Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menghadap Menteri Sekretariat Negara atau Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan untuk pembangunan perumahan.

"Dalam waktu dekat kami akan menghadap kepada Mensesneg untuk melaporkan kami sudah rapat dua kali untuk nanti bentuknya seperti apa dan langkah-langkah berikutnya," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Dia berharap terdapat arahan dari Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan perumahan.

"Nanti kita akan dapat arahan, ini kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini rapat yang kedua," katanya.

Ara menyampaikan bahwa semua pihak mempersiapkan aspek-aspek mulai dari kepastian hukum hingga prosedur terkait rencana pemanfaatan lahan lapas untuk perumahan.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum, data-data, prosedur, makanya tadi ada dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), direktur jenderal kekayaan negara Kementerian Keuangan, kemudian lahan-lahannya dari Bank Tanah, supaya semua sesuai aturan," katanya.

Rencana pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap praktik mafia hukum yang menurutnya sudah berlangsung sejak era awal reformasi.

Salah satunya terjadi dalam proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mahfud menyebut, praktik tersebut sebagai bagian dari mafia hukum, yakni ketika hukum digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi melalui kolaborasi dan kolusi berbagai pihak.

“Dulu ada tenggarai ini mafia bagaimana deal-dealan legislatif, legislatif muncul cara otokratik legalism di mana hukum itu dibuat berdasarkan kepentingan politik jangka pendek,” kata Mahfud, dalam program Gaspol! Kompas.com, dikutip Selasa (13/5/2025).

Ia mencontohkan adanya perubahan kalimat dalam sejumlah undang-undang yang sudah disetujui DPR, namun berubah saat masuk ke Sekretariat Negara (Setneg).

“Bahkan, dulu banyak kasus undang-undang yang disetujui kalimatnya berubah, sudah ditetapkan DPR, begitu masuk Setneg itu lain kalimatnya,” ujar dia.

Mahfud pun menyinggung Undang-Undang Tembakau yang mengalami perubahan redaksi.

Menurut dia, perubahan itu merupakan bagian dari praktik mafia hukum.

“Dulu ada Undang-undang Tembakau, itu ada kalimat yang berubah, banyak lah undang-undang (yang) kalimatnya berubah. Itu sudah mafia hukum. Karena apa, karena kehendak-kehendak orang yang ingin mengambil keuntungan secara culas dari negeri ini itu diatur saja lewat undang-undang, 'tolong buatkan pasal gini dong' di awal reformasi itu,” kata dia.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengungkap bahwa pada masa itu bahkan ada anggota DPR yang mengaku menerima uang Rp 50 juta untuk setiap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas dalam pembentukan undang-undang.

“Bahkan ada anggota DPR yang mengatakan dulu waktu saya membahas Undang-Undang Kehutanan atau Jamsostek gitu ya, setiap DIM itu dibayar Rp 50 juta satu orang. Waktu itu gede banget, sekarang anda dengan Rp 50 juta kecil,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa praktik semacam itu terjadi demi mengubah bahkan sekadar tanda baca dalam rancangan undang-undang.

Namun demikian, Mahfud menekankan bahwa pernyataan itu diketahui dari bekas Anggota DPR RI.

“Waktu zaman-zaman awal reformasi itu kalau kita dengar korupsi Rp 10 miliar 'wah', sehingga mendengar uang 1 DIM membahas Undang-undang itu agar kalimat 'koma' ini diganti 'dan' itu bayar Rp 50 juta untuk setiap anggota DPR,” ucap Mahfud.

“Beda kan artinya koma dan 'dan' itu atau 'dan' diganti atau, itu sudah beda kan artinya. Itu satu DIM itu masuk di DPR bayar saja Rp 50 juta. Itu pengakuan orang sesudah berhenti dari anggota DPR dia kan terus ngomong, itu dulu, dan itu berlanjut pada perubahan-perubahan kata, narasi, tata bahasa, itu kan sudah hukum, bukan pengadilan, tapi legislasi,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa istilah “mafia hukum” digunakan untuk menggambarkan praktik penyalahgunaan kekuasaan di sektor hukum.

Menurut Mahfud, istilah ini mulai dipakai secara resmi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menggantikan istilah sebelumnya yaitu “mafia peradilan”.

“Jadi, yang sekarang memang yang terjadi itu mafia hukum, mafia hukum itu artinya orang menggunakan hukum sebagai alat dengan cara berkolaborasi dan berkolusi untuk memenangkan satu perkara,” kata Mahfud, dalam acara Gaspol! Kompas.com, yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Mahfud menuturkan, pada masa Orde Baru, praktik-praktik kotor di bidang hukum lebih banyak terjadi di pengadilan, sehingga dikenal dengan istilah “mafia peradilan”.

Namun, saat SBY menjabat sebagai presiden, cakupan praktik semacam itu meluas ke berbagai lembaga negara.

“Pada zaman Pak SBY jadi presiden secara resmi dia mengubah, saya tidak lagi menggunakan istilah mafia peradilan kata Pak SBY, tapi mafia hukum, dan itu benar, perubahan itu,” ujar Mahfud, yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud menegaskan bahwa istilah “mafia hukum” merupakan kontribusi penting dari Presiden SBY dalam menggambarkan kondisi kerusakan hukum yang tidak lagi terbatas pada lembaga peradilan, tetapi juga menyentuh wilayah legislatif dan eksekutif.

“Kata istilah mafia hukum itu harus kita akui itu khazanahnya dari Pak SBY, karena kata Pak SBY sekarang ini hukum rusak, bukan hanya di pengadilan, di legislatif. Kalau pengadilan ya polisi, jaksa, hakim, pengacara, sekarang mainnya di legislatif, eksekutif,” tutur Mahfud.

Ia juga menyoroti bagaimana praktik mafia hukum telah menyusup dalam proses legislasi, termasuk saat perumusan undang-undang yang sering kali diwarnai kepentingan politik jangka pendek.

“Dulu ada tenggarai ini mafia bagaimana deal-dealan legislatif. Legislatif muncul cara otokratik legalism, di mana hukum itu dibuat berdasarkan kepentingan politik jangka pendek,” kata dia.

Mahfud memberikan contoh mengenai perubahan kalimat dalam sejumlah undang-undang setelah disetujui oleh DPR, yang mengalami perubahan saat masuk ke Sekretariat Negara (Setneg).

Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Tembakau.

“Dulu ada Undang-undang Tembakau, itu ada kalimat yang berubah, banyak lah undang-undang (yang) kalimatnya berubah, itu sudah mafia hukum. Karena apa? Karena kehendak-kehendak orang yang ingin mengambil keuntungan secara culas dari negeri ini itu diatur saja lewat undang-undang, 'tolong buatkan pasal gini dong',” ujar Mahfud.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan pengalihan aset kompleks Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Kami berharap bisa dikelola oleh teman-teman di danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Apalagi, kata Prasetyo, sejauh ini setelah menggunakan jasa tim audit internal ada beberapa aset negara seperti GBK yang hasil pengelolaannya belum optimal.

Dia menjelaskan bahwa kawasan GBK, termasuk Hotel Sultan yang berada di dalamnya, akan diserahkan pengelolaannya kepada Danantara.

“Nah berkenaan dengan GBK yang di dalamnya ada Hotel Sultan tentu menjadi bagian, ini seluruh kawasan GBK itu akan sedang proses akan diserahkan juga pengelolaannya ke Danantara,” ungkapnya.

Namun, Prasetyo menjelaskan bahwa pengalihan ini memerlukan proses yang berbeda karena karakter lembaga pengelolanya tak sama.

“Bahwa mekanismenya mungkin berbeda ya, karena kalau kawasan GBK kan BLU. Ini kan pasti berbeda dengan BUMN, jadi proses-proses pengalihan pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif.”

Lebih jauh, Mensesneg mengungkapkan alasan utama mengapa pengelolaan dialihkan ke Danantara agar lebih menguntungkan dan profesional.

Meski pengelolaan selama ini dinilai berjalan lancar, hasil audit internal menunjukkan bahwa masih ada potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal

“Kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ. Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa, kami menggunakan tim audit internal GBKP bahwa hasilnya belum optimal,” tegasnya

Selain kawasan GBK, pemerintah juga merencanakan pengelolaan aset strategis lain seperti Kemayoran yang juga berada di bawah kewenangan Kementerian Sekretariat Negara. Termasuk aset lainnya seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII),

“Ada rencana [juga untuk TMII], tetapi memang sekali lagi belum. Ini baru GBK, kemudian Kemayoran, karena itu kan aset-aset yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Prasetyo.

Sementara itu mengenai status sengketa lahan Hotel Sultan, Mensesneg memastikan prosesnya hampir selesai.

"Tunggu waktu, tinggal itu akan kembali ke pengelolaan ke negara gitu," pungkas Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bakal mengelola sejumlah aset negara, misalnya Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan Hotel Sultan.

Menurutnya, hal itu karena pengelolaan aset perlu dibenahi, meski tidak ada kesulitan berarti ketika pengelolaan sejumlah aset selama ini berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Kalau berjalan lancarnya (pengelolaan di bawah Kemensetneg), iya. Tetapi setelah satu, coba kita pelajari di situ, kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Namun, berdasarkan hasil analisis menggunakan tim audit internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil pengelolaan selama ini belum optimal.

Ia meyakini, Danantara bisa mengelola aset-aset tersebut lebih optimal.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional, sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pengelolaan Hotel Sultan disertakan ke Danantara lantaran masih berada di kawasan GBK.

Adapun sengketa lahan yang terjadi di Hotel Sultan tinggal menunggu waktu untuk selesai.

"Tunggu waktu, tinggal itu akan kembali ke pengelolaan ke negara," jelas Prasetyo.

Prasetyo bilang, mekanisme penyerahan aset negara tersebut kemungkinan berbeda dengan penyerahan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, GBK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) milik lembaga pemerintah.

"Kalau ini kan pasti berbeda dengan BUMN. Jadi proses-proses pengalihan pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, sejumlah aset negara akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Tak hanya Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Danantara juga bakal mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Hotel Sultan.

"Pertama yang ingin kami sampaikan adalah tidak hanya GBK. Jadi petunjuk Bapak Presiden adalah kita sebagai bangsa, pemerintah, punya kewajiban kita semua untuk mengidentifikasi semua aset bangsa kita yang kita miliki, kan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo menuturkan, Hotel Sultan berada di kawasan GBK, sehingga pengelolaannya pun dalam proses diserahkan ke Danantara.

Ada pula TMII dan aset di Kemayoran.

"Berkenaan dengan GBK yang di dalamnya ada Hotel Sultan tentu menjadi bagian di seluruh kawasan GBK. Itu sedang proses akan diserahkan juga pengelolaannya ke Danantara," ucap dia.

"Ada rencana (TMII juga), tapi memang sekali lagi belum. Ini baru GBK, kemudian Kemayoran, karena itu kan aset-aset yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara," imbuhnya.

Prasetyo menyampaikan, mekanisme penyerahan aset negara tersebut kemungkinan berbeda dengan penyerahan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, GBK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) milik lembaga pemerintah.

"Kalau ini kan pasti berbeda dengan BUMN. Jadi proses-proses pengalihan pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif," ungkap Prasetyo.

Lebih lanjut ia menjelaskan alasan pemerintah menyerahkan aset tersebut untuk dikelola Danantara.

Ia merasa, pengelolaan aset perlu dibenahi, meski tidak ada kesulitan berarti ketika pengelolaannya selama ini berada di bawah Kemensetneg.

Namun, berdasarkan hasil analisis menggunakan tim audit internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil pengelolaan selama ini belum optimal.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional, sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," tandasnya.

DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi lahan milik Sekretariat Negara (Setneg) RI yang terletak di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, pada Kamis (8/5/2025).

Pernyataan ini muncul di tengah polemik mengenai keberadaan warga yang menghuni wilayah tersebut tanpa izin dan tanpa memiliki KTP Depok.

Lahan milik Setneg diketahui memiliki luas sekitar 3,5 hektar.

“Bapak punya tanah lama-lama kenapa malah dianggurin? Tanah mahal, Pak,” tanya Dedi kepada perwakilan Setneg RI di lokasi, Kamis.

Perwakilan Setneg RI menjelaskan, penguasaan lahan tersebut telah teridentifikasi sejak 2013. Mereka mengaku telah memasang pagar untuk mencegah masuknya masyarakat liar ke lahan mereka.

"Pada 2013 sudah ada yang masuk, lalu di 2014 kami tertibkan dengan pasang pagar keliling. Tapi dijebol di 2020," ungkap dia.

Meskipun pemagaran dilakukan di lahan yang berdekatan dengan Mahogany Residence, perwakilan Setneg tidak merinci pihak mana yang menjebol pagar tersebut.

Mereka juga mengakui, pengawasan terhadap lahan tersebut menjadi kendur sejak insiden itu.

Dedi Mulyadi menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah atas lahan-lahan milik negara.

Akibatnya, banyak tanah kosong milik instansi negara yang seketika menjadi bersertifikat atau hak milik rakyat perorangan.

"Karena (tanah negara) tidak ada yang urus, akhirnya orang bikin bangunan di situ. Giliran negara butuh (lahannya), harus ada kerahiman, biayanya mahal. Bahkan banyak tanah negara yang tiba-tiba bersertifikat," jelasnya.

Dedi mengimbau agar ada pengawasan yang ketat dan terstruktur terhadap setiap lahan milik negara untuk mencegah terulangnya kejadian serupa seperti yang terjadi di Kampung Baru.

Kampung Baru sendiri merupakan lokasi kejadian pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan tim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) pada Jumat (18/4/2025).

Lahan di Kampung Baru diduga dihuni oleh ribuan warga yang tidak memiliki KTP Depok.

Lahan tersebut terdiri dari milik Pemkot seluas 1,5 hektar dan milik Setneg seluas 3,5 hektar.

Selain itu, warga di Kampung Baru juga diduga menempati lahan milik perusahaan properti dan sebagian kecil milik BUMN tanpa izin.

“Misalkan, PPATK. Ternyata dia (calon komisioner KY) mendapatkan penghasilan tidak klir, tidak reasonable (wajar), itu juga bisa. Contohnya di KPK, ternyata dia pernah menjadi tersangka, terdakwa, tidak bisa,”

Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, Dhahana Putra, telah mengumumkan persyaratan dan tata cara pendaftaran calon anggota KY periode 2025–2030 melalui Pengumuman Nomor 01/PANSEL-KY/05/2025.

Berdasarkan berkas pengumuman yang diterima di Jakarta, Selasa, pendaftaran akan dimulai pada tanggal 2–23 Juni 2025 pukul 17.00 WIB melalui laman Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) pada alamat https://apel.setneg.go.id.

Adapun persyaratan untuk menjadi calon anggota KY periode 2025–2030, yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia pada Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

Syarat lainnya, berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan serta berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun.

Turut menjadi syarat, antara lain, berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, memiliki kemampuan jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan melaporkan harta kekayaan.

Sementara itu, tata cara pendaftaran dimulai dengan membuat akun pada laman APEL, mengisi daftar riwayat hidup, serta mengunggah dokumen hasil pemindaian termasuk di antaranya SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan makalah.

“Makalah dengan tema ‘Reformasi Pengawasan Hakim Sesuai dengan Tugas dan Fungsi KY’, minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman,” demikian penjelasan Ketua Pansel.

Nantinya, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 30 Juni 2025 melalui laman Kementerian Sekretariat Negara dan laman APEL.

Sebelumnya, Dhahana saat konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/5), mengatakan bahwa pansel mencari tujuh calon anggota KY untuk menggantikan komisioner saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada 20 Desember 2025.

Guna memeriksa rekam jejak para pendaftar, pansel berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, KPK, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Narkotika Nasional.

“Misalkan, PPATK. Ternyata dia (calon komisioner KY) mendapatkan penghasilan tidak klir, tidak reasonable (wajar), itu juga bisa. Contohnya di KPK, ternyata dia pernah menjadi tersangka, terdakwa, tidak bisa,” jelas Dhahana.

Pansel, imbuh Dhahana, mencari calon komisioner KY dengan latar belakang yang jelas dan bersih. Oleh sebab itu, pansel juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, hingga pakar hukum.

Sosialisasi pendaftaran berlangsung pada 6–28 Mei 2025. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, laman APEL, laman resmi KY, laman resmi MA, dan laman resmi Kementerian Hukum.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal dirinya bakal segera menarik aset-aset negara yang saat ini dikuasai oleh swasta.

Di hadapan ratusan ribu buruh, Presiden menegaskan aset-aset negara, yang merupakan kekayaan rakyat, harus dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

“Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo saat berbicara di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis.

Presiden kemudian menegaskan dirinya telah berkonsultasi dengan sejumlah hakim agung terkait keinginannya menarik kembali aset-aset negara itu.

“Saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang, Undang-Undang Dasar kita kuat! Bumi, dan air, dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah Undang-Undang Dasar,” kata Presiden menyebutkan isi Pasal 33 ayat (3) UUD 45.

Walaupun demikian, Presiden tidak menyebutkan lebih lanjut aset-aset mana yang segera ditarik untuk dikuasai kembali oleh negara.

Sejumlah kementerian dalam beberapa bulan terakhir mendata kembali aset-aset negara yang dikuasai oleh mereka, karena beberapa aset seperti tanah sering kali dikuasai oleh pihak-pihak lain seperti pribadi ataupun swasta.

Kasus sengketa aset negara yang saat ini menarik perhatian publik salah satunya terkait lahan seluas 13 hektare yang telah cukup lama ditempati oleh Hotel Sultan di Jakarta. Kasus sengketa itu melibatkan Kementerian Sekretariat Negara dengan Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo, yang saat ini menguasai Hotel Sultan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bulan lalu (19/3) mengatakan Kementerian Sekretariat Negara telah melayangkan somasi kepada Indobuildco untuk segera mengosongkan bangunan, karena hak guna bangunan (HGB) mereka telah habis masa berlakunya sejak 2023.

Lahan yang menjadi objek sengketa itu berada di kawasan Gelora Bung Karno, yang penguasaannya bakal dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara ke Badan Pengelola Investasi Danantara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Danantara merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (30/4).

Petunjuk Presiden yang disebut oleh Prasetyo merujuk kepada arahan Presiden saat acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Prasetyo melanjutkan Kementerian Sekretariat Negara membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pengalihan tersebut, terutama untuk mengurus hal-hal yang teknis.

Oleh karena itu, Prasetyo menyatakan hingga saat ini belum ada aset yang dipindahkan karena prosesnya masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," kata Prasetyo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan proses pengalihan tersebut secara teknis.

Hal itu karena pengelolaan aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara berbentuk Badan Layanan Umum, yang berbeda dengan proses pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hingga saat ini, kata dia, belum ada aset yang dipindahkan karena proses masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," ujar dia.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia akan memiliki aset kelolaan mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan aset kelolaan dari perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini mencapai 982 miliar dolar AS, yang nantinya ditambah aset kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK) yang akan bergabung ke Danantara.

"Itu bertahap, memang kalau kita lihat asetnya dari BUMN kan sebenarnya 900 miliar dolar AS yang banyak disampaikan, sebenarnya sudah lebih dari 982 miliar dolar AS," ujar Rosan saat sesi doorstop setelah acara Town Hall Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (28/4).

Ia menjelaskan aset kawasan Stadion Utama GBK yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), pada delapan tahun lalu bernilai sebesar 25 miliar dolar AS.

"Dan itu adalah yang kita ada di sini GBK yang ada di Mensesneg, yang nilainya (value) pada delapan tahun yang lalu 25 miliar dolar AS. Jadi, GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," ujar Rosan.

Dengan aset- aset kelolaan itu, Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan perencanaan yang matang agar menjadi aset yang produktif, dan menghasilkan return of investment dan return of asset yang positif.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, bahwa pengalihan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Danantara merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto . Arahan itu telah disampaikan Presiden Prabowo saat Townhall Meeting dengan jajaran Danantara .

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara Town Hall Danantara beberapa hari yang lalu," tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (30/4/2025).

Namun demikian, Prasetyo menjelaskan, bahwa proses pengalihan ini memerlukan waktu karena secara teknis terdapat perbedaan mendasar dalam status pengelolaan aset. Kawasan GBK saat ini dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara, berbeda dengan aset-aset milik BUMN yang proses pengalihannya memiliki mekanisme tersendiri.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara adalah bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum, yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," jelasnya.

Prasetyo juga menegaskan, bahwa hingga saat ini belum ada aset yang secara resmi dialihkan, mengingat proses tersebut masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan tentu sampai hari ini belum, karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait, dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan tentunya dengan Danantara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke bawah naungan Danantara.

Prasetyo mengatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Town Hall Danantara yang digelar beberapa hari lalu.

“Betul, itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara Town Hall Danantara,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media, Rabu (30/4/2025).

Meski demikian, Prasetyo menekankan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara instan mengingat perbedaan status pengelolaan aset GBK yang saat ini berada di bawah Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara.

Menurutnya, skema pengelolaan tersebut berbeda dengan aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga perlu penyesuaian teknis yang matang.

“Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini, karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara adalah bersifat pengelolaannya di bawah BLU, yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN,” jelasnya.

Terkait daftar aset GBK yang sudah atau akan dialihkan, Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada yang secara resmi dialihkan.

Proses tersebut masih dalam tahap koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

“Jadi mohon bersabar. Kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum, karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis,” pungkas Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya kini mengelola 844 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

Menurutnya, seluruh entitas ini resmi berada di bawah kendali Danantara sejak 21 Maret 2025. Tak lama setelah peresmian Super Holding BUMN itu dilakukan.

“Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di milik dan antara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian,” ujarnya di JCC Senayan, Senin (28/4/2025)

Rosan menegaskan sejak diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, BPI Danantara bergerak cepat melakukan konsolidasi, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

"Sejak peluncuran, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, sekarang seluruh perusahaan tersebut, termasuk perusahaan besar, sudah menjadi bagian dari Danantara," imbuhnya.

Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.

Selain itu, Rosan mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.

Aset tersebut, yang delapan tahun lalu diperkirakan bernilai sekitar US$25 miliar akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi.

“Akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment. Sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” pungkas Rosan.