Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR, Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam acara Sarasehan “Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Selasa (20/5/2025).

Muzani menerangkan, mulanya Prabowo dan Megawati bersepakat untuk menghadiri acara tersebut, tetapi tidak jadi karena kedua tokoh bangsa itu memiliki jadwal yang sangat padat.

“Misalnya Presiden Prabowo baru saja sampai Jakarta dari lawatannya dari Thailand. Ibu Mega ada acara yang penting sekali dan sangat padat, sehingga acara ini dipersilakan untuk jalan seperti yang direncanakan tanpa kehadiran oleh kedua beliau,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Meski demikian, politikus Gerindra ini menegaskan Prabowo dan Megawati sudah berkomunikasi lebih lanjut untuk mengatur pertemuan berikutnya.

“Namun kedua beliau sudah berkomunikasi untuk mengatur pada waktu yang pas dan tepat,” tegasnya.

Lebih jauh, Muzani menyebut acara sarasehan ini diikuti oleh para menteri atau wakil menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam, dan instansi lainnya. Selain itu, ada juga para gubernur, bupati, wali kota atau wakil wali kota.

Sebagai informasi, acara serasehan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan MPR RI. Dari susunan acaranya, Prabowo diagendakan untuk membuka sarasehan danopening remarksbertajuk “Menjawab Tantangan Geopolitik Global untuk Masa Depan Indonesia Raya”.

Sementara itu, Megawati diagendakan memberikan keynote speech berjudul “Memperkokoh Ideologi Pancasila: Tantangan Geopolitik Global dan Peluang Indonesia menjadi Negara Raya”.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan setiap warga negara Indonesia wajib menghormati Pancasila. Muzani menegaskan Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik perseorangan.

Hal itu disampaikan Muzani dalam pembukaan acara Sarasehan BPIP di gedung MPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Mulanya, Muzani mengatakan acara ini menjadi forum penting sebagai upaya merekonstruksi strategi politik.

"Perubahan geopolitik dunia menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia. Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antarnegara," kata Muzani.

Muzani mengatakan, dalam menghadapi semua itu, diperlukan suatu fondasi. Dia mengatakan fondasi itu merupakan Pancasila yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

"Apakah kita pernah membayangkan kenapa kita bisa berkumpul dan bertemu, bahkan bermusyawarah tentang masa depan bersama kita? Kodrat kita berasal dari hal yang berbeda. Etnis kita berbeda, bahasa daerah kita berbeda, bahkan agama kita berbeda. Jawabannya, karena kita dipertemukan oleh Pancasila," sambungnya.

Muzani mengatakan Pancasila merupakan landasan pemersatu bangsa. Menurut dia, tanpa ideologi Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan arah.

"Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan lautan kelompok yang saling mendepankan tafsir masing-masing kelompok tentang apa yang terbaik untuk bangsa. Saling berebut ruang, kuasa, saling merasa benar sendiri," jelasnya.

Muzani menekankan Pancasila bukan hanya sekedar kalimat. Namun Pancasila merupakan simpul dari pergulatan sejarah serta pertemuan nilai luhur budaya Indonesia dengan cita-cita kemerdekaan.

"Kita wajib menunduk dan harus hormat serta kagum kepada para pendiri bangsa kita, yakni Bapak dan Ibu pendiri bangsa yang telah begitu cemerlang merumuskan prinsip-prinsip utama bernegara dengan ringkas, padat, dan komprehensif," ujarnya.

Muzani pun menegaskan Pancasila merupakan miliki semua bangsa Indonesia. Dia mengatakan Pancasila tak bisa diklaim hanya milik sekelompok orang saja.

"Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau milik satu generasi, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

"Dalam dunia yang makin bising oleh ideologi-ideologi impor, oleh paham-paham yang menjanjikan surga instan. Pancasila justru memberi ruang untuk hidup bersama, untuk saling percaya, dan untuk membangun satu bangsa tanpa harus sama," imbuh dia.

Simak juga video "Muzani Berharap Tegal Bisa Jadi China-nya Indonesia" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri mengatur jadwal untuk bertemu, setelah keduanya batal menghadiri acara sarasehan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa awalnya kedua tokoh bangsa itu sudah bersepakat untuk menghadiri acara tersebut. Namun karena memiliki kepadatan agenda masing-masing, menurut dia, kedua tokoh tersebut batal hadir.

"Kedua beliau sudah berkomunikasi untuk mengatur pada waktu yang pas dan waktu yang tepat," kata Muzani usai membuka sarasehan tersebut.

Adapun acara sarasehan itu bertajuk Perubahan Geopolitik Dunia Dalam Peluang menuju Indonesia Raya "Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Perubahan Geopolitik Global menuju Indonesia Raya”.

Megawati maupun Prabowo, dijadwalkan untuk berpidato dengan tema yang berbeda. Selain Prabowo dan Megawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga dijadwalkan untuk menjadi pembicara.

Menurut dia, Prabowo sedang memiliki kepadatan agenda, terlebih lagi Kepala Negara tersebut baru pulang dari lawatannya ke Thailand. Di sisi lain, Megawati yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pengarah BPIP, harus menghadiri acara yang sangat penting.

"Acara ini dipersilakan untuk jalan seperti yang direncanakan tanpa kehadiran oleh kedua beliau," kata dia.

Acara itu kemudian diisi dengan pidato dari Kepala BPIP Yudian Wahyudi dan Muzani. Saat acara dimulai, banyak kepala daerah yang sudah hadir, mulai dari tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga membetulkan ada rencana kehadiran Prabowo dan Megawati dalam acara BPIP. Namun Puan juga belum bisa memastikan kehadiran keduanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani konsisten menyampaikan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai platform, salah satunya media elektronik dan media sosial milik RRI Batam dalam dialog khusus bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Batam, Rabu (7/5).

”Kami sudah mendeklarasikan diri sebagai Kampus Pengayoman Pancasila yang telah di resmikan oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas pada 20 Februari 2025 lalu. Hal ini yang menjadi penguat kami untuk menyukseskan Asta Cita Presiden terutama dalam memperkokoh Ideologi Pancasila,” tegasnya.

Program-program yang diterapkan di BPSDM Hukum Kampus Pengayoman Pancasila membentuk karakter ASN hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sehari-hari.

”Kita masukan dalam pendidikan dan pelatihan kurikulum mengenai nilai-nilai pancasila. Hal ini dalam rangka mengingatkan kembali pada peserta didik dan peserta pelatihan mengenai pentingnya Pancasila sebagai Way of Lifenya Bangsa Indonesia,” tambahnya.

Dirinya juga menjelaskan akan terus bekerjasama dengan BPIP untuk fokus memberikan pelatihan nilai-nilai Pancasila kepada para dosen dan widyaiswara. Selanjutnya ilmu yang telah didapatkan dapat diteruskan kepada anak didiknya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Gusti Ayu juga menyebutkan peran media online dan media sosial menjadi media untuk menyebarluaskan pesan-pesan Pancasila lebih luas lagi.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengapresiasi Kepala BPSDM yang masif menggaungkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai platform, di antaranya media elektronik dan media sosial milik RRI. Argap Situngkir menyampaikan pihaknya turut mengotimalkan kerja sama dengan media massa untuk memublikasikan program pemerintah.

"Apresiasi kepada BPSDM yang terus berkolaborasi dengan berbagai media dalam glorifikasi nilai-nilai Pancasila dan berbagai program Kementerian Hukum," pungkasnya.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepakat untuk meningkatkan literasi ideologi kebangsaan mahasiswa, dalam audiensi di Jakarta, Selasa.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyoroti peran penting dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang memiliki potensi besar dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan di dunia perkuliahan.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan," ujar Komjen Pol Eddy dalam audiensi tersebut, seperti dikonfirmasikan.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, sesuai dengan rencana aksi nasional.

Dalam konteks pengajaran, dirinya menyebutkan BNPT dan Kemendiktisaintek dapat berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Pusat Pengembangan Akademik (PPA), terkait mata kuliah wajib pengembangan kepribadian.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengalami serangan teror di permukaan, Eddy mengingatkan ancaman laten di bawah permukaan tetap menjadi perhatian.

Ia pun menekankan pentingnya upaya pencegahan agar potensi stimulasi yang tidak diinginkan tidak berkembang menjadi ancaman nyata.

"Hasil penelitian kami dalam 3 tahun terakhir kita tidak ada serangan, zero attack di atas permukaan, tapi di bawah permukaan tetap menjadi bahaya, tiba-tiba ada stimulus nanti bisa naik," tuturnya.

Oleh sebab itu dalam konteks tersebut, dirinya juga menitipkan program kegiatan pencegahan menjadi yang utama agar jangan sampai ada kejadian terlebih dahulu baru panik.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berpendapat bahwa momentum penerimaan mahasiswa baru merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Dia menyatakan bahwa dunia kampus berbeda dari sekolah dan memiliki peran besar dalam mencegah penyimpangan ideologi serta radikalisme.

"Mulai dari mahasiswa, dosen, dan sebagainya, kami ingin memberikan edukasi di awal dan kami teringat bahwa ini terkait dengan penyimpangan ideologi berkebangsaan dan radikalisme" ucap Brian dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, Kemendiktisaintek ingin memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan melalui berbagai kurikulum kegiatan kemahasiswaan, pelatihan dosen, dan sebagainya.

Brian menambahkan, harapan besar terletak pada sinergi yang kuat antara BNPT dan Kemendiktisaintek agar tercipta lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari paham menyimpang dari berbagai nilai kebangsaan.

Dia pun menekankan pentingnya inovasi dalam pendekatan edukasi untuk membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh dalam ideologi dan nasionalisme.

"Kami juga ingin mengajak untuk riset bersama. Jadi barangkali bagaimana kalau anak-anak jaman sekarang berbicara Pancasila dan kewarganegaraan kurang tertarik, ini harus ada berbagai terobosan untuk hal-hal yang santai tetapi justru membuka stigma mahasiswa," katanya mengharapkan.

Adapun audiensi digelar dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan ekstremisme dan peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Pertemuan tersebut menandai langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menciptakan generasi muda yang mampu menjaga keutuhan NKRI serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

"Seleksi secara daring di Sleman dilaksanakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/5) dan hari ini diikuti 149 siswa yang terdiri dari 91 siswa putra dan 58 siswa putri,"

Sleman (ANTARA) - Sebanyak 149 siswa tingkat SMA sederajat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Sleman secara daring (online) yang diselenggarakan langsung dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pusat.

"Seleksi secara daring di Sleman dilaksanakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/5) dan hari ini diikuti 149 siswa yang terdiri dari 91 siswa putra dan 58 siswa putri," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman Indra Darmawan di Sleman, Minggu.

Menurut dia, seleksi online yang diselenggarakan pada hari pertama, meliputi tes wawasan kebangsaan dan tes intelegensi umum.

"Setelah dilaksanakan test, hasilnya terdapat lima peserta yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan empat peserta tidak lolos tes intelegensi umum," katanya.

Ia mengatakan, untuk hari ini dilaksanakan tes kesehatan dan tes parade. Tahapan selanjutnya Selasa 15 April sampai Kamis 17 April di Stadion Tridadi Sleman akan dilaksanakan test kesamaptaan, peraturan baris berbaris (PBB) dan tes kepribadian.

"Dari hasil tes akan diambil sejumlah 82 siswa, dimana 74 diantaranya akan menjadi Calon Paskibraka Kabupaten Sleman dan delapan siswa lainnya menjadi Calon Paskibraka Provinsi DIY," katanya.

Indra mengatakan, hasil tes seleksi ini direncanakan akan diumumkan pada pada 26 Juni 2025.

Ia mengatakan, Paskibraka sejak 2023 juga diberi tugas tambahan mengibarkan bendera Merah Putih pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan setelah itu akan dikukuhkan menjadi Duta Pancasila dengan melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh BPIP Pusat.

"Dengan demikian saat ini tugas Paskibraka menjadi semakin berat akan menjadi Duta Pancasila yang tentu akan menjadi suri tauladan dan panutan dalam bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat," katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025