REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan seluruh pegawai Kementerian HAM (Kemenham) untuk menjadi pembela hak asasi agar sejalan dengan Astacita poin pertama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Seluruh pegawai harus menjadi pembela HAM sebagai perintis, penegak, dan membangun peradaban HAM. Untuk itu, seluruh pegawai harus mendukung dan menyosialisasikan program-program Pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak lainnya,” kata Pigai sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pigai mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Kemenham untuk tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan ketika memberikan pelayanan publik.

Dia juga berkomitmen untuk melakukan hal itu dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Kemenham. Ia mengaku tidak memandang latar belakang ras maupun suku ketika mengangkat pejabat di lingkungan kementeriannya.

“Dengan memprioritaskan pegawai dari lingkungan dalam serta mereka yang mengerti permasalahan dengan begitu cepat, Kemenham telah bekerja keras membentuk organisasi dan tata kerja hingga terbentuknya kantor wilayah di seluruh Indonesia,” kata Pigai.

Lebih lanjut ia mengatakan ke depannya Kemenham harus bertransformasi di berbagai dimensi, yakni dengan melakukan perubahan yang bersifat perbaikan. Hal ini demi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di kawasan.

“Pada periode 2035–2040, Indonesia akan mempengaruhi kawasan Asia dan periode 2040–2045 Indonesia akan memimpin dunia. Oleh karena itu, perlu membangun sistem politik, ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas,” tuturnya.

Pigai menyampaikan pesan tersebut di hadapan 87 pegawai Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) di Makassar, Senin (12/5).

Adapun Kepala Kantor Wilayah Kememham Sulsel Daniel Rumsowek dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 66 orang pegawai di wilayah Sulsel dan 21 orang wilayah kerja Sultra.

“Dari jumlah 87 orang diharapkan mampu untuk bekerja keras dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditargetkan pusat maupun wilayah sendiri,” ucap Daniel.

Sulsel dan Sultra menjadi kantor wilayah pertama yang dikunjungi Menteri Pigai sejak terbentuknya 20 kantor wilayah Kemenham RI pada 13 Maret 2025. Dalam kunjungan itu, Pigai turut memastikan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kerja kantor wilayah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan seluruh pegawai Kementerian HAM (Kemenham) untuk menjadi pembela hak asasi agar sejalan dengan Astacita poin pertama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Seluruh pegawai harus menjadi pembela HAM sebagai perintis, penegak, dan membangun peradaban HAM. Untuk itu, seluruh pegawai harus mendukung dan menyosialisasikan program-program Pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak lainnya,” kata Pigai sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pigai mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Kemenham untuk tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan ketika memberikan pelayanan publik.

Dia juga berkomitmen untuk melakukan hal itu dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Kemenham. Ia mengaku tidak memandang latar belakang ras maupun suku ketika mengangkat pejabat di lingkungan kementeriannya.

“Dengan memprioritaskan pegawai dari lingkungan dalam serta mereka yang mengerti permasalahan dengan begitu cepat, Kemenham telah bekerja keras membentuk organisasi dan tata kerja hingga terbentuknya kantor wilayah di seluruh Indonesia,” kata Pigai.

Lebih lanjut ia mengatakan ke depannya Kemenham harus bertransformasi di berbagai dimensi, yakni dengan melakukan perubahan yang bersifat perbaikan. Hal ini demi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di kawasan.

“Pada periode 2035–2040, Indonesia akan mempengaruhi kawasan Asia dan periode 2040–2045 akan memimpin dunia. Oleh karena itu, perlu membangun sistem politik, ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas,” tuturnya.

Pigai menyampaikan pesan tersebut di hadapan 87 pegawai Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) di Makassar, Senin (12/5).

Adapun Kepala Kantor Wilayah Kememham Sulsel Daniel Rumsowek dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 66 orang pegawai di wilayah Sulsel dan 21 orang wilayah kerja Sultra.

“Dari jumlah 87 orang diharapkan mampu untuk bekerja keras dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditargetkan pusat maupun wilayah sendiri,” ucap Daniel.

Sulsel dan Sultra menjadi kantor wilayah pertama yang dikunjungi Menteri Pigai sejak terbentuknya 20 kantor wilayah Kemenham RI pada 13 Maret 2025. Dalam kunjungan itu, Pigai turut memastikan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kerja kantor wilayah.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

Bahkan, Pigai menyebut, kebijakan yang sudah mulai dijalankan sejak 2 Mei 2025 itu tidak melanggar HAM.

Apa Pertimbangan Pigai?

Menurut Pigai, kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer bukan merupakan bagian dari corporal punishment. Sebaliknya, merupakan cara membentuk karakter, mental, dan disiplin.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius Pigai di kantor KemenHAM, Jakarta pada 6 Mei 2025.

Pigai mengatakan, corporal punishment merupakan hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip seperti memukul.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab," ujarnya.

Bahkan, Pigai mengaku bakal mengusulkan skema pendidikan di barak militer kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) jika di Jawa Barat berhasil.

"Ya kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh indonesia, kalau bagus," katanya.

Kenapa Tidak jika Dibutuhkan

Lebih lanjut, dalam pernyataan terbarunya, Pigai menyebut bahwa jika pendisiplinan ala barak militer diperlukan, maka kenapa tidak dilakukan.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan. Kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?” ujar Pigai dikutip dari Antaranews, Senin (12/5/2025).

Dia pun kembali menegaskan bahwa mengirim siswa nakal ke barak militer, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik.

Menurut dia, justru para siswa mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

Bahkan, Pigai mengatakan sudah bertanya langsung kepada Dedi Mulyadi mengenai pendidikan di barak militer.

"Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada,” katanya.

Ditentang

Namun, kebijakan mengirim anak sekolah ke barak militer ditentang oleh sejumlah pihak. Salah satunya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan seluruh pegawai Kementerian HAM (Kemenham) untuk menjadi pembela hak asasi agar sejalan dengan Astacita poin pertama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Seluruh pegawai harus menjadi pembela HAM sebagai perintis, penegak, dan membangun peradaban HAM. Untuk itu, seluruh pegawai harus mendukung dan menyosialisasikan program-program Pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak lainnya,” kata Pigai sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pigai mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Kemenham untuk tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan ketika memberikan pelayanan publik.

Dia juga berkomitmen untuk melakukan hal itu dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Kemenham. Ia mengaku tidak memandang latar belakang ras maupun suku ketika mengangkat pejabat di lingkungan kementeriannya.

“Dengan memprioritaskan pegawai dari lingkungan dalam serta mereka yang mengerti permasalahan dengan begitu cepat, Kemenham telah bekerja keras membentuk organisasi dan tata kerja hingga terbentuknya kantor wilayah di seluruh Indonesia,” kata Pigai.

Lebih lanjut ia mengatakan ke depannya Kemenham harus bertransformasi di berbagai dimensi, yakni dengan melakukan perubahan yang bersifat perbaikan. Hal ini demi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di kawasan.

“Pada periode 2035–2040, Indonesia akan mempengaruhi kawasan Asia dan periode 2040–2045 akan memimpin dunia. Oleh karena itu, perlu membangun sistem politik, ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas,” tuturnya.

Pigai menyampaikan pesan tersebut di hadapan 87 pegawai Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) di Makassar, Senin (12/5).

Adapun Kepala Kantor Wilayah Kememham Sulsel Daniel Rumsowek dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 66 orang pegawai di wilayah Sulsel dan 21 orang wilayah kerja Sultra.

“Dari jumlah 87 orang diharapkan mampu untuk bekerja keras dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditargetkan pusat maupun wilayah sendiri,” ucap Daniel.

Sulsel dan Sultra menjadi kantor wilayah pertama yang dikunjungi Menteri Pigai sejak terbentuknya 20 kantor wilayah Kemenham RI pada 13 Maret 2025. Dalam kunjungan itu, Pigai turut memastikan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kerja kantor wilayah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Pigai: Seluruh pegawai Kemenham harus jadi pembela HAM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan seluruh pegawai di kementeriannya harus menjadi pembela hak asasi agar sejalan dengan Astacita poin pertama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Seluruh pegawai harus menjadi pembela HAM sebagai perintis, penegak, dan membangun peradaban HAM. Untuk itu, seluruh pegawai harus mendukung dan menyosialisasikan program-program Pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak lainnya,” kata Pigai di Jakarta, Selasa.

Pigai mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Kemenham untuk tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan ketika memberikan pelayanan publik.

Dia juga berkomitmen untuk melakukan hal itu dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Kemenham. Ia mengaku tidak memandang latar belakang ras maupun suku ketika mengangkat pejabat di lingkungan kementeriannya.

“Dengan memprioritaskan pegawai dari lingkungan dalam serta mereka yang mengerti permasalahan dengan begitu cepat, Kemenham telah bekerja keras membentuk organisasi dan tata kerja hingga terbentuknya kantor wilayah di seluruh Indonesia,” kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

Bahkan, Pigai menyebut, kebijakan yang sudah mulai dijalankan sejak 2 Mei 2025 itu tidak melanggar HAM.

Apa Pertimbangan Pigai?

Menurut Pigai, kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer bukan merupakan bagian dari corporal punishment. Sebaliknya, merupakan cara membentuk karakter, mental, dan disiplin.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius Pigai di kantor KemenHAM, Jakarta pada 6 Mei 2025.

Pigai mengatakan, corporal punishment merupakan hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip seperti memukul.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab," ujarnya.

Bahkan, Pigai mengaku bakal mengusulkan skema pendidikan di barak militer kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) jika di Jawa Barat berhasil.

"Ya kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh indonesia, kalau bagus," katanya.

Kenapa Tidak jika Dibutuhkan

Lebih lanjut, dalam pernyataan terbarunya, Pigai menyebut bahwa jika pendisiplinan ala barak militer diperlukan, maka kenapa tidak dilakukan.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan. Kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?” ujar Pigai dikutip dari Antaranews, Senin (12/5/2025).

Dia pun kembali menegaskan bahwa mengirim siswa nakal ke barak militer, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik.

Menurut dia, justru para siswa mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

Bahkan, Pigai mengatakan sudah bertanya langsung kepada Dedi Mulyadi mengenai pendidikan di barak militer.

"Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada,” katanya.

Ditentang

Namun, kebijakan mengirim anak sekolah ke barak militer ditentang oleh sejumlah pihak. Salah satunya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada 2 Mei 2025.

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Kritik juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana. Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa tidak semua persoalan, termasuk persoalan terkait siswa bermasalah bisa diselesaikan oleh tentara.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada 30 Maret 2025.

Bonnie menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu melewati kajian yang matang. Sebab, terdapat banyak cara untuk membangun atau memperkuat karakter siswa yang tidak harus menggunakan cara-cara militeristik.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung pada 2 Mei 2025.

Dengan rincian, sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Kemudian, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, Siska Gerfianti mengatakan, sebanyak 272 siswa sekolah menengah atas di Jawa Barat telah dikirim ke barak militer.

Siska mengatakan, ratusan siswa tersebut terdiri dari 106 sekolah yang berbeda, termasuk SMAN, SMA Swasta, dan SMK.

"Ada 272 peserta dari 106 sekolah, ada 6 SMA Swasta, ada 15 SMK Swasta, 53 SMA Negeri, dan 32 SMK Negeri," kata Siska, dalam acara diskusi pendidikan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 8 Mei 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

Bahkan, Pigai menyebut, kebijakan yang sudah mulai dijalankan sejak 2 Mei 2025 itu tidak melanggar HAM.

Apa Pertimbangan Pigai?

Menurut Pigai, kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer bukan merupakan bagian dari corporal punishment. Sebaliknya, merupakan cara membentuk karakter, mental, dan disiplin.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius Pigai di kantor KemenHAM, Jakarta pada 6 Mei 2025.

Pigai mengatakan, corporal punishment merupakan hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip seperti memukul.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab," ujarnya.

Bahkan, Pigai mengaku bakal mengusulkan skema pendidikan di barak militer kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) jika di Jawa Barat berhasil.

"Ya kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh indonesia, kalau bagus," katanya.

Kenapa Tidak jika Dibutuhkan

Lebih lanjut, dalam pernyataan terbarunya, Pigai menyebut bahwa jika pendisiplinan ala barak militer diperlukan, maka kenapa tidak dilakukan.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan. Kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?” ujar Pigai dikutip dari Antaranews, Senin (12/5/2025).

Dia pun kembali menegaskan bahwa mengirim siswa nakal ke barak militer, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik.

Menurut dia, justru para siswa mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

Bahkan, Pigai mengatakan sudah bertanya langsung kepada Dedi Mulyadi mengenai pendidikan di barak militer.

"Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada,” katanya.

Ditentang

Namun, kebijakan mengirim anak sekolah ke barak militer ditentang oleh sejumlah pihak. Salah satunya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada 2 Mei 2025.

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Kritik juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana. Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa tidak semua persoalan, termasuk persoalan terkait siswa bermasalah bisa diselesaikan oleh tentara.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada 30 Maret 2025.

Bonnie menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu melewati kajian yang matang. Sebab, terdapat banyak cara untuk membangun atau memperkuat karakter siswa yang tidak harus menggunakan cara-cara militeristik.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung pada 2 Mei 2025.

Dengan rincian, sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Kemudian, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, Siska Gerfianti mengatakan, sebanyak 272 siswa sekolah menengah atas di Jawa Barat telah dikirim ke barak militer.

Siska mengatakan, ratusan siswa tersebut terdiri dari 106 sekolah yang berbeda, termasuk SMAN, SMA Swasta, dan SMK.

"Ada 272 peserta dari 106 sekolah, ada 6 SMA Swasta, ada 15 SMK Swasta, 53 SMA Negeri, dan 32 SMK Negeri," kata Siska, dalam acara diskusi pendidikan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 8 Mei 2025.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

Pengadilan Tinggi perkuat vonis mati pemilik pabrik ekstasi di Medan

Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara, memperkuat vonis mati yang sebelumnya diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan kepada Hendrik Kosumo (41), pemilik pabrik ekstasi rumahan di Jalan Kapten Jumhana, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1778/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 6 Maret 2025, atas diri terdakwa Hendrik Kosumo, yang dimintakan banding tersebut," tegas Hakim Ketua Longser Sormin dalam isi putusan banding dilihat di Medan, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

BNN Bali ungkap jaringan narkoba Rusia libatkan dua WNA Kazakhtan

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan Rusia yang melibatkan dua WNA Kazakhtan GT (28) dan IM (35).
Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat di Denpasar, Senin, menyebutkan dua WNA Kazakhtan tersebut merupakan kaki tangan dari seorang bandar asal Rusia yang dikendalikan dari luar Indonesia.
Barang bukti yang diamankan petugas BNN Bali yakni sebanyak 30 paket narkotika jenis sabu-sabu.

Selengkapnya klik di sini.

Kepala BNN: Wilayah pesisir dan perbatasan rentan terhadap narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom menyebutkan pesisir dan perbatasan merupakan wilayah di Indonesia yang rentan terhadap narkoba.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru, Riau, Rabu (7/5), dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki 17.380 pulau dan 99.083 garis pantai yang merupakan celah bagi jaringan sindikat narkoba internasional untuk melakukan penyelundupan.

"Kerentanan wilayah pesisir dan perbatasan terhadap narkoba salah satunya disebabkan oleh adanya persamaan kultur budaya. Berbeda dengan wilayah teritorial fisik yang memiliki garis batas imajiner, tidak demikian dengan budaya," ujar Komjen Pol. Marthinus, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri HAM dukung siswa nakal dibina di barak militer

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.

"Begini, bukan pendidikan militer. Siswa didik di barak, barak pendidikan. Artinya apa? Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral," ujar Menteri Natalius di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Upaya Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer, kata dia, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik, justru mereka mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

Selengkapnya klik di sini.

1.077 napi dan 2 anak binaan Buddha terima remisi dan PMP Waisak

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) Waisak 2025 kepada 1.077 narapidana dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada dua anak binaan yang beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Dari total 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha, kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, sebanyak 1.079 napi di antaranya memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak.

Jumlah itu terdiri atas 1.072 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua anak binaan menerima PMP I atau pengurangan sebagian.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait program pengiriman siswa ke barak militer.

Laporan itu dilakukan Adhel bersama kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, pada Kamis (8/5/2025).

"Pelaporan tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer," kata Adhel di Babelan, Senin (12/5/2025).

Menurut Adhel, terdapat pelanggaran HAM dalam kebijakan Dedi Mulyadi yang menempatkan anak sebagai obyek di lingkungan militer dengan dalih pembentukan karakter.

Ia menegaskan, anak-anak, meskipun berperilaku nakal, seharusnya dibimbing oleh orangtua, guru, maupun pemerintah, bukan oleh aparat militer.

"Padahal tidak ada satu pun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik," tegas Adhel.

Pertanyakan transparansi dan falsafah pendidikan

Adhel juga mempertanyakan metode pendidikan yang diterapkan selama siswa mengikuti program barak militer. Ia menilai, metode pelatihan yang dijalankan tidak transparan.

"Metode pelatihannya seperti apa? Terus siapa yang memberikan pelatihannya? Kita kan tidak tahu, ini semua gelap," ucap dia.

Ia menilai kebijakan Dedi mengenai pengiriman siswa nakal ke barak militer merupakan program putus asa.

"Saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya," ungkap Adhel.

Menurut Adhel, kebijakan ini tidak didukung oleh kajian mendalam, terutama terkait psikologis anak ketika ditempatkan di lingkungan militer.

“Dan saya lihat di beberapa media itu, justru anak-anak ini digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah becek, terus diajarin baris-baris, yel-yel, ini kan tentara banget," ungkap dia.

Ia menyayangkan pendekatan yang dinilai tidak memanusiakan anak.

"Tujuan pendidikan itu kan dalam rangka memanusiakan manusia. Seharusnya anak-anak nakal itu diajak bicara, didengarkan apa kemauan mereka. Itu tugas orangtua dan guru, bukan tugas militer," kata dia.

"Sepertinya Pak Dedi Mulyadi ini enggak mengerti atau enggak paham tentang falsafah pendidikan," tambah dia.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Rezekinta Sofrizal, menilai program Dedi yang mengirim pelajar ke barak militer tidak tepat.

Ia berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan edukasi parenting kepada orangtua dalam menangani siswa yang dianggap nakal.

“Karena pada prinsipnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, yaitu orangtua," tegas Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia itu.

Rezekinta juga menekankan, pelibatan militer dalam pendidikan anak tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, yang seharusnya menjaga dan mempertahankan negara.

“Kami mendesak agar Dedi Mulyadi menghapus program ini dan tidak melibatkan institusi militer atas nama pendisiplinan anak," imbuh dia.

Ia menilai, munculnya program barak militer karena peran orangtua kurang maksimal terhadap ilmu parenting.

"Seharusnya pemerintah daerah ini berperan di sana, mengedukasi orangtua. Kalau orangtuanya tadi hopeless, putus asa, bagaimana mendidik anak yang bader atau nakal tadi," ujar Rezekinta.

Program didukung Menkum HAM

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan hukuman kepada anak yang dianggap nakal untuk masuk ke barak militer.

Hal ini didukung oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Pigai, usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya, pada Kamis (8/5/2025).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan program pendidikan berkarakter di beberapa wilayah di Jawa Barat.

Menurut Dedi, siswa yang menjadi prioritas dalam program ini adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan durasi pembinaan selama enam bulan.

Melalui pendidikan berkarakter ini, Dedi berharap dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Makassar (ANTARA) - Indonesia's Minister of Human Rights, Natalius Pigai, on Monday expressed support for West Java Governor Dedi Mulyadi’s plan to send students who frequently cause trouble or engage in brawls to military barracks for discipline training.

“This is not military education. Students are being educated in barracks—educational barracks,” Pigai said, adding that the initiative aims to improve discipline, mentality, responsibility, and morals.

He emphasized that sending misbehaving students to military-style boot camps would not violate human rights, as the program would not involve any physical mistreatment. Instead, the focus would be on discipline-oriented training delivered by the military.

“Why not? In fact, the education will be even better. So where is the human rights violation?” he asked. “I’ve cross-checked it. The governor came to my office. I asked whether there would be any physical mistreatment—he said no.”

Pigai explained that punishments such as pinching ears or hitting with a rattan cane—common in the past—constitute corporal punishment and are not part of the current plan.

“That’s corporal punishment, and that’s what we disagree with. But I’ve already checked: Mr. Dedi Mulyadi has stated such practices are not involved. The focus is on improving abilities, skills, and productivity,” he said.

Pigai, a former member of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), stated that the governor’s initiative is designed to build discipline and character, foster mental resilience, and instill a sense of responsibility in students.

In response to criticism that the program might violate human rights and has been reported to Komnas HAM, Pigai argued that the commission misunderstood the program’s context.

“If they truly understood the Beijing Declaration or the Riyadh Guidelines on the juvenile justice system, they would know this is not part of the juvenile criminal justice process,” he said.

Related news: Rights commission opposes governor's vasectomy-for-aid plan
Related news: Circus worker exploitation: Legislator calls for fair case resolution

Translator: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Makassar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.

"Begini, bukan pendidikan militer. Siswa didik di barak, barak pendidikan. Artinya apa? Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral," ujar Menteri Natalius di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Upaya Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer, kata dia, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik, justru mereka mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan," kata dia, "kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?"

Natalius melanjutkan, "Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada."

Menteri HAM menjelaskan bahwa pendidikan yang memiliki sentuhan fisiknya itu disebut corporal punishment (hukuman fisik) seperti pada masa sekolah dahulu, cubit telinga, pukul pakai rotan, dan perlakuan lainnya.

Dalam istilah ini, kata Natalius, pemberian hukuman yang menimbulkan rasa sakit fisik pada tubuh seperti memukul, menampar, hingga mencambuk, bahkan sampai melukai seseorang.

"Itu corporal punishment, mungkin itu yang kami tidak setuju. Akan tetapi, saya sudah cek, Pak Dedi Mulyadi sudah sampaikan bahwa itu tidak ada. Lebih pada peningkatan satu kemampuan, keterampilan, dan produktivitasnya," kata Natalius.

Tujuan utama dari upaya Deni Mulyadi, kata mantan anggota Komnas HAM ini, dititikberatkan pada disiplin, pembentukan karakter, pembentukan mental, dan pembentukan tanggung jawab bagi anak atau siswa tersebut.

Merespons soal program Dedi Mulyadi bahwa siswa masuk barak adalah bentuk pelanggaran HAM, bahkan telah dilaporkan ke Komnas HAM, Natalius menekankan bahwa Komnas HAM tidak memahami konteks program tersebut.

"Kalau mereka mengerti dengan Deklarasi Beijing atau Deklarasi Riyadh tentang juvenile justice system atau sistem peradilan anak, ini bukan peradilan anak," ucapnya.

Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral.

Makassar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.

"Begini, bukan pendidikan militer. Siswa didik di barak, barak pendidikan. Artinya apa? Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral," ujar Menteri Natalius di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Upaya Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer, kata dia, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik, justru mereka mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan," kata dia, "kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?"

Natalius melanjutkan, "Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada."

Menteri HAM menjelaskan bahwa pendidikan yang memiliki sentuhan fisiknya itu disebut corporal punishment (hukuman fisik) seperti pada masa sekolah dahulu, cubit telinga, pukul pakai rotan, dan perlakuan lainnya.

Dalam istilah ini, kata Natalius, pemberian hukuman yang menimbulkan rasa sakit fisik pada tubuh seperti memukul, menampar, hingga mencambuk, bahkan sampai melukai seseorang.

"Itu corporal punishment, mungkin itu yang kami tidak setuju. Akan tetapi, saya sudah cek, Pak Dedi Mulyadi sudah sampaikan bahwa itu tidak ada. Lebih pada peningkatan satu kemampuan, keterampilan, dan produktivitasnya," kata Natalius.

Tujuan utama dari upaya Deni Mulyadi, kata mantan anggota Komnas HAM ini, dititikberatkan pada disiplin, pembentukan karakter, pembentukan mental, dan pembentukan tanggung jawab bagi anak atau siswa tersebut.

Merespons soal program Dedi Mulyadi bahwa siswa masuk barak adalah bentuk pelanggaran HAM, bahkan telah dilaporkan ke Komnas HAM, Natalius menekankan bahwa Komnas HAM tidak memahami konteks program tersebut.

"Kalau mereka mengerti dengan Deklarasi Beijing atau Deklarasi Riyadh tentang juvenile justice system atau sistem peradilan anak, ini bukan peradilan anak," ucapnya.

Pewarta: M. Darwin Fatir
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025