Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Tarutung turut memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 dengan penuh khidmat dan makna. Upacara bendera bukan sekadar seremonial, tapi menjadi simbol bahwa harapan dan semangat membangun negeri bisa tumbuh di mana saja termasuk di dalam Rutan, di balik dinding tinggi dan pagar kawat yang membatasi kebebasan, semangat untuk bangkit bersama justru menyala lebih terang.

Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Sembiring bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakapahan, Kasubsi Pengelolaan, Mian HR Simarmata, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, Pejabat JFT/JFU dan warga binaan pemasyarakatan.

"Tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekadar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa, halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan kebangkitan kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus terjajah," sebut Kepala Rutan Tarutung membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, Selasa (20/5).

Disebutkan, dalam 150 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dan Kabinet Merah Putih, langkah-langkah yang berangkat dari hal-hal yang paling mendasar, dari kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat.

Di bidang kesejahteraan sosial, melalui program makan bergizi gratis, lebih dari 3,5 juta anak Indonesia kini menikmati akses pada makanan bernutrisi.

Di bidang kesehatan, lebih dari 777.000 masyarakat sudah merasakan manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Di bidang ekonomi, pembentukan Danantara investment agency menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Di bidang pengembangan manusia, mempercepat hadirnya pusat-pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital.

Lebih lanjut, Evan menambahkan bahwa kebangkitan nasional adalah panggilan bagi semua anak bangsa, tak terkecuali para warga binaan dan petugas pemasyarakatan.

Di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Pemasyarakatan bukan sekadar urusan penjara, tapi tentang memberikan harapan, membangun kembali jati diri manusia, dan menghadirkan keadilan restoratif bagi masyarakat.

Selaras dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Pemasyararakatan, Mashudi menyampaikan Pemasyarakatan terus perkuat perannya dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan motto ‘Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat’ sebagaimana perwujudan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Di hari kebangkitan nasional ini, Pemasyarakatan berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dan dampak positif bagi masyarakat sesuai tujuan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

"Di Rutan ini, kami percaya bahwa setiap manusia punya potensi untuk bangkit dan berubah. Hari Kebangkitan Nasional adalah momentum penting untuk membangkitkan kesadaran, semangat nasionalisme, dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari Indonesia," ujar Evan dengan penuh semangat.

Lebih jauh, Evan menjelaskan bahwa semangat Harkitnas sangat relevan dengan tugas utama rumah tahanan negara, yakni membina warga binaan agar kelak kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Di Rutan Tarutung, nilai-nilai kebangsaan dan karakter terus ditanamkan lewat berbagai program pembinaan, seperti pelatihan keterampilan, pembinaan kerohanian, hingga pendidikan kewarganegaraan.

"Kami ingin membentuk manusia yang tidak hanya bebas secara fisik, tetapi juga merdeka dalam berpikir, berperilaku, dan berkontribusi. Itu esensi dari kebangkitan nasional yang membangkitkan nilai dalam diri manusia," tambahnya.

Peringatan Harkitnas di Rutan Tarutung juga diisi dengan kegiatan refleksi bersama, pembacaan puisi kebangsaan oleh warga binaan, dan diskusi singkat mengenai arti kebangkitan dalam kehidupan mereka. Antusiasme para warga binaan menunjukkan bahwa semangat nasionalisme tidak pernah mati, a hanya butuh ruang untuk tumbuh.

"Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa di balik jeruji pun, semangat cinta tanah air bisa tetap menyala. Kebangkitan bukan soal tempat, tapi soal tekad," ujar Evan.

Karutan Tarutung Evan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses pemasyarakatan dengan hati dan semangat kebersamaan.

"Bangkit bersama artinya tidak meninggalkan siapa pun. Mari kita bangun Indonesia dari semua lini, termasuk memberi harapan kepada mereka yang sedang menjalani masa pemasyarakatan. Karena Indonesia kuat dimulai dari kebersamaan, dari memberi kesempatan kedua," pungkasnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mendeportasi warga negara (WN) Bangladesh usai menjalani masa hukuman 10 bulan penjara karena pelanggaran keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Senin, mengatakan WN Bangladesh tersebut atas nama Parvez.

Parvez dipidana karena tinggal di Indonesia tanpa dokumen keimigrasian.

"Pendeportasian merupakan tindakan administratif keimigrasian. Warga negara Bangladesh tersebut dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya ke Bangladesh," katanya.

Sebelumnya, Parvez diberangkatkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Proses deportasi dilaksanakan sesuai prosedur dan mendapatkan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Pendeportasian merupakan komitmen Imigrasi Banda Aceh menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggar warga negara asing," kata Gindo Ginting.

Sebelumnya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menyerahkan Parvez ke Kantor Imigrasi Banda Aceh, Kamis (1/5). Warga negara Bangladesh tersebut serahkan setelah selesai menjalani hukuman.

Parvez ditangkap tim gabungan di sebuah rumah di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Parvez diketahui tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Kemudian, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.

Majelis hakim menyatakan Parvez terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN, media massa di Indonesia penuh dengan berita dan opini yang pada intinya mengungkapkan kekhawatiran bahwa UU tersebut mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memproses direksi atau komisaris yang melakukan korupsi.

Kekhawatiran itu dikaitkan dengan ketentuan dalam UU yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut tentang status direksi BUMN dan ketentuan tentang status kekayaan/aset BUMN.

UU BUMN 2025 memang menyebutkan bahwa modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN (Pasal 4A ayat (5)) dan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN (Pasal 4B).

UU tersebut juga mengatur bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara (Pasal 9G). Diyakini bahwa karena direktur/komisaris tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara, maka KPK tidak berwenang menindak direksi BUMN saat terjadi korupsi.

Hal yang sama diyakini diakibatkan juga karena UU BUMN 2025 menyebut modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN dan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Kekuatiran yang disampaikan termasuk juga bahwa direksi BUMN menjadi tidak wajib membuat LHKPN atau laporan harta kekayaan.

Penulis mencoba mendekati isu tentang status penyelenggara negara dari perspektif yang berbeda dari yang digunakan oleh pihak-pihak yang kuatir dengan UU BUMN.

Status sebagai penyelenggara negara sudah disematkan pada direksi dan komisaris BUMN setidak-tidaknya sejak UU 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU ini mendefinisikan “Penyelenggara Negara” sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU ini pun menyebutkan secara elaboratif siapa saja yang merupakan penyelenggara negara tersebut, yakni pejabat negara pada lembaga tertinggi negara (karena pada saat itu lembaga MPR masih diberi status sebagai lembaga tertinggi negara); pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan penjabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2).

Nah, dalam penguraian tentang “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” itulah tersebutkan direktur BUMN, bersama dengan komisaris dan pejabat struktural lainnya BUMN sebagai penyelenggara negara (Penjelasan angka 7 dari Pasal 2).

Selengkapnya, UU 28/1999 menyebutkan bahwa “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (karena pada waktu itu masih ada BPPN yang sekarang diteruskan oleh PPA); Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Dengan demikian secara total ada empat belas jabatan yang diberi status sebagai penyelenggara negara di Indonesia dalam konteks membangun sistem penyelenggaraan negara berdasarkan asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini adalah salah satu produk hukum dari gerakan reformasi Indonesia pada waktu itu.

Penulis sengaja menyajikan daftar ini secara terurai dengan maksud agar kita dapat melakukan kategorisasi subyek atas jabatan-jabatan yang diberi status penyelenggara negara dan mencerna naturnya. Sangat menarik menemukan bahwa di antara 14 jabatan itu, semuanya adalah jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi yang bukan merupakan penyelenggara bisnis, kecuali para eksekutif BUMN.

Jika kita jujur melihat, nampaknya memang eksekutif BUMN nyempil sendiri dalam daftar pejabat yang disebut sebagai penyelenggara negara. Bukankah yang lain-lain semua,- selain BUMN,- merupakan institusi pemerintahan dan negara yang bila dikategorikan lanjut terdiri dari pejabat negara dan pemerintah daerah, aparatur sipil negara pada eselon tertentu, aparat penegak hukum (APH) termasuk Polri dan pejabat terkait, TNI, pejabat lembaga pendidikan dan bank sentral dan sejenisnya?

Seluruh kategori ini adalah benar-benar entitas negara yang notabene bukan lembaga yang mencari keuntungan, dan bahwa hanya BUMN satu-satunya yang memiliki nature bisnis alias untuk mencari keuntungan. Tidak dapat disangkal bahwa dari nature masing-masing 14 jenis jabatan yang oleh UU 28/1999 diberi status sebagai penyelenggara negara, hanya BUMN yang berbeda sendiri.

Mungkin ini salah satu reasoning yang ada dalam pikiran pemerintah dan pejabat legislasi pada saat merumuskan UU BUMN 2025 dan menelorkan konsep tentang status direktur BUMN yang bukan sebagai penyelenggara negara.

Bukan berarti bahwa pandangan orang-orang yang mengkuatirkan UU BUMN 2025 sebagaimana digambarkan di atas salah, namun bahwa dilepaskannya status “penyelenggara negara” dari direktur dan komisaris BUMN adalah wajar, bahkan sangat wajar.

Kewajaran ini tentunya semakin ter-justified oleh kenyataan bahwa BUMN kini dalam rezim UU 1/2025 memang diposisikan sebagai aset yang diperlakukan terpisah dari aset negara dalam konteks pemerintahan. Artinya, jika UU 1/2025 tidak memperkenalkan konsep baru dimana BUMN diperlakukan sebagai aset yang terpisah dari aset negara melainkan tetap pada konsep lama sebagai aset negara secara langsung maka sangat wajarlah jika penghilangan status “penyelenggara negara” dari para direktur/komisaris BUMN dikuatirkan.

Bagaimana dengan kekuatiran soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara)? Walaupun direksi/komisaris BUMN, by norm, terlepas dari kewajiban untuk membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dalam konteks sistem LHKPN KPK (Perkom KPK 07/2016 dan perubahannya), tidak berarti bahwa mereka tidak dapat diwajibkan untuk membuat laporan yang substansinya merupakan laporan pengungkapan harta kekayaan. Pada kenyataannya, rezim hukum BUMN sangat ketat terhadap para direktur dan komisaris BUMN sehingga pemberian kewajiban untuk membuat laporan harta kekayaan sangat mungkin dan tidak mungkin akan terlewat.

LHKP BUMN (jika dapat disebut demikian) dapat dimasukkan sebagai bagian dari Kontrak Manajemen yang memang wajib ditandatangani oleh calon anggota direksi BUMN di Indonesia sebelum menjabat.

Di dalam Kontrak Manajemen yang berlaku saat ini (Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/MBU/03/2003) komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) terdapat pada urutan pertama dari janji/komitmen direktur terhadap Menteri BUMN yang notabene adalah wakil negara.

Bukankah landasan konseptual dan teori hukum korporasi dari praktek LHKPN para penyelenggara negara selama ini adalah prinsip GCG ini, khususnya prinsip transparency (keterbukaan) dan juga prinsip accountability? Jadi, tidak ada dasar untuk mengkuatirkan bahwa konsep ‘direksi BUMN bukan penyelenggara negara’ yang diperkenalkan oleh UU BUMN 2025 menjadikan direksi BUMN terlepas dari kewajiban membuat laporan harta kekayaan.

Bahkan, dengan semangat BPI Danantara dan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penegakan soal transparansi dalam hal harta kekayaan direktur BUMN akan sangat keras dengan konsekuensi langsung dilengserkan dari jabatan sebagai direktur BUMN jika tidak patuh, selain konsekuensi pertanggung-jawaban secara hukum.

LHKP BUMN ini tentunya dapat tetap di-linked-kan pada sistem LHPKN KPK. Ini tentu akan menjadi perhatian para petinggi dalam Dewan Pengawas Danantara, yang tidak akan melewatkannya.

Selanjutnya, apakah benar bahwa konsep ‘direksi BUMN bukan penyelenggara negara’ mengakibatkan KPK tidak berwenang menindak direksi BUMN saat terjadi korupsi?

Jika diamati secara lebih dalam, konsep-konsep baru tentang BUMN --bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, dan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara-- dimaksudkan untuk menegaskan bahwa walaupun terdapat uang negara dalam permodalan dan aset BUMN, namun BUMN tetap harus menjalankan aset itu secara mandiri menurut cara kerja bisnis murni (business-wise), bukan menurut tata kelola pemerintahan atau tata kelola negara yang memang cenderung berkarakter lamban dan lack of sound ownership.

Konsep-konsep ini dan tujuannya sangat baik, sebab tentu saja, BUMN harus menolak intervensi oleh pemerintah dan menolak penerapan cara kerja dan sistem pemerintah terhadap BUMN, agar BUMN dapat gesit beroperasi dan menghasilkan laba maksimal yang ujung-ujungnya adalah demi kesejahteraan rakyat.

Poin penting dan maksud dari konsep-konsep baru tentang BUMN berdasarkan UU BUMN 2025 adalah kemandirian atau keterpisahan BUMN dari manajemen administrasi pemerintahan dan negara sehingga BUMN benar-benar dapat bergerak sebagaimana layaknya entitas bisnis, bukan dengan maksud untuk membuat direksi BUMN kebal hukum.

Jadi, secara konsep, kita dapat mempercayai bahwa intensi UU BUMN 2025 dengan mengajukan konsep-konsep baru tentang BUMN bukan untuk membuat aparat penegak hukum tidak dapat menyentuh direksi BUMN yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian pada BUMN. Tidak ada ketentuan dalam UU BUMN 2025 yang dapat dimaknai sebagai putusnya hubungan pertanggungjawaban antara BUMN di satu pihak dan negara/pemerintah sebagai pemilik asali modal; bukankah namanya adalah BUMN yang kepanjangannya adalah badan usaha milik “Negara”?

Hubungan pertanggungjawaban BUMN terhadap negara sama sekali tidak hapus. BUMN dan Danantara adalah subyek hukum di dalam wilayah dan sistem negara Indonesia yang wajib taat terhadap hukum yang berlaku, dan exposure-nya terhadap penegakan dan penindakan hukum tidak lebih kecil dibandingkan dengan subyek hukum lain manapun.

*) Faoso F. Telaumbanua adalah advokat yang saat ini memimpin Fungsi Hukum & Kepatuhan dan menjadi koordinator sistem manajemen anti-penyuapan pada sebuah perusahaan dalam grup sebuah BUMN.

Copyright © ANTARA 2025

Kampar -

Polda Riau mengambil langkah cepat dan tegas usai kaburnya 11 tahanan dari Rutan Mapolres Kampar. Melalui Surat Telegram Kapolda Riau, sejumlah pejabat di Polres Kampar dicopot.

Pencopotan itu tertuang dalam Telegram Nomor ST/409/V/KEP./2025, tanggal 18 Mei 2025. Waka Polda Riau, Brigjen Jossy Kusumo menegaskan kebijakan mutasi ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Irjen Herry Heryawan.

"Tidak boleh ada kekosongan kendali di lapangan, apalagi ketika sejumlah pejabat tengah menjalani pemeriksaan oleh Bidpropam. Organisasi harus tetap berjalan dan publik harus tetap dilayani," kata Waka Polda Riau, Minggu (18/5/2025).

Dalam mutasi ini Kompol Rifendi yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polres Kampar dimutasi sebagai Kaur Produk Kreatif di Subbid Multimedia Bid Humas Polda Riau. Jabatan Kabag Ops Polres Kampar kini diisi Kompol Romi Irwansyah dari Ditreskrimsus Polda Riau.

Sementara Kasatresnarkoba Polres Kampar AKP Era Maifo juga turut dimutasi. Sebagai pengganti, AKP Markus Timbul Sinaga yang sebelumnya menjabat Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru ditunjuk mengisi jabatan Kasatresnarkoba Polres Kampar.

Khusus penguatan pengawasan ruang tahanan juga dilakukan penunjukan Ipda Hazli Murham. Hazli diarahkan menjadi Kasattahti Polres Kampar.

Jossy menegaskan mutasi ini bagian dari langkah manajerial strategis yang bertujuan tidak hanya sebagai sanksi atau rotasi semata. Tapi sebagai peneguhan komitmen institusi terhadap profesionalisme dan kepercayaan publik.

"Setiap pejabat yang diberi amanah harus siap bekerja dengan patuh terhadap perintah pimpinan, profesional dalam bertugas dan paham akan arah kebijakan institusi. Kita tidak boleh memberi ruang untuk kelalaian," tegas Brigjen Jossy.

Polda Riau menegaskan akan terus melakukan evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang. Termasuk memastikan bahwa institusi Polri tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

(ras/afb)

Pekanbaru: Kantor Wilayah Ditjenpas Riau bertekad memerangi narkoba di lingkungan Pemasyarakatan, terkhusus lapas dan rutan di wilayah Riau.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar, mengatakan tak ada toleransi untuk peredaran barang haram tersebut.

"Seperti yang sudah ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," kata Maizar menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan di wilayah Riau dalam peredaran narkoba, Sabtu, 17 Mei 2025.
Maizar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Menurut dia Kanwil Ditjenpas Riau selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif.

"Terbukti terlibat maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Maizar menyebut apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau dalam peredaran narkoba maka sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Untuk kemungkinan adanya sanksi pidana akan diserahkan kepada pihak kepolisian

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung lapas rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silahkan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terimakasih atas dukungannya bagi perjuangan kami zero narkoba dan HP," ungkap Maizar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

KOMPAS.com - Sebuah unggahan di media sosial menampilkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo memakai rompi tahanan.

Dengan demikian, muncul kesan bahwa Roy Suryo saat ini sedang terjerat kasus hukum. Sebagai konteks, nama Roy Suryo memang dalam perbincangan terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, setelah ditelusuri unggahan itu perlu diluruskan karena informasinya keliru.

Narasi yang beredar

Unggahan yang menampilkan Roy Suryo mengenakan rompi tahanan dibagikan akun Facebook ini pada 30 April 2025.

Berikut keterangan teks yang disampaikan:

Selamat Siang Indonesia

Selamat siang semuanya..

Kecuali Roy Suro 'selamat kembali'

Penelusuran Kompas.com

Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan foto itu identik dengan yang ada di laman Kompas.comini.

Foto itu adalah momen Roy Suryo meninggalkan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menuju Rutan Salemba pada 29 September 2022.

Saat itu, Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang diubah mirip Jokowi.

Roy Suryo dinyatakan bersalah telah menyebarkan informasi yang mengarah pada kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, ras, agama, dan antar-golongan (SARA).

Diberitakan Kompas.comsebelumnya, pada 30 April 2025 Jokowi mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah pihak terkait tuduhan ijazah palsu.

Salah satu terlapor yang diadukan Jokowi adalah Roy Suryo. Namun hingga kini tidak ada informasi valid Roy Suryo ditahan.

Unggahan itu tidak memberikan konteks peristiwa yang utuh sehingga berpotensi menjadi gangguan informasi.

Kesimpulan

Foto yang menampilkan Roy Suryo memakai rompi tahanan dibagikan dengan narasi keliru.

Adapun foto itu diambil pada 2022 ketika Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang diubah mirip Jokowi. Hingga artikel itu dibuat, tidak ada informasi valid Roy Suryo ditahan aparat pada 2025.

Pekanbaru -

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar menegaskan tidak main-main perangi narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan di wilayah Riau. Sebagai komitmen, Maizart mengajak masyarakat terlibat aktif.

"Seperti yang ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa di lingkungan pemasyarakatan baik Lapas maupun rutan itu Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," tegas Maizar, Sabtu (17/5/2025).

Ketegasan ini disampaikan menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan dalam peredaran narkoba. Khususnya lingkungan Pemasyarakatan di bawah komando Kanwil Ditjenpas Riau.

Sebagai komitmen, Maizar mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Ditjenpas, dipastikan siap bekerjasama dan berkolaborasi memberantas narkoba hingga masuknya barang terlarang ke sel.

"Kami selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat, maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Maizar menyebut bila terbukti keterlibatan narapidana dalam peredaran narkoba, dia akan memberikan sanksi tegas. Salah satunya pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Langkah tegas ini diambil untuk memberi efek jera bagi para pelaku. Termasuk soal kemungkinan adanya sanksi pidana yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung agar Lapas dan Rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silakan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dalam perjuangan kami zero narkoba dan HP," tegas Maizar.

Langkah tegas diberikan tidak hanya bagi para tahanan atau narapidana, bagi para pegawai yang terlibat juga akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan agar tak ada pegawai 'main mata' dalam melakukan tugas-tugas di Rutan dan Lapas.

(ras/nkm)

RIAU - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar menegaskan pihaknya tidak main-main dalam memerangi narkoba di lingkungan pemasyarakatan khususnya di lapas dan rutan di wilayah Riau. Hal ini menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan di wilayah Riau dalam peredaran narkoba .

"Seperti yang sudah ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa zero narkoba dan ponsel adalah harga mati," tegas Maizar dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Ia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. "Kami selalu siap bekerja sama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Maizar menyebutkan, apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau tersebut dalam peredaran narkoba, sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Soal kemungkinan adanya sanksi pidana, akan diserahkan kepada pihak kepolisian. "Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung lapas rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silahkan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya bagi perjuangan kami zero narkoba dan HP," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menjelaskan pergerakan fluktuatif saham perusahaan sepanjang tahun berjalan disebabkan oleh kondisi makro dan global yang penuh tantangan. Tidak terdapat korelasi dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Kejati DKI menjerat 9 tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif di Telkom dengan nilai total mencapai Rp431 miliar. Perkara bermula saat Telkom bekerja sama dengan 9 perusahaan berbeda pada periode 2016-2018. Sementara itu saham Telkom bertengger Rp2.740.

Senior Vice President Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Indonesia Ahmad Reza menjelaskan saat ini share publik di Telkom mencapai 47%. Dari jumlah tersebut sekitar 80% berasal dari investor asing.

Kondisi yang terjadi di global berpengaruh terhadap kinerja saham Telkom. Perang dagang Amerika Serikat dan China hingga langkah The Fed yang mempertahankan suku bunga 4,25%-4,5% pada Mei 2025.

“Hubungan AS-China kurang kondusif, The Fed juga kemarin juga tetap suku bunganya. Ini menunjukan investor asing belum melihat ke ranah lokal dan fokus ke global. Jadi kami simpulkan [kasus hukum] tidak berdampak langsung terhadap harga saham, tetapi lebih ke arah image korporasi,” kata Reza, Jumat (16/5/2025).

Reza menambahkan meski demikian, Telkom melihat kondisi global mulai membaik. Dengan meredanya ketegangan perdagangan AS - China yang menurunkan biaya tarif impor, memberikan harapan untuk negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini berpeluang mendorong investor untuk berinvestasi di pasar saham Indonesia.

Dia juga mengatakan kinerja saham Telkom sebenarnya tidak terlalu buruk. Jika dikaitkan dengan emiten telekomunikasi lainnya, penurunan saham Telkom tidak terlalu dalam secara tahunan.

“Kalau dikaitkan dengan YoY dengan lainnya, rasanya penurunan saham kami paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Artinya, ada tekanan dari makro tetapi kami bisa jalan dengan baik,” kata Reza.

Diketahui secara tahunan, saham Telkom mengalami koreksi 8,97%. Adapun secara year to date (Ytd) masih tumbuh tipis 1,48%. Sementara itu jika dibandingkan emiten telekomunikasi lainnya, secara tahunan pergerakan saham Telkom masih relatif lebih rendah.

PT Indosat Tbk. (ISAT) mengalami koreksi 25,53% YoY. Sementara itu EXCL terkoreksi 8,4% YoY.

Sementara itu dari sisi pendapatan, anak usaha Telkom, Telkomsel, masih mendominasi pasar Indonesia. Pada 2024, Telkom mencatatkan pertumbuhan pendapatan 0,5% year on year/YoY dengan total pendapatan Rp150 triliun. Telkom mampu mempertahankan dominansi di industri dengan pangsa pasar terbesar mencapai 51,8%.

Sementara itu PT Indosat Tbk. (ISAT) menempati urutan kedua dengan porsi kontribusi pendapatan sebesar 28,1%. Pendapatan Indosat tumbuh 9% YoY dengan nilai pendapatan Rp55,9 triliun dan PT XL Axiata Tbk. menempati urutan ketiga dengan pendapatan Rp34,39 triliun.

GOWA, iNewsCelebes.id — Ada yang berbeda di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Gowa pada Jumat siang (16/5). Usai salat Jumat, personel Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Gowa menggelar aksi sosial bertajuk "Jumat Berkah", dengan membagikan nasi kotak kepada para tahanan kasus penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, namun wujud nyata kepedulian Satnarkoba Polres Gowa terhadap warga binaan yang tengah menjalani proses hukum. Kasat Narkoba Polres Gowa, IPTU Syarifuddin, menegaskan bahwa aksi berbagi ini bertujuan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan membangun hubungan emosional antara aparat kepolisian dan para tahanan.

" Mereka memang sedang menjalani proses hukum, tapi jangan lupa, mereka tetap manusia yang layak mendapatkan perhatian dan kepedulian. Lewat kegiatan sederhana ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya soal penegakan hukum, tapi juga memiliki sisi humanis,” ujar IPTU Syarifuddin.

Puluhan nasi kotak dibagikan langsung oleh personel Satnarkoba ke masing-masing tahanan, tentunya dengan tetap mematuhi prosedur keamanan dan protokol yang berlaku di dalam rutan.

Respons positif datang dari para tahanan. Mereka mengaku senang dan mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh aparat. Tak sedikit yang berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut sebagai penyemangat mereka untuk menjalani proses hukum dan pembinaan.

Lebih dari sekadar membagikan makanan, Satnarkoba Polres Gowa ingin menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

“Kami berkomitmen untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat dan warga binaan, agar tercipta rasa saling menghargai dan membangun motivasi untuk berubah menjadi lebih baik,” tutup IPTU Syarifuddin.

Editor : Thamrin Hamid

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai menetapkan manajer Arema FCWiebie Dwi Andriyas (WDA) sebagai tersangka kasus peredaran rokok ilegal.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan, status tersangka Wiebie berlaku sejak Senin (5/5/2025).

Ia menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan yang mendalam.

Saat ini, tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kantor Pusat Bea Cukai.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

“Saat ini, proses hukum masih berjalan. Penyidik Bea Cukai sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang terkait dengan kasus tersebut,” jelas Budi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (16/5/2025).

“Selain itu, kegiatan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang cukai juga terus dilakukan guna memperkuat pembuktian hukum,” tambahnya.

Kronologi manajer Arema FC jadi tersangka rokok ilegal

Penetapan Wiebie sebagai tersangka bermula dari penindakan rokok ilegal di Exit Tol Pakis Malang, Jawa Timur pada Kamis (27/2/2025).

Penindakan dilakukan oleh unit-unit vertikal Bea Cukai yang meliputi Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, dan Bea Cukai Pasuruan.

Ketiga unit tersebut menjalin sinergi dengan Puspom TNI dan Pomal Lantamal Surabaya.

“Dari pemeriksaan terhadap mobil boks tersebut, kami menemukan 800.000 batang rokok merek OK BOLD tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dalam 50 karton,” kata Budi.

“Kami pun membawa sopir mobil boks dan barang bukti ke Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I untuk pemeriksaan lebih lanjut," tambahnya.

Berdasarkan pengakuan sopir, rokok ilegal ternyata berasal dari pabrik rokok tidak resmi, yaitu CV ZAJ di Purwosari, Pasuruan.

Menindaklanjuti pengakuan sopir, tim gabungan melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap CV ZAJ pada Jumat (28/2/2025).

Tim gabungan lalu mengamankan beberapa barang bukti berupa delapan koli rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, 83 koli etiket rokok berbagai merek, dan empat unit mesin maker jenis MK-8.

Tim gabungan juga menyita tiga unit pressure switches, tiga unit mesin hinge lid packer (HLP), 18 karton rokok merek Record yang dilekati pita cukai diduga salah peruntukan, dan sebuah mobil boks bekas mengangkut rokok ilegal yang terparkir di dalam gudang pabrik CV ZAJ.

Budi menjelaskan, beberapa barang hasil penindakan oleh tim gabungan telah dilakukan penarikan ke Kanwil Bea Cukai Jatim I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Barang tersebut mencakup 50 karton atau 800.000 batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan delapan koli rokok tanpa dilekati pita cukai yang teridentifikasi tidak terdaftar sebagai merek rokok pada CV ZAJ.

Barang lainnya meliputi 18 karton rokok yang diduga salah peruntukan dan rokok yang tidak dilekati pita cukai.

Sementara itu, barang hasil penindakan berupa etiket rokok berbagai merek, mesin maker, dan mesin HLP dilakukan penitipan.

“Penindakan rokok ilegal ini menegaskan komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal,” jelas Budi.

“Dengan kerja sama antar-instansi yang solid dan dukungan masyarakat, penindakan rokok ilegal tidak hanya dapat melindungi masyarakat, tetapi juga mengamankan pendapatan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil bagi industri yang taat aturan,” tambahnya.

Selanjutnya, Wiebie ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (5/5/2025) dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kantor Pusat Bea Cukai.

Peran manajer Arema FC

Budi mengatakan, Wiebie ditetapkan sebagai tersangka karena ia merupakan penanggung jawab CV ZAJ.

Terkait kasus yang menjeratnya, Wiebie dijerat dengan Pasal 52, 54, dan/atau 56 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Budi juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penegakan hukum secara profesional dan independen kepada Wiebie.

Ia menambahkan, Bea Cukai sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan barang kena cukai terus memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal.

Menurutnya, praktik tersebut merugikan penerimaan negara dan mengganggu persaingan usaha yang sehat.

Budi turut mengimbau supaya masyarakat tidak membeli atau mengedarkan rokok ilegal serta melaporkan bila menemukan indikasi pelanggaran.

"Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan guna mendukung iklim usaha yang jujur dan berkeadilan demi pembangunan nasional yang berkelanjutan," pungkasnya.

"Kami ingin menjadi benchmark layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dan membangun sistem rujukan yang tetap tersentral melalui RS Pengayoman,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mendukung inisiasi Rumah Sakit (RS) Islam Sultan Agung Semarang dalam menjalin kerja sama peningkatan layanan kesehatan dan kompetensi tenaga medis di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dia menuturkan fungsi Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas bersifat mendukung dan menjembatani. Apabila kerja sama tersebut menyangkut perumusan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, maka ruangnya ada di Kemenko.

"Namun untuk pelaksanaan teknis tetap menjadi domain kementerian teknis terkait," ujar Menko Yusril dalam audiensi bersama jajaran RS Islam Sultan Agung Semarang di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasikan.

Ia memberi masukan bahwa kerja sama yang diinisiasi tersebut bisa dimulai dari wilayah Jawa Tengah sebagai pilot project atau proyek percontohan, misalnya bisa dimulai dari Lapas Nusakambangan, sebagai contoh awal sebelum kerja sama diperluas.

Yusril pun menginstruksikan Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Deputi HAM Kemenko Kumham Imipas untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan antara RS Islam Sultan Agung dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna merancang bentuk kerja sama yang konkret.

Adapun audiensi juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun, Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, dan Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Komunikasi dan Media Iqbal Fadil.

Dari pihak RS Islam Sultan Agung Semarang, hadir Direktur Utama dr. Agus Ujianto beserta jajaran. Dalam paparannya, dr. Agus menjelaskan maksud kunjungan tersebut adalah untuk membangun kerja sama peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bertugas di lapas dan rumah tahanan (rutan).

"Kami ingin menjadi benchmark layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dan membangun sistem rujukan yang tetap tersentral melalui RS Pengayoman," kata dr. Agus pada audiensi.

Manajer Litbang dan Diklat RS Islam Sultan Agung dr. Galih Pria Pambayun menambahkan bahwa RS Islam Sultan Agung siap menyediakan layanan telemedisin yang terintegrasi untuk mendata dan menangani isu kesehatan fisik maupun mental penghuni lapas.

"Dengan akreditasi A yang kami miliki, kami siap memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di lapas secara berkelanjutan," ucap Galih.

Deputi Ibnu menyambut baik inisiatif tersebut, namun mengingatkan bahwa pelaksanaan teknis tetap berada di bawah kewenangan Ditjenpas.

"Setiap warga binaan tetap memiliki hak kesehatan yang sama seperti masyarakat umum. Karena itu, medical record sangat penting untuk diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan," ujar Ibnu.

Dirinya turut menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan privasi data dalam implementasi kerja sama tersebut. Pihaknya pun ingin memastikan bahwa asas akuntabilitas tetap dijaga dalam setiap proses yang akan dilaksanakan bersama.

Selain itu, Deputi Surya turut menyampaikan dukungannya. Ia menyebut bahwa saat ini sudah ada 12 klinik pemasyarakatan yang terafiliasi dengan BPJS Kesehatan.

"Penguatan kerja sama ini akan semakin memperluas akses kesehatan yang layak bagi warga binaan," ungkap Surya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025