KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Desa PDT) Yandri Susanto di Kantor Kemenpan-RB, Senin (19/5/2025).

Pertemuan tersebut membahas capaian reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Desa PDT.

“Selain membahas capaian reformasi birokrasi, kami juga membahas penguatan kelembagaan serta SDM aparatur di lingkup Kementerian Desa PDT,” jelas Rini melalui siaran persnya, Selasa (20/5/2025).

Pada pertemuan tersebut, Rini menyampaikan, sehubungan dengan pembentukan Kabinet Merah Putih pada 2024, terjadi transisi kelembagaan Kementerian Negara.

"Salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDTT) yang dilakukan dengan memisahkan tugas, fungsi, dan SDM aparatur transmigrasi ke Kementerian Transmigrasi. Sementara itu urusan desa dan pembangunan daerah tertinggal tetap berada di kementerian yang sama,” jelas Rini.

Berdasarkan data pembentukan Kementerian Desa PDTT, Kemenpan-RB menilai, kualitas implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Desa PDTT tetap sama seperti sebelumnya.

Indeks RB 2024 tersebut dapat dijadikan baseline bagi Kementerian Desa PDTT setelah dilakukannya transisi kelembagaan.

“Kami mendukung seluruh upaya serta mengapresiasi atas capaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Desa PDTT,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi. Terbaru, Kementerian Desa PDT melakukan 12 rencana aksi pada 2025.

Rencana aksi tersebut diantaranya yaitu badan usaha milik desa (BUMDes) pendukung makanan bergizi, peningkatan ketahanan pangan lokal desa, desa swasembada energi, desa swasembada air, desa ekspor, pemuda pelopor desa, digitalisasi desa dan desa wisata, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta aksi lainnya.

“Dua belas rencana aksi ini merupakan program reformasi birokrasi tematik Kementerian kami dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” jelasnya.

Dalam pertemuan ini Yandri juga memberikan apresiasi pada Kemenpan-RB yang telah melakukan supervisi dalam rangka peningkatan indeks reformasi dan penguatan tata kelola di lingkup Kementerian Desa PDT. (HUMAS MENPANRB)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui sinergi strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan Reformasi Birokrasi (RB) 2025

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan Reformasi Birokrasi (RB) 2025 melalui sinergi strategis dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).

Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan Asistensi dan Coaching Clinic yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Adwil Kemendagri Rizza Kamajaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit sebagai kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi.

"Ditjen Bina Adwil memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang unik. Kami tidak hanya mengampu kebijakan tingkat pemerintah daerah tetapi juga dalam beberapa tugas fungsinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini mempengaruhi pola sosial politik di Indonesia, misalnya terkait bencana, trantibumlinmas, bagaimana reformasi birokrasi bisa menjawab tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Bina Adwil,” kata Rizza.

Salah satu capaian positif Ditjen Bina Adwil dalam mendukung reformasi birokrasi adalah peningkatan digitalisasi arsip melalui implementasi aplikasi SRIKANDI yang berjalan konsisten dan sistematis. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berperan strategis dalam menjalankan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi.

Rizza juga memberikan arahan terkait inventaris kegiatan reformasi birokrasi. "Masing-masing direktorat Ditjen Bina Adwil silakan menginventarisasi kegiatan utama reformasi birokrasi tematik, jangan terjebak pada hal teknis saja dan jangan sampai mendegradasi peranan kita," ujarnya.

Dalam sesi pemaparan, Analis SDM Aparatur Ahli Muda perwakilan dari Kepala Biro Ortala Rahmad Hadi menyampaikan materi mengenai Reformasi Birokrasi General dan Tematik.

Ia menekankan reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, namun merupakan proses berkelanjutan yang mencerminkan komitmen terhadap perubahan dan peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.

"Dari total 24 indikator Reformasi Birokrasi General, mayoritas mengalami peningkatan. Sementara itu, dalam Reformasi Birokrasi Tematik, fokus diarahkan pada isu-isu strategis nasional seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta pengendalian inflasi" ujar Rahmad.

Sebagai bagian dari komitmen bersama dalam percepatan reformasi birokrasi, Ditjen Bina Adwil siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan serta petunjuk teknis dan pelaksana yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja eselon II dan III di lingkungan Ditjen Bina Adwil dan diakhiri dengan semangat Reformasi Birokrasi sebuah dorongan untuk terus bergerak maju mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lincah dan responsif.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Makassar -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada 2024. Pemprov Sulsel mendapat predikat memuaskan.

Dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), nilai indeks Pemprov Sulsel naik dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan pada tahun 2024. Capaian ini tertinggi pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kepala Biro Organisasi Setda Sulsel, Bustanul Arifin menyatakan, peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Sulsel. Selain itu kerja keras perangkat daerah, ASN, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.

"Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di Pemprov Sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar," ujar Bustanul dalam keterangannya dikutip, Minggu (4/5/2025).

Pada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, Pemprov Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64% pada tahun 2024. Sedangkan pada reformasi birokrasi general, peningkatan signifikan pada capaian penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik (91), tingkat digitalisasi arsip (84,55), indeks reformasi hukum (98,16), tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (Level 5), indeks SPBE (3,94) dan arsitektur SPBE (Level 3).

Capaian indeks reformasi birokrasi ini juga tak lepas dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, termasuk digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan merit system.

Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ke depan, fokus akan diarahkan pada Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi di daerah dengan pendekatan transformasi digital.

"Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional," imbuh Bustanul.

Diketahui, pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi Kementerian PAN-RB.

(sar/hsr)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran negara sebesar Rp128,5 triliun.

Capaian ini diraih melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif, sebagai bentuk nyata orientasi hasil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), kita berhasil mencegah pemborosan Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD. Ini bukti bahwa birokrasi yang akuntabel bisa menjadi solusi, bukan beban,” kata Rini dalam Rakor Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi sebatas administratif, namun telah berdampak nyata pada efisiensi anggaran dan pelayanan publik.

Dia menekankan bahwa birokrasi harus terus bertransformasi dari sekadar prosedural menjadi birokrasi berdampak atau impactful bureaucracy yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Birokrasi berdampak bukan hanya tentang laporan kinerja yang baik, tapi tentang perubahan yang dirasakan masyarakat, layanan yang lebih cepat, program yang tepat sasaran, dan anggaran yang tidak sia-sia,” ujarnya.

Rini juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas instansi dan pendekatan lintas sektor untuk mencapai hasil bersama.

Ia mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus memperbaiki tata kelola dengan mengedepankan hasil yang terukur.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menuturkan bahwa peranan strategis reformasi birokrasi dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan publik mengarahkan pada pentingnya pengukuran kinerja organisasi melalui indeks reformasi birokrasi.

"Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2024 berfokus pada perbaikan tata kelola dan penyelesaian isu-isu tematik pada pemerintah daerah, sehingga Kementerian PANRB selaku koordinator dan orkestrator pelaksana RB mendorong K/L meso untuk dapat secara masif melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah yang menjadi prioritas pembinaan masing-masing K/L meso," ungkap Erwan.

Ia berharap hasil evaluasi yang akan disampaikan kepada masing-masing instansi pemerintah tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga capaian positif reformasi birokrasi benar-benar mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di instansi pemerintah, mendorong efisiensi anggaran, dan menurunkan angka korupsi.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

BEOGRAD - Ada pihak yang mengatakan bahwa 1 juta warga Serbia ikut berdemonstrasi di Beograd untuk menentang kebijakan pemerintah. Meskipun, kubu pro-pemerintah menyebut hanya 100.000 orang yang berdemonstrasi, sedangkan kubu penyelenggara mengklaim sekitar 325.000 orang ikut beraksi.

Para pengunjuk rasa terdiam di ibu kota Serbia pada Sabtu lalu, untuk menghormati para korban runtuhnya tenda beton yang telah memicu kerusuhan besar di negara tersebut.

Unjuk rasa tersebut dianggap sebagai puncak protes selama berbulan-bulan terhadap Presiden Serbia Aleksandar Vu?i? dan pemerintahannya.

Kerumunan besar pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera memadati kawasan pusat kota meskipun cuaca hujan. Orang-orang hampir tidak dapat bergerak dan banyak yang terjebak ratusan meter dari lokasi protes yang direncanakan.

3 Alasan Demo Serbia Dihadiri sampai 1 Juta Orang, dari Reformasi hingga Skandal Korupsi

1. Korupsi Pemerintah yang Merajalela

Melansir Euro News, protes dimulai empat bulan lalu setelah tenda beton runtuh di stasiun kereta api di utara Serbia, menewaskan 15 orang. Demonstrasi meletus hampir setiap hari sebagai tanggapan atas tragedi tersebut.

Banyak orang di Serbia menyalahkan insiden tersebut pada korupsi pemerintah yang merajalela, kelalaian, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan konstruksi. Para pengunjuk rasa menuntut mereka yang bertanggung jawab atas tragedi ini dimintai pertanggungjawaban.

Unjuk rasa tersebut juga dipandang sebagai tantangan besar pertama bagi Vu?i?, yang telah berkuasa selama lebih dari satu dekade.

Unjuk rasa hari Sabtu itu dijuluki "15 untuk 15", merujuk pada tanggal protes dan jumlah orang yang tewas akibat ambruknya tenda di kota utara Novi Sad pada tanggal 1 November. Massa terdiam selama 15 menit di malam hari untuk memberi penghormatan kepada para korban.

Polisi mengatakan massa mencapai 107.000 orang, tetapi media independen Serbia mengatakan jumlahnya jauh lebih tinggi, seraya menambahkan bahwa unjuk rasa itu adalah yang terbesar yang pernah ada di negara itu.

2. Unjuk Rasa Damai Meski Ada Provokasi

Polisi juga mengatakan demonstrasi itu sebagian besar berlangsung damai, tanpa ada insiden besar yang dilaporkan. Para pengunjuk rasa menuduh pendukung Vu?i? mengganggu dan memprovokasi bentrokan.

"Unjuk rasa hari ini sepenuhnya damai sampai Presiden (Aleksandar Vu?i?) dan (para pendukungnya) mengirim provokator mereka untuk menyebabkan insiden dan kemungkinan pertumpahan darah," kata Svetlana Muro, seorang warga Belgrade yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut.

Presiden Serbia Aleksandar Vu?i? yang berbicara tentang unjuk rasa tersebut mengatakan bahwa hampir dua puluh orang ditangkap karena menghasut kekerasan dan vandalisme.

?Dua puluh dua orang telah ditangkap karena mereka melakukan kejahatan terhadap properti orang lain dan juga properti Republik Serbia, karena menyerang polisi, dan menyerang orang lain.?

3. Rakyat Serbia Menginginkan Perubahan

Pemimpin Serbia itu juga mengakui keinginan rakyat dan mendesak pemerintah untuk menerima pesan dan tuntutan para pengunjuk rasa.

?Kami memahami pesan itu dengan baik dan semua pejabat yang berkuasa harus memahami pesan itu ketika begitu banyak orang berkumpul. Kami harus mengubah diri kami sendiri dan kami harus belajar banyak,? kata Vu?i?.

Ia juga menambahkan bahwa jelas baginya bahwa warga Serbia menginginkan perubahan, dengan mengatakan ?warga Serbia ingin mengubah pemerintah dalam pemilihan umum.?

Kupang -

Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan dalam 100 hari kerja pertama, mereka akan fokus pada penanganan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Christian, permasalahan sampah di Kota Kupang semakin mendesak dan perlu segera ditangani.

"Dalam 100 hari pertama, kami akan fokus pada penanganan sampah. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu singkat, namun kami akan memastikan bahwa sampah yang terlihat di jalanan, terutama di jalan protokol, dapat segera diatasi," jelasnya.

Selain penanganan sampah, Christian juga menekankan pentingnya perubahan pola pemerintahan, di mana pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan UMKM

Christian berkomitmen meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpikir jangka panjang dan bekerja secara inovatif.

"Jika kita ingin bergerak cepat, kita bisa melakukannya sendirian, tetapi jika kita ingin bergerak jauh, kita harus melakukannya bersama-sama," katanya.

Selain reformasi birokrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama.

"Kami tidak akan terburu-buru melaksanakan banyak hal sekaligus, tetapi fokus pada tiga hal utama: penanganan sampah, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi," ujarnya.

Christian menyebutkan bahwa program pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kebersihan kota.

Kolaborasi dan Sinergi Pemerintahan

Christian juga berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana ia berdiskusi dengan kepala daerah lain terkait program pemerintahan.

"Kami mendapatkan banyak informasi dan ide dari berbagai kepala daerah yang akan mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan program-program Presiden. Terciptanya ikatan emosional yang kuat antar daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama," pungkasnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang solid, Christian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk bekerja dalam satu tarikan napas dan berkolaborasi demi kemajuan kota.

"Kami berharap semua OPD terkait dapat bekerja dalam satu komando. Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi Kota Kupang," tutupnya.

Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan keluarga, Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya dalam Pilkada.

"Kontestasi sudah selesai, sekarang kita semua menjadi satu warga Kota Kupang," tegasnya.

Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengungkapkan rasa syukur dapat hadir di Kota Kupang setelah pelantikan di Jakarta dan retret di Magelang. Ia berharap program kerja yang dijalankan bersama Christian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Semoga hari ini menjadi momen yang produktif dan penuh berkah bagi kita semua," ujarnya.

Serena juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan warehouse pengolahan sampah di setiap kecamatan.

"Kami ingin mengurangi sampah yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dan hanya mengirimkan residu yang tidak dapat diolah," lanjutnya.

Sebagai langkah awal setelah serah terima jabatan (sertijab), Christian menyatakan bahwa apel perdana akan digelar pada hari Senin sebagai simbol kesiapan untuk mulai bekerja dan bergerak maju.

(dpw/dpw)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Reformasi Birokrasi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Hery Susanto menekankan bahwa perombakan birokrasi yang transparan dan efisien merupakan syarat utama untuk meningkatkan daya saing global.

"Kualitas birokrasi yang baik menjadi fondasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Hery dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Hery dalam seminar nasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna membahas strategi Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap (MIT) di Jakarta, Rabu (12/2).

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, tingginya biaya produksi, dan minimnya nilai tambah dalam industri nasional.

Sekretaris Jenderal KAHMI Syamsul Qomar menambahkan bahwa regulasi yang lebih sederhana dan proses perizinan yang cepat sangat dibutuhkan guna memperlancar arus investasi.

"Regulasi seharusnya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, bukan penghambat," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha agar sektor swasta dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi.

Pada kesempatan sama, Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdul Hakim menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah nyata untuk menyederhanakan birokrasi, salah satunya melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Digitalisasi menjadi solusi dalam memotong rantai birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi pelayanan publik," tambah Abdul.

Dengan sistem yang lebih efisien, diharapkan investasi dapat lebih mudah masuk, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Riyatno mengungkapkan bahwa meskipun realisasi investasi tahun 2024 meningkat 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih ada tantangan besar dalam menjamin kepastian hukum bagi investor.

"Kepastian hukum dan keamanan investasi harus dijamin agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,” tutur Riyatno seraya menyoroti pentingnya penanganan kasus premanisme di kawasan industri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa pengembangan industri berbasis energi hijau menjadi salah satu strategi utama dalam mengatasi MIT.

"Hilirisasi sumber daya alam dan transisi menuju energi terbarukan akan meningkatkan nilai tambah ekspor serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil," jelas Eniya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga mendukung target pemerintah untuk mencapai net-zero emissions pada 2060.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menciptakan kebijakan yang mendukung investasi, terutama di sektor berbasis sumber daya alam.

"Kolaborasi yang erat antara dunia usaha dan pemerintah akan mempercepat penciptaan ekosistem investasi yang lebih efisien dan produktif," ujar Dany.

Sebagai hasil dari seminar ini, para pemangku kepentingan sepakat untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi, mendorong investasi di sektor strategis, serta memperkuat penegakan hukum guna menekan malaadministrasi.

Rekomendasi strategis yang dihasilkan diharapkan dapat memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada dekade mendatang.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan Instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi strategis. Berbagai program seperti asistensi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas tetap berjalan secara optimal dengan pendekatan inovatif.

Kementerian PANRB mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja melalui pendekatan share outcome, share output, dan share activities. Hal ini merupakan bagian dari strategi efisiensi.

“Kami tetap memperhatikan program dan kegiatan penting Kementerian PANRB tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini, Sabtu (8/2/2025).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengklaim efisiensi anggaran bukan hambatan, tetapi kesempatan bekerja lebih cerdas dan inovatif. Ia siap menjalankan Instruksi Presiden yang menekankan penajaman belanja kementerian/lembaga agar anggaran negara digunakan secara optimal.

“Dengan pendekatan yang tepat, reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan penguatan akuntabilitas akan tetap berjalan dengan hasil yang optimal, mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujar Erwan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melantik tujuh orang Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dan tiga orang Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkup Kementerian PANRB.

Dia berharap para pejabat ini dapat mengemban tanggung jawab yang diiringi dengan komitmen yang kuat, prinsip integritas yang kokoh, serta semangat inovasi untuk mendorong reformasi birokrasi.

"Jabatan ini bukan sekadar posisi, tetapi sebuah kepercayaan yang menuntut kontribusi nyata untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Gunakan kesempatan ini untuk membawa perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Rini juga menekankan pentingnya peran Kementerian PANRB sebagai bagian dari strategic triangle bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Kementerian PANRB sendiri harus memastikan tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan negara berjalan secara efektif dan terintegrasi.

“Maka dari itu, sinergi lintas sektor perlu terus diperkuat agar reformasi birokrasi berjalan lebih baik. Saya berharap Bapak dan Ibu lebih meningkatkan kolaborasi yang erat, tidak hanya antar kedeputian, namun juga paguyuban, serta Kementerian/Lembaga lain. Karena kita punya program dan outcome bersama yang harus kita selesaikan pada lima tahun mendatang," jelasnya.

Selain itu, dirinya menegaskan pentingnya mengoptimalkan momentum untuk hasil kinerja yang maksimal.

“Ini adalah awal dari kabinet baru, jadi sebenarnya momentum ini tidak muncul setiap tahun. Kita bisa memaksimalkan masa ini untuk mencari terobosan yang membawa manfaat positif. Berikan juga keleluasaan kepada para tim di lingkungan Bapak dan Ibu untuk terus berinovasi dalam mencapai kinerja yang lebih optimal,” tutur Rini.

Adapun pejabat yang dilantik hari ini adalah Reni Suzana sebagai Sekretaris Kementerian PANRB; Erwan Agus Purwanto sebagai Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan; Otok Kuswandaru sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik.

kemudian, Nanik Murwati sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; Aba Subagja sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; Abdul Hakim sebagai Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Budaya Kerja; Cahyono Tri Birowo sebagai Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara;

Selanjutnya, Sri Rejeki Nawangsasih sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Utama; serta Budi Prawira dan Kamaruddin sebagai Analis Kebijakan Utama.

Bertindak sebagai saksi dalam pelantikan ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian PANRB untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Menteri Rini juga mengingatkan bahwa setiap amanah yang diberikan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

"Selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Jadikan jabatan ini sebagai peluang untuk membawa perubahan yang berarti dan memastikan program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) meraih prestasi pada akhir tahun 2024. Kali ini, LAN berhasil meraih predikat AA (Istimewa) dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2024 dengan skor sempurna 100.00.

Hal ini berdasar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor PPH-OT.03.03-94 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan oleh Kemenkumham untuk menilai implementasi reformasi hukum di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat LAN Tri Atmojo Sejati, pencapaian ini mencakup keberhasilan LAN dalam berbagai aspek, seperti efektivitas koordinasi dalam harmonisasi peraturan, pengembangan kompetensi legal drafter, kualitas deregulasi regulasi, hingga pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi.


Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat LAN Tri Atmojo Sejati. Foto/Istimewa

Reformasi hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional. Penguatan IRH di lingkungan LAN mencerminkan komitmen lembaga ini dalam menciptakan birokrasi yang kapabel, profesional, dan berdaya saing.

"Penguatan Indeks Reformasi Hukum menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas birokrasi di Indonesia. Sistem hukum yang solid, harmonis dan partisipatif, berperan besar dalam mempercepat pelayanan publik yang lebih baik dan transparan. Selain itu, Predikat Istimewa yang diraih oleh LAN merupakan wujud komitmen LAN dalam memberikan kualitas terbaik pada setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan," jelas Tri Atmojo, Selasa (31/12/2024).

Dengan capaian ini, LAN terus mendorong inovasi dan sinergi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Keberhasilan ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam melaksanakan reformasi hukum dan birokrasi.

"LAN menilai capaian ini bukanlah sebuah tujuan akhir yang hendak dicapai untuk mewujudkan reformasi hukum di lingkungan LAN, melainkan sebuah pemantik untuk terus berupaya maksimal dalam usaha kolektif mewujudkan reformasi hukum nasional," pungkasnya.

Kemenkumham sebagai instansi pemerintah yang memliki wewenang untuk melakukan penilaian IRH, pada tahun 2024 telah melakukan penilaian IRH di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diikuti oleh 628 instansi terdiri dari 82 Kementerian/Lembaga dan 546 Pemerintah Daerah berdasarkan portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi capaian reformasi birokrasi Ombudsman RI pada 2023 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami ucapkan selamat karena nilai reformasi birokrasinya sudah mulai naik. Selamat Ketua Ombudsman atas kinerjanya. Mudah-mudahan ke depan akan terus meningkat kinerjanya, dan semakin berdampak untuk rakyat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rini menjelaskan, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman RI terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dan puncaknya pada 2023 yang berada pada kategori BB atau sangat baik, serta lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/lembaga.

Selain itu, Rini menilai Ombudsman RI sukses mendorong akuntabilitas kinerja yang terus mengalami perkembangan positif. Pada 2023, kata dia, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Ombudsman RI berada pada kategori B.

"Ombudsman RI perlu meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan implementasi SAKIP, dan reformasi birokrasi untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja tersebut merupakan bukti nyata lembaganya berupaya untuk menjadi instansi yang lebih baik

Namun, dia mengatakan agar lembaganya ke depan tidak hanya mempertahankan kinerja, tetapi juga meningkatkan pelayanannya.

"Kami tidak boleh berpaku pada nilai. Nilai hanyalah angka. Kami harus fokus untuk meningkatkan pelayanan dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Jika pelayanan sudah bagus, maka otomatis nilai akan ikut naik juga," tuturnya.

Selain membahas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, pertemuan Kementerian PANRB dengan Ombudsman RI juga membahas mengenai Zona Integritas (ZI).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12/2024), saat memaparkan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama, yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menyampaikan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.