KOMPAS.com - Pada tahun 1998, Indonesia berada di ambang perubahan besar. Krisis ekonomi yang melanda negeri ini tak hanya mengguncang stabilitas finansial, tapi juga memantik gelombang keresahan di kalangan mahasiswa.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang kembali terpilih untuk ketujuh kalinya dalam Sidang Umum MPR awal Maret 1998, menyulut aksi-aksi protes yang awalnya terbatas di lingkungan kampus, lalu merambah ke jalanan.

Suasana kian panas ketika demonstrasi mulai dihadapi aparat keamanan dengan kekerasan.

Di Yogyakarta, pada 8 Mei 1998, seorang mahasiswa bernama Moses Gatutkaca tewas saat aksi dibubarkan secara represif. Hanya empat hari berselang, tragedi serupa terjadi di Jakarta.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti gugur ditembus peluru tajam ketika mereka bergerak keluar dari kampus menuju Gedung DPR/MPR.

Di tengah tekanan itu, Presiden Soeharto yang baru saja kembali dari KTT G-15 di Mesir, mencoba menyampaikan kondisi perekonomian nasional di forum internasional.

Namun, publik Tanah Air lebih tertuju pada aksi-aksi mahasiswa yang terus meluas. Tuntutan agar Soeharto mundur makin lantang terdengar.

Puncaknya terjadi pada 18 Mei 1998. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menduduki Gedung DPR/MPR.

Mereka mendesak agar pimpinan dewan segera mengusulkan Sidang Istimewa untuk menggulingkan Soeharto.

Harian Kompas edisi 19 Mei 1998 menggambarkan bagaimana sejak pagi, massa mahasiswa berdatangan bergelombang ke parlemen, menggunakan bus hingga mobil pribadi.

Sejumlah tokoh masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan turut hadir dan menyampaikan orasi, salah satunya adalah Amien Rais, Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu.

Harkitnas yang Tak Biasa

Tepat pada 20 Mei 1998, saat bangsa ini memperingati 90 tahun Hari Kebangkitan Nasional, suasana justru mencekam.

Tanggal yang seharusnya menjadi momen reflektif, berubah menjadi titik genting perjuangan reformasi.

Pemerintah saat itu tengah berupaya meredam gejolak dengan menggulirkan rencana pembentukan Komite Reformasi. Komite ini dirancang untuk mengawal pemilu dan membuka jalan bagi Soeharto mundur secara bertahap.

Namun, gagasan itu ditolak mahasiswa. Mereka menuntut pengunduran diri secara langsung dan tanpa syarat.

Sebuah rencana aksi pun dirancang: long march dari kompleks DPR/MPR menuju Monas. Amien Rais direncanakan menjadi salah satu tokoh sentral dalam aksi tersebut.

Tetapi, rencana itu tak berjalan mulus. Dalam sebuah peringatan 20 Tahun Reformasi pada 21 Mei 2018, Amien Rais mengungkapkan bahwa ia mendapat telepon dari seorang petinggi TNI.

"Saya ditelepon dari Cilangkap (Mabes TNI). Saya betul-betul lupa namanya. 'Pak Amien Rais, saya Mayjen ini, jadi Pak Amien, tolong 20 Mei yang akan dijadikan syukuran reformasi di Monas, itu tolong dibatalkan'," tutur Amien menirukan isi pembicaraan tersebut.

Menurut Amien, jenderal itu menyampaikan kekhawatiran akan potensi kerusuhan besar jika aksi di Monas tetap digelar.

Bahkan, ia mengancam penggunaan kekuatan militer serupa dengan tragedi Lapangan Tiananmen di China pada 1989, ketika mahasiswa dibubarkan dengan senjata dan tank, menyebabkan banyak korban jiwa.

Jakarta yang Dibungkam oleh Tank dan Kawat Berduri

Pada pagi 20 Mei 1998, Jakarta berubah menjadi kota yang nyaris lumpuh. Jalan-jalan di sekitar Monas, Istana Merdeka, Bina Graha, Jalan Cendana, Sudirman, Thamrin, hingga Rasuna Said dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Barikade kawat berduri dipasang rapat. Pasukan elit seperti Kopassus, Marinir, dan Kostrad bersiaga lengkap dengan panser, tank, serta berbagai jenis senjata berat.

Tak hanya kendaraan bermotor, pejalan kaki pun dilarang melintas. Aktivitas bisnis dan perkantoran berhenti.

Jalan-jalan ibu kota menjadi lengang, seolah menandai hari yang sangat berbeda dari Hari Kebangkitan Nasional tahun-tahun sebelumnya.

Amien Rais yang telah menerima peringatan dari TNI, segera menyampaikan informasi tersebut kepada mahasiswa di DPR/MPR. Ia tak ingin peristiwa berdarah kembali terulang.

Menjelang dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB, Amien yang masih mengenakan sarung dan kemeja batik, melangkah ke Monas. Di sana, ia melihat kawat berduri, panser, dan tentara telah memagari seluruh kawasan.

Amien mendekati sekelompok tentara dan bertanya, “Saya mau tanya ke Anda semua, instruksinya apa?”
Seorang tentara menjawab, “Pak Amien, kami belum ada instruksi. Tapi sudah disuruh berjaga di Monas ini. Semua pintu masuk ke Monas sudah dijaga dengan beberapa tank, panser, dan juga gulungan kawat berduri.”

Mendengar hal itu, Amien dan sejumlah tokoh reformasi lainnya akhirnya menggelar konferensi pers sekitar pukul 04.00 WIB. Mereka memutuskan untuk memindahkan lokasi aksi ke DPR/MPR, tempat mahasiswa sudah berkonsentrasi sejak 18 Mei.

Dampak dan Titik Balik

Keputusan membatalkan aksi di Monas terbukti krusial. Langkah ini tidak hanya meredakan potensi bentrokan, tapi juga membawa efek positif terhadap situasi politik dan ekonomi.

Dokumentasi Harian Kompas edisi 21 Mei 1998 mencatat, nilai tukar rupiah menguat drastis. Dari sebelumnya Rp 12.300 per dolar AS, rupiah naik menjadi Rp 11.000—penguatan sebesar 1.300 poin.

Sikap Amien Rais mencerminkan kenyataan politik saat itu. Sejumlah tokoh yang diajak Soeharto untuk duduk di Komite Reformasi justru menolak.

Mereka tak mau terlibat dalam struktur pemerintahan transisi yang dipandang hanya memperpanjang kekuasaan.

Gelombang desakan dari rakyat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh nasional akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Sang jenderal bintang lima yang dijuluki "The Smiling General" itu resmi lengser setelah lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia.

Sumber: Kompas.com

Ketua Umum FBR Luthfi Hakim angkat bicara terkait sejumlah anggotanya yang ditangkap polisi di Depok dan Jakarta Selatan (Jaksel) karena kasus dugaan pemerasan. Dia mendukung dan menghormati proses hukum terhadap anggotanya tersebut.

"Saya mendukung dan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang terjadi akibat perilaku mereka," kata Luthfi kepada wartawan, Minggu (18/5/2025).

Luthfi berharap kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi anggotanya yang lain. Sebab, kata dia, tindakan yang dilakukan oknum anggota FBR itu bisa juga merugikan keluarganya sendiri.

"Semoga dapat diambil pelajaran bagi anggota yang lain agar tidak meniru perilaku tersebut. Sehingga tidak terjerat hukum yang bukan hanya merugikan mereka, tapi juga keluarganya," ucapnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap Ketua Ormas FBR Bojongsari, Depok, berinisial M beserta empat anggotanya berinisial AK, NN, RS, dan IM. Mereka ditangkap karena kerap memeras pedagang asongan hingga memungut uang bulanan ke pemilik toko di wilayah tersebut.

Penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5) berbarengan dengan Operasi Berantas Jaya. Pemerasan yang dilakukan sejak 2021 membuat masyarakat resah.

"Para pelaku kerap memeras pedagang asongan, pekerja bangunan dan toko-toko di sekitaran Bojongsari. Bahkan ruko-ruko di sekitar dipungut uang bulanan oleh para pelaku," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya juga mengamankan anggota ormas FBR berinisial J atas dugaan pemerasan dengan dalih 'uang keamanan'.

"Tersangka pemerasan, yaitu berinisial J, mengaku sudah lima tahun menjadi anggota FBR ranting 153 Juraganan, Jakarta Selatan," kata AKBP Abdul Rahim.

Abdul Rahim mengatakan tersangka J sehari-hari melakukan pungutan liar (pungli) sebagai juru parkir liar di sekitar daerah Permata Hijau, Jaksel. Dia juga melakukan pungli kepada masyarakat dengan dalih 'uang keamanan'.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa politik yang berkaitan dengan isu hukum terjadi di sepanjang Jumat (16/5).

Dari mulai penyitaan uang Rita Widyasari oleh KPK hingga grup Facebook konten inses.

Berikut rangkuman berita terkait isu hukum.

1. KPK sita Rp1,8 miliar usai geledah rumah terkait kasus Rita Widyasari

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam berbagai jenis mata uang dengan total senilai Rp1,8 miliar berdasarkan kurs Bank Indonesia (BI) pada Jumat ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyitaan uang tunai tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

Baca di sini

2. Korupsi tata niaga timah, Kejagung banding atas vonis 4 tahun mantan Dirjen Minerba

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung telah mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono.

"Sudah banding, 8 Mei 2025," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. TNI AL kolaborasi dalami penyelundupan 1,9 ton narkotika di Kepri

Batam (ANTARA) - Panglima Koarmada (Pankoarmada) I Laksamana Muda TNI Fauzi mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam mengungkap kasus penyeludupan 1,9 ton narkotika jenis sabu dan kokain di Perairan Karimun, Kepulauan Riau.

"Pengungkapan ini masih proses dan akan terus didalami, sampai di mana tujuan sesungguhnya, dan dari mana asalnya. Kami berkolaborasi dengan Polda Kepri, Bea Cukai, dan BNN," kata Fauzi di Lantamal IV Kota Batam, Kepri, Jumat.

Baca di sini

4. BNN selidik kasus penyeludupan 1,2 ton kokain dan 795 Kg sabu di Kepri

Batam (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau menindaklanjuti penyerahan kasus upaya penyeludupan 1,9 ton narkoba jenis sabu dan kokain yang berhasil digagalkan TNI AL dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Tentunya kami lakukan penyelidikan tuntas, barang buktinya kami amankan, jangan sampai hilang barang buktinya,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau Brigjen Pol. Hanny Hidayat usai konferensi pers penyeludupan 1,9 ton narkoba di Lantamal IV Kota Batam, Kepri, Jumat.

Baca di sini

5. Anggota Komisi III minta polisi usut grup Facebook berisi konten inses.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak pihak kepolisian mengusut dan menindak tegas orang-orang di balik grup media sosial Facebook "Fantasi Sedarah" yang berisi konten hubungan sedarah atau inses sebab sangat membahayakan.

"Polisi harus mengusut, menindak, dan menangkap orang-orang di balik grup FB 'Fantasi Sedarah' yang sangat membahayakan itu," kata Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Kuasa hukum tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), dokter Aulia, menyampaikan keberatan atas penahanan yang dilakukan Kejaksaan. Surat penangguhan penahanan pun telah diajukan.

Kuasa hukum para tersangka, Kaerul Anwar menyatakan tiga kliennya yaitu Kaprodi PPDS Anestesiologi dokter Taufik Eko Nugroho, staf administrasi Sri Maryani, dan senior dokter Aulia Zara Yupita Azra, telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan.

"Prinsipnya kami menyesalkan penahanan (tersangka) di kejaksaan. Karena para tersangka ini sangat kooperatif di kepolisian. Bahkan berperan aktif, apapun permintaan kaitan dokumen kita open," kata Kaerul saat dihubungi awak media, Jumat (16/5/2025).

Kaerul mengaku sudah langsung mengajukan penangguhan penahanan tiga tersangka tersebut ke kejaksaan. Diketahui, ketiganya akan menjalani penahanan selama 20 hari.

"Kita langsung ajukan surat permohonan (penangguhan penahanan). Nanti kewenangan kejaksaan bagaimana memutuskan. Kami tidak bisa mengintervensi itu. Tapi secara formal sudah diajukan, kami tim hukum sebagai penjamin," ujar dia.

Kaerul juga menyoroti soal perubahan pasal yang dikenakan kepada ketiga tersangka sejak awal laporan masuk. Dia bilang awalnya tidak ada terlapor yang jelas dalam laporan dari pelapor. Kemudian, belakangan muncul penetapan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 378 tentang penipuan.

"Menurut kami, ini (tersangka) juga bukan orang yang melakukan perundungan sebagaimana dituduhkan. Gimana ceitanya Bu Maryani staf administrasi melakukan perundungan?" ucap Kaerul.

"Kemudian dokter Taufik, termasuk si Zara, nanti semuanya kita buktikan di persidangan. Saya tidak mau kupas ini satu per satu ke media dulu. Saya berharap pengadilan objektif menangani perkara ini," imbuh dia.

Kaerul juga menyinggung soal dugaan adanya tekanan terhadap mahasiswa penerima beasiswa Kemenkes agar membuat laporan.

"Ada mahasiswa PPDS dikumpulkan, mereka ini mahasiswa yang dapat beasiswa dari Kemenkes. Dibilangin kalau nggak buat laporan, beasiswa dicabut. Tapi akhirnya anak-anak sadar setelah membuat pengaduan, itu tidak benar. Akhirnya mereka cabut," kata dia.

Mengenai posisi ketiga tersangka, Kaerul menjelaskan bahwa status mereka masih aktif di instansi masing-masing karena belum ada putusan pengadilan. Ia juga menegaskan, pihaknya siap menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang selama ini belum diperiksa oleh penyidik.

"Sekarang kita lakukan konsolidasi internal, menyiapkan barang bukti dan mengenai penerapan pasal yang akan digunakan JPU untuk mendakwa klien kami. Kita counter dengan bukti dan saksi versi kami yang selama ini tidak pernah dipanggil sebagai saksi," ujar Kaerul.

"Doa kami, semoga Tuhan memberi kami hakim benar-benar objektif yang bisa menilai ini dari semua sisi. Semua akan dibuka terang-benderang di persidangan," lanjutnya.

Kaerul juga menyatakan siap menjalani proses hukum hingga ke persidangan dan memberikan argumen untuk ketiga tersangka.

"Biar pengadilan yang memutuskan perkara ini, bukan opini publik yang menghukum mereka. Mereka sudah terhukum oleh pengadilan publik yang dibuat pihak lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Kota Semarang, Candra Saptaji, mengatakan ketiga tersangka yakni Taufik Eko Nugroho yang merupakan Kaprodi PPDS Anestesiologi, Sri Maryani sebagai staf administrasi, dan Zara Yupita Azra sebagai senior dokter Aulia akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

"Untuk dua tersangka akan ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang dan satunya ditahan di Rutan Semarang," kata Candra di Kejari Kota Semarang, Kamis (15/5).

"Alasan objektif ancaman pidana di atas 5 tahun. Subjektifnya diduga melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana," imbuhnya.

Para tersangka didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 335 ayat (1) tentang melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ancaman pidana penjara mencapai 9 tahun.

Seperti diketahui, Polda Jateng telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan bullying dan pemerasan yang mengakibatkan tewasnya mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), dr Aulia Risma. Ketiga tersangka merupakan Kaprodi hingga senior Aulia.

"Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1 saudara TE, kedua saudari SM, ketiga saudari Z," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto di Mapolda Jateng, Kelurahan mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (24/12/2024).

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menyampaikan respons mereka soal instruksi di internal TNI untuk menjaga kantor kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) di seluruh Indonesia. Setiap kejati dijaga 30 personel dan kejari 10 personel TNI.

Jenderal Listyo Sigit tidak memberikan komentar banyak mengenai hal tersebut. "Yang jelas sinergitas TNI dan Polri semakin oke," ucapnya singkat usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Senada dengan Kapolri, Menhum Supratman juga meyakini, sinergisitas antara Polri dan TNI harus semakin kuat. Dia pun menyebut tugas dan fungsi (tusi) terkait kewenangan penjagaan keamanan telah jelas.

Supratman menjelaskan, Kementerian Hukum berupaya berkoordinasi dengan pihak tertentu mengenai penjagaan TNI. "Kami tidak membicarakan itu dalam implementasi, ya, tapi nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan, berkoordinasi, dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada karena memang bukan tusi Kementerian Hukum yang terkait dengan hal tersebut," kata Supratman.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025 tentang perintah kepada jajaran untuk mendukung pengamanan kejati dan kejari di seluruh wilayah Indonesia. Personel TNI AD beserta alat kelengkapan ditugaskan menjaga kantor kejaksaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah spekulasi publik tentang adanya tekanan dalam proses hukum terkait keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pengamanan di lingkungan Korps Adhyaksa. Saat ini, semua kantor kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejati) diamankan prajurit TNI.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, justru keberadaan TNI dalam pengamanan membantu kerja-kerja kejaksaan.

Harli menegaskan, tak ada cawe-cawe TNI dalam setiap proses hukum yang ditangani kejaksaan.

Apalagi, kata dia, terkait dengan penaganan kasus-kasus korupsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tetap berjalan independen. Menurut Harli, kejaksaan tetap profesional dalam bekerja. Pun juga TNI, yang selama ini sudah menjaga kantor Kejagung juga tak pernah mencampuri urusan penegakan hukum.

"Tidak ada masalah pengamanan TNI itu. Dan tidak ada memengaruhi proses-proses penegakan hukum (di kejaksaan)," kata Harli saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/5/2025). Dia menyebut, keberadaan TNI untuk pengamanan di lingkungan kejaksaan, sebetulnya sudah berlangsung sejak 2022.

Menurut dia, tak pernah ada laporan tentang pembatasan yang dilakukan prajurit TNI terhadap akses publik terhadap kejaksaan. Termasuk, sambung Harlo, akses terhadap peran dan hubungan media dengan kejaksaan.

"Kan hampir setiap hari di Kejaksaan Agung itu memang ada pengamanan dari TNI. Apakah pernah ada masalah? Kan tidak pernah. Apakah memengaruhi proses-proses penegakan hukum? Tidak. Dan apakah wartawan, juga masayarakat juga dibatasi? Tidak juga kan?" ujar Harli.

Dia pun menjamin, tak ada pertentangan hukum terkait dengan keberadaan prajurit TNI di semua kantor kejaksaan. Harli menyebut, hal itu lantaran pengamanan yang dilakukan oleh militer merupakan bentuk kerja sama antara Mabes TNI dan Kejagung.

Tiktoker Vadel Badjideh sudah tiga bulan ditahan di Polres Jakarta Selatan atas laporan dugaan tindak asusila yang dilaporkan oleh aktris Nikta Mirzani. Meski proses hukum telah berjalan, hingga kini belum ada kejelasan tentang kelanjutan kasus yang menjeratnya.

Padahal, berkas perkara dari Vadel Badjideh telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Namun, tiktoker berusia 19 tahun itu belum juga dipindahkan ke Kejari sebagaimana mestinya.

Kakak Vadel Badjideh, Martin dan Bintang, mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai waktu pemindahan adik mereka.

"Sampai saat ini belum ada ya update-an lagi yang terbaru. Nanti mungkin kita tanyakan lagi ke pengacara kita," kata Martin Badjideh saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Kabar yang simpang siur soal kapan Vadel Badjideh dipindahkan ke Kejari sempat mengguncang hati keluarga, terutama ibundanya. Martin dan Bintang berusaha tetap kuat agar bisa menenangkan ibu mereka yang terpukul mendengar isu tersebut.

"Sempat Mama juga shock ya. Karena pertama kali. Jadi kita coba menguatkan mama. Kita saling menguatkan. Semoga ada jalan yang terbaik lah. Biar semuanya cepat selesai," beber Bintang.

Meski belum ada kepastian hukum, keluarga Vadel Badjideh tetap berpegang teguh pada komitmen untuk terus mendukungnya sepenuh hati. Mereka tak pernah menyerah dalam memberikan semangat dan pendampingan.

"Kalau untuk Vadel, semua apa pun kita akan tempuh. Untuk support ke Vadel, semua kita akan tempuh. Jadi kita nggak pernah mikir kayak, ngeluh atau capek atau apa untuk mengurus Vadel. Untuk support Vadel. Kita selalu ada untuk support Vadel," ujar Bintang.

detikcom juga sempat mengonfirmasi pada Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih, terkait berkas perkara Vadel Badjideh. Hingga saat ini, polisi juga masih menunggu kepastian dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Masih nunggu dari kejaksaan," kata Kompol Murodih kepada detikcom melalui pesan singkat, Kamis (8/5/2025).

Vadel Badjideh ditahan di Polres Jakarta Selatan sejak 13 Februari 2025 setelah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani terkait putrinya, LM. Nikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh terkait dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur.

Laporan ini terdaftar dengan LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang Undang Perlindungan Anak.

Video: Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus Vadel Badjideh

Video: Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus Vadel Badjideh

Polemik mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang diduga dieksploitasi belum berakhir. Terbaru, diduga ada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap mantan pemain OCI.

Kabar dugaan eksploitasi ini muncul ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM pada Selasa (15/4). Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi kemudian diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto. Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

Dugaan Pelanggaran HAM

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers di KemenHAM, Rabu (7/5/2025), mengatakan pihaknya menduga ada pelanggaran hukum dan HAM usai pihaknya menggali sejumlah informasi ke pelapor, terlapor, hingga sejumlah lembaga lain.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. KemenHAM juga menduga adanya kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan (Foto: Adrial Akbar/detikcom)

"Adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997," kata Munafrizal.

Lebih lanjut, temuan dari KemenHAM, OCI menerima penyerahan anak untuk dititipkan dan dibesarkan. Namun informasi ini perlu pencarian fakta lebih lanjut terkait kebenarannya.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," ucapnya.

Rekomendasi KemenHAM

KemenHAM menyampaikan 4 rekomendasi terkait kasus ini. Rekomendasi yang pertama, meminta Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

"Melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," ujar Munafrizal.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Namun, rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

"(KemenPPA) memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. Pertama yaitu melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu adanya pembuktian dari Komnas HAM terlebih dahulu.

Opsi kedua yaitu pendekatan hukum pidana hingga perdata. Namun keduanya memiliki sejumlah tantangan seperti kasus yang terjadi sudah lama.

"Kementerian Hak Asasi Manusia bersedia membersamai para Pengadu menyampaikan laporan ke Polri," sebutnya.

Kemudian, ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

Saksikan Live DetikPagi :

Ada 'Uang Kekeluargaan' tapi Ditolak

Pihak OCI berupaya menempuh secara kekeluargaan dengan eks pemain sirkusnya. Pihak OCI memberikan uang kekeluargaan Rp 150 juta per orang namun ditolak.

"Kami pikir sudah menawarkan yang terbaik untuk mereka sebagai tanda penyelesaian secara kemanusiaan. Kedua sebagai tanda satu keluarga besar tidak hitung-hitungan matematis karena gimana cara hitungnya. Kami kemarin sampai menawarkan Rp 150 juta untuk memberikan kepada mereka," ujar kata kuasa hukum OCI Hamdan Zoelva.

"Mengapa? Karena bagaimana pun juga mereka berjasa, terhadap keluarga, kedua mereka kami anggap sebagai keluarga. Karena itu kami ajak kemarin untuk tetap sebagai keluarga besar dari eks OCI," tambahnya.

OCI juga menjanjikan akan memfasilitasi dan memberi akses kepada eks pemain apabila ingin membuka usaha di Taman Safari.

"Kami berikan terbaik sebagai satu keluarga besar. Tapi apa? Mereka ngotot, menolak. Saya bilang silakan, kalau ada yang mau menempuh jalur hukum, kita siap karena saya yakin sekali dengan bukti-bukti yang ada, tidak ada masalah apapun. Sudah pernah ada yang lapor polisi tapi kan SP3, karena tidak ada buktinya," ucapnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebut penolakan itu dikarenakan eks pemain OCI meminta uang dengan nilai yang lebih besar. "(Mereka minta) Rp 700 sekian juta. Saya bilang ini apa-apaan, ayo kita berhadapan secara hukum kita hitung-hitungan," tutur Hamdan.

Klaim Punya Bukti Ortu Serahkan Anak

Pihak OCI mengklaim menemukan bukti bahwa orang tua eks pemain OCI menyerahkan anak sukarela. Salah satu alasannya karena keterbatasan ekonomi.

Diketahui mantan pemain OCI, Vivi Nurhidayah pernah membuat laporan terkait penggelapan asal-usul orang. Laporan itu teregister dengan LP/60/V/1997/Satgas tertanggal 6 Juni 1997. Vivi melaporkan tentang Pasal 277 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan Asal-usul Orang.

Hamdan Zoelva mengatakan, berawal dari laporan itu, Vivi sejak kecil dididik dan menjadi bagian keluarga Frans Manansang. Singkatnya Vivi sering tampil menjadi pemain sirkus, lalu menghilang pada 1996.

Hamdan Zoelva menyebut pada saat itu keluarga Manansang mencari Vivi. Kemudian Vivi ditemukan di Semarang bersama pacarnya bernama Roby. Vivi enggan diajak kembali ke keluarga Manansang dan mengaku sudah menikah dengan Roby.

"Dan tidak berapa lama keluarlah berita yang ramai. Vivi bercerita rupanya dengan Pak Muladi, anggota Komnas HAM saat itu, sekarang almarhum. Dan itulah mulai saya ikut menangani kasus ini karena tuntutannya tidak jelas asal-usul, ada penyiksaan, dan tidak dikasih sekolah dan seterusnya," jelas Hamdan.

Hamdan Zoelva mengaku bersama Komnas HAM saat itu mencari kebenaran serta melakukan verifikasi dan menemukan bukti. Bahwa, eks pemain OCI sebagian besar diserahkan orang tuanya ke OCI untuk dididik.

"Mengapa menyerahkan? Di surat keterangan para ortu minta untuk dipelihara, didik, dan dibesarkan karena mereka tidak mampu untuk membesarkan. Itu rata-rata karena semua dokumen ada. Itu hasil penyelidikan Komnas HAM. Rata-rata motif ekonomi," ucapnya.

Zoelfa mengklaim anak-anak yang didik oleh OCI diberikan pendidikan standar. Yakni bahasa indonesia, bahasa inggris, dan matematika. "Tetapi pendidikan sangat besar pendidikan keterampilan. Jadi pendidikan dilaksanakan seperti itu, tetapi setelah rekomendasi HAM ada yang disekolahkan secara formal. Seperti Debora ada ijazahnya," tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com -Eks pemain sirkusOriental Circus Indonesia (OCI) menolak uang Rp 150 juta yang ditawarkan Direktur Taman Safari Aswin Sumampau dalam mediasi tertutup pada Senin (5/5/2025) di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat.

Kuasa Hukum Eks OCI Muhammad Sholeh atau Cak Sholeh mengatakan, uang tersebut memiliki jumlah yang sangat kecil. Tidak sebanding dengan yang telah dialami para eks pemain sirkus.

Apalagi jika eks OCI harus mencabut gugatan hukum setelah menerima uang tersebut.

“Nah, kalau menawarkan uang segitu, dan kasusnya ditutup, tentu ditolak sama para korban. Logika sederhana, dipisahkan dari orang tua bertahun-tahun, mendapatkan penyiksaan, tidak sekolah, tidak terima gaji,” ujar Cak Sholeh saat dihubungi wartawan, Rabu (6/5/2025).

“Dia menawarkan duit Rp 150 juta untuk korban. Itu tidak manusiawi, menurut para korban. Kondisi para korban juga kan bukan orang berkecukupan dari segi ekonomi. Jadi, betul-betul ya, menurut para korban ini sangat pelit,” tegasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum OCI, Hamdan Zoelva, mengatakan bahwa eks pemain sirkus OCI menolak menerima uang sebesar Rp 150 juta yang ditawarkan.

“Kami berikan itu sebagai jalan terbaik sebagai satu keluarga besar. Tapi apa? Mereka ngotot, menolak,” kata Hamdan di kantornya, Rabu (7/5/2025).

Hamdan mengatakan tidak menjadi masalah jika para eks OCI menempuh jalur hukum.

Hal ini lantaran dia yakin bahwa pihaknya memiliki bukti-bukti yang cukup kuat.

“Saya bilang silakan, kalau ada yang mau menempuh jalur hukum, kita siap karena saya yakin sekali dengan bukti-bukti yang ada, tidak ada masalah apapun,” ujarnya.

“Sudah pernah ada yang lapor polisi, tapi kan SP3, karena tidak ada buktinya,” lanjut dia.

Hamdan mengatakan bahwa dana ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab kekeluargaan atas jasa para eks pemain yang dinilai turut membesarkan nama OCI.

“Kami dari pihak OCI setuju untuk memberikan uang Rp 150 juta. Itu diberikan secara kekeluargaan kepada eks OCI. Rp 150 juta itu untuk per orang,” tegas Hamdan.

Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan yang melibatkan mobil listrik BYD dengan mobil Chevrolet di Tol Sedyatmo, Pluit, Jakarta Utara. Polisi menjamin pengemudi tabrak lari BYD akan diproses hukum.

"Polisi akan memproses sesuai dengan norma hukum dan fakta," kata Wadirlantas AKBP Argo Wiyono saat dihubungi, Minggu (4/5/2025).

Argo mengatakan saat ini pengemudi BYD masih mengalami trauma. Namun pihak keluarga menjamin akan mengantarkan pengemudi BYD ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

"Saat ini karena melihat kondisi yang bersangkutan masih ada pasca trauma dan jaminan dari pihak keluarga yang kooperatif sehingga belum dilakukan pemeriksaan," jelasnya.

Argo menegaskan kembali pemilik mobil BYD akan menyerahkan diri. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti.

"Iya betul (akan menyerahkan diri). Untuk BB (barang bukti) sudah diamankan pihak Laka Satwil Jakut," ucapnya.

Dia menyebut pemilik mobil BYD merupakan warga Jelambar, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, bayi berumur dua bulan jadi korban.

"Teridentifikasi warga Jelambar-Jakbar," terangnya.

Kasat PJR Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dono sebelumnya mengatakan kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (3/5) dinihari pukul 00.24 WIB. Dia menjelaskan kejadian kecelakaan terjadi di Km 22.00 B atas arah Jaya.

"Kedua kendaraan dari arah Kamal berjalan menuju Jaya, di Km 22 B atas arah Jaya, kendaraan Chevrolet berada di jalur satu ditabrak oleh kendaraan BYD dan keluar jalur, posisi terakhir di bahu jalan," kata Kompol Dhanar kepada wartawan, Sabtu (3/5).

Dia menjelaskan selepas menabrak mobil Chevrolet yang dikemudikan oleh Choirul Ilyas, kendaraan mobil listrik BYD dengan nomor polisi B 1547 BNV kabur meninggalkan lokasi. Namun, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) diduga milik mobil listrik BYD tersebut tertinggal di lokasi kejadian.

Akibat kecelakaan ini, bayi berusia dua bulan yang berada di dalam mobil Chevrolet mengalami luka ringan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara mobil Chevrolet mengalami kerusakan pada bagian belakang.

"Korban seorang bayi berusia 2 bulan bernama C luka ringan. Kendaraan Chevrolet mengalami kerusakan bagian body kiri dan bagian belakang serta ban kanan pecah," terang Dhanar.

'Lihat juga Video: Detik-detik Mobil BYD Kabur Usai Tabrakan di Tol Sedyatmo'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kendari (ANTARA) - Puluhan warga binaan itu terlihat rapi dan antusias untuk mengikuti arahan sipir penjara untuk mengikuti pendidikan kesetaraan atau kejar paket. Mereka duduk berjajar dan menyimak dengan baik arahan tutor dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Kendari.

Hal yang menarik dari kelas tersebut, terdapat beberapa para warga binaan yang tangannya hampir dipenuhi tato, memegang bolpoin dan dengan lancar menulis apa yang disampaikan oleh pengajar mereka.

Tidak sedikit di antara mereka yang mengenakan seragam berwarna merah dengan tulisan "Warga Binaan Pemasyarakatan" itu juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengajar terkait dengan materi yang disampaikan kepada mereka.

Pendidikan kesetaraan itu merupakan wujud program inovasi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari untuk memenuhi kebutuhan pendidikan para warga binaan tersebut.

Dalam upaya memenuhi hak pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk para warga binaan, itu sudah diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Untuk memberikan hak pendidikan kepada para warga binaan itu, SKB dan Lapas Kendari menjadwalkan dalam satu pekan untuk mengajar mereka yang tertinggal dalam hal pembelajaran, yakni pada Senin dan Kamis. Upaya itu untuk tetap memberikan mereka kesempatan menimba ilmu, walau dari balik jeruji.

Kepala Satuan SKB Kota Kendari Sarjan, saat ditemui ANTARA di Lapas Kelas IIA Kendari menjelaskan bahwa pembelajaran itu sudah mulai sejak Oktober 2024, setelah ditandatangani naskah kerja sama. Para narapidana itu mengikuti pendidikan kesetaraan atau Paket B (sederajat SMP) dan Peket C (sederajat SMA).

Meskipun pesertanya adalah narapidana, materi pembelajaran sama dengan yang diterapkan dalam lingkup SKB, yakni menggunakan kurikulum yang diacu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mata pelajaran yang diberikan kepada mereka juga sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya, sedangkan yang berbeda hanya karakteristiknya saja. Dengan demikian, para pengajar harus menggunakan pendekatan persuasif. Persuasif dilakukan untuk memberikan rasa nyaman bagi peserta yang secara kondisi psikisnya berbeda dengan murid yang berada di luar lapas.

Dalam memberikan pelajaran kepada mereka, para tutor dari SKB juga mengedepankan cara agar para warga binaan bisa mendapatkan perubahan yang baik dan terus bersemangat dalam mengikuti semua proses pembelajaran.

Dengan menggunakan pendekatan yang persuasif, maka warga binaan yang tadinya sudah tidak ada semangat untuk ikut belajar, semangatnya tumbuh bahwa pendidikan itu sangat penting bagi mereka.

Ketika mereka bersemangat untuk terus belajar, diharapkan kegiatan pembelajaran yang merupakan layanan khusus di Lapas Kendari bisa mereka jadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Di momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 ini, SKB sebagai penyelenggara pendidikan yang juga menjadi mitra Lapas Kendari dapat melayani hak-hak warga binaan untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui pendidikan dengan mendapatkan ijazah layaknya pendidikan formal.

Data di Lapas Kendari menunjukkan masih banyak warga binaan di lapas itu yang sangat tertinggal dalam pendidikan formal. Kondisi tersebut yang menggerakkan lapas untuk membuka kelas-kelas khusus untuk memberikan bimbingan kepada mereka yang kemampuannya tertinggal, dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lain.

Kelas-kelas itu dibuat agar mereka yang tertinggal dalam pendidikan bisa kembali merasakan suasana belajar, seperti yang pernah mereka rasakan pada saat bersekolah.

Pendidikan kesetaraan itu juga melengkapi berbagai kemampuan dan keterampilan yang mereka peroleh lewat pelatihan-pelatihan di lapas. Semua pengetahuan dan keterampilan itu dapat menjadi bekal bagi mereka, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kembali ke masyarakat atau saat mereka keluar dari lapas, nantinya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Kendari Herman Mulawarman menyampaikan bahwa semangat warga binaan untuk ikut dalam pendidikan itu sangat tinggi dan menyambut baik para tenaga pengajar atau tutor yang datang dua kali dalam sepekan ke lapas.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan itu sangat bermakna, terutama bagi mereka yang masih buta huruf. Adanya beberapa warga binaan yang buta huruf, kemudian menjadi perhatian pengelola Lapas Kendari untuk memberikan program pendidikan kepada mereka, yang diharapkan mereka nantinya memiliki keterampilan membaca dan menulis, termasuk menghitung.

Selain buta huruf, ada juga beberapa warga binaan yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Dengan pendidikan kesetaraan itu, mereka kemudian menjadi terlatih untuk menggunakan Bahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan.

Dalam satu kelas pendidikan kesetaraan paket B yang diadakan itu berjumlah 25 orang, sedangkan untuk kelas Paket C terdapat sebanyak 40 orang warga binaan.

Selain pendidikan kesetaraan, Lapas Kendari juga memberikan kesempatan kepada warga binaan yang tengah menempuh pendidikan jenjang Strata-1 atau S1 di perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya hingga mereka mampu menyelesaikan ujian skripsi.

Beberapa bulan lalu, dosen dari satu perguruan tinggi melaksanakan ujian skripsi di lapas untuk warga binaan yang tengah menempuh pendidikan tinggi dan sudah pada tahap menyelesaikan skripsi.

Apa yang dilakukan oleh pengelola Lapas Kendari bersama SKB Kota Kendari merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan layanan kesempatan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan status.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi XIII Fraksi PDIP Marinus Gea mengkritik kinerja Kementerian HAM yang dinilai lamban menangani dugaan pelanggaran HAM dalam kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.

Marinus mempertanyakan apa yang telah dilakukan KemenHAM setelah ditemukannya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" kata Marinus, dalam keterangannya (29/4).

Ia mendorong Kementerian HAM agar tak hanya menonjolkan popularitas dalam bekerja tapi tak mampu mendorong kesadaran masyarakat soal perlindungan HAM.

Marinus mendorong Kementerian HAM terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akses perlindungan dan pengaduan pelanggaran HAM.

"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," jelas Marinus.

Lebih lanjut ia turut mengkritik pagu anggaran 2025 Kementerian HAM yang baru terrealisasi sebesar Rp51 miliar dari total pagu Rp113 miliar.

"Apakah realisasi Rp51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tutur dia.

Sebelumnya, Komisi XIII menyimpulkan kasus eksploitasi ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat merujuk pada hasil investigasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan keterangan para korban dalam rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR, Rabu (23/4).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat usai audiensi.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu. Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).