Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya penegak hukum yang diancam karena mengusut kasus korupsi.

Sebagaimana diketahui, KPK merupakan salah satu lembaga penegak hukum selain Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri yang berwenang untuk mengusut tindak pidana korupsi.

Atas pernyataan Presiden tersebut, Setyo mengaku dia pribadi belum pernah mengalami ancaman. Akan tetapi, dia tidak menampik kemungkinan bahwa ada penegak hukum yang pernah mengalami hal tersebut namun tidak pernah menyampaikan.

"Jadi kalau beliau punya pemikiran seperti itu mungkin karena ada informasi yang disampaikan kepada Bapak Presiden dan bisa menjadi perhatian itu semua pihak," terangnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurut Setyo, pegawainya di KPK tidak ada yang mengalami ancaman dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Apabila ada, KPK pun menyiapkan tim reaksi cepat dari Biro Umum untuk merespons keadaan darurat. Tim itu bekerja sama juga dengan Polri.

"Di bagian Biro Umum itu ada tim reaksi cepat yang bisa merespons kalau misalkan ada laporan atau informasi yang dialami oleh pegawai manakala menghadapi hal-hal yang sifatnya, ya sesuatu yang darurat gitu," lanjut Ketua KPK jilid VI itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak akan berhenti untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Dia menyebut ada penegak hukum yang diancam karena mengusut kasus korupsi.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," ujarnya pada Kongres IV Tidar, Sabtu (17/5/2025).

SEMARANG, KOMPAS.com - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, pada Selasa (20/5/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan empat tuntutan utama, termasuk dorongan untuk regulasi Undang-Undang transportasi online sebagai perlindungan bagi mitra ojol.

Sama seperti tuntutan di tingkat nasional, mereka menuntut agar aplikator atau perusahaan ojol mematuhi regulasi yang tertuang dalam Permenhub PM No.12 tahun 2019 serta Kepmenhub KP No.667 tahun 2022, yang telah mengalami perubahan menjadi KP No.1001 tahun 2022.

Salah satu poin penting dalam tuntutan mereka adalah penurunan potongan biaya sewa aplikasi dari 30 persen menjadi 10 persen.

Koordinator Aliansi Satu Komando (Sako) R2 Jateng, Cak Thomas, menegaskan pentingnya regulasi berupa undang-undang untuk melindungi status pekerja informal mereka yang dianggap rentan.

"Kenapa itu kita minta? Karena status kita sampai saat ini ojol itu belum ada payung hukumnya. Jadi kalau bisa dibilang kita itu adalah anak liar, anak haram atau apa? Padahal keberadaan kita itu ada, wujud kita ada real tapi secara status kita bisa dibilang ilegal," ungkapnya.

Cak Thomas menjelaskan bahwa tuntutan mereka terdiri dari empat poin, yaitu kenaikan tarif roda dua, regulasi pengantaran barang dan makanan, tarif bersih untuk roda empat, serta undang-undang transportasi online.

Dia menambahkan bahwa tuntutan pertama hingga ketiga merupakan tuntutan jangka pendek, sementara undang-undang transportasi online menjadi tuntutan jangka panjang.

Tuntutan tersebut telah disampaikan kepada perwakilan anggota DPRD Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Jawa Tengah.

Para pengemudi ojol berharap kedua lembaga tersebut dapat menjembatani aspirasi mereka kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Jadi kalau di Semarang kita ke Gubernuran, di Solo kita ke Wali Kota, terus yang ke Purwokerto tuntutannya sama disampaikan oleh kepala daerah ke Kementerian Perhubungan," lanjutnya.

Pengemudi ojol juga menyatakan kesiapannya untuk mengunjungi Kemenhub dan menyampaikan keresahan mereka langsung.

Meskipun proses tersebut diperkirakan akan memakan waktu lama, mereka berharap dapat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

"Prosesnya memang panjang, kita akan mengawal agar tuntutan ini segera bisa tercapai dan perbaikan nasib driver ojol itu real terjadi," tegas Cak Thomas.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Nur Saadah, bertekad untuk menyampaikan usulan dan tuntutan pengemudi ojol kepada wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya terkait undang-undang transportasi online.

"Kita merasakan bahwa kehadiran ojol itu sangat membantu masyarakat. Ketika ibu-ibu mau melahirkan, yang dicari pertama adalah ojol. Ketika orang di rumah lapar, yang dicari pertama adalah ojol," ucap Nur di hadapan massa aksi.

Mengingat peran penting pengemudi ojol bagi masyarakat, Nur memastikan bahwa keresahan mereka akan disampaikan dan dikawal hingga mencapai hasil yang diharapkan di tingkat pemerintah pusat.

"Kini gilirannya kita memperjuangkan agar apa yang jenengan harapkan, empat tuntutan tadi, kita teruskan dan kita kawal sampai berhasil," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengaku sebenarnya sedih jika proses hukum mengenai ijazahnya berlanjut ke tahap berikutnya.

Hal itu disampaikan Jokowi usai diperiksa terkait laporan mengenai ijazahnya yang diduga palsu di Bareskrim Polri pada Selasa (20/5/2025), hari ini.

“Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih,” ujar Jokowi di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

“(Sedih) Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya, saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan,” kata mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi sempat mengungkapkan perihal pemeriksaannya. Dia mengatakan, sempat ditanya terkait keaslian ijazahnya.

Jokowi mengatakan, dirinya ditanya sebanyak kurang lebih 22 pertanyaan oleh penyidik.

“Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya, sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai Universitas,” ujarnya.

Selain soal ijazahnya, Jokowi mengaku juga ditanya terkait dengan sejumlah aktivitasnya selama menjadi mahasiswa di Universitas Gajah Mada (UGM).

“Juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya. Masih semasa itu, di sekitar itu,” katanya.

Namun, Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Dia menegaskan, ijazah-ijazahnya baru akan ditampilkan jika diminta oleh majelis hakim di persidangan.

“Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Jadi, ya kita tunggu proses hukum selanjutnya,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pengadilan adalah lembaga yang paling kompeten untuk menunjukkan ijazahnya nanti.

“Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti,” katanya..

Padahal, saat diperiksa oleh penyidik, Jokowi juga sekaligus mengambil ijazahnya yang kemarin diminta penyidik untuk diperiksa di laboratorium forensik (labfor).

Diketahui, Jokowi diperiksa sebagai terlapor atas laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terkait dugaan ijazah palsu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah, telah lebih dahulu diperiksa sebagai pelapor oleh Bareskrim Polri pada 6 Mei 2025.

Rizal juga diperiksa oleh penyidik di Bareskrim Polri terkait dengan pengaduan masyarakat yang diajukannya pada Desember 2024.

Saat itu, Rizal dkk mengadukan soal ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri. Pengaduan ini disebutkan mulai diselidiki sejak April 2025.

Jokowi Lapor Balik

Akhirnya beraksi terkait polemik ijazah miliknya, Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.

Pelaporan ini dilakukan usai ijazah Jokowi dituding palsu oleh sejumlah pihak.

Saat menemui penyidik, Jokowi melaporkan lima orang. Mereka adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, Eggy Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.

Jakarta (ANTARA) - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih jika proses hukum yang terkait dengan keaslian ijazahnya harus berlanjut.

"Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya," kata Jokowi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

Jokowi menilai tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya sudah keterlaluan sehingga akhirnya memilih untuk membiarkan proses tersebut berjalan.

"Saya kasihan, tetapi ya ini 'kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya pekan ini akan segera melakukan gelar perkara terhadap aduan soal keaslian ijazah milik Jokowi.

"Tindak lanjut berikutnya penyidik akan melakukan gelar perkara pada minggu ini," kata Brigjen Pol. Trunoyudo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan hasil gelar perkara tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Menurut dia, hasil gelar perkara tersebut akan menentukan apakah laporan soal keaslian ijazah Jokowi tersebut akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau dihentikan penyelidikannya.

Ia juga menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik soal keasilan ijazah tersebut.

"Tahapan tentu secara prosedural dan profesional, kemudian juga menunggu hasil dari laboratorium forensik," kata Trunoyudo.

Untuk diketahui, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana membuat aduan terkait dengan dugaan ijazah S-1 Jokowi palsu ke Bareskrim Polri.

Jokowi melalui tim kuasa hukumnya kemudian menanggapi laporan tersebut, lalu menyerahkan ijazah asli SMA dan universitasnya ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada hari Jumat (9/5) untuk keperluan uji forensik dalam rangka menentukan keasliannya.

Ijazah tersebut lantas diambil langsung oleh Jokowi pada hari Selasa (20/5).

Kedatangan Jokowi ke Bareskrim Polri juga dalam rangka memenuhi undangan Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait dengan laporan soal ijazahnya.

"Hari ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim untuk keterangan atas aduan dari masyarakat ke Bareskrim," kata Jokowi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

Ia melanjutkan, "Saya memenuhi undangan itu sekaligus mengambil ijazah yang saat lalu diantarkan ke Bareskrim, dan sudah saya ambil."

Jokowi diklarifikasi selama 1 jam oleh penyidik Bareskrim Polri, yang bersangkutan tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 09.43 WIB dan selesai diklarifikasi pada pukul 10.48 WIB. Ia mengaku dicecar 22 pertanyaan saat diklarifikasi oleh penyidik Bareskrim Polri.

"Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. Selain itu, juga yang berkaitan dengan skripsi dengan kegiatan saat mahasiswa, saya kira di sekitar itu," ujar Jokowi.

Pelatihan service air conditioner (AC) terhadap mantan narapidana teroris (Napiter) dari 4 Provinsi di Sumatera digelar di Palembang. Acara yang disponsori Astra itu digelar Densus 88 Polri menggandeng BNPT dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Pantauan detikSumbagsel di lapangan, kegiatan itu dilaksanakan di Sentra Budi Perkasa Kemensos RI, Jalan Sosial Km 5, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Palembang, pada Selasa (20/5/2025).

Direktur Idensos Densus 88 AT Polri Brigjen Arif Makhfudiharto mengatakan dalam kegiatan ini setidaknya ada sekitar 40 mantan napiter yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi teknisi AC.

"Jadi ada 40 mantan narapidana teroris yang mengikuti pelatihan ini, mereka ada yang dari Sumsel, Sumbar, Riau dan Jambi," kata Brigjen Arif di Palembang, Selasa (20/5/2025).

Adapun salah satu tujuan dilakukannya pelatihan ini, katanya, guna mendukung para mantan napiter agar mendapatkan kehidupan lebih baik setelah menjalani pembinaan dari lembaga permasyarakatan.

"Ini merupakan tahapan deradikalisasi, yang terdiri mulai dari penilaian identifikasi yang kedua rehabilitasi yang ketiga reedukasi dan keempat adalah reintegrasi sosial," katanya.

Dari keempat tahapan dalam proses deradikalisasi tersebut, katanya, kegiatan pelatihan ini termasuk dalam kategori reintegrasi sosial.

"Nah (pelatihan) ini merupakan proses reintegrasi sosial, sehingga teman-teman ini dapat kembali memberikan kontribusi kepada masyarakat paling tidak mempunyai kemanfaatan untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," imbuhnya.

"Mereka ini sudah selesai (menjalani hukuman), mereka mempunyai hak yang sama dengan kita. Inilah penanggulangan terorisme bukan hanya menghukum mereka tetapi mengembalikan mereka untuk bisa bersama-sama kita kembali untuk membangun negara dan memberikan kemanfaatan paling tidak untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Deradikalisasi Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi, Kombes Iwan Ristianto mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam adanya kegiatan positif tersebut.

Dia mengapresiasi kegiatan ini karena dalam program deradikalisasi tidak hanya BNPT sendiri tetapi juga Densus, ataupun stakeholder yang lain juga terlibat.

"Harapan kami ini bisa menjadi contoh bagi stakeholder yang lain, dilakukan oleh Pemda-pemda ataupun perusahaan-perusahaan lain di mana di situ ada CSR nggak ada salahnya kita gunakan buat program deradikalisasi, kita bantu sahabat kita saudara kita yang dulu mungkin pernah nakal kepada negara ini agar dapat kembali mencintai NKRI secara utuh," katanya.

Video: Kemensos Rehabilitasi Lebih dari 400 Eks Napi Teroris Sejak 2016

Video: Kemensos Rehabilitasi Lebih dari 400 Eks Napi Teroris Sejak 2016

Jakarta (ANTARA) - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih jika proses hukum yang terkait dengan keaslian ijazahnya harus berlanjut.

"Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya," kata Jokowi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

Jokowi menilai tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya sudah keterlaluan sehingga akhirnya memilih untuk membiarkan proses tersebut berjalan.

"Saya kasihan, tetapi ya ini 'kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya pekan ini akan segera melakukan gelar perkara terhadap aduan soal keaslian ijazah milik Jokowi.

"Tindak lanjut berikutnya penyidik akan melakukan gelar perkara pada minggu ini," kata Brigjen Pol. Trunoyudo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan hasil gelar perkara tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Menurut dia, hasil gelar perkara tersebut akan menentukan apakah laporan soal keaslian ijazah Jokowi tersebut akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau dihentikan penyelidikannya.

Ia juga menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik soal keasilan ijazah tersebut.

"Tahapan tentu secara prosedural dan profesional, kemudian juga menunggu hasil dari laboratorium forensik," kata Trunoyudo.

Untuk diketahui, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana membuat aduan terkait dengan dugaan ijazah S-1 Jokowi palsu ke Bareskrim Polri.

Jokowi melalui tim kuasa hukumnya kemudian menanggapi laporan tersebut, lalu menyerahkan ijazah asli SMA dan universitasnya ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada hari Jumat (9/5) untuk keperluan uji forensik dalam rangka menentukan keasliannya.

Ijazah tersebut lantas diambil langsung oleh Jokowi pada hari Selasa (20/5).

Jakarta (ANTARA) - Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa upaya merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan metode kodifikasi, di antaranya bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dan memudahkan bagi masyarakat.

"Kelebihan metode ini adalah terciptanya kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat, karena semua aturan terkait pendidikan berada dalam satu dokumen," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan melalui metode kodifikasi itu, revisi UU Sisdiknas akan menyatukan semua aturan yang tersebar dalam berbagai undang-undang terkait pendidikan menjadi satu undang-undang yang lengkap dan terintegrasi.

Undang-Undang lainnya terkait pendidikan itu, kata dia, meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

"Bahkan, (pembahasan revisi UU Sisdiknas) juga mengevaluasi pasal-pasal pendidikan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Mahfudz menambahkan.

Dia menyampaikan bahwa revisi UU Sisdiknas yang diikuti dengan revisi aturan-aturan lainnya itu dapat menghadirkan harmonisasi dan sinergi dalam penyelesaian beragam masalah pendidikan di Tanah Air.

"Revisi UU Sisdiknas perlu diikuti revisi UU tersebut agar terjadi harmonisasi dan sinergi dalam penyelesaian masalah pendidikan secara menyeluruh," kata dia.

Meskipun memiliki kelebihan, Mahfudz mengakui penyusunan revisi UU Sisdiknas menggunakan metode kodifikasi akan menyita banyak tenaga dan waktu dari para pihak terkait, mulai dari pemerintah, DPR, hingga perwakilan unsur masyarakat.

"Membutuhkan waktu dan upaya yang besar, karena memerlukan peninjauan mendalam terhadap semua peraturan yang ada," kata dia.

Sejalan dengan itu, Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR mengharapkan sejumlah rapat yang digelar dengan menghadirkan berbagai narasumber dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk mempercepat dan menyempurnakan revisi aturan itu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR: Revisi UU Sisdiknas dengan kodifikasi perkuat kepastian hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Sunoto, menyebut pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, sebagai sarjana hukum yang merusak integritas sistem peradilan.

Pernyataan ini disampaikan Hakim Sunoto saat menceramahi Lisa ketika pengacara itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa pemberi suap dan pemufakatan jahat.

Hakim Sunoto menyebut, di Indonesia terdapat ribuan advokat yang menjunjung tinggi etika, hukum, dan profesi.

“Nah, Saudara sendiri sebagai seorang yang berpendidikan S1 hukum yang memahami bahwa tugas advokat adalah menggunakan pengetahuan hukum untuk membela klien melalui jalur-jalur yang sah,” kata Sunoto di ruang sidang, Selasa (20/5/2025).

Namun, kata Sunoto, beberapa barang bukti yang terungkap di persidangan justru menunjukkan perilaku Lisa bertentangan dengan kode etik advokat.

Lisa misalnya, menemui hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik, di bandara maupun hakim Mangapul di apartemennya.

"Saudara tentu menyadari bahwa tindakan-tindakan tersebut bukan hanya melanggar kode etik advokat, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan kita,” ujar Sunoto.

Ia lantas menanyakan alasan Lisa sampai melanggar aturan mendasar yang berlaku di organisasi advokat, alih-alih memperjuangkan keadilan untuk kliennya.

Lisa kemudian menjawab bahwa dirinya tidak berniat melanggar kode etik.

Menurutnya, sejak kasus Ronald Tannur viral di tingkat penyidikan, saat itu penyidik dan jaksa tidak maksimal mencari bukti-bukti.

Namun, pernyataan Lisa ini dihentikan Hakim Sunoto.

“Enggak, gini saya setop. Saudara ada bertemu di bandara dengan hakim itu melanggar kode etik enggak?” cecar Hakim Sunoto.

“Melanggar kode etik betul, tetapi saya namanya dipanggil dengan…,” jawab Lisa, namun kembali dipotong Hakim Sunoto.

“Pihak, itu apabila berdua seimbang, itu baru sebagai alibi. Ada dua yang seimbang. Ini kan enggak seimbang ini, ekspatriat,” timpal Hakim Sunoto.

Sementara itu, Lisa mengeklaim diundang hakim Erintuah Damanik untuk bertemu di luar pengadilan.

“Karena saya sebagai seorang lawyer pada waktu itu ingin tahu apa saja yang mau disampaikan,” ujarnya.

Dalam perkara ini, Lisa didakwa bersama-sama ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, menyuap tiga hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur senilai Rp 4,6 miliar.

Ketiga hakim itu adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Erin dan Mangapul dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Mereka kemudian menerima hukuman itu sehingga perkara inkracht.

Sementara, Heru dihukum 10 tahun penjara dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, membantah adanya skenario atau setingan dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada kliennya. Dia pun menepis tudingan adanya kriminalisasi atau upaya pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mengkritik Jokowi.

Menurut dia, pelaporan kepada sejumlah orang lebih sebagai upaya meminta tanggung jawab atas tudingan ijazah palsu UGM. "Isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas. Bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik," kata Yakup di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

Dia pun menegaskan, tindakan pelaporan itu bukan sebagai bentuk kriminalisasi. "Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu ikan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun, kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ dikenakan seakan-akan tindak pidana itu kriminalisasi," kata Yakup menambahkan.

Menurut Yakup, laporan Jokowi yang diserahkan ke kuasa hukum memiliki dasar hukum yang kuat. "Menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua. Sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan saksinya ada, objeknya ada jadi semua itu jelas masyarakat itu bisa lihat di sosmed semua. Tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada (dasarnya) semua," ucap Yakup.

Dia pun menyayangkan munculnya narasi yang menyebut seolah-olah Jokowi sengaja ingin menjebloskan orang ke penjara. Selain itu, Yakup menampik adanya setingan di balik tudingan ijazah palsu kliennya tersebut.

"Jadi kalau narasi-narasi yang meng kriminalisasi Itu sangat kita sayangkan bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara Itu sangat tidak benar, Menyesatkan dan kita sangat sayangkan," kata putra Kumham Imipas Otto Hasibuan tersebut.

Yakup juga menyampaikan, Jokowi telah bersikap sabar selama lebih dari dua tahun terakhir terkait tudingan ijazah palsu tersebut. "Sudah dua tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru dua tahun terakhir Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya, kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya," katanya.

Dia pun meminta mereka yang masih terus menuding kliennya menghentikan aksinya. "Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi untuk kalau pun ada narasi-narasi seperti itu ya kami minta dihentikan. Karena itu tidak benar dan menyesatkan," ucap Yakup.

Dia menyampaikan, ada sejumlah mahasiswa hukum bahkan mempertanyakan balik tudingan kriminalisasi yang diarahkan kepada Jokowi. Secara logika, sambung Yakup, justru pihak penuding yang terkesan mengkriminalisasi dengan tidak percaya ijazah Jokowi keluaran UGM asli.

"Ada mahasiswa-mahasiswa hukum Justru yang menghubungi saya Mas, ngomong ke saya kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi ijazahnya ada, asli tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini?” katanya.

Tanggal 21 Mei 1998 tercatat sebagai hari bersejarah: Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade memimpin. Kini, 27 tahun berselang, bangsa ini terus bergulat dengan janji-janji Reformasi. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang pernah menjadi tuntutan utama mahasiswa dan rakyat saat itu, nyatanya belum sepenuhnya terwujud.

Dalam momentum reflektif ini, ironi sejarah pun muncul: wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, kembali mengemuka dan membelah opini publik. Di balik ketokohan dan jasanya, Soeharto juga mewariskan luka sejarah yang belum seluruhnya disembuhkan. Di sinilah ujian kedewasaan kolektif bangsa ini berada; apakah kita mampu melihat sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam penilaian hitam-putih?

Reformasi mengajarkan kita pentingnya kebebasan berpikir, termasuk dalam melihat sosok-sosok bersejarah yang tidak selalu hitam atau putih. Karena itu, dalam menilai Soeharto, kita perlu bijak – tidak berlebihan memuji, tapi juga tidak langsung menyalahkan. Sebab bangsa yang besar bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang berani menghadapi dan memahaminya dengan jujur dan seimbang.

Dua Sosok Pembentuk Indonesia Modern

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, Sukarno dan Soeharto menempati posisi yang tak tergantikan sebagai dua figur sentral yang membentuk wajah Indonesia modern. Sukarno, dengan karisma revolusionernya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan sosok utama di balik berdirinya negara bangsa.

Ia membangkitkan kesadaran nasional, menggugah semangat kolektif, dan merumuskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonial. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, Sukarno menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterpecahan ideologis yang mengancam keutuhan nasional.

Di titik inilah Soeharto muncul, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi sebagai stabilisator. Dengan pendekatan teknokratis dan militeristik, Soeharto merestorasi fungsi negara dan membawa Indonesia masuk ke era pembangunan jangka panjang.

Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya mewakili dua fase krusial dalam sejarah bangsa: Sukarno membangun fondasi ideologis dan jati diri nasional; Soeharto membangun struktur ekonomi dan institusi pemerintahan modern.

Tidak satu pun dari keduanya lepas dari kontroversi. Sukarno dikritik karena keterlibatannya dalam ketegangan ideologi kiri dan ketidakefisienan ekonomi, sedangkan Soeharto menghadapi kecaman atas represi politik dan sentralisasi kekuasaan yang berkepanjangan.

Namun sejarah bukanlah arena untuk menuntut kesempurnaan. Bila bangsa ini dapat menerima Sukarno sebagai Pahlawan Nasional – meski tak seluruh warisannya lepas dari perdebatan – maka mestinya bangsa ini juga mampu menimbang warisan Soeharto dengan standar yang setara: adil secara moral, jujur secara historis, dan bijak secara politik.

Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan
Warisan pembangunan Presiden Soeharto bukan sekadar narasi politik, tetapi dapat diverifikasi melalui data dan indikator makro yang konkret. Dalam rentang tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris yang rapuh menjadi ekonomi berkembang yang diperhitungkan di Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan rata-rata 6-7% per tahun selama masa Orde Baru, mencerminkan keberhasilan perencanaan ekonomi yang konsisten – meskipun tentu tidak lepas dari intervensi negara yang ketat.

Keberhasilan Soeharto menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal 1970-an menjadi hanya 11% menjelang akhir pemerintahannya menjadi bukti adanya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis kerakyatan, meskipun distribusi kekayaan tetap menjadi isu.

Pendidikan dasar dijadikan pilar utama pembangunan manusia, terlihat dari meningkatnya angka melek huruf secara drastis. Reformasi di sektor pertanian, khususnya dengan program Bimas dan Inmas, mendorong Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 – sebuah pencapaian yang diakui dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pangan global.

Infrastruktur fisik juga menjadi prioritas yang menandai orientasi pembangunan jangka panjang Soeharto. Program Inpres membuka akses jalan, listrik, dan irigasi hingga ke desa-desa terpencil, memperluas konektivitas nasional dan mendukung integrasi ekonomi wilayah.

Secara geopolitik, Soeharto menunjukkan ketangguhan sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan negara pasca-G30S/PKI, ketika negara lain di dunia ketiga dilanda perang saudara atau fragmentasi internal.

Semua capaian ini tidak menghapus kritik terhadap sisi gelap pemerintahannya, tetapi ia tetap menghadirkan rekam jejak pembangunan yang sulit diabaikan secara objektif.

Dalam tradisi penghargaan kepahlawanan, ukuran kontribusi terhadap kemajuan bangsa tidak hanya ditakar dari niat baik, tetapi juga dari dampak nyata yang ditinggalkan dalam kehidupan rakyat banyak.

Kriteria Pahlawan Nasional
Penetapan gelar Pahlawan Nasional bukanlah keputusan emosional atau politis semata, melainkan harus berlandaskan pada kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga kriteria utama: (1) berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, (2) memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela, serta (3) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan, membela, atau membangun negara. Ketiga kriteria ini mengharuskan kita menilai secara utuh dan tidak parsial.

Soeharto jelas memenuhi salah satu syarat utama: kontribusi luar biasa dalam membangun negara. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya pulih dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, tetapi juga masuk ke era modernisasi yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Kemajuan infrastruktur, pencapaian swasembada pangan, dan peningkatan kualitas hidup secara agregat menjadi bukti kontribusi yang tidak dapat dihapus dari narasi kebangsaan.

Namun, aspek "tidak tercela secara moral" kerap menjadi perdebatan. Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kritik terhadap Orde Baru. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dijatuhi hukuman bersalah oleh lembaga peradilan yang sah.

Dalam sistem hukum positif yang kita anut, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip fundamental yang melindungi setiap warga negara dari penghukuman berbasis asumsi semata. Bahkan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung pada 2010, tuduhan korupsi yang diajukan Kejaksaan Agung dinyatakan tidak cukup bukti secara hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa bangsa ini harus menutup mata terhadap pelanggaran di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang berkeadilan menuntut adanya pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sistemik. Kritik terhadap rezim tidak serta-merta membatalkan kontribusi tokoh yang memimpinnya, selama tidak terbukti secara hukum bahwa ia bertindak secara pribadi dan langsung melanggar norma hukum atau moral.

Dengan demikian, dalam kerangka konstitusional dan prinsip keadilan, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dilakukan secara proporsional – tanpa glorifikasi, namun juga tanpa reduksi sepihak terhadap jasa-jasanya. Sebab penetapan gelar ini tidak untuk menghapus ingatan atas luka sejarah, melainkan untuk menempatkan kontribusi pembangunan dalam timbangan yang adil dan beradab.

Membangun Memori Kolektif yang Inklusif
Memori kolektif suatu bangsa tidak dibentuk hanya oleh satu narasi tunggal, tetapi merupakan hasil pergulatan berbagai ingatan, pengalaman, dan interpretasi yang hidup dalam masyarakat.

Maurice Halbwachs, sosiolog Prancis yang memperkenalkan konsep ini, menegaskan bahwa memori kolektif dibentuk dalam kerangka sosial, selalu bersifat selektif, dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya dominan. Oleh karena itu, ketika bangsa ini membicarakan tokoh sebesar Soeharto, kita sedang berbicara tentang bagaimana sejarah diingat, ditafsirkan, dan diwariskan lintas generasi.

Mengingat jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap sisi gelap pemerintahannya. Sebaliknya, pengakuan terhadap kontribusi besarnya harus disandingkan dengan kesadaran historis yang kritis.

Sejarah yang jujur bukanlah sejarah yang hanya mencatat keberhasilan, tetapi juga yang berani menghadapi kegagalan dan luka masa lalu. Justru di sanalah letak kematangan suatu bangsa dalam merawat ingatan kolektifnya – bukan dengan menghapus, tetapi dengan menyusun narasi yang utuh, seimbang, dan inklusif.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, jika dilakukan, tidak harus dipahami sebagai bentuk glorifikasi tanpa kritik. Gelar tersebut seharusnya menjadi medium reflektif, pengingat bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh tokoh yang berhasil membangun negeri ini dari reruntuhan disintegrasi, namun juga memunculkan kontroversi yang harus dijadikan pelajaran sejarah.

Di sinilah pentingnya membangun ruang-ruang edukasi sejarah yang memberi tempat bagi berbagai sudut pandang – termasuk pandangan kritis atas rezim Orde Baru. Masyarakat yang sehat secara demokratis harus mampu menyikapi perbedaan tafsir sejarah tanpa terjebak dalam polarisasi. Tidak ada satu pun tokoh besar dalam sejarah bangsa mana pun yang bebas dari kontroversi. Pengakuan terhadap jasa tidak harus identik dengan pemutihan kesalahan. Dan kritik terhadap masa lalu tidak mesti menghalangi penghargaan atas kontribusi riil yang telah membentuk bangsa.

Dengan cara pandang inilah, pemberian gelar kepada Soeharto justru dapat dimaknai sebagai langkah untuk membangun narasi sejarah yang dewasa – narasi yang tidak anti-kritik, namun juga tidak alergi terhadap apresiasi. Di tengah derasnya arus simplifikasi sejarah dalam ruang digital dan media sosial, bangsa ini justru membutuhkan ketegasan moral dan intelektual untuk menyikapi tokoh masa lalu secara lebih utuh dan adil.

Jalan Tengah untuk Rekonsiliasi Bangsa
Pada akhirnya, Soeharto adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia modern. Menolak sepenuhnya jasa-jasanya sama halnya dengan menyangkal bab penting dalam pembangunan negeri ini. Gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal simbol, tetapi juga bentuk pengakuan kolektif terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan – dengan tetap membuka ruang bagi kritik, evaluasi, dan pembelajaran.

Jika Bung Karno, dengan segala kontroversinya, dapat dikenang sebagai pahlawan karena jasanya dalam merumuskan kebangsaan, maka Soeharto pun layak dihormati sebagai pahlawan karena jasanya dalam membangun bangsa dari puing-puing konflik menjadi negara berkembang yang stabil dan terpandang di kawasan. Dengan sikap inilah, bangsa Indonesia dapat berdamai dengan masa lalunya – bukan dengan melupakan, tetapi dengan memahami.

Karena pada akhirnya, kepahlawanan bukan milik tokoh yang sempurna, melainkan milik mereka yang memberi sumbangsih luar biasa dalam sejarah kebangsaan. Dan Soeharto, dengan segala kompleksitasnya, telah memenuhi syarat itu. Wallahualam bi Sawab

Penulis,Tenaga Ahli DPR RI

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Upaya penerbitan Undang-Undang Pemindahan Narapidana (napi) atau transfer of prisoner (TOP) terus berlanjut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong UU ToP direalisasikan agar tidak membebani keuangan negara.

"Daripada membebani keuangan negara, kami kembalikan untuk menjalani hukuman di sana (negara asal narapidana)," kata Agus seusai kunjungan di kantor Imigrasi Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Agus mengatakan UU Pemindahan Narapidana kini sudah dirancang. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu akan diajukan dan dibahas di DPR RI.

Menurutnya, transfer napi antarnegara harus didasari UU. Hal itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, pemindahan juga didasari dari kesepakatan dua negara. Yakni, Indonedia dan negara asal narapidana.

"Kami akan lakukan secara resiprokal terhadap warga negara mereka," kata Agus.

Dilansir detikNews, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting.

Yakni, hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman. Karenanya, undang-undang itu diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

ADA jeda tak terdengar antara kata reformasi dan keluhan repot nasi. Yang satu lahir dari gagasan, yang lain dari perut.

Yang satu bicara tentang sistem, hukum, konstitusi, parlemen dan pemerintahan. Yang lain hanya ingin hidup hari ini tak lebih lapar dari kemarin.

Dan di antara keduanya, Indonesia berdiri—sering goyah, sering gamang, sering tidak tahu: mau mendengar yang mana?

Bulan Mei selalu mengingatkan kita pada reformasi. Pada 1998, ribuan mahasiswa turun ke jalan bukan hanya menuntut perubahan, tetapi juga karena kemiskinan telah menjelma menjadi amarah.

Harga-harga melonjak, pengangguran meledak, dan negara kehilangan arah. Reformasi pun bukan hanya tuntutan politik, tapi juga jeritan perut.

Dan hari ini, dua puluh tujuh tahun setelahnya, kita bertanya: apa yang telah benar-benar berubah?

Politik yang tak bisa menyentuh perut rakyat akan kehilangan napas. Demokrasi yang hanya berputar di ruang rapat, hanya menjadi parade wacana.

Sebab pada akhirnya, rakyat bukan memilih karena manifesto, tapi karena dapurnya. Mereka bukan turun ke TPS karena ideologi, tapi karena siapa yang menjanjikan beras lebih murah, minyak tak langka, sekolah tak bayar.

Repot nasi bukan hanya tentang kebutuhan. Ia adalah semacam kritik sunyi pada negara yang terlalu sering sibuk bicara, tapi lupa mendengar.

Ketika para pejabat merancang peta jalan ekonomi, rakyat hanya ingin jalan di depan rumahnya tak berlumpur saat hujan. Ketika DPR membahas rancangan UU digital, rakyat hanya ingin sinyal masuk ke desa.

Maka lahirlah paradoks itu: reformasi yang besar, perut yang tetap lapar.

Reformasi, sejak awal, adalah kerja besar. Namun, kerja itu membangun jarak. Antara elite dan rakyat. Antara bahasa media dan suara pasar. Antara pasal konstitusi dan petani yang kehilangan sawah.

Jarak itu tumbuh karena kita terlalu sering bicara tentang sistem, tapi lupa tentang orang.

Politisi menyebut “transformasi ekonomi”. Namun di warung, harga cabai tak pernah ikut turun.

Pemerintah berbicara “distribusi kesejahteraan”, tapi tukang ojek tetap tak bisa bayar SPP anaknya.

Jarak ini bukan hanya geografis. Ia adalah luka simbolik. Luka karena merasa tak dihitung, tak disapa, tak dihargai.

Dan dalam luka itu, suara rakyat berubah. Mereka tak lagi berharap, hanya menunggu. Tak lagi memelihara cita-cita, hanya bertahan.

Bahasa menjadi alat utama dalam reformasi, tapi juga alat yang melukai. Ketika pemimpin bicara tentang “penguatan fiskal”, yang mereka dengar hanya: harga naik lagi.

Ketika pemerintah bicara “restrukturisasi”, yang mereka tahu adalah: kami akan dipecat. Kata-kata besar tidak selalu mengandung harapan. Kadang, mereka hanya membungkus kenyataan pahit.

Repot nasi adalah bahasa lain yang lebih jujur. Bahasa yang tak rumit. Tak memakai statistik. Hanya keluar dari mulut yang sungguh lapar.

Dan dalam bahasa itu, kekuasaan diuji: apakah ia mampu turun dari menara kata-kata, dan menyentuh tanah kehidupan?

Jika tidak, maka bahasa akan menjadi tembok. Dan rakyat akan berhenti mendengarkan.

Reformasi telah menghasilkan banyak simbol: reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi militer, reformasi pendidikan.

Namun semua simbol itu berjalan seperti kendaraan tanpa penumpang. Terlihat bergerak, tapi tak membawa siapa pun. Ia lebih sering menjadi alasan anggaran daripada alat perubahan.

Sementara itu, di lapangan, reformasi tak pernah terasa. Guru honorer tetap menunggu SK. Petani tetap dikejar tengkulak. Anak-anak tetap berjalan kaki belasan kilometer untuk sekolah. Mereka tahu kata reformasi, tapi tak tahu seperti apa wujudnya.

Repot nasi adalah bentuk simbol yang lebih konkret. Ia tak butuh baliho. Ia hadir dalam antrean panjang. Dalam harga minyak goreng. Dalam utang warung yang terus dicatat.

Di situlah republik sebenarnya diuji: bukan pada seberapa hebat narasi yang disusun, tapi pada seberapa mampu negara membuat rakyatnya tenang.

Kita terlalu sering merayakan reformasi sebagai masa lalu. Sebagai tonggak sejarah. Tapi kita lupa: reformasi belum selesai. Ia bukan monumen. Ia proses.

Namun, karena terlalu sering dikenang tanpa dikerjakan, ia menjadi semacam nostalgia. Seperti lagu lama yang diputar di tengah kota yang kini penuh gedung dan kemacetan.

Ingatan itu penting. Tapi ingatan yang tak dibarengi dengan kerja, hanya akan melahirkan kebosanan.

Dan rakyat pun jenuh: mengapa terus bicara reformasi, jika hidup mereka tetap harus menunggu bantuan? Tetap harus minta surat pengantar untuk dapat BPJS? Tetap harus menggadaikan motor untuk beli pupuk?

Mereka tak butuh ingatan besar. Mereka butuh negara hadir. Hari ini. Di tempat mereka.

Perlawanan

Bahkan dalam repot nasi, ada perlawanan. Ia tak selalu turun ke jalan. Ia bisa berupa memilih untuk tidak memilih. Bisa berupa diam yang disengaja. Bisa berupa tawa sinis saat mendengar janji kampanye. Atau bisa berupa pilihan untuk tetap hidup tanpa berharap.

Itu bukan sikap apolitis. Itu adalah bentuk politik yang paling jujur. Politik dari perut. Politik dari luka. Politik dari mereka yang tak lagi percaya, tapi juga belum sepenuhnya menyerah.

Reformasi hanya akan hidup kembali jika ia mampu mendengar bentuk-bentuk perlawanan kecil itu. Bukan dengan menindas, tapi dengan hadir. Dengan mengakui kesalahan. Dengan memulai kembali, dari hal yang paling sederhana: membuat rakyat tak repot untuk makan.

Repot nasi bukan sekadar keluhan. Ia adalah pengingat bahwa politik tidak pernah benar-benar besar jika tak menyentuh yang kecil.

Bahwa sistem tak berarti apa-apa jika tak menjawab kebutuhan sehari-hari. Bahwa reformasi, jika ingin tetap hidup, harus tahu cara berjalan ke dapur rakyat, bukan hanya ke ruang sidang.

Bulan Mei adalah bulan sejarah. Bulan ketika demokrasi diperjuangkan dengan tubuh, darah, dan harapan.

Reformasi 1998 tak akan bermakna jika hari ini kita lupa bahwa demokrasi tak hanya diperjuangkan di jalan, tapi juga di meja makan.

Di ladang yang gersang. Di dompet yang tipis. Di antrean minyak goreng. Dan di suara rakyat yang makin pelan, tapi belum sepenuhnya hilang.

Barangkali inilah saatnya kita menata ulang pemahaman. Bahwa demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, tapi hak untuk kenyang. Bahwa kebebasan berbicara tidak cukup jika tak diiringi dengan akses pada makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Karena reformasi yang tidak mampu menjawab repot nasi—pada akhirnya hanya akan menjadi retorika. Indah, tapi lapar.