Jakarta -

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof Juanda, menanggapi gugatan Yayasan Citta Loka Taru terhadap Presiden RI Prabowo Subianto lantaran tak memberhentikan Mendes PDT Yandri Susanto. Juanda menilai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Otoritas yang absolut atau hak pererogatif presiden tersebut jelas diberikan oleh konstitusi dan Undang Undang yang berlaku," kata Juanda dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, saat ini tak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Prabowo. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Belum ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh presiden dengan tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dalam kaitannya dengan amar putusan MK tentang sengketa Pilkada Kabupaten Serang beberapa bulan yang lalu," jelasnya.

"Apalagi dalam amar putusan MK dan diktumnya tidak satupun menyatakan adanya kewajiban atau perintah kepada presiden untuk memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Menteri Desa dan PDT sebagai konsekuensi dari tindakannya yang dianggap MK ikut melakukan perbuatan secara masif, terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan istrinya di Pilkada Serang," sambungnya.

Founder TREAS Constituendum Institute itu menilai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serang yang digelar hari ini menjadi tantangan untuk Yandri. Dia mengatakan PSU Serang juga menjadi momen pembuktian jika kemenangan pasangan nomor urut 2 Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas bukan hasil dari cawe-cawe Yandri.

"Apapun hasil dari PSU 19 April 2025, saya berpendapat bahwa gugatan Lokataru yang mengaitkan amar putusan MK dengan perbuatan melawan hukum penguasa akibat presiden tidak memberhentikan pPak Yandri Susanto sebagai Mendes PDT sangat lemah dan sulit diterima secara hukum," ungkap dia.

Sebab, kata Juanda, untuk membuktikan perbuatan melawan hukum presiden akan sulit untuk mengukur tingkat kerugian bagi masyarakat. Dia mengatakan jika terdapat kerugian, maka harus terdapat kejelasan dan bukti konkrit.

Juanda menegaskan mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Maka, menurutnya, hal itu tak bisa dijadikan sebagai objek gugatan perbuatan melawan hukum.

"Sebab jika hal tersebut diterima atau dikabulkan oleh PTUN, maka akan mereduksi dan mendagradasi wewenang atau hak prerogatif presiden yang diberikan oleh konstitusi," ujarnya.

Menurutnya, jika dalam menjalankan hak prerogatif, presiden dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka PTUN telah mengabaikan konstitusi. Dia pun meyakini gugatan tersebut tidak akan diterima.

"Prediksi saya gugatan Lokataru tersebut akan sulit diterima atau sulit dikabulkan secara hukum, karena dasar dan alasan hukumnya sangat lemah sehingga perbuatan presiden tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Mendes dan PDT bukan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) tetapi perbuatan yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang undangan serta asas asas umum pemerintahan yang baik," tuturnya.

Sebagai informasi, Prabowo digugat ke PTUN oleh lembaga organisasi sipil. Prabowo digugat lantaran tidak memberhentikan Yandri dari jabatannya sebagai Mendes PDT.

Dilihat di situs SIPP PTUN, gugatan itu teregister pada Rabu (16/4) dengan nomor perkara 130/G/TF/2025/PTUN.JKT. Pihak penggugat ialah Yayasan Citta Loka Taru, dan pihak tergugat ialah Presiden Republik Indonesia.

Simak juga Video: Kata Mendes Yandri Seusai Disebut MK 'Cawe-cawe' Menangkan Istri di Pilkada Serang

(amw/dhn)

Belu -

Bernard Sakarias Anin, kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere, buka suara soal permohonannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Bernard menilai ada disparitas putusan terhadap 40 perkara di MK pada Senin (24/2/2025).

Menurut Bernard, kasus Vicente Hornai yang merupakan mantan terpidana sama seperti perkara Pilbup Boven Digoel. MK mendiskualifikasi calon bupati (cabup) Boven Digoel nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba, tetapi menolak permohonan kliennya.

"Perkara Boven Digoel dan Belu sama-sama tidak mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. Kemudian, sudah lewat masa senggang lima tahun. Tetapi, untuk Boven Digoel dinyatakan didiskualifikasi dan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU)," jelas Bernard.

Sedangkan logika hukum yang diterapkan, Bernard melanjutkan, dalam perkara Pilbup Belu, MK menganggap tidak penting lagi membahas aspek dan asas kejujuran ketika sudah lewat masa senggang waktu lima tahun.

"Sehingga disparitas atau perbedaan penerapan hukum yang telah diputuskan MK dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum di Indonesia yang sebenarnya," imbuh Bernard.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim MK menolak permohonan pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere. Putusan ini dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang berlangsung pada Senin (24/2/2025) malam.

Dalam sidang tersebut, paslon nomor urut 1, Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalves, menjadi termohon dalam gugatan terkait ketidakjujuran Vicente Hornai Gonsalves sebagai mantan narapidana. Ia disebut pernah melarikan anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tuanya.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim MK, Arief Hidayat, dikutip dari siaran YouTube MK, Senin malam.

Arief menyatakan MK mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait terkait kedudukan hukum pemohon. Namun, MK menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya.

"Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Arief.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, MK menyimpulkan bahwa eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan MK tidak beralasan menurut hukum. "Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo," jelas Arief.

Dengan putusan ini, pasangan Willy-Vicente berhak sebagai pemenang dan disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu.

(iws/hsa)

BENGKULU, KOMPAS.com – Agustam Rahman selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Rifai-Yevri, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seluruh komisioner KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ia menilai lembaga tersebut tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga merugikan keuangan negara.

"MK final memutuskan Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati tumbang serta memerintahkan KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Adapun Rohidin Mersyah dalam Pilgub, kalau dia menang, maka nasibnya sama. Kami berulang kali mengingatkan KPU, Bawaslu agar patuh, namun diabaikan," ujar Agustam dalam wawancara via telepon, Selasa (25/2/2025).

Putusan MK dan Potensi Tindak Pidana

Agustam menegaskan bahwa tidak mematuhi putusan MK merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa diproses secara pidana, perdata, dan administrasi.

Ia merujuk pada putusan MK Nomor 105/2016 halaman 56 yang menyatakan bahwa putusan MK memiliki kekuatan setara dengan Undang-Undang.

"Artinya, berdasarkan putusan ini, aparat penegak hukum dapat memeriksa KPU, Bawaslu, dan jajarannya serta calon yang membangkang pada putusan MK, karena telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah," kata Agustam.

Menurut dia, MK konsisten dengan empat putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa penghitungan masa jabatan kepala daerah tidak dimulai sejak pelantikan, melainkan sejak menjabat secara nyata.

"Oleh karena itu, orang-orang seperti Gusnan serta lembaga yang secara sengaja tidak mematuhi putusan MK terkait cara menghitung kapan dimulainya masa jabatan kepala daerah harus ikut bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara," tegasnya.

Agustam juga meminta KPK segera turun tangan menangani kasus ini tanpa pandang bulu, mengingat besarnya potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

MK Diskualifikasi Gusnan Mulyadi dan Perintahkan PSU

Sebelumnya, MK memutuskan mendiskualifikasi calon Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Keputusan yang dibacakan Hakim MK Suhartoyo pada Senin (24/2/2025) itu menyatakan bahwa Gusnan telah menjabat dua periode sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan.

Selain mendiskualifikasi Gusnan, MK juga memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan.

Gugatan Rifai-Yevri dan Ketentuan Masa Jabatan

Putusan MK ini merupakan hasil gugatan pasangan Rifai Tajudin-Yevri Sudianto, yang kalah dengan selisih 818 suara dari pasangan Gusnan-Ii Sumirat.

Berdasarkan hasil pleno KPU Bengkulu Selatan, Gusnan-Ii memperoleh 37.968 suara, unggul tipis dari Rifai-Yevri yang meraih 37.150 suara.

Kuasa hukum Rifai-Yevri menilai pasangan Gusnan-Ii tidak sah sebagai peserta Pilkada karena bertentangan dengan putusan MK sebelumnya.

"Pasangan Gusnan-Ii Sumirat bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 2 Tahun 2023 dan putusan MK Nomor 129/2024 halaman 68," ujar Agustam.

Ia menjelaskan bahwa putusan MK 129/2024 secara tegas membatalkan Pasal 19e PKPU Nomor 8/2024, yang menghitung masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan.

Dengan putusan ini, KPU harus segera menjadwalkan PSU di Bengkulu Selatan tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (5/2) menjadi sorotan, mulai dari KPK sita 11 mobil usai geledah rumah Ketua PP Japto Soerjosoemarno hingga MK tak dapat terima gugatan Vicky Prasetyo soal Pilkada Pemalang.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. KPK sita 11 mobil usai geledah rumah Ketua PP Japto Soerjosoemarno

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 mobil usai menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya di sini

2. Jaksa Agung ungkap kendala penerapan hukuman mati di RI

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkapkan kendala penerapan hukuman mati di Republik Indonesia.

Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa sejatinya terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Kebanyakan terpidana tersebut merupakan warga negara asing (WNA).

Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati kebanyakan adalah terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Baca selengkapnya di sini

3. Menko Budi Gunawan ungkap sebanyak 351 "jalur tikus" penyelundupan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan telah mengidentifikasi sebanyak 351 pelabuhan "tikus" yang menjadi jalur penyelundupan bagi berbagai jenis barang ekspor maupun impor.

"Jalur tikus penyelundupan terungkap dari hasil evaluasi 100 hari pertama kerja Kabinet Merah Putih oleh Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan," katanya dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu.

Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan melibatkan aparat hukum dari berbagai kementerian di bawah komando Menko Polkam, selama 100 hari pertama kerja pemerintahan Kabinet Merah Putih, telah melakukan sebanyak 6.187 penindakan.

Baca selengkapnya di sini

4. MK ucapkan putusan "dismissal" 152 perkara sengketa pilkada hari ini

Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) untuk 152 dari 310 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHPU Kada) atau sengketa Pilkada 2024 pada Rabu ini.

Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo itu digelar sejak pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta. Ketua MK didampingi oleh delapan hakim konstitusi, antara lain, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Sidang hari ini merupakan kelanjutan dari putusan dismissal Selasa (4/2). Kemarin, MK telah menentukan nasib 158 perkara sengketa Pilkada, yakni sebanyak 20 perkara dinyatakan lanjut dan 138 perkara lainnya kandas.

Baca selengkapnya di sini

5. MK tak dapat terima gugatan Vicky Prasetyo soal Pilkada Pemalang

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi yang mempersoalkan hasil Pilkada Pemalang 2024.

"Menyatakan perkara 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dismissal di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, Rabu.

Suhartoyo menjelaskan bahwa pengajuan permohonan Vicky dan Suwendi melewati tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, melontarkan candaan kepada kuasa hukum perkara 229/PHPU.BUP-XXIII/2025, Yustian Dewi Widiastuti. Arief berkelakar meminta Yustian tidak mengatakan 'aduh' karena akan mengundang rasa iba hakim Anwar Usman.

Candaan itu disampaikan Arief saat memimpin sidang panel 3 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara itu diajukan pasangan Cabup-Cawabup Yahukimo nomor urut 2 Yosep Payage-Mari Mirin.

Awalnya, Arief menanyakan tanggal perbaikan permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yustian menjawab jika perbaikan permohonan diberikan tanggal 11 (Desember).

"11 atau 12?" tanya ulang Arief.

"Eh maaf 12, 12, dua hari kemudian," jawab Yustian.

"Iya kan 12 kan, pukulnya 20.21 WIB," kata Arief.

Yustian pun meminta maaf karena keliru menjawab pertanyaan hakim. Arief lalu berkelakar jika kuasa hukum tidak perlu meminta maaf.

"Mohon maaf Yang Mulia," kata Yustian.

"Nggak usah minta maaf nggak apa-apa, sudah saya maafkan dari kemarin," canda Arief.

Yustian lalu menjelaskan dalil-dalil permohonannya. Dia menyebut adanya penghitungan suara yang salah di 10 distrik Kabupaten Yahukimo.

Arief pun menanyakan jumlah distrik di Yahukimo. Yustian menyampaikan Yahukimo memiliki 51 distrik.

"51 distrik, tapi yang masalah 10 distrik itu?" tanya Arief.

"Ada 10 distrik Yang Mulia" jawab Yustian.

"Untuk yang lain berarti nggak ada masalah ya? 41 distrik yang lain?" tanya Arief.

"Sebenarnya ada Yang Mulia, tapi saat permohonan kami sampaikan kami hanya mendapatkan 10 ini aja," jawab Yustian.

Arief pun menanyakan suara di 10 distrik itu akan mengubah perolehan suara pemohon atau tidak. Kuasa hukum menjawab perolehan suara pemohon akan berubah signifikan jika tidak ada kesalahan hitung di 10 distrik tersebut.

"Berapa?" tanya Arief.

"Terdapat perubahan suara 31.248 suara," jawab Yustian.

Kuasa hukum pun tiba-tiba melontarkan kata 'aduh' saat ditanya total DPT di 10 distrik itu. Arief lalu berkelakar meminta kuasa hukum tidak mengatakan 'aduh' karena akan membuat hakim Anwar iba.

"10 distrik itu berapa DPT?" tanya Arief.

"Aduh DPT-nya," celetuk Yustian.

"Jangan aduh-aduh," kata Arief.

"Mohon maaf Yang Mulia," jawab Yustian.

"Nanti kalau aduh, Prof Anwar nanti bisa iba. Kalau aduh-aduh Prof Anwar iba nanti itu," canda Arief.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo nomor 662 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo tahun 2024. Kemudian, meminta MK menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon.

Berikut suara versi termohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 184.575
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 141.635

Berikut suara versi pemohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 117.950
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 208.260.

(amw/idn)

Jakarta -

Ketua majelis hakim panel 3 Arief Hidayat berkelakar, kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 Aliong Mus dan Sahril Thahir merupakan advokat bodong. Hal itu dikarenakan kuasa hukum belum melampirkan kartu tanda anggota (KTA).

Candaan itu dilontarkan Arief saat sidang sengketa perkara 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Mulanya, kuasa hukum pemohon, Fadly S Tuanany, membacakan perbaikan permohonan.

"Perbaikan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tanggal 8 Desember 2024. Kewenangan dianggap dibacakan," kata Fadly.

"Ada kewenangan, ya," kata Arief.

Fadly pun mengatakan Mahkamah memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan yang diajukan. Fadly lalu melanjutkan membacakan permohonan Aliong-Sahril.

"Poin C permohonan pemohon..," kata Fadly yang dipotong oleh Arief, mempertanyakan KTA kuasa hukum.

"Sebentar, ini Pak Tuanany malah KTA-nya malah anu ini (belum ada)," kata Arief.

Fadly mengatakan KTA-nya baru selesai diurus. Fadly menuturkan pihaknya akan segera melampirkan KTA kuasa hukum.

"Siap, Yang Mulia, sebentar, kami baru mengurus dan baru diberikan tadi, Yang Mulia, nanti kami lengkapi, Yang Mulia," ujar Fadly.

Arief mengatakan seharusnya kuasa hukum sudah menyampaikan KTA sebelum membacakan permohonan perkara di MK. Arief pun berkelakar kuasa hukum yang belum melampirkan KTA merupakan kuasa hukum bodong.

"Ini boleh bicara di sini (di MK) kalau sudah clear sebetulnya ini. Ini advokat bodong kalau begini, ha-ha...," canda Arief.

"Ya, tapi sudah mengurus ya. Nanti dilampirkan ya," lanjut Arief.

"Siap, Yang Mulia," jawab Fadly.

(amw/idn)

Jakarta -

Ketua hakim majelis panel 2, Saldi Isra, mengatakan semua fakta dan bukti boleh diungkap di persidangan. Saldi berkelakar, yang tidak boleh diungkap adalah besaran honor sebagai kuasa hukum.

Hal itu disampaikan Saldi saat memimpin sidang sengketa hasil pilkada di panel 2, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Mulanya, kuasa hukum KPU dari perkara 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 meminta izin untuk mengungkap sejumlah fakta.

"Dari Lhokseumawe, izin, kalau diperkenankan, kami ada beberapa yang harus diungkapkan fakta, Yang Mulia," kata kuasa hukum KPU.

"Tapi jangan sekarang, Pak, nanti ada gilirannya," kata Saldi Isra.

Saldi mengatakan semua pihak akan mendapat giliran untuk memberikan keterangan. Saldi meminta kuasa hukum KPU menunggu giliran.

"Iya, ingin bertanya melalui majelis hakim kepada Bawaslu RI," kata kuasa hukum KPU.

"Nanti, Pak, gilirannya ada, bukan sekarang, ini sudah dibagi-bagi gilirannya. Nanti kalau Bapak mau tanya, ada gilirannya. Kalau mau ungkap, ungkap apa yang mau diungkap di jawaban Termohon nanti," kata Saldi.

"Terima kasih, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

Saldi lalu berkelakar ada satu hal yang tidak boleh diungkap dalam persidangan. Saldi mengatakan honor sebagai kuasa hukum tidak boleh diungkap.

"Yang nggak boleh diungkap itu satu saja, Pak, berapa besar honor nggak boleh diungkap, Pak, ha-ha-ha...," canda Saldi.

Kemudian, kuasa hukum KPU dari perkara 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 meminta izin untuk menambah kuasa hukum. Saldi pun berkelakar, jika ditambah, honor kuasa hukum menjadi lebih kecil.

"Kami ada penambahan kuasa, jika diperkenankan, kami lampirkan sekalian," kata kuasa hukum KPU.

"Boleh, tapi nanti kan nanti berbagi juga honornya, tambah kecil dong," canda Saldi.

"Kami tidak ada honor, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

"Boleh, nggak apa-apa kalau nggak ada honor, nanti ada honor dari Yang Maha Kuasa," kelakar Saldi.

Simak juga Video '310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/idn)

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Burhanuddin-Ali Reza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di 5 kecamatan dalam Pilbup Belitung Timur.

Di Pilbup Belitung Timur, Burhanuddin-Ali Reza meraih 23.301 suara. Sementara lawannya, yaitu Kamarudin Muten-Khairil Anwar meraih 44.949 suara.

Ali Reza adalah adalah anak dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Kuasa hukum pemohon, Gugum Ridho Putra, mendalilkan adanya kecurangan politik uang terencana berupa bazar beras murah di lima kecamatan. Hal ini dinilai memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka pemenangan Kamarudin-Khairil.

"Pada saat masa kampanye tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 melalui DPC Partai PDIP yang merupakan partai pengusung untuk melakukan bazar beras murah di 5 kecamatan. Bazar beras dilakukan masif di lima kecamatan dengan maksud untuk memengaruhi pemilih," kata Gugum dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan di MK, Jakarta, Kamis (9/1) malam.

Lima kecamatan itu yakni Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.

Pemohon juga mendalilkan Kamarudin-Khairil melakukan kecurangan dan pelanggaran berupa menjanjikan materi dan pemberian uang atau bentuk lain yang bertentangan dengan hukum.

Selain itu, pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran penyelenggara Pilkada yakni Ketua Bawaslu Belitung Timur memberi uang untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka pemenangan Kamarudin-Khairil.

"Ketua Bawaslu Belitung Timur memberikan sejumlah uang kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung yang dilakukan dalam rangka pemenangan paslon 02 guna diberikan kepada seluruh Anggota Panwaslu Kecamatan dan Desa di Kecamatan Gantung dan Seluruh Pengawas TPS di Kecamatan tersebut," kata Gugum.

Atas dalil-dalil itu, pemohon meminta MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 kecamatan yang disebutkan.

MK juga diminta memerintahkan KPU Belitung Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 kecamatan itu.

"Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada MK," ujar Gugum.

Jakarta -

Momen unik kembali terjadi dalam sidang sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang tersebut, kuasa hukum pasangan Nuryanto dan Hardi Selamat Hood membacakan pantun.

Momen itu terjadi saat sidang perkara 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait perselisihan hasil Pilkada Kota Batam di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025). Mulanya, ketua majelis sidang panel 2 Saldi Isra meminta kuasa hukum untuk membacakan pokok-pokok permohonan saja.

Namun kuasa hukum mengatakan ingin membacakan pantun terlebih dulu. Saldi pun mempersilakannya. Kuasa hukum membacakan dua pantun, berikut pantunnya:

Naik kapal perahu laju
Pergi memancing bersama Pak Nadi
Jika masyarakat Kota Batam ingin maju
Mari menjunjung tinggi demokrasi

Maju negeri adab terpandang
Ras dan Budaya jadi pedoman
Mahkamah Konstitusi kami bertandang
Memperjuangkan hak konstitusional masyarakat Kota Batam

Saldi pun memprotes kuasa hukum yang membacakan pantun sekaligus. Padahal, kata Saldi, seharusnya pantun itu dijawab 'cakep' terlebih dulu.

"Cakep, nanti dulu, dijawab dulu," ujar Saldi.

Kemudian, Saldi pun mempersilakan kuasa hukum untuk membacakan permohonannya. Kuasa hukum menduga adanya kecurangan berupa money politics hingga pembagian sembako dan ketidaknetralan ASN.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU mengenai hasil pemilihan Wali Kota Batam. Selain itu, meminta untuk mendiskualifikasi pasangan Amsakar-Claudia.

"Mendiskualifikasi paslon nomor urut 2, Amsakar Rahmat-Claudia Chandra didiskualifikasi. Menetapkan paslon nomor urut 1 sebagai pemenang," imbuhnya.

Lihat juga video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

[Gambas:Video 20detik]

(amw/fas)

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta ada aturan atau rekayasa sehingga calon presiden dan wakil presiden yang diajukan partai politik tidak terlalu banyak buntut dihapusnya presidential threshold 20 persen. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres.

"Kalau membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres, karena hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, akan mengembalikan presidential threshold yang justru sudah dibatalkan oleh MK," kata Yusril saat dihubungi, Jumat (3/1/2025).

Dia mengatakan putusan MK membuat setiap parpol berhak mengusung calon presiden. Selain itu, Yusril menyebut MK juga tetap mempersilakan jika parpol mau berkoalisi mencalonkan presiden-wakil presiden.

"MK tegas menyatakan setiap parpol peserta Pemilu berhak mencalonkan capres. Kalau mereka mau bergabung mencalonkan seseorang silakan bergabung," ucapnya.

Dia menggarisbawahi panduan MK agar gabungan parpol jangan sampai mendominasi pilpres. Menurutnya, hal itu yang harusnya dibatasi.

"Panduan MK justru memberikan arahan agar jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres-cawapres agar jangan sampai mendominasi. Di sinilah pembatasan itu perlu sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta Pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres. Ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK ini," jelasnya.

Dia mengatakan aturan yang ada harus mengantisipasi kemungkinan mayoritas partai berkoalisi. Dia mengatakan harus ada batasan agar suatu koalisi tak mendominasi Pilpres.

"Jangan sampai parpol peserta pemilu bergabung tanpa batas, misal ada 20 parpol ikut pemilu, lantas 19 partai gabung ajukan satu paslon, sisa satu partai yang hanya bisa ajukan satu calon lagi, akhirnya hanya ada dua paslon saja. Ini yang harus dipikirkan bagaimana membatasi gabungan partai agar tidak mendominasi seperti dikatakan MK," ujarnya.

Sebelumnya, MK membacakan putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1). MK mengabulkan permohonan yang pada intinya menghapus ambang batas pencalonan presiden.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK Suhartoyo.

MK pun meminta pemerintah dan DPR RI melakukan rekayasa konstitusional dalam merevisi UU Pemilu. Tujuannya, agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membeludak.

Simak juga video: Menko Yusril Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilkada

[Gambas:Video 20detik]

(maa/haf)

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyidangkan perkara hasil perselisihan (PHP) Pilkada 2024. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta semua pihak menghormati apa pun putusan MK nanti.

"Apapun putusan Mahkamah harus dihormati, harus kita patuhi karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Yusril mengatakan pemerintah tidak dapat ikut campur dalam proses gugatan PHP. Meski begitu, kata dia, pihaknya akan mengakomodir jika MK memerlukan keterangan dari pemerintah daerah.

"Kalau pun ada, nanti kami juga akan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang lain supaya Mahkamah dapat mengambil putusan yang sebaik-baiknya," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan pihaknya akan mendengarkan hal-hal yang didalilkan oleh para pemohon. Termasuk, kata dia, adanya kemungkinan anggapan pemerintah berpihak atau ikut melakukan pelanggaran.

"Tentu itu menjadi concern dari pemerintah dan kita akan mendengar apa argumentasi yang disampaikan di persidangan, dan dalam hal ini kan Bawaslu akan dimintai juga keterangan dan juga gakkumdu juga akan dimintai keterangan," ujarnya.

"Jadi kalau pihak itu memohon ada pelanggaran TSM misalnya ya silakan dia dalilkan. Tapi MK juga akan meminta keterangan secara adil dan berimbang pada semua pihak yang terlibat dalam proses ini," sambung dia.

Yusril mengatakan pemerintah akan menerima apapun keputusan MK. Yusril juga meminta agar para pihak lainnya untuk menerima putusan nanti.

"Kalau sekiranya Mahkamah mengatakan memang ada pelanggaran TSM ya kita terima itu, dan silahkan dilakukan apa putusan Mahkamah sendiri, kalau Mahkamah mengatakan diadakan pilkada ulang di beberapa tempat atau beberapa TPS, ya kita menerima putusan itu dan sekaligus juga melakukan koreksi," tuturnya.

(amw/zap)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2024 harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh pihak. Sedianya, sidang perdana PHP Pilkada 2024, akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 8 Januari 2025.

Yusril menyampaikan, Pemerintah menghargai dan menghormati segala putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap semua perkara. Yusril menilai, MK memiliki peran penting pada 2025 lantaran menangani PHP Pilkada 2024.

"Berharap di tahun yang sekarang ini, tahun 2025 Mahkamah akan terus memiliki peran pentingnya sebagai penjaga pengawal konstitusi sesuai dengan amanat di tahun 1945 dan amanat dari undang-undang di Mahkamah Konstitusi sendiri," kata Yusril.

Yusril menegaskan, pemerintah bakal meningkatkan peran untuk hadir ke MK yang menangani perkara pengujian terhadap Undang-Undang (UU). "Sudah beberapa kali kami bicarakan internal pemerintah agar pemerintah juga lebih fokus, lebih mempunyai perhatian yang tinggi terhadap setiap pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi," tutur Yusril.

Yusril berharap, MK bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Menurut Yusril, Pemerintah akan berkoordinasi dengan DPR yang juga kerap dipanggil oleh MK dalam proses pengujian UU.

"Hal terhadap perkara-perkara lain seperti perkara sengketa hasil pilkada yang kita ikuti dengan bersama karena pemerintah tidak terlibat secara langsung dalam proses ini, dan sangat sedikit sekali perkara mengenai sengketa kewenangan," kata Yusril.

"Apa pun putusan Mahkamah harus dihormati, harus kita patuhi karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding," tegas Yusril.