Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya penegak hukum yang diancam karena mengusut kasus korupsi.

Sebagaimana diketahui, KPK merupakan salah satu lembaga penegak hukum selain Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri yang berwenang untuk mengusut tindak pidana korupsi.

Atas pernyataan Presiden tersebut, Setyo mengaku dia pribadi belum pernah mengalami ancaman. Akan tetapi, dia tidak menampik kemungkinan bahwa ada penegak hukum yang pernah mengalami hal tersebut namun tidak pernah menyampaikan.

"Jadi kalau beliau punya pemikiran seperti itu mungkin karena ada informasi yang disampaikan kepada Bapak Presiden dan bisa menjadi perhatian itu semua pihak," terangnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurut Setyo, pegawainya di KPK tidak ada yang mengalami ancaman dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Apabila ada, KPK pun menyiapkan tim reaksi cepat dari Biro Umum untuk merespons keadaan darurat. Tim itu bekerja sama juga dengan Polri.

"Di bagian Biro Umum itu ada tim reaksi cepat yang bisa merespons kalau misalkan ada laporan atau informasi yang dialami oleh pegawai manakala menghadapi hal-hal yang sifatnya, ya sesuatu yang darurat gitu," lanjut Ketua KPK jilid VI itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak akan berhenti untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Dia menyebut ada penegak hukum yang diancam karena mengusut kasus korupsi.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," ujarnya pada Kongres IV Tidar, Sabtu (17/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR, Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam acara Sarasehan “Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Selasa (20/5/2025).

Muzani menerangkan, mulanya Prabowo dan Megawati bersepakat untuk menghadiri acara tersebut, tetapi tidak jadi karena kedua tokoh bangsa itu memiliki jadwal yang sangat padat.

“Misalnya Presiden Prabowo baru saja sampai Jakarta dari lawatannya dari Thailand. Ibu Mega ada acara yang penting sekali dan sangat padat, sehingga acara ini dipersilakan untuk jalan seperti yang direncanakan tanpa kehadiran oleh kedua beliau,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Meski demikian, politikus Gerindra ini menegaskan Prabowo dan Megawati sudah berkomunikasi lebih lanjut untuk mengatur pertemuan berikutnya.

“Namun kedua beliau sudah berkomunikasi untuk mengatur pada waktu yang pas dan tepat,” tegasnya.

Lebih jauh, Muzani menyebut acara sarasehan ini diikuti oleh para menteri atau wakil menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam, dan instansi lainnya. Selain itu, ada juga para gubernur, bupati, wali kota atau wakil wali kota.

Sebagai informasi, acara serasehan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan MPR RI. Dari susunan acaranya, Prabowo diagendakan untuk membuka sarasehan danopening remarksbertajuk “Menjawab Tantangan Geopolitik Global untuk Masa Depan Indonesia Raya”.

Sementara itu, Megawati diagendakan memberikan keynote speech berjudul “Memperkokoh Ideologi Pancasila: Tantangan Geopolitik Global dan Peluang Indonesia menjadi Negara Raya”.

SEMARANG, KOMPAS.com - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, pada Selasa (20/5/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan empat tuntutan utama, termasuk dorongan untuk regulasi Undang-Undang transportasi online sebagai perlindungan bagi mitra ojol.

Sama seperti tuntutan di tingkat nasional, mereka menuntut agar aplikator atau perusahaan ojol mematuhi regulasi yang tertuang dalam Permenhub PM No.12 tahun 2019 serta Kepmenhub KP No.667 tahun 2022, yang telah mengalami perubahan menjadi KP No.1001 tahun 2022.

Salah satu poin penting dalam tuntutan mereka adalah penurunan potongan biaya sewa aplikasi dari 30 persen menjadi 10 persen.

Koordinator Aliansi Satu Komando (Sako) R2 Jateng, Cak Thomas, menegaskan pentingnya regulasi berupa undang-undang untuk melindungi status pekerja informal mereka yang dianggap rentan.

"Kenapa itu kita minta? Karena status kita sampai saat ini ojol itu belum ada payung hukumnya. Jadi kalau bisa dibilang kita itu adalah anak liar, anak haram atau apa? Padahal keberadaan kita itu ada, wujud kita ada real tapi secara status kita bisa dibilang ilegal," ungkapnya.

Cak Thomas menjelaskan bahwa tuntutan mereka terdiri dari empat poin, yaitu kenaikan tarif roda dua, regulasi pengantaran barang dan makanan, tarif bersih untuk roda empat, serta undang-undang transportasi online.

Dia menambahkan bahwa tuntutan pertama hingga ketiga merupakan tuntutan jangka pendek, sementara undang-undang transportasi online menjadi tuntutan jangka panjang.

Tuntutan tersebut telah disampaikan kepada perwakilan anggota DPRD Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Jawa Tengah.

Para pengemudi ojol berharap kedua lembaga tersebut dapat menjembatani aspirasi mereka kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Jadi kalau di Semarang kita ke Gubernuran, di Solo kita ke Wali Kota, terus yang ke Purwokerto tuntutannya sama disampaikan oleh kepala daerah ke Kementerian Perhubungan," lanjutnya.

Pengemudi ojol juga menyatakan kesiapannya untuk mengunjungi Kemenhub dan menyampaikan keresahan mereka langsung.

Meskipun proses tersebut diperkirakan akan memakan waktu lama, mereka berharap dapat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

"Prosesnya memang panjang, kita akan mengawal agar tuntutan ini segera bisa tercapai dan perbaikan nasib driver ojol itu real terjadi," tegas Cak Thomas.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Nur Saadah, bertekad untuk menyampaikan usulan dan tuntutan pengemudi ojol kepada wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya terkait undang-undang transportasi online.

"Kita merasakan bahwa kehadiran ojol itu sangat membantu masyarakat. Ketika ibu-ibu mau melahirkan, yang dicari pertama adalah ojol. Ketika orang di rumah lapar, yang dicari pertama adalah ojol," ucap Nur di hadapan massa aksi.

Mengingat peran penting pengemudi ojol bagi masyarakat, Nur memastikan bahwa keresahan mereka akan disampaikan dan dikawal hingga mencapai hasil yang diharapkan di tingkat pemerintah pusat.

"Kini gilirannya kita memperjuangkan agar apa yang jenengan harapkan, empat tuntutan tadi, kita teruskan dan kita kawal sampai berhasil," tandasnya.

Kantor Imigrasi Denpasar kedatangan sejumlah delegasi Imigrasi Kamboja, Selasa (20/5/2025). Kunjungan para delegasi dari salah satu negara ASEAN itu sebagai bahan studi banding.

"Hari ini mereka (delegasi Imigrasi Kamboja) ke sini sedang melakukan kegiatan studi banding dengan kantor imigrasi di Denpasar," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, seusai kunjungan di kantor Imigrasi di Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Pantauan detikBali, rombongan dijadwalkan hadir pukul 09.00 Wita. Namun, mereka baru datang di kantor Imigrasi Denpasar pukul 11.11 Wita. Sebanyak empat delegasi Imigrasi dari Kamboja yang datang di kantor Imigrasi Denpasar.

Meski terlambat dua jam, rombongan delegasi Imigrasi pegawai kantor Imigrasi asal Kamboja itu tetap disambut. Dua penari Bali nampak menyambut mereka dengan tarian khas Bali saat akan masuk ke pintu di sisi barat.

Setelah menikmati sambutan berupa tarian Bali, para delegasi dari Kamboja itu masuk ke lobi utama melalui pintu masuk sisi barat. Di sana, mereka melihat aktivitas pengurusan dokumen keimigrasian di sejumlah konter. Mereka juga diajak masuk ke lantai dua kantor Imigrasi Denpasar.

Di sisi lain, Agus mengatakan ada permohonan pembangunan gedung kantor baru dari Kepala Imigrasi Denpasar, R Haryo Sakti. Agus mengatakan permohonan itu akan dibahas dahulu di kementeriannya.

"Pak kepala kantor (Imigrasi Denpasar) mengatakan untuk bisa (dilakukan) pembangunan kantor. Kami akan bahas di tingkat kementerian. Mudah-mudahan, harapan pak kepala kantor bisa memiliki kantor baru dan bisa kami wujudkan," kata Agus.

Agus mengatakan selama berada di Indonesia, banyak hal yang dibicarakan dengan para delegasi Imigrasi asal Kamboja itu. Mulai dari isu soal kejahatan trans nasional, permasalahan kewarganegaraan, hingga keamanan perbatasan.

Ada juga sejumlah isu keimigrasian yang dapat dikembangkan, yang dibahas dengan para delegasi itu. "Khususnya dalam bidang keamanan di perbatasan dan lain sebagainya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, semua hasil pembicaraan dengan para delegasi asal Kamboja itu akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. MoU itu rencana akan dibawa ke ranah kementerian kedua negara.

"Kemungkinan Kementerian Dalam Negeri Kamboja akan membuat MoU dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nanti diatur apa yang dikerjasamakan. Sudah dibahas di level teknis," tandas Agus.

Video Prabowo Minta Menterinya Kurangi Studi Banding ke LN: Jangan Mengada-ngada!

Video Prabowo Minta Menterinya Kurangi Studi Banding ke LN: Jangan Mengada-ngada!

JAYAPURA, KOMPAS.com - Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di daerah Transat, Kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, pada Senin (19/5/2025) malam.

Dalam sidak tersebut, Rollo menemukan belasan warga Papua Nugini (PNG) yang tinggal dan mendirikan gubuk tanpa izin resmi.

Selain itu, wali kota juga menemukan satu unit sepeda motor yang diduga hasil pencurian dan satu unit senjata tabung yang tidak memiliki izin, yang berada di dalam gubuk milik warga PNG tersebut.

"Saya langsung sidak dan menemukan ada motor curian dan senjata tabung tanpa izin."

"Di tempat ini juga sudah beberapa kali Polsek Muara Tami menemukan ada sekitar tujuh motor pencurian," ungkap Abisai Rollo dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (20/5/2025).

Mantan Ketua DPRD Kota Jayapura ini menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan kendaraan untuk memulangkan belasan warga yang tinggal di Kampung Skouw Sae kembali ke Papua Nugini melalui perbatasan.

"Kami akan memulangkan mereka semua dan gubuk-gubuk yang dibangun di Kampung Skouw Sae akan kami bakar semua, sehingga tidak ada lagi praktik-praktik kejahatan di Kota Jayapura," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengungkapkan bahwa praktik kejahatan yang terjadi tidak hanya terbatas pada pencurian motor, tetapi juga meliputi peredaran narkoba jenis ganja.

"Sudah banyak kejahatan, bahkan ganja juga dibawa ke sini untuk diedarkan di wilayah Kota Jayapura."

"Nanti kalau beberapa rumah ini ditemukan adanya kejahatan, maka semua rumahnya akan kami bongkar, sehingga tidak ada kejahatan lagi," tegas Abisai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengaku sebenarnya sedih jika proses hukum mengenai ijazahnya berlanjut ke tahap berikutnya.

Hal itu disampaikan Jokowi usai diperiksa terkait laporan mengenai ijazahnya yang diduga palsu di Bareskrim Polri pada Selasa (20/5/2025), hari ini.

“Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih,” ujar Jokowi di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

“(Sedih) Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya, saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan,” kata mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi sempat mengungkapkan perihal pemeriksaannya. Dia mengatakan, sempat ditanya terkait keaslian ijazahnya.

Jokowi mengatakan, dirinya ditanya sebanyak kurang lebih 22 pertanyaan oleh penyidik.

“Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya, sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai Universitas,” ujarnya.

Selain soal ijazahnya, Jokowi mengaku juga ditanya terkait dengan sejumlah aktivitasnya selama menjadi mahasiswa di Universitas Gajah Mada (UGM).

“Juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya. Masih semasa itu, di sekitar itu,” katanya.

Namun, Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Dia menegaskan, ijazah-ijazahnya baru akan ditampilkan jika diminta oleh majelis hakim di persidangan.

“Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Jadi, ya kita tunggu proses hukum selanjutnya,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pengadilan adalah lembaga yang paling kompeten untuk menunjukkan ijazahnya nanti.

“Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti,” katanya..

Padahal, saat diperiksa oleh penyidik, Jokowi juga sekaligus mengambil ijazahnya yang kemarin diminta penyidik untuk diperiksa di laboratorium forensik (labfor).

Diketahui, Jokowi diperiksa sebagai terlapor atas laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terkait dugaan ijazah palsu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah, telah lebih dahulu diperiksa sebagai pelapor oleh Bareskrim Polri pada 6 Mei 2025.

Rizal juga diperiksa oleh penyidik di Bareskrim Polri terkait dengan pengaduan masyarakat yang diajukannya pada Desember 2024.

Saat itu, Rizal dkk mengadukan soal ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri. Pengaduan ini disebutkan mulai diselidiki sejak April 2025.

Jokowi Lapor Balik

Akhirnya beraksi terkait polemik ijazah miliknya, Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.

Pelaporan ini dilakukan usai ijazah Jokowi dituding palsu oleh sejumlah pihak.

Saat menemui penyidik, Jokowi melaporkan lima orang. Mereka adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, Eggy Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.

Jakarta (ANTARA) - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih jika proses hukum yang terkait dengan keaslian ijazahnya harus berlanjut.

"Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya," kata Jokowi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

Jokowi menilai tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya sudah keterlaluan sehingga akhirnya memilih untuk membiarkan proses tersebut berjalan.

"Saya kasihan, tetapi ya ini 'kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya pekan ini akan segera melakukan gelar perkara terhadap aduan soal keaslian ijazah milik Jokowi.

"Tindak lanjut berikutnya penyidik akan melakukan gelar perkara pada minggu ini," kata Brigjen Pol. Trunoyudo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan hasil gelar perkara tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Menurut dia, hasil gelar perkara tersebut akan menentukan apakah laporan soal keaslian ijazah Jokowi tersebut akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau dihentikan penyelidikannya.

Ia juga menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik soal keasilan ijazah tersebut.

"Tahapan tentu secara prosedural dan profesional, kemudian juga menunggu hasil dari laboratorium forensik," kata Trunoyudo.

Untuk diketahui, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana membuat aduan terkait dengan dugaan ijazah S-1 Jokowi palsu ke Bareskrim Polri.

Jokowi melalui tim kuasa hukumnya kemudian menanggapi laporan tersebut, lalu menyerahkan ijazah asli SMA dan universitasnya ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada hari Jumat (9/5) untuk keperluan uji forensik dalam rangka menentukan keasliannya.

Ijazah tersebut lantas diambil langsung oleh Jokowi pada hari Selasa (20/5).

Kedatangan Jokowi ke Bareskrim Polri juga dalam rangka memenuhi undangan Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait dengan laporan soal ijazahnya.

"Hari ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim untuk keterangan atas aduan dari masyarakat ke Bareskrim," kata Jokowi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

Ia melanjutkan, "Saya memenuhi undangan itu sekaligus mengambil ijazah yang saat lalu diantarkan ke Bareskrim, dan sudah saya ambil."

Jokowi diklarifikasi selama 1 jam oleh penyidik Bareskrim Polri, yang bersangkutan tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 09.43 WIB dan selesai diklarifikasi pada pukul 10.48 WIB. Ia mengaku dicecar 22 pertanyaan saat diklarifikasi oleh penyidik Bareskrim Polri.

"Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. Selain itu, juga yang berkaitan dengan skripsi dengan kegiatan saat mahasiswa, saya kira di sekitar itu," ujar Jokowi.

Pelatihan service air conditioner (AC) terhadap mantan narapidana teroris (Napiter) dari 4 Provinsi di Sumatera digelar di Palembang. Acara yang disponsori Astra itu digelar Densus 88 Polri menggandeng BNPT dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Pantauan detikSumbagsel di lapangan, kegiatan itu dilaksanakan di Sentra Budi Perkasa Kemensos RI, Jalan Sosial Km 5, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Palembang, pada Selasa (20/5/2025).

Direktur Idensos Densus 88 AT Polri Brigjen Arif Makhfudiharto mengatakan dalam kegiatan ini setidaknya ada sekitar 40 mantan napiter yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi teknisi AC.

"Jadi ada 40 mantan narapidana teroris yang mengikuti pelatihan ini, mereka ada yang dari Sumsel, Sumbar, Riau dan Jambi," kata Brigjen Arif di Palembang, Selasa (20/5/2025).

Adapun salah satu tujuan dilakukannya pelatihan ini, katanya, guna mendukung para mantan napiter agar mendapatkan kehidupan lebih baik setelah menjalani pembinaan dari lembaga permasyarakatan.

"Ini merupakan tahapan deradikalisasi, yang terdiri mulai dari penilaian identifikasi yang kedua rehabilitasi yang ketiga reedukasi dan keempat adalah reintegrasi sosial," katanya.

Dari keempat tahapan dalam proses deradikalisasi tersebut, katanya, kegiatan pelatihan ini termasuk dalam kategori reintegrasi sosial.

"Nah (pelatihan) ini merupakan proses reintegrasi sosial, sehingga teman-teman ini dapat kembali memberikan kontribusi kepada masyarakat paling tidak mempunyai kemanfaatan untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," imbuhnya.

"Mereka ini sudah selesai (menjalani hukuman), mereka mempunyai hak yang sama dengan kita. Inilah penanggulangan terorisme bukan hanya menghukum mereka tetapi mengembalikan mereka untuk bisa bersama-sama kita kembali untuk membangun negara dan memberikan kemanfaatan paling tidak untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Deradikalisasi Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi, Kombes Iwan Ristianto mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam adanya kegiatan positif tersebut.

Dia mengapresiasi kegiatan ini karena dalam program deradikalisasi tidak hanya BNPT sendiri tetapi juga Densus, ataupun stakeholder yang lain juga terlibat.

"Harapan kami ini bisa menjadi contoh bagi stakeholder yang lain, dilakukan oleh Pemda-pemda ataupun perusahaan-perusahaan lain di mana di situ ada CSR nggak ada salahnya kita gunakan buat program deradikalisasi, kita bantu sahabat kita saudara kita yang dulu mungkin pernah nakal kepada negara ini agar dapat kembali mencintai NKRI secara utuh," katanya.

Video: Kemensos Rehabilitasi Lebih dari 400 Eks Napi Teroris Sejak 2016

Video: Kemensos Rehabilitasi Lebih dari 400 Eks Napi Teroris Sejak 2016

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan setiap warga negara Indonesia wajib menghormati Pancasila. Muzani menegaskan Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik perseorangan.

Hal itu disampaikan Muzani dalam pembukaan acara Sarasehan BPIP di gedung MPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Mulanya, Muzani mengatakan acara ini menjadi forum penting sebagai upaya merekonstruksi strategi politik.

"Perubahan geopolitik dunia menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia. Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antarnegara," kata Muzani.

Muzani mengatakan, dalam menghadapi semua itu, diperlukan suatu fondasi. Dia mengatakan fondasi itu merupakan Pancasila yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

"Apakah kita pernah membayangkan kenapa kita bisa berkumpul dan bertemu, bahkan bermusyawarah tentang masa depan bersama kita? Kodrat kita berasal dari hal yang berbeda. Etnis kita berbeda, bahasa daerah kita berbeda, bahkan agama kita berbeda. Jawabannya, karena kita dipertemukan oleh Pancasila," sambungnya.

Muzani mengatakan Pancasila merupakan landasan pemersatu bangsa. Menurut dia, tanpa ideologi Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan arah.

"Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan lautan kelompok yang saling mendepankan tafsir masing-masing kelompok tentang apa yang terbaik untuk bangsa. Saling berebut ruang, kuasa, saling merasa benar sendiri," jelasnya.

Muzani menekankan Pancasila bukan hanya sekedar kalimat. Namun Pancasila merupakan simpul dari pergulatan sejarah serta pertemuan nilai luhur budaya Indonesia dengan cita-cita kemerdekaan.

"Kita wajib menunduk dan harus hormat serta kagum kepada para pendiri bangsa kita, yakni Bapak dan Ibu pendiri bangsa yang telah begitu cemerlang merumuskan prinsip-prinsip utama bernegara dengan ringkas, padat, dan komprehensif," ujarnya.

Muzani pun menegaskan Pancasila merupakan miliki semua bangsa Indonesia. Dia mengatakan Pancasila tak bisa diklaim hanya milik sekelompok orang saja.

"Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau milik satu generasi, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

"Dalam dunia yang makin bising oleh ideologi-ideologi impor, oleh paham-paham yang menjanjikan surga instan. Pancasila justru memberi ruang untuk hidup bersama, untuk saling percaya, dan untuk membangun satu bangsa tanpa harus sama," imbuh dia.

Simak juga video "Muzani Berharap Tegal Bisa Jadi China-nya Indonesia" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila (UP) kembali meluluskan sebanyak 896 wisudawan/wati dari berbagai jenjang pendidikan (D3, S1, S2, S3, dan profesi Apoteker) yang mempunyai komitmen mencetak generasi muda cerdas beritegritas untuk Indonesia Emas.

Pjs. Rektor UP, Prof. Adnan Hamid dalam keterangannya, Selasa menyampaikan bahwa wisuda bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal pengabdian kepada masyarakat.

Ia mengingatkan pentingnya semangat belajar sepanjang hayat dan daya juang yang tak kenal menyerah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah,”kutip Prof. Adnan dari Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, seraya menegaskan bahwa lulusan UP harus menjadi pelopor dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di setiap lini kehidupan.

Wisuda ini juga menjadi momentum reflektif terhadap pencapaian UP yang kini memasuki usia 59 tahun. Dengan akreditasi institusiUnggul, UP tercatat sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Jakarta versi UI GreenMetric 2024

Serta menempati posisi ke-14 secara nasional dalam indeks SINTA, yang mengukur produktivitas dan dampak publikasi ilmiah.

Capaian gemilang juga ditorehkan mahasiswa UP di berbagai ajang internasional sepertiWorld Science Environment Engineering Competition(WSEEC), Thailand International Choral Festival, hingga Jakarta International Science Fair.

Lebih lanjut, Prof. Adnan menyoroti pentingnya etika dan moral sebagai kompas dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Menurutnya, nilai luhur Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan berkontribusi bagi bangsa.

Wisuda Semester Gasal Tahun Akademik 2024–2025 yang digelar secara khidmat dengan mengusung tema“Generasi Muda Cerdas Berintegritas untuk Indonesia Emas.”

Acara wisuda ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, antara lain Prof. Taruna Ikrar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang juga menyampaikan orasi ilmiah kepada para seluruh wisudawan/wati, Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Tri Munanto.

Selain itu, hadir pula Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo, serta jajaran pengurus yayasan, dekanat, dan seluruh sivitas akademika UP.

Acara wisuda kali ini juga dihadiri oleh Kepala Badan POM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, MD, Ph.D., yang menyampaikan orasi ilmiah serta memberikan inspirasi bagi para lulusan dalam kontribusi nyata di bidang kesehatan dan perlindungan Masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih jika proses hukum yang terkait dengan keaslian ijazahnya harus berlanjut.

"Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya," kata Jokowi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

Jokowi menilai tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya sudah keterlaluan sehingga akhirnya memilih untuk membiarkan proses tersebut berjalan.

"Saya kasihan, tetapi ya ini 'kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya pekan ini akan segera melakukan gelar perkara terhadap aduan soal keaslian ijazah milik Jokowi.

"Tindak lanjut berikutnya penyidik akan melakukan gelar perkara pada minggu ini," kata Brigjen Pol. Trunoyudo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan hasil gelar perkara tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Menurut dia, hasil gelar perkara tersebut akan menentukan apakah laporan soal keaslian ijazah Jokowi tersebut akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau dihentikan penyelidikannya.

Ia juga menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik soal keasilan ijazah tersebut.

"Tahapan tentu secara prosedural dan profesional, kemudian juga menunggu hasil dari laboratorium forensik," kata Trunoyudo.

Untuk diketahui, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana membuat aduan terkait dengan dugaan ijazah S-1 Jokowi palsu ke Bareskrim Polri.

Jokowi melalui tim kuasa hukumnya kemudian menanggapi laporan tersebut, lalu menyerahkan ijazah asli SMA dan universitasnya ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada hari Jumat (9/5) untuk keperluan uji forensik dalam rangka menentukan keasliannya.

Ijazah tersebut lantas diambil langsung oleh Jokowi pada hari Selasa (20/5).

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri mengatur jadwal untuk bertemu, setelah keduanya batal menghadiri acara sarasehan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa awalnya kedua tokoh bangsa itu sudah bersepakat untuk menghadiri acara tersebut. Namun karena memiliki kepadatan agenda masing-masing, menurut dia, kedua tokoh tersebut batal hadir.

"Kedua beliau sudah berkomunikasi untuk mengatur pada waktu yang pas dan waktu yang tepat," kata Muzani usai membuka sarasehan tersebut.

Adapun acara sarasehan itu bertajuk Perubahan Geopolitik Dunia Dalam Peluang menuju Indonesia Raya "Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Perubahan Geopolitik Global menuju Indonesia Raya”.

Megawati maupun Prabowo, dijadwalkan untuk berpidato dengan tema yang berbeda. Selain Prabowo dan Megawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga dijadwalkan untuk menjadi pembicara.

Menurut dia, Prabowo sedang memiliki kepadatan agenda, terlebih lagi Kepala Negara tersebut baru pulang dari lawatannya ke Thailand. Di sisi lain, Megawati yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pengarah BPIP, harus menghadiri acara yang sangat penting.

"Acara ini dipersilakan untuk jalan seperti yang direncanakan tanpa kehadiran oleh kedua beliau," kata dia.

Acara itu kemudian diisi dengan pidato dari Kepala BPIP Yudian Wahyudi dan Muzani. Saat acara dimulai, banyak kepala daerah yang sudah hadir, mulai dari tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga membetulkan ada rencana kehadiran Prabowo dan Megawati dalam acara BPIP. Namun Puan juga belum bisa memastikan kehadiran keduanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025