diketahui dan disetujui oleh principal atau pemohon.

"Sudah disepakati untuk dicabut," ujar Wahyu.

"Baik kalau begitu perkara 299 diputuskan dicabut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, nanti dilaporkan ke Rapat Permusyawatan Hakim ya, baik," kata Arief Hidayat.

Arief kemudian menanyakan kepada Wahyu, apakah masih ada perkara yang dia tangani dalam sengketa Pilkada di MK.

"Masih Yang Mulia, dilanjut di perkara 303," kata Wahyu.

"Untuk ini (perkara 299) argonya sudah enggak jalan," kelakar Arief Hidayat menimpali.

Adapun dalam permohonan Dinus-Gamael yang telah dicabut itu mendalilkan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu paslon nomor urut 4 sebesar 16.789 suara.

Menurut pemohon, adanya selisih suara yang besar itu dikarenakan belum terlaksananya rekapitulasi di enam distrik yang ada pada kabupaten Tolikara.

Keenam distrik itu adalah Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara melakukan pemungutan suara ulang di distrik yang telah disebutkan sebelumnya.