Aparat TNI terlibat kontak tembak dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Aparat TNI dan Komnas HAM Perwakilan Papua memiliki data berbeda terkait jumlah anggota OPM yang tewas dalam baku tembak tersebut.

Kontak tembak antara satuan tugas (Satgas) Habema TNI dengan OPM terjadi di Distrik Hitadipa dan Distrik Sugapa, Intan Jaya. Kontak tembak itu berlangsung selama dua hari yakni Selasa (13/5) pagi dan Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT.

"Kontak tembak antara aparat keamanan dari satuan tugas (Satgas) TNI dengan gerombolan OPM berlangsung sejak Selasa pagi terjadi di beberapa kampung di Distrik Sugapa," kata Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Iwan menuturkan peristiwa itu terjadi saat TNI memasuki Distrik Sugapa, tepatnya Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Kelompok OPM tersebut dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker

"TNI berhasil mensterilkan wilayah Kampung Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari aktivitas kelompok bersenjata yang dipimpin oleh tokoh separatis Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker," bebernya.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota kelompok bersenjata tewas, dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan," lanjutnya.

Barang bukti yang diamankan aparat TNI di antaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber. Kemudian busur dan anak panah, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi.

Iwan menuturkan operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan.

"Seluruh personel TNI yang terlibat dilaporkan dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih bersiaga di beberapa sektor guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok yang tersisa," bebernya.

Iwan mengungkapkan aparat TNI menjalankan misi damai dengan memasuk sejumlah kampung di Distrik Sugapa. Misi itu terkait pelayanan kesehatan, edukasi dan pengamanan rencana pembangunan jalan ke Hitadipa.

"Namun, kedatangan mereka justru dimanipulasi oleh kelompok bersenjata OPM dengan menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, dan menyebarkan informasi bahwa kedatangan TNI akan mengancam nyawa masyarakat," ungkap Iwan.

Komnas HAM Sebut 4 Anggota OPM Tewas

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey menanggapi kontak tembak antara Satgas Habema TNI dan OPM di Intan Jaya. Komnas HAM mengatakan data yang dirilis TNI belum tervalidasi.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5).

Frits mengungkapkan berdasarkan data dari Pemda Intan Jaya anggota OPM yang tewas hanya 4 orang dan dua orang lainnya merupakan warga sipil. Selain korban tewas, ada pula korban luka.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," bebernya.

Di sisi lain, Frits mengingatkan potensi serangan balasan dari OPM pascakontak tembak tersebut. Menurutnya, OPM akan menyerang aparat TNI/Polri dan warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," katanya.

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelesaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia berharap dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Komnas HAM mengingatkan potensi serangan balasan usai aparat TNI menembak mati 18 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya, Papua Tengah. OPM disebut akan menyerang aparat TNI/Polri hingga warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5/2025).

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelasaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia ingin dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

Di sisi lain, Frits mengungkapkan jumlah korban OPM yang ditembak mati TNI hingga kini belum tervalidasi. Sebab terdapat juga warga sipil yang menjadi korban akibat kontak tembak tersebut.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," jelas Frits.

Ia mengatakan, korban yang meninggal dunia 4 dari OPM dan 2 dari warga sipil. Data tersebut diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Pemda Intan Jaya.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," katanya.

Diberitakan sebelumnya, TNI menembak mati 18 anggota OPM di Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT. Mereka ditembak karena berusaha menghalangi aparat TNI melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas," ujar Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono kepada wartawan, Kamis (15/5).

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bersama dengan kantor perwakilan di Papua proaktif untuk mendalami insiden bersenjata di Distrik Sugapa dan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang diduga mengakibatkan korban tewas dari kalangan warga sipil.

"Kalau ke Komnas HAM belum ada laporan, tapi kami proaktif melakukan pengecekan di lapangan, di Kabupaten Intan Jaya, khususnya di dua distrik," ucap Anggota Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Menurut Uli, pihaknya tengah mengumpulkan informasi untuk memastikan ada atau tidaknya korban sipil serta pengungsi akibat insiden tersebut. "Kantor perwakilan kami di Papua sedang berkoordinasi dengan kami juga dengan berbagai pihak di Intan Jaya," katanya.

Komnas HAM, imbuh Uli, mendorong dialog yang bermakna dalam penanganan konflik kemanusiaan di Papua secara umum. Di samping itu, perlindungan terhadap masyarakat sipil juga perlu dikedepankan.

"Komnas HAM concern (menaruh perhatian) terhadap perlindungan masyarakat sipil yang ada di wilayah konflik," ucap Uli.

Sebelumnya, Satuan Tugas Habema TNI dilaporkan telah mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, setelah melakukan operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata di Distrik Sugapa, Rabu (14/5).

Dansatgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Inf. Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya pada Kamis (15/5) menjelaskan, operasi berlangsung sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT dengan menyasar Kampung Titigi, Ndugu Siga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Menurut Iwan, kehadiran TNI bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan pengamanan pembangunan jalan ke Hitadipa. Namun, hal itu justru dimanipulasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan menjadikan warga sebagai tameng dan menyebarkan narasi ancaman.

Iwan menyebut operasi gabungan dilaksanakan secara profesional dan terukur, serta berhasil mensterilkan wilayah Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari kelompok OPM yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker.

Dari operasi tersebut, total 18 anggota OPM dilaporkan tewas. TNI juga mengamankan barang bukti seperti satu pucuk senjata organik AK-47, satu senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi.

"Seluruh personel TNI dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih disiagakan di sejumlah sektor strategis guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok sisa," kata Iwan.

Di sisi lain, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyebut operasi militer di kampung-kampung yang terletak di antara Distrik Sugapa dan Hitadipa, Intan Jaya, mengakibatkan korban luka tembak pada ibu dan anak.

Selain itu, PGI juga menyebut tiga warga sipil tewas akibat peristiwa itu, sementara 950 masyarakat sipil dari 13 gereja asal Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dan Katolik yang melayani di daerah Intan Jaya dilaporkan mengungsi.

"Gereja-gereja di Indonesia memiliki sikap tegas bahwa penembakan terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata sangatlah tidak bisa ditolerir. Karenanya, harus segera dihentikan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah," kata Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapilatu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/5), sebagaimana keterangan tertulisnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan temuan peristiwa penyerangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21-22 Maret 2025.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, 16 korban tewas dalam peristiwa penyerangan OPM tersebut adalah warga sipil.

"Para korban merupakan pendulang emas yang diketahui berasal dari berbagai daerah di luar Papua," kata Uli dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).

Temuan ini jelas berbeda dari motif tuduhan OPM yang menuduh para korban sebagai agen intelijen militer Indonesia.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan fakta peristiwa penyerangan yang dilakukan OPM terhadap para pendulang emas sudah berulang kali.

Oleh karena itu, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada pihak OPM agar berhenti melakukan intimidasi dan kekerasan dalam bentuk apapun yang ditujukan secara langsung dan terorganisir kepada masyarakat sipil.

"Tidak melakukan kekerasan (lagi) terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional serta instrumen hukum dan HAM lainnya," imbuhnya.

Komnas HAM juga meminta agar OPM menghormati prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog damai untuk perjuangan aspirasi politiknya.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan dan sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom, menyatakan, "Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

Anggota Satreskrim Polres Nabire diserang sekelompok narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire, Papua Tengah. Penyerangan diduga dipicu teriakan provokatif dari napi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus kaburnya 3 tahanan lapas.

Kejadian tersebut bermula dari kaburnya 3 narapidana Lapas Kelas IIB Nabire pada Rabu (7/5). Ketiga napi yang kabur diduga terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) wilayah Puncak Jaya.

"Sebelumnya 3 orang narapidana tersebut kabur dengan cara memanjat pagar rutan Lapas Nabire," kata Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Ketiga narapidana tersebut adalah Irinus Telenggen alias Sayur, Salam Telenggen alias Uras dan Yomison Murib alias Biasa. Ketiganya masing-masing masih menjalani sisa hukuman 2 tahun, 19 tahun dan 7 tahun lebih.

"Tiga napi yang melarikan diri disebut sebagai pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Mereka dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah pegunungan Papua," paparnya.

Teriakan Napi Picu Kericuhan

Polisi pun menyelidiki kasus kaburnya 3 narapidana yang diduga anggota KKB tersebut. Personel Satreskrim Polres Nabire diturunkan melakukan olah TKP di Lapas Kelas IIB Nabire pada Jumat (9/5) siang.

"Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," ungkap Alfred.

Alfred mengemukakan, beberapa napi sempat memprovokasi napi lainnya saat polisi datang. Perbuatan itu membuat tahanan lain terhasut melakukan penyerangan.

"Para narapidana menyerang anggota polisi, setelah sebelumnya terdapat beberapa narapidana mengeluarkan teriakan ajakan untuk menyerang aparat," ungkapnya.

Kericuhan diwarnai aksi lempar batu dan kayu oleh sekelompok napi ke arah aparat kepolisian. Dua anggota polisi bahkan sempat dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan oleh petugas lapas.

"Korban luka (karena lemparan batu) dalam kejadian ini, 2 anggota polisi. Sementara korban luka-luka di pihak narapidana, belum diketahui," ujar Alfred.

Korban luka dalam insiden tersebut telah mendapat penanganan medis. Satu mobil dinas juga dilaporkan hancur terkena lemparan batu.

"Aparat polisi tidak dapat melanjutkan olah TKP, dan mundur ke area aman di penjagaan rutan lapas," bebernya.

Alfred memastikan situasi di Lapas Kelas IIB Nabire. Pihaknya telah menurunkan personel tambahan dari Brimob untuk melakukan penjagaan di luar lapas agar tidak memperkeruh suasana.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," tegas Alfred.

Video: Mendikdasmen Bakal Temui Keluarga Guru Korban Penembakan KKB Papua

Video: Mendikdasmen Bakal Temui Keluarga Guru Korban Penembakan KKB Papua

Sejumlah aparat kepolisian luka-luka usai diserang sekelompok narapidana dalam Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah. Penyerangan ini diduga dipicu adanya teriakan bernada provokatif dari narapidana dalam lapas saat polisi menyelidiki kasus kaburnya 3 napi yang diduga simpatisan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Para narapidana menyerang anggota polisi, setelah sebelumnya terdapat beberapa narapidana mengeluarkan teriakan ajakan untuk menyerang aparat," kata Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare kepada detikcom, Jumat (9/5/2025).

Alfred memastikan situasi dalam Lapas Kelas IIB Nabire sudah kondusif. Pihaknya menegaskan akan mengusut kasus penyerangan sekaligus melanjutkan penyelidikan terhadap 3 napi yang melarikan diri dari lapas.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," ujarnya.

Pihaknya juga sudah menurunkan personel tambahan ke Lapas Nabire untuk melakukan pengamanan. Alfred mengatakan personel ditempatkan di luar sekitar lapas.

"Kami menempatkan pengamanan tambahan di luar, bukan di dalam lapas, agar tidak memperkeruh suasana. Brimob dan Polres Nabire kini siaga penuh," tegas Alfred.

Sebelumnya diberitakan, penyerangan terhadap anggota kepolisian terjadi di Lapas Kelas IIB Nabire pada Jumat (9/5). Kericuhan bermula saat personel Satreskrim Polri Nabire melakukan olah TKP kasus kaburnya 3 napi dari Lapas Nabire.

Ketiga napi yang diduga terafiliasi dengan KKB itu sebelumnya melarikan diri dari lapas pada Rabu (7/5). Tiga napi yang melarikan diri disebut sebagai pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal.

"Petugas kami datang ke Lapas Nabire untuk olah TKP terkait tiga tahanan yang kabur. Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," ungkap Alfred.

Sekelompok napi menyerang anggota polisi menggunakan lemparan batu. Sejumlah anggota polisi juga dilaporkan dianiaya dan dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan petugas lapas.

"Korban luka dalam kejadian ini 2 anggota polisi. Sementara korban luka-luka di pihak narapidana belum diketahui," ungkap Alfred.

Video: Komisi I DPR Bakal Panggil TNI Buntut Serangan KKB di Yahukimo

Video: Komisi I DPR Bakal Panggil TNI Buntut Serangan KKB di Yahukimo

Dua anggota polisi dilaporkan luka-luka usai diserang sekelompok narapidana (napi) Lapas Nabire, Papua Tengah. Sejumlah narapinda juga dilaporkan luka akibat kericuhan di dalam lapas tersebut.

"Korban luka dalam kejadian ini 2 anggota polisi. Sementara korban luka luka di pihak narapidana belum diketahui," ungkap Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare kepada detikcom, Jumat (9/5/2025).

Alfred mengatakan polisi mengalami luka akibat terkena lemparan batu. Kedua polisi tersebut kini mendapatkan perawatan medis.

"(Dua polisi yang luka) kena lempar batu," ungkap Alfred.

Sejumlah polisi dilaporkan turut dianiaya dan dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan petugas lapas. Satu mobil dinas milik Polri juga hancur akibat lemparan batu.

"Beberapa warga binaan yang terluka dalam kericuhan juga telah mendapat penanganan medis," imbuhnya.

Alfred memastikan situasi saat ini sudah kondusif. Pihaknya sudah menambah personel di sekitar lapas sembari melakukan penyelidikan saat polisi mengusut kasus kaburnya 3 napi yang diduga terafiliasi KKB.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," ucap Alfred.

Sebelumnya diberitakan, penyerangan napi terhadap personel kepolisian terjadi di Lapas Kelas IIB Nabire, Jumat (9/5) siang. Polisi diserang saat melakukan olah TKP kaburnya 3 napi yang diduga simpatisan KKB pada Rabu (7/5).

Ketiga napi tersebut merupakan napi kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api. Ketiga pelaku dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah Pegunungan Papua.

"Petugas kami datang ke Lapas Nabire untuk olah TKP terkait tiga tahanan yang kabur. Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," jelas Alfred.

Video: Permintaan Maaf ASN yang Tendang Siswa Pedemo Tolak Makan Bergizi Gratis

Video: Permintaan Maaf ASN yang Tendang Siswa Pedemo Tolak Makan Bergizi Gratis

Sejumlah personel Satreskrim Polres Nabire diserang sekelompok narapidana di Lapas Nabire, Papua Tengah. Penyerangan terjadi saat aparat tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kaburnya 3 napi yang diduga terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Penyerangan terjadi di Lapas Nabire pada Lapas Kelas IIB Nabire pada Jumat (9/5) siang tadi. Aparat kepolisian awalnya hendak mengusut kasus tiga narapidana kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api yang kabur dari lapas pada Rabu (7/5).

"Petugas kami datang ke Lapas Nabire untuk olah TKP terkait tiga tahanan yang kabur. Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," kata Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Alfred menuturkan bahwa ketiga napi yang melarikan diri disebut sebagai pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Ketiga pelaku dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah Pegunungan Papua.

Dalam kericuhan itu, aparat kepolisian sampai dilempari batu. Sejumlah anggota polisi juga dianiaya dan dikeroyok.

"Dua anggota polisi bahkan sempat dikeroyok dan dianiaya sebelum berhasil diselamatkan oleh petugas lapas," tuturnya.

Satu polisi mengalami luka di bagian kepala, sementara beberapa lainnya mengalami memar dan cedera ringan. Beberapa warga binaan juga dilaporkan luka dalam insiden tersebut. Mereka pun telah mendapat penanganan medis.

Alfred mengatakan, pihaknya sudah menurunkan personel tambahan di sekitar lapas, termasuk dari Satuan Brimob untuk melakukan pengamanan. Pihaknya juga masih mengusut insiden penyerangan tersebut.

"Kami menempatkan pengamanan tambahan di luar, bukan di dalam lapas, agar tidak memperkeruh suasana. Brimob dan Polres Nabire kini siaga penuh," tegas Alfred.

Samsul Tarigan, Buron Penyerangan Polisi di Deli Serdang Dibekuk!

Samsul Tarigan, Buron Penyerangan Polisi di Deli Serdang Dibekuk!

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada 2024. Pemprov Sulsel mendapat predikat memuaskan.

Dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), nilai indeks Pemprov Sulsel naik dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan pada tahun 2024. Capaian ini tertinggi pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kepala Biro Organisasi Setda Sulsel, Bustanul Arifin menyatakan, peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Sulsel. Selain itu kerja keras perangkat daerah, ASN, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.

"Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di Pemprov Sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar," ujar Bustanul dalam keterangannya dikutip, Minggu (4/5/2025).

Pada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, Pemprov Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64% pada tahun 2024. Sedangkan pada reformasi birokrasi general, peningkatan signifikan pada capaian penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik (91), tingkat digitalisasi arsip (84,55), indeks reformasi hukum (98,16), tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (Level 5), indeks SPBE (3,94) dan arsitektur SPBE (Level 3).

Capaian indeks reformasi birokrasi ini juga tak lepas dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, termasuk digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan merit system.

Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ke depan, fokus akan diarahkan pada Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi di daerah dengan pendekatan transformasi digital.

"Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional," imbuh Bustanul.

Diketahui, pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi Kementerian PAN-RB.

Video: Ini Alasan Kemenpan RB & BKN Tunda Pengangkatan CPNS Sampai Oktober

Video: Ini Alasan Kemenpan RB & BKN Tunda Pengangkatan CPNS Sampai Oktober

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecam aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak tim operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

“Komnas HAM mengecam terjadinya penembakan atau serangan terhadap operasi SAR (pencarian dan pertolongan) Tahap III yang sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Penembakan bermula ketika tim operasi pencarian Iptu Tomi melakukan pencarian ulang pada 21 April–4 Mei 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya. Tim tersebut di antaranya terdiri dari Mabes Polri, Polda Papua Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) Papua Barat, dan Tim SAR.

Pencarian ulang dilakukan karena Komnas HAM menerima pengaduan dari pihak keluarga Iptu Tomi. Menurut Uli, pengadu menyatakan bahwa pengungkapan kasus Iptu Tomi yang hilang sejak Desember 2024 saat mengejar KKB di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni belum dilakukan secara profesional.

“Oleh karena itu, (pengadu) meminta agar dilakukan pencarian ulang secara maksimal,” ucap Uli.

Merespons pengaduan tersebut, Komnas HAM meminta keterangan Kapolda Papua Barat. Selanjutnya, Polda Papua Barat mengundang Komnas HAM untuk memantau operasi pencarian ulang tersebut. Adapun Komnas HAM menugaskan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Papua Frits B. Ramandey untuk ikut hadir.

Selain untuk memenuhi undangan Polda Papua Barat, kehadiran Komnas HAM pada operasi tersebut juga untuk memastikan proses pencarian Iptu Tomi dilakukan secara profesional, transparan, dan maksimal demi penegakan hukum yang adil, terutama hak atas keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.

Ketika operasi pencarian sedang berlangsung, terjadi penembakan yang diduga dilakukan KKB terhadap tim pencarian, termasuk Frits Ramandey, di sekitar Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni pada Minggu (27/4).

“Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut,” kata Uli.

Atas insiden tersebut, Komnas HAM mendesak KKB dan aparat keamanan menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia serta memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja kemanusiaan di wilayah rawan konflik di Papua.

Di samping itu, Komnas HAM meminta agar operasi SAR tahap III pencarian Iptu Tomi Marbun dilakukan secara profesional dan memastikan keamanan bagi seluruh anggota yang terlibat.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi aksi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey saat ikut mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun yang hilang di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Agus mengatakan penanganan Papua memerlukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

"Ya makanya ya. Di Papua itu bukan hanya tugas TNI, harus berkolaborasi," kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Agus mengaku telah melakukan MoU dengan sejumlah kementerian. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah-daerah terpencil.

"Saya sudah membuat MoU dengan beberapa kementerian, dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, harus sama-sama membangun daerah-daerah terpencil itu agar kesulitan masyarakat itu bisa segera teratasi," jelasnya.

Sebelumnya, pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun hingga saat ini masih terus dilakukan. Proses pencarian ini diwarnai aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) ke rombongan tim pencarian Iptu Tomi.

Dilansir detikSulsel, Senin (28/4), Kepala Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey menjadi korban penembakan yang dilakukan KKB. Peristiwa itu ketika Frits berada di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4), sekitar pukul 07.10 WIT, lokasi Iptu Tomi diduga hanyut.

"Tepat pukul 07.10 WIT, kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali (Rawara)," kata Frits.

Frits mengaku terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi mewakili Komnas HAM. Dia bersama aparat kepolisian sudah berada di lokasi dan mendirikan camp sejak Rabu (23/4).

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Operasi pencarian terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, diwarnai tragedi yang mengancam keselamatan personel gabungan. Saat operasi itu, anggota Brimob disengat lebah hingga Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Insiden tersebut terjadi saat Operasi Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 untuk mencari Iptu Tomi yang hanyut di Kali Rawara, Distrik Moskona Barat pada 18 Desember 2024 lalu. Iptu Tomi dilaporkan hilang saat misi penangkapan anggota KKB bernama Marthen Aikingking.

Operasi AB Moskona yang melibatkan 510 personel gabungan dari TNI, Basarnas dan instansi lainnya itu berlangsung sejak 21 April hingga 3 Mei mendatang. Operasi ini sudah memasuki tahap ketiga setelah dua tahap pencarian sebelumnya belum membuahkan hasil.

"Kita lakukan ini merupakan kegiatan kemanusiaan juga, sekaligus menepis adanya isu-isu yang sedang berkembang bahwa proses pencarian tidak transparan," ujar Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Para personel disebar di tiga zona pencarian jalur darat, udara dan menyisir sungai. Benny mengatakan keselamatan personel yang terlibat dalam pencarian tetap diprioritaskan mengingat hambatan cuaca ekstrem dan medan yang berat.

"Hambatan alam baik hujan lebat dan angin, kuatnya arus sungai pasca-hujan dan medan hutan lebat dan rawa-rawa, (sehingga) kami juga mempertimbangkan keselamatan personel di lapangan," imbuh Benny.

Selama Operasi AB Moskona 2025, ada dua peristiwa yang mengancam keselamatan personel gabungan. Berikut kronologi peristiwa yang menimpa Brimob dan ketua Komnas HAM Papua tersebut:

Anggota Brimob Disengat Lebah di Hutan

Anggota Brimob, Bharatu Komang Ngurah disengat lebah di dalam hutan di antara Kali Cempedak-Kali Rawara pada Sabtu (26/4) sekitar pukul 13.00 WIT. Bharatu Komang merupakan personel Satgas SAR Korbrimob Polri dalam misi pencarian Iptu Tomi.

"Kami mendapatkan laporan bahwa ada satu anggota terkena sengatan hewan, dalam hal ini lebah," kata Kaposko Satgas Operasi AB Moskona 2025, Kombes Teguh Triwantoro dalam keterangannya, Selasa (29/4).

Bharatu Komang bersama personel lain saat itu menyusuri area tempat kejadian perkara (TKP) Iptu Tomi hilang. Tanpa diduga Bharatu Komang diserang lebah hingga tubuhnya disengat beberapa kali.

"Kondisi Bharatu Komang sempat kritis akibat sengatan yang terjadi di beberapa titik," tuturnya.

Personel pun berupaya melakukan evakuasi darurat terhadap Bharatu Komang. Medan yang sulit, termasuk arus sungai yang deras, menjadi hambatan besar bagi proses evakuasi.

"Bahkan, helikopter yang dikerahkan untuk evakuasi sempat kesulitan mendarat di lokasi. Koordinat sudah dikirim, namun helikopter tidak bisa mendarat karena landing zone-nya tertutup arus sungai," ucap Teguh.

Teguh mengaku helikopter sempat melakukan manuver beberapa kali namun tetap tidak memungkinkan. Tim yang hendak melakukan evakuasi pun kembali ke posko untuk konsolidasi.

"Berkat kesigapan tim evakuasi, Subsatgas Dokkes dan semangat para personel, proses penyelamatan akhirnya berhasil dilakukan meski cuaca buruk menghambat kegiatan," jelasnya.

Bharatu Komang dievakuasi menggunakan helikopter sembari mendapatkan pertolongan pertama. Teguh memastikan Bharatu Komang sudah membaik meski masih dalam perawatan intensif.

"Kondisi personel sudah membaik namun masih menjalani perawatan," ungkap Teguh.

Ketua Komnas HAM Papua Ditembak KKB

Sehari setelah insiden Bharatu Komang, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak KKB. Penembakan terjadi di sekitar lokasi TKP hilangnya Iptu Tomi tepatnya di Kali Rawara, Distrik Moskona Barat pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT.

"Tepat pukul 07.10 WIT, kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali (Rawara)," kata Frits kepada detikcom, Minggu (27/4).

Frits mengaku terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi mewakili Komnas HAM. Dia bersama aparat kepolisian sudah berada di lokasi dan mendirikan camp sejak Rabu (23/4).

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," tuturnya.

Sebelum penembakan, Frits mulanya turun ke sungai didampingi 4 personel kepolisian untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK). Lokasinya tidak jauh dari camp yang didirikan personel gabungan.

"Saya mau pimpin ibadah pagi, sehingga saya turun ke sungai untuk MCK. Saat saya turun ke sungai bersama 4 anggota, saat itu kami ditembak," beber Frits.

Saat itulah pelaku melepaskan tembakan dari seberang Kali Rawara. Aparat yang berada di lokasi kejadian kemudian melepaskan tembakan balasan ke arah pelaku.

"Mereka menembak kami 4 kali, tapi kemudian Brimob yang ada di sekitar melakukan penembakan perlindungan sehingga kami bisa menyelamatkan diri di camp dimana kami singgah," ujarnya.

Frits memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat penembakan itu. Empat personel kepolisian yang mendampinginya turun ke sungai juga tidak sampai terkena tembakan.

"Puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan, kami berlima dilindungi Tuhan, tidak ada yang kena (tembakan). Kami lima orang selamat," ungkap Frits.

Frits kemudian dievakuasi tim gabungan pada Minggu (27/4) sekitar pukul 13.00 WIT. Frits belum memastikan apakah operasi pencarian Iptu Tomi masih dilanjutkan atau tidak pascakejadian itu.

"Saya sudah dievakuasi dari Sungai Rawara, sekarang saya ada di Kampung Moskona," pungkas Frits.