Jakarta -

MensesnegPrasetyo Hadi mengatakan retret kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan. Fungsi retret itu adalah menyatukan visi dan misi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Kan begini, efisiensi (anggaran) bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga," kata Prasetyo di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

"Nah kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK. Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," sambungnya.

Meski begitu, Prasetyo mengatakan saat ini anggaran untuk retret kepala daerah belum ditentukan. Dia mengatakan terkait anggaran masih dalam pembahasan.

Namun, Prasetyo memastikan anggaran retret kepala daerah tidak berasal dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan anggaran retreat akan berasal dari pemerintah.

"Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," ujarnya.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," imbuh dia.

(amw/dnu)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut biaya retret kepala daerah tidak akan menggunakan kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto. Saat retret Menteri di Akmil Magelang Oktober 2024 lalu, pembiayaannya berasal dari uang pribadi Prabowo.

Di tengah langkah efisiensi dan penghematan dana oleh pemerintah, Prasetyo menyebut bukan berarti kegiatan yang penting tidak akan dilaksanakan.

Retret, menurut Prasetyo, dipertimbangkan menjadi salah satu agenda yang penting.

"Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga," ujar Prasetyo di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

"Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK," sambung Prasetyo.

Ia menjelaskan, retret bertujuan menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun terkait kebutuhan anggarannya ia menyebut pemerintah belum membahasnya. Namun Prasetyo memastikan dana untuk agenda itu akan tersedia.

"(Anggarannya) ada, ada," singkatnya.

(ily/hns)

Bali -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan retret kepala daerah akan dilakukan untuk menyatukan visi dan misi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ia menegaskan anggaran pelaksanaan retret kepala daerah tidak menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

"Kan begini, efisiensi (anggaran) bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga," kata Prasetyo di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025), dikutip dari detikNews.

Retret tersebut akan diikuti oleh seluruh pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Saat ini, para kepala daerah terpilih tersebut masih menunggu jadwal pelantikan.

"Nah, kami merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini pilkada serentak. Kami berharap pelantikannya serentak," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan anggaran untuk retret kepala daerah belum ditentukan dan masih dalam pembahasan. Namun, dia memastikan anggaran retret kepala daerah akan berasal dari pemerintah.

Menurut dia, anggaran retret kepala daerah berbeda dengan anggaran saat retret kabinet beberapa waktu lalu. Ia menegaskan retret untuk kepala daerah tidak menggunakan anggaran dari kantong pribadi Presiden Prabowo.

"Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," kata Prasetyo.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retret kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

(iws/nor)

Jakarta -

Komnas HAM meluncurkan Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu tahun 2025. Ada lima rekomendasi yang diberikan Komnas HAM untuk menjamin hak hidup, hak atas kesehatan dan pekerjaan yang layak bagi petugas pemilu.

Peluncuran dilakukan di Kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (15/1/2025). Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Pramono U. Tanthowi mengatakan kertas kebijakan ini disusun dengan sinergi bersama Universitas Gadjah Mada yang melibatkan tiga disiplin ilmu.

"Jadi, untuk menyusun kertas kebijakan ini, Komnas HAM memang bekerja sama dengan temen-temen UGM itu melibatkan tiga disiplin ilmu. Jadi ilmu sosial politik, ilmu kesehatan dan yang ketiga psikologi," kata Tanthowi.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P. Siagian membeberkan empat kesimpulan hasil pemantauan Komnas HAM yang mendasari rekomendasi dalam kertas kebijakan ini. Di antaranya beban kerja petugas pemilu yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang.

"Petugas pemilu memiliki beban kerja yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang. Beban kerja dan waktu kerja petugas pemilihan dimulai sejak tahapan persiapan hingga tahapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tidak sebanding dengan jumlah petugas pemilu," kata Saurlin.

Saurlin mengatakan kesimpulan kedua yakni pemilu serentak dari lima jenis pemilihan mengharuskan petugas lebih siap dan siaga. Kesimpulan ketiga yakni penggunaan sistem proporsional terbuka mengharuskan petugas pemilu lebih teliti dan cermat untuk memastikan akurasi data.

"Sistem pemilu serentak yang terdiri dari lima jenis pemilihan memberikan kesempatan kepada banyak kontestan untuk beraktivitas pada ruang dan waktu yang sama sehingga menuntut kesiapan dan kesiagaan tinggi dari petugas pemilu baik secara fisik maupun mental," katanya.

"Penggunaan sistem proporsional terbuka memberikan peluang kepada setiap kandidat untuk mendapatkan suara dari para pemilih, terkait hal ini diperlukan ketelitian dan konsentrasi tinggi dalam memproses dan pencatatan untuk menjamin akurasi perolehan suara," imbuhnya.

Dia mengatakan penyelenggaraan pemilu juga tak terfokus pada jaminan kesehatan fisik dan psikis para petugas. Dia menyebut penyelenggaraan pemilu lebih berfokus para kebutuhan logistik pemungutan suara.

"Pengaturan dan perencanaan penyelenggara pemilu hanya terfokus pada kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara saja, sementara kebutuhan dasar petugas pemilu seperti jaminan kesehatan fisik dan mental serta keselamatan kerja belum menjadi prioritas pemerintah dan penyelenggara pemilu," ujarnya.

Berikut 5 rekomendasi Komnas HAM untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM petugas Pemilu:

1. Mendorong adanya design ulang keserentakan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 berdasarkan pertama soal pemisahan antara Pemilu nasional dan juga Pemilu daerah. Yang kedua, terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dan yang terakhir penambahan jumlah petugas pemilu

2. Perbaikan tata kelola pemilu dengan menekankan kepada perbaikan proses rekrutmen petugas pemilu dengan memberlakukan batas usia maksimum paling tua 55 tahun, kemudian menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, manajemem waktu dan penguatan psikologi serta keterampilan yang efektif pada petugas Pemilu. Lalu, memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup

3. Penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, kemudian pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit terutama mekanisme rumah sakit tidak hanya terdekat tetapi juga yang layak dan
kesiapsiagaan penyediaan obat-obatan dasar.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi petugas pemilu termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja

5. Memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas Pemilu. Jadi petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas pemilu yang sudah cukup berat

Simak juga Video: Menkes Ingin Tekan Insiden Petugas Pemilu Wafat di 2029

[Gambas:Video 20detik]

(mib/whn)

Jakarta -

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) Yayan Efendi mengkritik usulan Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, usulan tersebut merupakan pemikiran yang mundur bagi demokrasi dan mencederai reformasi.

"Usulan Deddy Sitorus soal Polri dikembalikan di bawah komando TNI atau Kemendagri benar-benar bentuk kemunduran demokrasi atau mencederai semangat reformasi," kata Yayan kepada wartawan pada Senin (2/12/2024).

Yayan berpendapat Polri telah bekerja dengan baik. Dan dalam hal pesta demokrasi, lanjutnya, Pilpres, Pileg hingga Pilkada Serentak 2024 berjalan aman.

"Pimpinan BEM PTAI tolak ide anggota DPR (dari) PDIP (untuk) tempatkan Polri di bawah Kemendagri. Kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat dan berada di level atas. Rakyat merasakan kehadiran dan kerja Polri dalam melakukan pengamanan dan ketertiban sudah maksimal, bahkan terbukti dalam pengamanan pemilu Pilpres Pileg dan Pilkada 2024," ungkap dia.

Yayan menekankan lagi, pihaknya menolak usul tersebut. "Dalam hal ini kami dari BEM PTAI tegas menolak usulan dari Deddy Sitorus, itu usulannya ngawur dan tidak mendidik," sambung dia.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

(aud/fjp)

Jakarta: Sebanyak 512 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, menyalurkan hak pilih pada Pilkada 2024.

"Kami melakukan mekanisme per kamar, jadi 20 orang menunggu, 10 orang masuk ke TPS," kata Kepala Lapas Kelas II-A Kerobokan RM Kristyo Nugroho di Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 27 November 2024.

Warga binaan satu per satu memasuki gedung Pembinaan Kerja (Binker) yang menjadi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) khusus di dalam area lapas.

Ada satu TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan dibuka sejak pukul 07.00 hingga 13.00 Wita dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang seluruhnya merupakan pegawai Lapas Kerobokan.

Petugas KPPS tersebut mengenakan kain, kebaya dan selendang oleh petugas perempuan dan petugas laki-laki menggunakan kain dan udeng atau ikat kepala khas pria Bali.

Para warga binaan yang memiliki hak pilih tertib kemudian antre sembari duduk menunggu di bawah tenda hijau yang disediakan panitia pemungutan suara. Ada tiga bilik suara yang disediakan di dalam ruang TPS lokasi khusus itu.

Sejumlah warga binaan terlihat antusias mengikuti proses pencoblosan dengan menggunakan seragam lapas berwarna biru, kain hingga ikat kepala atau udeng.

"Penggunaan pakaian adat itu merupakan inisiatif warga binaan untuk menunjukkan busana adat khas Bali," Kristyo Nugroho.

Total jumlah pemilih di TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan itu sebanyak 538 pemilih, 512 di antaranya warga binaan dan sisanya adalah pegawai setempat. AFP PHOTO/Sonny Tumbelaka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 651 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon memanfaatkan hak pilih mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11/2024). Pencoblosan dilakukan di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan di area lapas, yaitu TPS 902 dan TPS 903.

Pantauan di lokasi menunjukkan suasana antusias para narapidana. Mereka tampak tertib berbaris untuk memastikan nama mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah nama dikonfirmasi, mereka duduk menunggu giliran untuk menerima surat suara.

Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Yan Rusmanto, mengatakan pihaknya menargetkan partisipasi penuh dari warga binaan yang terdaftar dalam DPT.

"Kami menargetkan 100 persen hak suara tersalurkan. Kami berharap tidak ada yang golput, karena setiap suara sangat berarti dalam pesta demokrasi ini," ujar Yan.

Dari total 651 napi yang memiliki hak pilih, sebanyak 601 orang berhak memberikan suara dalam pemilihan gubernur Jawa Barat, sementara 50 lainnya memiliki hak suara ganda untuk memilih gubernur dan wali kota Cirebon.

Setiap TPS dilengkapi dengan empat bilik suara untuk mempercepat proses antrean. Setelah mencoblos, napi memasukkan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari ke tinta biru sebagai tanda telah menggunakan hak pilih mereka.

"Kami telah memastikan semua logistik, mulai dari surat suara hingga kotak suara, tersedia sesuai kebutuhan," tambah Yan.

Proses pencoblosan berjalan lancar dengan waktu kurang dari lima menit untuk setiap napi. Pihak lapas bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan sosialisasi sebelumnya, memastikan para napi memahami proses pemilu.

Sebelumnya, pihak KPU memberikan sosialisasi terkait tahapan Pilkada dan visi-misi para calon. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan kesadaran politik napi, meski mereka tidak mengenal kandidat secara langsung.

"Memang mereka tidak mengenal secara fisik para calon, tetapi melalui gambar dan informasi yang disampaikan saat sosialisasi, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik untuk menentukan pilihan," jelas Yan.

Hadi berharap, siapa pun yang terpilih dapat membawa perubahan positif, terutama dalam memperjuangkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat kecil.

Yan Rusmanto menegaskan, partisipasi warga binaan dalam Pilkada merupakan wujud nyata inklusivitas demokrasi.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan para warga binaan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ini adalah wujud nyata dari partisipasi mereka dalam demokrasi, meskipun sedang berada di dalam lapas," tuturnya.

Pihak lapas memastikan bahwa pemungutan suara berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini menjadi bukti bahwa setiap warga negara memiliki hak politik, terlepas dari status hukum mereka.

Dengan antusiasme para narapidana, diharapkan partisipasi dalam Pilkada 2024 dapat memberikan dampak positif bagi masa depan kepemimpinan di Jawa Barat dan Kota Cirebon.

Tangerang Selatan -

Puluhan tahanan di Rutan Polres Tangerang Selatan (Tangsel) menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Banten 2024. Dari 27 tahanan, hanya satu yang tidak menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar di DPT.

Perwakilan Bawaslu yang bertugas dalam pemungutan suara di TPS khusus itu, Fajri Nekad Abadi, mengatakan sebanyak 26 tahanan menggunakan suaranya.

"Jadi terkait hal ini, TPS khusus ini, dari kami Bawaslu menjaga dan melindungi hak masyarakat terhadap pilkada serentak 2024," kata perwakilan Bawaslu Tangsel, Fajri Nekad Abadi, dalam keterangannya, Rabu (27/11/2024).

Total ada 27 tahanan di Rutan Polres Tangsel. Namun satu orang tidak mencoblos karena tidak terdaftar di DPT.

"Tentu kita menjaga hak pilih masyarakat dan terdapat 26 daftar pemilih yang berada di TPS khusus ini," lanjutnya.

Potret tahanan di Rutan Polres Tangsel menggunakan hak pilih di Pilkada Serentak 2024. (dok. Istimewa)

Sementara itu, perwakilan tim asistensi Pilkada Serentak di Polres Tangerang Selatan yang juga Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Kompol Bambang Askar Sodiq mengatakan pihaknya bersama KPU dan Bawaslu berkolaborasi untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai.

"Tentu kami dari Polda Metro Jaya melakukan asistensi yang dipimpin langsung oleh Bapak Direktur Reserse Narkoba Kombes Donald Parlaungan di wilayah Tangerang Selatan," ungkapnya.

"Kami juga memantau langsung pemungutan suara yang berada di tahanan Polres Tangerang Selatan," imbuhnya.

Bambang mengatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memerintahkan personelnya melakukan pengamanan dalam proses pilkada serentak untuk menjamin proses pemungutan suara berjalan aman dan lancar.

"Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan kepada pejabat utama untuk turun ke polres-polres di wilayah hukumnya untuk memastikan pilkada serentak berjalan lancar," tambahnya.

Bambang mengatakan proses pencoblosan di Rutan Tangsel berjalan dengan lancar. Suasana pemungutan suara berlangsung kondusif.

"Alhamdulillah tahanan ini tetap tersalurkan haknya sebagai pemilih di Pilkada ini, tentu kami akan berikan yang terbaik untuk masyarakat demi pilkada yang aman dan damai," terangnya.

(mei/mea)

Pangkep -

Sebanyak 59 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas II B Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada pilkada 2024. Kondisi itu disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk ada warga binaan yang tak punya nomor induk kependudukan (NIK).

"Sebanyak 59 orang warga binaan tidak memilih. Ada yang tidak punya NIK," kata Kepala Rutan Pangkajene Irphan Dwi Sandjojo, Rabu (27/11/2024).

Ia menjelaskan 11 orang dari 59 WBP tersebut berdomisili luar Sulsel, 2 orang tidak memiliki NIK dan KTP, 17 orang bebas sebelum hari pencoblosan. Kemudian ada 10 orang yang NIK-nya pindah keluar Sulsel, 5 orang tahanan yang masuk setelah tanggal 5 November dan 14 orang NIK-nya tidak ditemukan di capil.

"Penyebabnya kenapa mereka tidak memilih beragam, ada yang domisili luar Sulsel, tidak punya NIK dan KTP sampai memiliki NIK tapi saat dicek NIK nya tidak terdaftar di Capil," ucap Irphan.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 901 Rutan Kelas II B Pangkajene sendiri total diikuti 388 orang yang terdiri dari DPT sebanyak 279 orang dan DPTb 90 orang. Selain diikuti WBP, pemungutan suara di TPS ini juga diikuti pegawai rutan.

"Totalnya 388 orang itu terdiri pegawai dan WBP," kata Irphan.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS ini juga cukup unik dengan mengambil tema timnas sepak bola. Seluruh petugas TPS menggunakan jersey timnas. Selain itu ada juga tiang gawang dan poster pemain timnas yang dipasang.

"Kami sengaja mengambil tema ini untuk memberikan semangat ke Timnas yang sedang berjuang menuju piala dunia," pungkasnya.

(hmw/hsr)

Jakarta -

Warga menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024, tak terkecuali para napi dan tahanan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Hari ini, seribuan napi dan tahanan di Rutan Cipinang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024.

Tercatat, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Rutan Kelas I Cipinang sebanyak 1.854 orang warga binaan dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 310 orang warga binaan, sementara jumlah petugas yang menggunakan hak pilihnya 64 orang, sehingga totalnya sebanyak 2.228 orang.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang Irwanto Dwi Yhana Putra mengatakan jumlah penghuni di Rutan Cipinang sebanyak 3.315 orang. Namun jumlah pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 2.228 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di rutan itu sebanyak empat TPS.

Adapun perincian empat TPS itu adalah TPS 910 dengan jumlah DPT dan DPTb sebanyak 646 pemilih, TPS 911 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 656 pemilih, TPS 912 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 677 pemilih dan TPS 913 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 652 pemilih.

"Tadi pagi kami sudah laksanakan apel penghuni pukul 05.30 WIB, kemudian pukul 06.00 WIB seluruh petugas, baik dari pengamanan maupun anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sudah kami laksanakan apel untuk kesiagaan. Sekitar pukul 07.00 WIB, mulai dilakukan pencoblosan," kata Irwanto, dilansir Antara, Rabu (27/11/2024).

Pemungutan suara berlangsung hingga pukul 13.00 WIB dan penghitungan suara diperkirakan selesai pada pukul 17.00 WIB.

"Setelah selesai, akan segera kami rekap dan melaporkan kepada petugas KPU Jaktim," ujarnya.

Untuk pengamanan, tambah dia, pihaknya mengerahkan 30 personel petugas rutan yang dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI, yang masing-masing berjumlah 10 orang.

"Jadi jumlah petugas pengamanan gabungan sebanyak 50 orang," kata dia.

Lihat juga Video 'Pesan Literasi dari TPS Koran Bekas di Tasikmalaya':

[Gambas:Video 20detik]

(mea/dhn)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang mencatat ada 1.565 warga binaan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Total pemilih resmi itu berasal dari 1.389 orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 176 orang dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Kalau jumlah keseluruhan warga binaan itu ada sebanyak 2.772 per hari ini," kata Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lapas Cipinang, Fonika Affandi di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (27/11/2024).

Fonika membeberkan sebanyak 1.283 warga binaan tidak menggunakan hak pilihnya kali ini. Fonika beralasan terdapat 59 warga negara asing (WNA) dan sisanya berkartu tanda penduduk di luar DKI Jakarta.

Fonika menargetkan proses pemungutan suara dari LP Cipinang bisa diselesaikan pada pukul 12.00 WIB nanti. Selain itu, dia menambahkan, lembagannya bakal melaporkan hasil perhitungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) siang nanti.

“Nanti secepat mungkin kita laporkan hasil yang bisa kita sampaikan sesuai dengan hasil pelaksanaan pemilihan kali ini,” tuturnya.

Salah satu warga binaan Ahmad Badrun, yang turut mencoblos, mengatakan senang bisa ikut berpartisipasi dalam Pilkada kali ini.

“Saya merasa tetap dihargai sebagai warga negara. Prosesnya berjalan tertib dan lancar, dengan bantuan petugas yang sangat profesional,” kata dia.

Jakarta -

Pilkada serentak digelar tanggal 27 November 2024. Pemerintah berencana menetapkan hari itu sebagai libur nasional.

"Iya. Rencananya begitu," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jumat (8/11/2034).

Prasetyo akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Khususnya KPU dan Kemendagri.

"Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," katanya.

Ketika ditanya kembali apakah sudah pasti 27 November jadi hari libur nasional, Prasetyo tak menjawab gamblang.

"Nanti kita lihat ya karena kan memang, mohon maaf, ini juga baru pertama kali Pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar," tutur Prasetyo.

(isa/maa)