Polda Riau mengambil langkah cepat dan tegas usai kaburnya 11 tahanan dari Rutan Mapolres Kampar. Melalui Surat Telegram Kapolda Riau, sejumlah pejabat di Polres Kampar dicopot.

Pencopotan itu tertuang dalam Telegram Nomor ST/409/V/KEP./2025, tanggal 18 Mei 2025. Waka Polda Riau, Brigjen Jossy Kusumo menegaskan kebijakan mutasi ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Irjen Herry Heryawan.

"Tidak boleh ada kekosongan kendali di lapangan, apalagi ketika sejumlah pejabat tengah menjalani pemeriksaan oleh Bidpropam. Organisasi harus tetap berjalan dan publik harus tetap dilayani," kata Waka Polda Riau, Minggu (18/5/2025).

Dalam mutasi ini Kompol Rifendi yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polres Kampar dimutasi sebagai Kaur Produk Kreatif di Subbid Multimedia Bid Humas Polda Riau. Jabatan Kabag Ops Polres Kampar kini diisi Kompol Romi Irwansyah dari Ditreskrimsus Polda Riau.

Sementara Kasatresnarkoba Polres Kampar AKP Era Maifo juga turut dimutasi. Sebagai pengganti, AKP Markus Timbul Sinaga yang sebelumnya menjabat Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru ditunjuk mengisi jabatan Kasatresnarkoba Polres Kampar.

Khusus penguatan pengawasan ruang tahanan juga dilakukan penunjukan Ipda Hazli Murham. Hazli diarahkan menjadi Kasattahti Polres Kampar.

Jossy menegaskan mutasi ini bagian dari langkah manajerial strategis yang bertujuan tidak hanya sebagai sanksi atau rotasi semata. Tapi sebagai peneguhan komitmen institusi terhadap profesionalisme dan kepercayaan publik.

"Setiap pejabat yang diberi amanah harus siap bekerja dengan patuh terhadap perintah pimpinan, profesional dalam bertugas dan paham akan arah kebijakan institusi. Kita tidak boleh memberi ruang untuk kelalaian," tegas Brigjen Jossy.

Polda Riau menegaskan akan terus melakukan evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang. Termasuk memastikan bahwa institusi Polri tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Ketua Umum FBR Luthfi Hakim angkat bicara terkait sejumlah anggotanya yang ditangkap polisi di Depok dan Jakarta Selatan (Jaksel) karena kasus dugaan pemerasan. Dia mendukung dan menghormati proses hukum terhadap anggotanya tersebut.

"Saya mendukung dan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang terjadi akibat perilaku mereka," kata Luthfi kepada wartawan, Minggu (18/5/2025).

Luthfi berharap kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi anggotanya yang lain. Sebab, kata dia, tindakan yang dilakukan oknum anggota FBR itu bisa juga merugikan keluarganya sendiri.

"Semoga dapat diambil pelajaran bagi anggota yang lain agar tidak meniru perilaku tersebut. Sehingga tidak terjerat hukum yang bukan hanya merugikan mereka, tapi juga keluarganya," ucapnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap Ketua Ormas FBR Bojongsari, Depok, berinisial M beserta empat anggotanya berinisial AK, NN, RS, dan IM. Mereka ditangkap karena kerap memeras pedagang asongan hingga memungut uang bulanan ke pemilik toko di wilayah tersebut.

Penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5) berbarengan dengan Operasi Berantas Jaya. Pemerasan yang dilakukan sejak 2021 membuat masyarakat resah.

"Para pelaku kerap memeras pedagang asongan, pekerja bangunan dan toko-toko di sekitaran Bojongsari. Bahkan ruko-ruko di sekitar dipungut uang bulanan oleh para pelaku," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya juga mengamankan anggota ormas FBR berinisial J atas dugaan pemerasan dengan dalih 'uang keamanan'.

"Tersangka pemerasan, yaitu berinisial J, mengaku sudah lima tahun menjadi anggota FBR ranting 153 Juraganan, Jakarta Selatan," kata AKBP Abdul Rahim.

Abdul Rahim mengatakan tersangka J sehari-hari melakukan pungutan liar (pungli) sebagai juru parkir liar di sekitar daerah Permata Hijau, Jaksel. Dia juga melakukan pungli kepada masyarakat dengan dalih 'uang keamanan'.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polisi menangguhkan penahanan mahasiswi ITB berinisial SSS yang mengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Polisi memastikan proses hukum dijalankan sesuai prosedur.

"Melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk diminta keterangan sebagai pendapat ahli serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik dari para saksi dan tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensic, sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers, Minggu (11/5/2025).

Trunoyudo menyebut saat ini SSS dalam kondisi sehat. Tim kuasa hukum, jelasnya, turut mendampingi seluruh proses hukum sebagai bentuk transparansi.

"Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akutabilitas, objektifitas dan transparansi," lanjutnya.

Terkait penangguhan penahanan ini ITB telah bersuara. ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan.

"ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan," kata Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya.

Simak juga video "Istana Usul Mahasiswi Pembuat Meme Jokowi-Prabowo Dibina" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar di depan Pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia, Bill Gates. Prabowo menyebut Bill Gates lebih Pancasila.

Hal itu diungkap Prabowo saat memberikan sambutan di sesi diskusi bersama Bill Gates dan sejumlah pengusaha ternama di Indonesia. Prabowo menyebut bahwa pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Dari situ, Prabowo berkelakar bahwa Bill Gates lebih Pancasila.

"Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

"Dan Inilah apa pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila dari pada kita," lanjut Prabowo yang disambut tawa menteri hingga pengusaha yang hadir.

Prabowo lalu melanjutkan bahwa Bill Gates sudah memberikan dana hibah lebih dari USD 159 juta ke Indonesia. Dana hibah itu banyak dialokasikan ke sektor kesehatan.

"Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai lebih USD 159 juta. Di kesehatan (USD) 119 juta, pertanian (USD) 5 juta, teknologi (USD) 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari (USD) 28 juta," ujarnya.

"Saya katakan kepada para pejabat bahwa Anda telah membantu kami secara langsung melalui donasi langsung. Lebih dari 159 juta dolar AS sejak 2009, sebagian besar untuk bidang kesehatan. Terutama hal-hal strategis seperti vaksin, vaksin polio, beliau bantuannya Rp 1,3 triliun, dan sekarang kita punya Biofarma, salah satu produsen Rp 2 miliar dosis vaksin tiap tahun dan ini dimanfaatkan oleh 42 negara di seluruh dunia. Dipakai oleh 902 juta orang," lanjut Prabowo.

Prabowo menambahkan Bill Gates saat ini tengah mengembangkan vaksin TBC (tuberkulosis) yang rencananya akan diuji coba di Indonesia. Hal ini krusial karena TBC masih menjadi penyakit mematikan di Tanah Air.

"Jadi hal-hal semacam ini, belum lagi vaksin lain, teknologi mRNA dan teknologi-teknologi pembuatan vaksin yang luar biasa. Terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban cukup besar," ujarnya.

Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Lihat Video 'Prabowo: Bill Gates Sudah Hibahkan Rp 2,62 Triliun untuk RI':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto berbicara soal tuduhan bahwa TNI identik dengan diktator. Dia pun mengungkit sejarah reformasi 1998 yang sukses karena adanya peran TNI-Polri.

Awalnya Prabowo mengatakan seorang tentara harus memiliki jiwa patriotik dan cinta Tanah Air, meskipun sudah pensiun. Ia menyebut banyak purnawirawan TNI yang akhirnya terjun ke dunia politik termasuk dirinya untuk terus menyelamatkan kekayaan bangsa.

"Bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan Tanah Air kita dan mereka mengajar pada kita semangat, tidak pernah menyerah. Saya tidak rela kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh rakyat. Saya tidak rela dan karena itu saya terjun ke politik," kata Prabowo saat menyampaikan sambutan acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI dan Polri, Selasa (6/5/2025).

Prabowo lalu merasa heran TNI selalu dituduh seolah ingin menjadi diktator. Padahal menurut Prabowo, reformasi tahun 1998 di masa orde baru itu sukses karena ada peran TNI-Polri.

"Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan kepada tokoh-tokoh, coba buka sejarah dunia tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI," katanya.

Prabowo juga menyinggung hasil survei yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap TNI masih tinggi. Dia mempersilakan berbagai pihak untuk mengecek hal itu.

"Kita harus mengatakan apa yang bener dan maaf sekarang kalau di survei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya, yang teratas adalah TNI. Silakan, bukan kita yang bikin survei, ini survei internasional," katanya.

Tonton juga "Prabowo dan Try Sutrisno Duduk Bareng di Halalbihalal Purn TNI-Polri" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan draf rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Di samping itu, dia mengatakan Pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," lanjutnya.

Sebelum dibahas bersama DPR, RUU Perampasan Aset perlu masuk dalam Prolegnas. Supratman menyebut RUU Perampasan Aset saat ini menjadi inisiatif pemerintah.

"Sampai sekarang masih tetap akan menjadi inisiatif pemerintah," ujarnya.

Supratman belum mengetahui apakah akan ada draf baru yang disampaikan ke DPR. Ia menekankan proses pematangan dalam internal pemerintah saat ini masih berjalan dengan kementerian terkait.

"Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Ketua PPATK membicarakan juga," ujarnya.

Dia mengatakan saat ini juga menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita, saya belum lihat apakah ada perubahan draf baru. Justru karena itu kita akan rapat lintas kementerian sambil menunggu arahan Bapak Presiden," lanjut Supratman.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna sekaligus mengevaluasi 6 bulan pertama pemerintahan berjalan. Prabowo meminta kabinetnya saling mengoreksi atas hal-hal yang selama ini dikerjakan.

"Baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama, bisa dikatakan ini adalah semester pertama pemerintahan kita, dan sekarang tiba kita melihat rapor kita apakah merah atau memuaskan atau cukup memuaskan atau sangat memuaskan," kata Prabowo dalam sambutannya, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo mengatakan secara objektif bahwa 6 bulan masa pemerintahannya ini telah membawa hal-hal yang positif. Hal-hal yang menjadi dasar untuk memperkuat landasan dan membangkitkan bangsa.

"Kalau kita lihat secara objektif saya mau katakan, bahwa dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan, kebangkitan kita sebagai bangsa," ujarnya.

Prabowo menyebut 28 kebijakan baru dihasilkan dalam 6 bulan pertama pemerintahannya berjalan. Ia menilai hal itu di luar prediksi karena waktu yang cukup singkat.

"Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru, kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita. Hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat, yang tidak diperkirakan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat," ujarnya.

Prabowo mengatakan dari 28 kebijakan itu, lebih dari 100 produk hukum diterbitkan. Menurutnya, hal yang wajar dalam roda pemerintahan.

"Walaupun 28 kebijakan baru, namun produk-produk untuk mencapai kebijakan, saya hitung mungkin lebih dari 100 bahkan mendekati 200," ujarnya.

"Jadi satu kebijakan mungkin membutuhkan beberapa produk, apakah itu keppres, apakah itu PP, apakah itu Perpres, apakah itu Inpres, apakah itu sekadar hanya surat edaran, tapi inilah bagaimana kita menjalankan roda pemerintah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira berharap pengganti Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO Hasan Nasbi nantinya memiliki sensitivitas terhadap isu hak asasi manusia (HAM). Kepala PCO disebutnya harus memiliki strategi komunikasi yang baik.

"Posisi ini harus diisi oleh orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh," kata Andreas Hugo kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Ia menyebutkan Kepala PCO yang baru perlu memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM. PCO dinilai harus menjadi representasi presiden untuk mengomunikasikan informasi kepada publik.

"Untuk itu, jubir harus memahami persis hal-hal apa yang dikehendaki oleh Presiden untuk dikomunikasikan dan apa yang tidak untuk dikomunikasikan. Maka kantor komunikasi harus benar-benar memahami berbagai arus informasi di dalam dan isu yang berkembang di luar," kata Andreas.

"Sehingga bisa secara elegan menyampaikan informasi keluar dan merespons berbagai isu yang berkembang di luar," katanya.

Politikus PDIP ini menyatakan sudah pernah mewanti-wanti Hasan Nasbi untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terbuka. Kala itu, Andreas mengatakan pernyataan Hasan soal kepala babi arogan dan tak sensitif terhadap HAM.

"Presiden Prabowo sangat tahu siapa yang tepat untuk posisi ini. Saya percaya beliau akan memilih sosok yang tidak hanya sambung pikirannya, tapi juga satu nafas dalam memahami misi besar pemerintahan ini," tambahnya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Surat pengunduran diri Hasan Nasbi itu sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan masih dikaji.

Hasan Nasbi mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo melalui Seskab dan Mensesneg. Surat resign itu disampaikan sejak 21 April lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat dua kawan baik saya: Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri Sidang Kabinet Paripurna. Sebelumnya, Hasan Nasbi telah menyatakan mundur dari jabatan Kepala PCO.

Pantauan detikcom, Senin (5/5/2035), Sidang Kabinet Paripurna digelar di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 16.00 WIB. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sidang kabinet tersebut didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Seluruh menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga kompak mengenakan pakaian putih-hitam. Dalam sidang kabinet, Hasan Nasbi terlihat hadir.

Hasan Nasbi duduk di jajaran menteri dan kepala lembaga. Sedangkan para wakil menteri duduk di bagian belakang.

Prabowo tampak menyalami satu per satu menteri dan kepala lembaga yang berada di depan, termasuk dengan Hasan Nasbi. Keduanya tampak tersenyum saat bersalaman.

Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Surat pengunduran diri Hasan Nasbi itu sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan masih dikaji.

Hasan Nasbi mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo melalui Seskab dan Mensesneg. Surat resign itu disampaikan sejak 21 April lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat dua kawan baik saya: Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4).

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Prasetyo mengatakan surat pengunduran diri Hasan Nasbi sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4).

Namun, kata Prasetyo, surat itu belum diteken Prabowo. Prasetyo mengatakan Prabowo masih mempelajari surat tersebut.

"Dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," ujarnya.

'Simak juga Video: Respons Prabowo soal Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mensesneg Prasetyo Hadi hadir dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Ia memastikan enam tuntutan itu akan ditindaklanjuti pemerintah.

Prasetyo awalnya menyebut pemerintah sudah mengerjakan salah satu tuntutan, yakni soal mitigasi PHK. Dia menegaskan upaya ini akan dirancang dengan serius.

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya beberapa sudah sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan misalnya dengan masalah mitigasi PHK, kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK," ujar Prasetyo di lokasi, Senin (1/5/2025).

"Karena kita ingin komprehensif, kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani ketika sudah PHK kita tidak, kita pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," tambahnya.

Kemudian, Prasetyo memastikan tuntutan lainnya tentu akan ditindaklanjuti pemerintah.

"Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum belum dikerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti kita akan pelajari," katanya.

Terkait perayaan Hari Buruh yang kini difasilitasi pemerintah, Prasetyo mengatakan hal ini wajar. Karena, menurutnya buruh dan pemerintah harus bersatu demi menjaga kesatuan dalam menghadapi gejolak politik dan ekonomi dunia.

"Kalau suasananya berbeda dan kemudian kami pemerintah bagaimana kami memfasilitasi saya kira pertama itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi teman-teman konfederasi yang ingin merayakan peringatan Hari Buruh Internasional," ujarnya.

"Yang kedua juga ini bagian dari semangat kebersamaan kita dalam menghadapi gejolak geopolitik, ekonomi dunia, di dalam negeri kita harus bersatu kita harus rukun. Sebagaimana kemarin kami sampaikan antara pemerintah sektor swasta, sektor usaha, sektor industri dan temen-temen pekerja bagian yang tidak bisa dipisahkan," tambahnya.

Lebih lanjut, dia memastikan pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan buruh dalam hal positif.

"Kita harus bersatu semangatnya itu memfasilitasi apa yang dibutuhkan dari teman-teman buruh supaya lancar, perizinan kami bantu. Pengin peringatan di Monas karena juga itu tidak melanggar undang-undang kami fasilitasi," katanya.

"Selamat hari buruh semua pekerja Indonesia, tetap semangat," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan hadir pada aksi May Day hari ini. Prabowo disebut bakal menyampaikan pidato secara langsung di hadapan ribuan buruh.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara, diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Adapun ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda.

Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancaman pelaku untuk disebarluaskan," lanjutnya.

Dalam kasus ini, para tersangka dibantu oleh seorang wanita bernama Mike Anggraini yang merupakan istri dari salah satu tersangka.

"Ada tersangka lainnya berinisial MA, ini merupakan istri dari salah satu narapidana," ujarnya.

Derry menambahkan, keempat tersangka dalam perkara penipuan dan pemerasan ini bakal dijerat Pasal 35, sebagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Tersangka diancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Kami menegaskan kasus ini masih terus didalami, guna mengungkap jaringan terlibat dalam perkara ini," ungkapnya.

Video: Banjir Terjang Lampung, 3 Orang Tewas

Video: Banjir Terjang Lampung, 3 Orang Tewas