Jakarta -

Tanggal 21 Mei 1998 tercatat sebagai hari bersejarah: Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade memimpin. Kini, 27 tahun berselang, bangsa ini terus bergulat dengan janji-janji Reformasi. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang pernah menjadi tuntutan utama mahasiswa dan rakyat saat itu, nyatanya belum sepenuhnya terwujud.

Dalam momentum reflektif ini, ironi sejarah pun muncul: wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, kembali mengemuka dan membelah opini publik. Di balik ketokohan dan jasanya, Soeharto juga mewariskan luka sejarah yang belum seluruhnya disembuhkan. Di sinilah ujian kedewasaan kolektif bangsa ini berada; apakah kita mampu melihat sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam penilaian hitam-putih?

Reformasi mengajarkan kita pentingnya kebebasan berpikir, termasuk dalam melihat sosok-sosok bersejarah yang tidak selalu hitam atau putih. Karena itu, dalam menilai Soeharto, kita perlu bijak – tidak berlebihan memuji, tapi juga tidak langsung menyalahkan. Sebab bangsa yang besar bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang berani menghadapi dan memahaminya dengan jujur dan seimbang.

Dua Sosok Pembentuk Indonesia Modern

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, Sukarno dan Soeharto menempati posisi yang tak tergantikan sebagai dua figur sentral yang membentuk wajah Indonesia modern. Sukarno, dengan karisma revolusionernya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan sosok utama di balik berdirinya negara bangsa.

Ia membangkitkan kesadaran nasional, menggugah semangat kolektif, dan merumuskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonial. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, Sukarno menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterpecahan ideologis yang mengancam keutuhan nasional.

Di titik inilah Soeharto muncul, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi sebagai stabilisator. Dengan pendekatan teknokratis dan militeristik, Soeharto merestorasi fungsi negara dan membawa Indonesia masuk ke era pembangunan jangka panjang.

Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya mewakili dua fase krusial dalam sejarah bangsa: Sukarno membangun fondasi ideologis dan jati diri nasional; Soeharto membangun struktur ekonomi dan institusi pemerintahan modern.

Tidak satu pun dari keduanya lepas dari kontroversi. Sukarno dikritik karena keterlibatannya dalam ketegangan ideologi kiri dan ketidakefisienan ekonomi, sedangkan Soeharto menghadapi kecaman atas represi politik dan sentralisasi kekuasaan yang berkepanjangan.

Namun sejarah bukanlah arena untuk menuntut kesempurnaan. Bila bangsa ini dapat menerima Sukarno sebagai Pahlawan Nasional – meski tak seluruh warisannya lepas dari perdebatan – maka mestinya bangsa ini juga mampu menimbang warisan Soeharto dengan standar yang setara: adil secara moral, jujur secara historis, dan bijak secara politik.

Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan
Warisan pembangunan Presiden Soeharto bukan sekadar narasi politik, tetapi dapat diverifikasi melalui data dan indikator makro yang konkret. Dalam rentang tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris yang rapuh menjadi ekonomi berkembang yang diperhitungkan di Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan rata-rata 6-7% per tahun selama masa Orde Baru, mencerminkan keberhasilan perencanaan ekonomi yang konsisten – meskipun tentu tidak lepas dari intervensi negara yang ketat.

Keberhasilan Soeharto menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal 1970-an menjadi hanya 11% menjelang akhir pemerintahannya menjadi bukti adanya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis kerakyatan, meskipun distribusi kekayaan tetap menjadi isu.

Pendidikan dasar dijadikan pilar utama pembangunan manusia, terlihat dari meningkatnya angka melek huruf secara drastis. Reformasi di sektor pertanian, khususnya dengan program Bimas dan Inmas, mendorong Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 – sebuah pencapaian yang diakui dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pangan global.

Infrastruktur fisik juga menjadi prioritas yang menandai orientasi pembangunan jangka panjang Soeharto. Program Inpres membuka akses jalan, listrik, dan irigasi hingga ke desa-desa terpencil, memperluas konektivitas nasional dan mendukung integrasi ekonomi wilayah.

Secara geopolitik, Soeharto menunjukkan ketangguhan sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan negara pasca-G30S/PKI, ketika negara lain di dunia ketiga dilanda perang saudara atau fragmentasi internal.

Semua capaian ini tidak menghapus kritik terhadap sisi gelap pemerintahannya, tetapi ia tetap menghadirkan rekam jejak pembangunan yang sulit diabaikan secara objektif.

Dalam tradisi penghargaan kepahlawanan, ukuran kontribusi terhadap kemajuan bangsa tidak hanya ditakar dari niat baik, tetapi juga dari dampak nyata yang ditinggalkan dalam kehidupan rakyat banyak.

Kriteria Pahlawan Nasional
Penetapan gelar Pahlawan Nasional bukanlah keputusan emosional atau politis semata, melainkan harus berlandaskan pada kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga kriteria utama: (1) berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, (2) memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela, serta (3) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan, membela, atau membangun negara. Ketiga kriteria ini mengharuskan kita menilai secara utuh dan tidak parsial.

Soeharto jelas memenuhi salah satu syarat utama: kontribusi luar biasa dalam membangun negara. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya pulih dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, tetapi juga masuk ke era modernisasi yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Kemajuan infrastruktur, pencapaian swasembada pangan, dan peningkatan kualitas hidup secara agregat menjadi bukti kontribusi yang tidak dapat dihapus dari narasi kebangsaan.

Namun, aspek "tidak tercela secara moral" kerap menjadi perdebatan. Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kritik terhadap Orde Baru. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dijatuhi hukuman bersalah oleh lembaga peradilan yang sah.

Dalam sistem hukum positif yang kita anut, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip fundamental yang melindungi setiap warga negara dari penghukuman berbasis asumsi semata. Bahkan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung pada 2010, tuduhan korupsi yang diajukan Kejaksaan Agung dinyatakan tidak cukup bukti secara hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa bangsa ini harus menutup mata terhadap pelanggaran di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang berkeadilan menuntut adanya pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sistemik. Kritik terhadap rezim tidak serta-merta membatalkan kontribusi tokoh yang memimpinnya, selama tidak terbukti secara hukum bahwa ia bertindak secara pribadi dan langsung melanggar norma hukum atau moral.

Dengan demikian, dalam kerangka konstitusional dan prinsip keadilan, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dilakukan secara proporsional – tanpa glorifikasi, namun juga tanpa reduksi sepihak terhadap jasa-jasanya. Sebab penetapan gelar ini tidak untuk menghapus ingatan atas luka sejarah, melainkan untuk menempatkan kontribusi pembangunan dalam timbangan yang adil dan beradab.

Membangun Memori Kolektif yang Inklusif
Memori kolektif suatu bangsa tidak dibentuk hanya oleh satu narasi tunggal, tetapi merupakan hasil pergulatan berbagai ingatan, pengalaman, dan interpretasi yang hidup dalam masyarakat.

Maurice Halbwachs, sosiolog Prancis yang memperkenalkan konsep ini, menegaskan bahwa memori kolektif dibentuk dalam kerangka sosial, selalu bersifat selektif, dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya dominan. Oleh karena itu, ketika bangsa ini membicarakan tokoh sebesar Soeharto, kita sedang berbicara tentang bagaimana sejarah diingat, ditafsirkan, dan diwariskan lintas generasi.

Mengingat jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap sisi gelap pemerintahannya. Sebaliknya, pengakuan terhadap kontribusi besarnya harus disandingkan dengan kesadaran historis yang kritis.

Sejarah yang jujur bukanlah sejarah yang hanya mencatat keberhasilan, tetapi juga yang berani menghadapi kegagalan dan luka masa lalu. Justru di sanalah letak kematangan suatu bangsa dalam merawat ingatan kolektifnya – bukan dengan menghapus, tetapi dengan menyusun narasi yang utuh, seimbang, dan inklusif.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, jika dilakukan, tidak harus dipahami sebagai bentuk glorifikasi tanpa kritik. Gelar tersebut seharusnya menjadi medium reflektif, pengingat bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh tokoh yang berhasil membangun negeri ini dari reruntuhan disintegrasi, namun juga memunculkan kontroversi yang harus dijadikan pelajaran sejarah.

Di sinilah pentingnya membangun ruang-ruang edukasi sejarah yang memberi tempat bagi berbagai sudut pandang – termasuk pandangan kritis atas rezim Orde Baru. Masyarakat yang sehat secara demokratis harus mampu menyikapi perbedaan tafsir sejarah tanpa terjebak dalam polarisasi. Tidak ada satu pun tokoh besar dalam sejarah bangsa mana pun yang bebas dari kontroversi. Pengakuan terhadap jasa tidak harus identik dengan pemutihan kesalahan. Dan kritik terhadap masa lalu tidak mesti menghalangi penghargaan atas kontribusi riil yang telah membentuk bangsa.

Dengan cara pandang inilah, pemberian gelar kepada Soeharto justru dapat dimaknai sebagai langkah untuk membangun narasi sejarah yang dewasa – narasi yang tidak anti-kritik, namun juga tidak alergi terhadap apresiasi. Di tengah derasnya arus simplifikasi sejarah dalam ruang digital dan media sosial, bangsa ini justru membutuhkan ketegasan moral dan intelektual untuk menyikapi tokoh masa lalu secara lebih utuh dan adil.

Jalan Tengah untuk Rekonsiliasi Bangsa
Pada akhirnya, Soeharto adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia modern. Menolak sepenuhnya jasa-jasanya sama halnya dengan menyangkal bab penting dalam pembangunan negeri ini. Gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal simbol, tetapi juga bentuk pengakuan kolektif terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan – dengan tetap membuka ruang bagi kritik, evaluasi, dan pembelajaran.

Jika Bung Karno, dengan segala kontroversinya, dapat dikenang sebagai pahlawan karena jasanya dalam merumuskan kebangsaan, maka Soeharto pun layak dihormati sebagai pahlawan karena jasanya dalam membangun bangsa dari puing-puing konflik menjadi negara berkembang yang stabil dan terpandang di kawasan. Dengan sikap inilah, bangsa Indonesia dapat berdamai dengan masa lalunya – bukan dengan melupakan, tetapi dengan memahami.

Karena pada akhirnya, kepahlawanan bukan milik tokoh yang sempurna, melainkan milik mereka yang memberi sumbangsih luar biasa dalam sejarah kebangsaan. Dan Soeharto, dengan segala kompleksitasnya, telah memenuhi syarat itu. Wallahualam bi Sawab

Penulis,Tenaga Ahli DPR RI

(jat/jat)

Jakarta: Bekerja memang butuh komitmen, tapi kalau sampai ijazah karyawan ditahan kantor itu bukan lagi soal kedisiplinan, melainkan pelanggaran. Baru-baru ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima laporan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menahan ijazah milik pekerjanya.

Aduan tersebut masuk melalui platform Siap Kerja milik Kemnaker dan langsung ditindaklanjuti dengan serius. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, menegaskan penahanan ijazah tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun.

“Penahanan ijazah itu tindakan yang melanggar hak pekerja,” tegas Noel dikutip dari akun Instagram @bumn.universe, Selasa, 20 Mei 2025.

Noel mengaku akan melapor langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar kasus ini segera ditindaklanjuti. Ia juga berkomitmen berkoordinasi dengan direksi BUMN terkait serta pekerja yang melapor agar persoalan ini tidak dianggap remeh.

Banyak yang belum tahu, tidak ada satu pun aturan yang memperbolehkan perusahaan menahan ijazah karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ijazah merupakan dokumen pribadi yang tidak boleh dijadikan jaminan kerja. Hal ini juga ditegaskan dalam peraturan menteri ketenagakerjaan.

Baca juga: Sudah Tahu? Masa Probation Kerja Melewati Batas Waktu, Kamu Bisa Auto Karyawan Tetap

Apabila penahanan ijazah dilakukan dengan tujuan agar karyawan tidak keluar dari pekerjaannya, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan. Bahkan, praktik ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ringan.

Sebagai institusi negara, BUMN seharusnya menjadi panutan dalam perlindungan tenaga kerja. Namun jika justru menahan dokumen pribadi karyawan, wajar jika publik mempertanyakan komitmen mereka terhadap hak-hak pekerja.

“BUMN harus jadi contoh, bukan bikin resah,” ujar Noel.

Bagi siapa pun yang pernah mengalami penahanan ijazah oleh tempat kerja, baik di BUMN maupun perusahaan lain, Kemnaker menyarankan agar segera melapor. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

1. Laporkan melalui kanal resmi Kemnaker
2. Sertakan bukti dan informasi lengkap mengenai perusahaan
3. Minta bantuan dari serikat pekerja atau pendamping hukum

Ingat, bekerja adalah bentuk profesionalisme. Tapi hak sebagai individu tidak boleh dikorbankan. Bila kamu bekerja dengan baik, perusahaan wajib memperlakukanmu secara adil.

Jadi, kalau masih ada kantor yang menahan ijazah, jangan diam saja. Hakmu bukan untuk disandera. (Antariska)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) memastikan komitmen Pemerintah Indonesia terkait perlindungan dan pemajuan hak anak di dalam forum dialog konstruktif dengan Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC) di Palais Wilson, Jenewa, Swiss.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham Munafrizal Manan, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan perlindungan terhadap hak anak merupakan komitmen yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Pemerintah Indonesia memastikan bahwa perlindungan dan pemajuan hak anak tidak hanya sebagai bagian dari kewajiban negara pihak dalam Konvensi Hak Anak, tetapi juga merupakan komitmen konstitusional dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia,” kata Munafrizal.

Pada kesempatan itu, Kemenham juga menyampaikan berbagai kemajuan dan tantangan implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia, mulai dari diseminasi nilai-nilai HAM bagi aparat penegak hukum, integrasi HAM dalam kurikulum pendidikan, hingga pelaksanaan rencana aksi nasional HAM (ranham).

Delegasi RI juga akan menyampaikan jawaban tertulis dalam waktu dekat untuk pertanyaan dari komite yang belum terjawab karena keterbatasan waktu.

Kemenham berharap agar Komite Konvensi Hak Anak memperhatikan konteks nasional dan capaian yang telah diraih Indonesia dalam merumuskan rekomendasi akhir (concluding observations).

Sementara itu, Satuan Tugas Negara yang menangani laporan Indonesia, Rinchen Chopel, mengapresiasi keterbukaan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menyampaikan capaian dan tantangan pengimplementasian Konvensi Hak Anak.

Ia juga menyambut baik pembentukan kementerian yang khusus menangani isu HAM. “Ini merupakan langkah progresif dalam sistem perlindungan HAM nasional,” ucap Chopel.

Dialog yang dilaksanakan di Jenewa pada Rabu (14/5) hingga Kamis (15/5) ini merupakan bagian dari mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan Konvensi Hak Anak di negara-negara pihak. Dalam dialog itu, Pemerintah Indonesia menyampaikan laporan periodik kelima dan keenam.

Delegasi dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim Perwakilan Tetap RI di Jenewa dan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham. Adapun anggotanya terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Jajaran dari kementerian/lembaga yang mewakili Delegasi Republik Indonesia (Delri) menghadiri Sidang Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) di Jenewa, Swiss, pada Rabu (14/5/2025). Delegasil Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Achsanul Habib, Kuasa Usaha Ad-Interim Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdangan Dunia, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa.

Dia bersama Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, serta Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muhammad Ihsan.

Hadir juga perwakilan dari masing-masing kementerian/lembaga yaitu unsur Kemen PPPA, Kementerian HAM, Kemenko Polkam (Adi Winarso), Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Temmanengnga), Kemenkes (Imran Pambudi), KemenPPN/Bappenas (Yosi Diani), Kemlu (Nara Masista dan Dino Anggara), dan PTRI Jenewa (Erlina Widyaningsih, Ainan, Noviandri, Kama, dan Sherwin).



Kegiatan diawali dengan sesi dialog yang dipimpin Ms. Sopio Kiladze (Georgia) sebagai ketua panitia, dengan didampingi oleh sebanyak 18 anggota komite. Dialog ini juga turut menghadirkan Country Task Force Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Rinchen Chopel (Bhutan), beranggotakan Ms. Suzanne Aho (Togo), Ms. Thuwayba Al-Barwani (Oman), dan Mr. Philip Jaff� (Swiss).

Selanjutnya, KUAI PTRI Jenewa menyampaikan pengantar, dilanjutkan pembukaan pernyataan oleh Asdep Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA. Pada kesempatan ini, Dirjen PDK HAM Munafrizal berkesempatan menyampaikan tanggapan terkait akses keadilan dan pemulihan HAM, pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) terkait HAM, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kurikulum pengetahuan terkait HAM, Rencana Aksi Nasional HAM, dan diseminasi yang dilakukan terkait HAM terutama hak anak.

?Dalam mewujudkan keadilan HAM bagi anak, sangat penting upaya rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi anak yang berstatus sebagai korban, saksi, dan juga pelaku agar mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya,? ujar Munfarzial dikutip Selasa (20/5/2025).

Adapun terkait anak yang ditangkap oleh pihak kepolisian, Munafrizal menyampaikan perlunya penanganan kasus secara manusiawi dengan cara ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan penyidikan maksimal 24 jam.

?RPK adalah ruang aman bagi perempuan dan anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2008. Penahanan anak hanya dilakukan sebagai langkah terakhir jika diversi tidak memungkinkan, dan harus dipisahkan dari tahanan dewasa,? kata Munafrizal.

Pada sambutan penutup, Munafrizal menegaskan bahwa kementerian yang baru dibentuk ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan HAM, termasuk hak anak. ?Indonesia terus berupaya memperbaiki kebijakan, merespons rekomendasi internasional, dan memastikan anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh,? pungkasnya.

Sementara itu, Coordinator of Country Task Force Indonesia Mr. Rinchen Chopel menyampaikan apresiasi terhadap jawaban dan penjelasan Pemerintah RI terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak di tingkat dunia, serta terbentuknya Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) di Indonesia. Berbagai rekomendasi yang telah diberikan, diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jejak empat pejuang reformasi tersimpan rapi di Museum Tragedi 12 Mei 1998. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Museum Tragedi 12 Mei 1998 terletak di dalam area Universitas Trisakti, Jakarta Barat, tempat mereka menempuh pendidikan tinggi, sekaligus mengembuskan nafas terakhir dalam aksi damai yang terjadi pada 12 Mei 1998, 27 tahun silam.

Sekitar pukul 20.00 WIB, keempatnya dipastikan gugur tertembak di halaman kampus. Hingga saat ini, titik-titik tewasnya pejuang reformasi ditandai dengan pelat bertuliskan nama mereka.

Hafidin tertembak persis di depan Gedung Dr Syarif Thajeb, lokasi Museum Tragedi 12 Mei 1998 berada.

Beberapa langkah dari titik tersebut, Heri juga tertembak di depan Gedung Dr. Sjarif Thajeb.

Adapun Elang tertembak di area parkir dan Hendriawan tertembak di dekat gerbang Universitas Trisakti Jakarta.

"Pergerakan (reformasi) ini terjadi di seluruh Indonesia. Ada juga korban meninggal lain, di luar kampus, di jalanan," Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priandini saat ditemui Kompas.com di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Rabu (14/5/2025).

"Tetapi tahun 1998, mahasiswa Trisakti meninggalnya di dalam kampus. Bekas pelurunya masuk ke dalam kampus," lanjutnya.

• Lokasi, Jam Buka, dan Tiket Masuk Museum Tragedi 12 Mei 1998 di Jakarta
• Tanggal Merah 29 Mei 2025 Libur Apa?

Selama setahun sejak pergerakan mahasiswa yang dipengaruhi oleh krisis finansial era mantan Presiden Soeharto tersebut, Universitas Trisakti terus memperjuangkan keadilan demi menemui titik terang di balik penembakan para korban.

Sayangnya, baik satu tahun usai kejadian maupun 27 tahun setelahnya, tidak ada satu pun pihak yang bertanggung jawab atas penembakan keempat pejuang reformasi tersebut.

"Sehingga museum didirikan pada tahun 1999 sebagai perwujudan Trisakti dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi," kata Dewi.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Bekas tembakan di museum

Area Museum Tragedi 12 Mei 1998 tidak seluas museum-museum lain di Jakarta. Hanya ada satu ruangan berisi koleksi barang dan foto-foto sebelum serta pasca-peristiwa.

Koleksi museum dimulai dari diorama aksi damai. Dalam 11 foto di papan pertama museum, tampak barisan mahasiswa Trisakti sebelum korban luka dan tewas berjatuhan.

"Saya ada di sana, kami menyebutnya aksi damai, bukan demo. Saat itu, mahasiswa masih memberi bunga ke polisi-polisi dan berfoto di depan polisi," ujar Dewi.

"Fotoin dulu, Bu. Pakai lipstik dulu, Bu," kata para mahasiswi yang ikut aksi damai 12 Mei 1998, seperti yang ditirukan Dewi.

Sayangnya, ketegangan mulai muncul antara aparat dan mahasiswa pada sore hari. Di tengah tembakan dan gas air mata, mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus.

Puncaknya, aparat melepaskan tembakan ke arah depan gerbang kampus, serta aparat lain yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus.

Sebanyak enam peluru bekas tragedi 12 Mei 1998 masih tersimpan di dalam lemari museum ini.

Dalam lemari kaca yang sama, tersimpan pula pakaian, buku, topi, tas, dan sepatu yang dipakai korban saat tertembak.

"Mereka kan lagi kuliah, jadi lengkap menggunakan tas, baju, dan almamater saat kejadian," ucap Dewi.

Ada pula selongsong peluru yang ditata berbaris di dalam lemari kaca yang sama.

Kaca tebal dengan bekas tembakan peluru yang masih terjaga di lokasi aslinya, menambah bukti peristiwa reformasi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti.

Adapun saat ini Universitas Trisakti masih memperjuangkan gelar pahlawan reformasi bagi empat mahasiswa yang gugur pada tragedi tersebut.

Meski belum mendapatkan gelar "pahlawan", Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu telah menganugerahi penghargaan Bintang Jasa Pratama bagi para korban.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas tertembak juga dianugerahi gelar Pejuang Reformasi.

Monumen Tragedi 12 Mei 1998

Beberapa meter dari Gedung Dr. Sjarif Thajeb, berdiri Monumen Tragedi 12 Mei 1998 untuk mengenang para pejuang reformasi yang gugur.

Monumen Tragedi 12 Mei 1998 sarat akan makna. Terdapat empat pilar yang menggambarkan jumlah korban tewas tertembak.

Di setiap bagian tengah keempat pilar tersebut, terdapat bulatan cekung guna menggambarkan titik luka tembak para korban.

Keempatnya diketahui tertembak peluru tajam di area vital, seperti kepala, tenggorokan, dan dada.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

JAKARTA, KOMPAS.com - Apakah topik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu Indonesia, termasuk era 1965 hingga Orde Baru, masuk dalam penulisan ulang sejarah nasional?

“Kita sepakat untuk terbuka dalam proses penulisan,” kata satu dari tiga editor umum penulisan sejarah nasional Indonesia, Profesor Singgih Tri Sulistiyono, kepada Kompas.com, Senin (19/5/2025).

Tim ini terdiri dari seratusan ahli di bidangnya. Tim ini terbuka dengan masukan-masukan mengenai sejarah yang hendak ditulis, termasuk soal pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kemarin ada masukan tentang peristiwa-peristiwa yang selama ini terbungkam atau dibungkam mengenai kekerasan, konflik, pelanggaran HAM. Ini tetap jadi bahan masukan. Insyaallah tetap diakomodir,” kata Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (UNDIP) ini.

Singgih mengatakan, peristiwa kelam itu merupakan bagian dari dinamika berbangsa dan bernegara yang harus ditempatkan pada konteks sejarah. Babak hitam sejarah bukanlah keseluruhan sejarah, melainkan hanya bagian dari keseluruhan sejarah.

“Kita mendorong pemahaman terjadinya rekonsilisasi dan kohesi sosial. Karena kita menulis sejarah dipersembahkan untuk negara, bukan untuk rezim yang berkuasa,” tutur Singgih.

Hasil proyek penulisan ulang sejarah nasional ini akan diluncurkan tepat pada peringatan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2025 nanti.

Soal sejarah 1965

Tragedi 1965 dan beberapa tahun setelahnya telah dinyatakan para ahli memuat pelanggaran HAM berupa pembantaian massal terhadap orang yang dituduh berkaitan dengan PKI.

Bagaimana negara akan menuliskan babak perjalanan Indonesia itu?

“Dari sisi fakta-faktanya harus didasarkan pada sumber sejarah yang otentik dan kredibel,” ujar Singgih.

Sumber sejarah dapat berupa dokumen tertulis, arsip, koran-koran, penerbitan sezaman, proses pengadilan, wawancara hingga fakta-fakta lain yang dapat dinarasikan.

“Tapi karena ini official history, konteksnya adalah untuk mengawal kebangsaan. Adapun bahwa di situ pernah ada riak konflik pelanggaran HAM, tetap itu menjadi bagian dinamika sejarah, tapi jangan sampai terlalu mengekspose konflik itu dan lupa dengan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Singgih.

Dia sadar bahwa banyak perbedaan cara pandang di kalangan yang kompeten mengenai sejarah masa itu. Perbedaan perspektif itu tidak akan dilarang di era kini.

“Tidak ada sejarah yang sungguh-sungguh objektif, pasti ditulis dengan perspektif kepentingan tertentu,” kata Singgih.

Pelanggaran HAM era Orde Baru

Sebagaimana diketahui, Orde Baru tumbang pada 1998 atau 27 tahun lalu. Masih ada tokoh-tokoh sejarah dari era Orde Baru yang hidup hingga era kini.

Bagaimana penulisan ulang sejarah nasional Indonesia akan memuat pelbagai pelanggaran HAM era Orde Baru?

“Peristiwa yang terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa kita itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menuliskannya. Tapi kita kaitkan dalam konteks dinamika kehidupan berbangsa,” jawab Singgih.

Dia menjelaskan, sejarah nasional produk resmi negara tersebut nantinya akan bertujuan rekonsiliatif, bukan memecah belah.

Adapun soal fakta sejarah, hal itu tetap harus dibahas, termasuk soal penghilangan paksa aktivis di era ujung Orde Baru.

“Kita kembali pada fakta. Kita tidak boleh menduga-duga, tapi fakta bisa diperoleh dalam sumber sejarah. Kita sikapi dengan kritis,” ujarnya menanggapi.

“Tetapi insyaallah itu akan diperhatikan, ditulis dengan metodologi sejarah yang pas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Apa urgensinya?

Dia menjelaskan, urgensi penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini didasari atas perkembangan studi sejarah dan temuan baru. Terakhir kali, penulisan ulang sejarah nasional dilakukan pada 2012 dan kini perlu diperbaharui lagi.

“Sudah banyak temuan baru dari sejarah. Ini perlu diakomodir untuk menulis ulang sejarah indonesia ini,” ujar Singgih.

Selain itu, perlu ada perspektif baru sesuai perkembangan zaman. Sejarah harus punya peran yang tepat dalam perkembangan masyarakatnya.

“(Peran sejarah) Untuk menghadapi dinamika internal dan ekspansi globalisasi. Perlu penguatan kembali rasa kebangsaan dan kebersamaan,” tutur Singgih.

Singgih adalah salah satu dari tiga editor umum proyek penulisan sejarah nasional. Selain Singgih, ada Profesor Susanto Zuhdi selaku ketua, dan Profesor Jajat Burhanudin.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Ahmad Suryono menilai bahwa draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini tengah dibahas oleh DPR RI mencerminkan kaidah hukum berkeadilan.

"Secara substansi, draf RUU KUHAP telah menunjukkan upaya serius dalam memperbarui sistem hukum acara pidana Indonesia agar lebih mencerminkan asas keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara," katanya di kampus setempat, Senin.

Draf RUU KUHAP itu menjadi pembahasan pada forum-forum akademis di tingkat nasional dan menuai beragam tanggapan dari kalangan pakar hukum. Di tengah kritik terhadap sejumlah pasal kontroversial, Ahmad Suryono justru memberikan pandangan yang lebih optimis.

"RUU KUHAP itu merupakan bentuk reformasi hukum yang sangat dibutuhkan. Sebagian besar substansinya sudah bergerak ke arah penguatan prinsip fair trial, perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa, serta penguatan para Aparat Penegak Hukum (APH)," tuturnya.

Menurutnya pembaruan terhadap KUHAP yang saat ini masih menggunakan produk hukum era Orde Baru (UU No. 8 Tahun 1981) memang sudah mendesak mengingat dunia hukum telah berkembang dan tantangan penegakan hukum semakin kompleks, serta masyarakat kini lebih sadar akan hak-haknya.

"Untuk itu revisi terhadap KUHAP harus disambut dengan positif, selama prinsip keadilan tetap menjadi pijakan utama. Salah satu poin yang saya soroti adalah penguatan prinsip-prinsip due process of law dalam draf RUU tersebut karena ada upaya nyata untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memperkuat hak tersangka dalam proses hukum," katanya.

Ia menjelaskan RUU itu mengatur dengan lebih rinci mengenai batasan waktu penahanan, hak untuk didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan, hingga mekanisme gugatan pra-peradilan yang diperluas, sehingga hal itu merupakan langkah maju.

Kendati demikian, Ahmad Suryono mengingatkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada tataran normatif, tetapi juga pada bagaimana undang-undang itu akan diimplementasikan di lapangan dan menekankan perlunya keseriusan negara dalam menyiapkan infrastruktur, pelatihan aparat penegak hukum, serta sistem pengawasan yang kuat.

"Sebagus apapun undang-undangnya, jika tidak disertai komitmen dalam pelaksanaan, maka keadilan hanya akan jadi retorika. Maka yang dibutuhkan bukan hanya regulasi, tapi juga kesadaran etis dan profesionalitas dari aparat penegak hukum," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya akademisi dan praktisi hukum untuk tidak hanya fokus pada kritik, tetapi juga turut memberi masukan konstruktif dan terlibat dalam mengawal proses pembentukan undang-undang itu.

"Fakultas Hukum Unmuh Jember siap menjadi bagian dari proses itu. Kami akan menyelenggarakan forum akademik untuk membahas draf RUU KUHAP secara mendalam," katanya.

Menurutnya beberapa kegiatan telah dilaksanakan yakni Diskusi Publik, Ngaji Hukum dengan tema RUU KUHAP, Seminar Nasional dan Call For Paper, sehingga hasil dari kegiatan itu akan disampaikan kepada DPR RI dan pemerintah sebagai rekomendasi.

Ia mengatakan pembaruan KUHAP tidak hanya menyangkut soal teknis hukum, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional ke depan, apakah ingin sistem hukum yang represif atau sistem hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia dan hak asasi, sehingga RUU itu akan menjadi penentu arahnya.

"Draf RUU KUHAP merupakan peluang besar untuk memperkuat sistem hukum nasional yang adil, transparan, dan beradab. Namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada partisipasi publik, komitmen lembaga negara, dan konsistensi dalam implementasi di lapangan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati 27 tahun peristiwa 12 Mei 1998 bisa dilakukan di Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Tepatnya di Museum Tragedi 12 Mei 1998.

Museum Tragedi 12 Mei 1998 dibangun pada 1999, setahun usai peristiwa penembakan yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

• Tanggal Merah 29 Mei 2025 Libur Apa?
• Bukan Tanggal Merah, 30 Mei 2025 Libur Apa?

"Tahun 1999 (Museum Tragedi 12 Mei 1998) diresmikan seperti itu dan pada saat itu memang dikumpulkan barang-barang atau baju yang digunakan oleh almarhum," ucap Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priandini kepada Kompas.com di Universitas Trisakti, Rabu (14/5/2025).

Museum ini terletak di area lobi Gedung Dr. Sjarif Thajeb di Kampus A, dan bebas diakses oleh masyarakat umum.

Foto-foto keempat pejuang reformasi terpampang di area museum, lengkap dengan berbagai barang peninggalan korban.

Sejarah Museum Tragedi 12 Mei 1998

Dewi menuturkan, pembangunan Museum Tragedi 12 Mei 1998 menjadi wujud Universitas Trisakti dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi bagi para korban.

"Sampai ada yang meninggal pun, waktu itu sudah satu tahun sejak peristiwa 1998, tidak bisa terungkap. Sampai sekarang, sebenarnya, tidak terungkap siapa yang bertanggung jawab," kata Dewi.

Diketuai oleh mantan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Eka Sediadi Rasyad, serta beberapa dosen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Trisakti, museum ini akhirnya resmi berdiri pada 1999.

Pihak universitas mengumpulkan barang-barang, termasuk baju yang dipakai oleh para korban saat tewas tertembak.

"Ada juga sumbangan lukisan dari dekan yang memang senang melukis. Akhirnya beliau menaruh lukisannya untuk mengenang, memperingati tragedi 12 mei 1998," tambah Dewi.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Kenapa Museum Tragedi 12 Mei 1998 ada di dalam kampus?

Lokasi Museum Tragedi 12 Mei 1998 tidak pernah berubah. Sejak 26 tahun lalu, area lobi Gedung Dr Syarif Thajeb sengaja dipilih karena memiliki makna mendalam akibat peristiwa 1998.

Tepat di dinding museum, terdapat kaca tebal dengan bekas peluru yang ditembakkan ke arah gedung, diduga dari jembatan layang yang terletak di depan universitas.

"Makanya kami enggak bisa pindah lokasi. Museum ini benar-benar berdiri di lokasi kejadian karena ada nilai sejarahnya," ujar Dewi.

Selain di kaca tersebut, bekas peluru yang ditembakkan juga bisa ditemukan di dinding, tak jauh dari foto keempat korban yang dipajang. Saat ini bekas tersebut sudah ditandai dengan lingkaran merah.

• Museum Adityawarman di Padang: Lokasi, Jam Buka, dan Harga Tiket
• 6 Tips Wisata ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Datang Pagi Hari

Bahkan, papan putih yang sempat dijadikan tandu untuk mengangkat korban yang tewas juga masih dipajang di museum ini.

Papan yang sebenarnya diperuntukkan sebagai dinding pameran, harus berubah fungsi menjadi tandu guna mengangkat salah satu korban.

Televisi yang menyiarkan potongan peristiwa 12 Mei 1998 juga tidak pernah berganti, alias masih memanfaatkan televisi tabung yang sudah jadul.

"Alhamdulillah Museum Tragedi 12 Mei 1998 berdiri sebagai sejarah reformasi supaya enggak lupa dan bisa dilihat oleh adik-adik dari SMA maupun universitas," kata Dewi.

Upacara rutin dilakukan

Universitas Trisakti rutin menggelar upacara sebagai peringatan peristiwa 12 Mei 1998, termasuk pada tahun ini yang sudah menginjak usia 27 tahun.

Para alumni, keluarga korban, dosen, dan karyawan, rutin menghadiri upacara tersebut.

"Kami juga menaburkan bunga di empat titik penembakan dan pergi ke makam keempat almarhum. Dua orang dimakamkan di Tanah Kusir Jakarta Selatan, satu orang di Jakarta Barat, dan satu lagi di Bandung," jelas Dewi.

Terhitung tujuh tahun setelah tragedi 12 Mei 1998, Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi penghargaan Bintang Jasa Pratama bagi para korban yang tewas tertembak.

Keempat mahasiswa Trisakti yang gugur dianugerahi gelar Pejuang Reformasi karena dianggap berjasa mendorong bergulirnya orde baru menjadi era reformasi.

Saat ini pihak kampus pun masih berjuang agar keempat pejuang reformasi tersebut bisa memperoleh gelar pahlawan reformasi.

Singkawang (ANTARA) - Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat Tjhai Chui Mie menjadi pembicara dalam forum Hak Asasi Manusia (HAM) atau World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2025 yang diselenggarakan oleh Gwangju International Centre di Gwangju, Korea Selatan.

Dalam forum internasional bergengsi yang mempertemukan para pemimpin kota, aktivis, dan akademisi dari berbagai negara itu, Tjhai Chui Mie membagikan pengalaman Kota Singkawang dalam menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta praktik baik dalam menciptakan kedamaian dan menangani potensi konflik di tengah keberagaman etnis dan budaya.

“Saya merasa terhormat diundang menjadi pembicara dalam forum ini, Sabtu (17/5). Kami berbagi pengalaman tentang bagaimana Kota Singkawang mampu membangun harmoni di tengah masyarakat yang sangat beragam secara etnis dan budaya,” kata Tjhai Chui Mie saat dihubungi, Minggu.

Keberhasilan Singkawang sebagai kota yang damai dan inklusif tidak lepas dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai toleransi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap individu.

Daya tarik Singkawang sebagai kota yang menjadi rujukan dalam forum HAM ini tidak terlepas dari sejumlah pencapaian penting. Kota Singkawang dinobatkan sebagai Kota Konstitusional pada tahun 2022 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta meraih predikat kota paling toleran di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023) berdasarkan penilaian Setara Institute.

“Kota Singkawang adalah contoh nyata bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan kekuatan. Inilah yang kami sampaikan kepada dunia,” ujarnya.

WHRCF 2025 mengangkat tema besar “Peace and Solidarity : Human Rights Cities Acting for Conflict Prevention and Peacebuilding”. Forum ini akan membahas bagaimana kota-kota yang peduli hak asasi manusia berperan dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian.

Forum ini juga kata Tjhai Chui Mie menjadi wadah penting untuk bertukar pengalaman dan strategi antar kota di dunia dalam memajukan hak asasi manusia di tingkat lokal.

"Kehadiran kita dalam forum ini sekaligus memperkuat posisi Singkawang di mata internasional sebagai kota percontohan dalam hal toleransi, kerukunan, dan tata kelola yang menjunjung tinggi HAM," ujarnya.

Singkawang (ANTARA) - Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat Tjhai Chui Mie menjadi pembicara dalam forum Hak Asasi Manusia (HAM) atau World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2025 yang diselenggarakan oleh Gwangju International Centre di Gwangju, Korea Selatan.

Dalam forum internasional bergengsi yang mempertemukan para pemimpin kota, aktivis, dan akademisi dari berbagai negara itu, Tjhai Chui Mie membagikan pengalaman Kota Singkawang dalam menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta praktik baik dalam menciptakan kedamaian dan menangani potensi konflik di tengah keberagaman etnis dan budaya.

“Saya merasa terhormat diundang menjadi pembicara dalam forum ini, Sabtu (17/5). Kami berbagi pengalaman tentang bagaimana Kota Singkawang mampu membangun harmoni di tengah masyarakat yang sangat beragam secara etnis dan budaya,” kata Tjhai Chui Mie saat dihubungi, Minggu.

Keberhasilan Singkawang sebagai kota yang damai dan inklusif tidak lepas dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai toleransi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap individu.

Daya tarik Singkawang sebagai kota yang menjadi rujukan dalam forum HAM ini tidak terlepas dari sejumlah pencapaian penting. Kota Singkawang dinobatkan sebagai Kota Konstitusional pada tahun 2022 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta meraih predikat kota paling toleran di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023) berdasarkan penilaian Setara Institute.

“Kota Singkawang adalah contoh nyata bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan kekuatan. Inilah yang kami sampaikan kepada dunia,” ujarnya.

WHRCF 2025 mengangkat tema besar “Peace and Solidarity : Human Rights Cities Acting for Conflict Prevention and Peacebuilding”. Forum ini akan membahas bagaimana kota-kota yang peduli hak asasi manusia berperan dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian.

Forum ini juga kata Tjhai Chui Mie menjadi wadah penting untuk bertukar pengalaman dan strategi antar kota di dunia dalam memajukan hak asasi manusia di tingkat lokal.

"Kehadiran kita dalam forum ini sekaligus memperkuat posisi Singkawang di mata internasional sebagai kota percontohan dalam hal toleransi, kerukunan, dan tata kelola yang menjunjung tinggi HAM," ujarnya.

Pewarta: Narwati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik agraria antara warga Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dengan pihak perusahaan.

"Kami akan mencari jalan terbaik bagaimana masalah ini ke depannya bisa selesai," ujar
Mugiyanto dalam keterangan yang diterima di Medan, Minggu.

Untuk itu, Wamen HAM mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang persoalan di Padang Halaban tersebut.

"Kami berupaya dan sebisa mungkin dalam persoalan hak guna usaha itu, kita juga harus patuh hukum,” ucap dia.

Wamen HAM secara tegas meminta semua pihak untuk menghentikan semua cara kekerasan dan bentuk intimidasi apapun, karena persoalan ini adalah persoalan kemanusiaan dan harus diselesaikan dengan langkah-langkah yang baik bagi semua pihak.

Menurut dia, beberapa konflik agraria yang terjadi di wilayah Indonesia itu sudah merupakan persoalan yang menahun. Bahkan, sudah diturunkan ke anak cucu warga di wilayah tersebut.

Kementerian HAM akan terus berusaha meredam konflik yang ada melalui jalur dialog, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta perusahaan atau pihak swasta yang terlibat di dalamnya.

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Samsul berharap kunjungan Wamen HAM tersebut dapat memperkuat kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kementerian HAM RI, khususnya dalam pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang keadilan, dan pemajuan HAM.

“Kami menyambut baik kehadiran Wamen HAM, semoga kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan layanan hukum dan perlindungan HAM di Kabupaten Labuhanbatu Utara," kata dia.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution dan Sukardi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Aekkanopan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) RI Mugiyanto melakukan kunjungan kerja di Labuhanbatu Utara, Sabtu (17/5). Lokasinya bertempat di Perkebunan Padanghalaban Kecamatan Aekkuo.

Pada pertemuan itu masalah yang diperbincangkan adalah terkait persoalan antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Padanghalaban dan Sekitarnya (KTPHS).

Mugiyanto mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang Persoalan yang ada di Padang Halaban tersebut.

“Kami akan mencari jalan terbaik bagaimana masalah ini kedepannya bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Kami berupaya dan sebisa mungkin dalam persoalan HGU ini, kita juga harus patuh pada aturan hukum dan menunggu hasil dari pengadilan," ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Labura Dr H Samsul Tanjung ST MH dalam sambutannya berharap kunjungan Wamen tersebut dapat memperkuat kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kementerian HAM RI, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang keadilan, dan pemajuan HAM.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Wakil Menteri di Bumi Basimpul Kuat Babontuk Elok. Semoga kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan layanan hukum dan perlindungan HAM di Kabupaten Labuhanbatu Utara.” ujar Wabup.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekdakab Labura, Dandim 0209 Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu serta para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai elemen masyarakat Labuhanbatu Utara dan Kelompok KTPHS Padang Halaban