Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Prasetyo mengatakan surat pengunduran diri Hasan Nasbi sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Namun, kata Prasetyo, surat itu belum diteken Prabowo. Prasetyo mengatakan Prabowo masih mempelajari surat tersebut.

"Dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," ujarnya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi telah menyatakan diri mundur diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Hasan telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Seskab dan Mensesneg.

"Pada hari ini, 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada presiden lewat 2 kawan baik saya. Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4/2025).

(eva/fca)

Semarang -

Kuasa Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Kaerul Anwar, buka suara soal proses hukum kasus perundungan dr Aulia, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK). Ia menyatakan selama ini mengikuti proses hukum dari kepolisian.

"Semuanya kan kita mengikuti proses yang berjalan. Kami melakukan pendampingan di kepolisian, apakah berkas perkara ini sudah sampai kejaksaan atau belum, belum terkonfirmasi ke kami," kata Kaerul di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (28/4/2025).

Soal tiga tersangka dalam kasus tersebut belum ditahan hingga kini, Kaerul mengatakan hal itu merupakan kewenangan kepolisian.

"Intinya prosesnya seperti apa di kepolisian, tanyakan kepada kepolisian. Kita menunggu prosesnya, kalau sudah cukup bukti lengkap, bisa dilimpahkan ke kejaksaan, segera dilimpahkan ke kejaksaan," tuturnya.

"Kalau kejaksaan menyatakan sudah lengkap, P21, segera dilimpahkan ke pengadilan. Kita ngikutin tahapan itu sampai sekarang, jadi kita pasif sifatnya," lanjutnya.

Kaerul juga tak berkenan menjawab permasalahan soal tersangka kasus pemerasan yang menewaskan dr Aulia, inisial ZYA, yang disebut lulus sertifikat kompetensi peserta PPDS prodi anestesi di FK Undip, meski kelulusannya sudah ditangguhkan.

"Kami fokus hanya terkait pokok perkara yang sedang kita tangani sebagai kuasanya, di luar itu saya tidak statement," tegasnya.

Untuk diketahui, ZYA merupakan senior korban dan sudah berstatus tersangka. Dia sempat dikabarkan lulus ujian komprehensif lisan nasional pada 12 April 2025.

Pengumuman kelulusan diunggah di akun Instagram Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif. Namun setelah itu Kolegium Anestesiologi merilis surat pemberitahuan penundaan tersebut.

"Dengan ini memutuskan bahwasanya peserta didik atas nama dr Zara Yupita Azra dinyatakan ditunda untuk diberikan sertifikat kompetensi," beber Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif, Kolegium Kesehatan Indonesia, Dr dr Reza Widianto Sujud, SpAn-Ti, Subsp, An, Kv(K), Subsp, T, I(K) dalam keterangan yang diterima dan dikutip dari detikHealth, Minggu (20/4).

"Sehubungan dengan kasus tindak pidana yang disangkakan kepadanya hingga proses hukum yang dijalani memiliki kekuatan hukum tetap," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Jateng mengatakan, berkas kasus PPDS telah diserahkan ke kejaksaan untuk kemudian dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Perkembangannya kemarin ada P18, P19. Ada petunjuk dari jaksa untuk melengkapi kekurangan berkas perkara. Kemudian perkara sudah dikembalikan ke JPU kembali dan untuk dilakukan analisa kembali atau diteliti kembali," kata Artanto saat dihubungi awak media, Rabu (23/4).

Ketiga tersangka belum juga ditahan hingga kini dengan alasan ketiganya selalu kooperatif dengan menghadiri pemanggilan pemeriksaan dari Polda Jateng.

(dil/apl)

Jakarta -

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pigai menjelaskan, Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya melakukan penanganan kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Dia mencontohkan, jika ada warga yang dikriminalisasi oleh perusahaan karena pagarnya dirobohkan, kementerian HAM akan menangani yang sifatnya kasus. Namun, lanjut dia, tidak bisa mengevaluasi perusahaan secara utuh.

"Karena kalau kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan perusahaan," kata dia.

"Karena itu, tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta mana Kementerian HAM menangani kasus perusahaan ini, tidak ditangani kementerian HAM," tambahnya.

(ial/maa)

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano-Yeremias Bisay (BTM-YB), mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara di Distrik Jayapura Selatan (Japsel) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November 2024.

Pengungkapan ini disampaikan kuasa hukum pihak terkait, Ronny Talapessy, dalam sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Ronny menjelaskan bahwa terdapat peningkatan jumlah suara yang signifikan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Distrik Jayapura Selatan.

"Berdasarkan sertifikat C hasil, suara paslon nomor urut 2, Matius Fakiri dan Ariyoko Rumaropen (Mari-Yo) di distrik tersebut awalnya 8.125 suara, namun dalam sertifikat D hasil kecamatan/distrik, meningkat menjadi 17.262 suara," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Ronny menambahkan bahwa kenaikan suara ini terjadi di beberapa kelurahan, termasuk Adipura, Entrop, Argapura, dan Hadapi, dengan total tambahan suara mencapai 9.137 suara.

Ia juga menjelaskan bahwa jika tidak terjadi penggelembungan suara di Distrik Jayapura Selatan, selisih suara antara kliennya (BTM-YB) dan Mari-Yo di seluruh Papua seharusnya mencapai 16.110 suara atau 3,8 persen.

“Selisih suara dengan adanya kenaikan suara di Distrik Jayapura Selatan, selisih suara antara kedua paslon menjadi 1,35 persen. Hal ini membuat gugatan memenuhi syarat ambang batas perselisihan suara dalam PHPU, yakni 2 persen,” ujarnya.

Ronny berpendapat bahwa jika mengacu pada sertifikat C hasil, selisih suara kedua paslon ini sebenarnya mencapai 3,8 persen, sehingga gugatan Mari-Yo tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia juga menyoroti gugatan pasangan Mari-Yo yang meminta MK untuk membatalkan hasil Pilkada Papua dan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi.

“Permohonan tersebut dianggap kabur, karena tidak disertai uraian atau fakta hukum yang jelas yang menunjukkan adanya pelanggaran di dua kabupaten tersebut,” ungkapnya.

Ronny menambahkan bahwa saksi dari pasangan Mari-Yo telah menandatangani sertifikat D hasil tanpa keberatan, sehingga tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengajukan PSU.

Dengan demikian, Ronny menilai bahwa paslon nomor urut 2, Mari-Yo, tidak memiliki kedudukan hukum dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Papua di MK.

“Gugatan yang diajukan Pemohon Mari-Yo tidak memenuhi syarat formal lantaran tidak memenuhi ambang batas perselisihan suara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro tidak berencana menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang mencemarkan nama baiknya melalui rekaman suara yang beredar di media sosial.

Dalam rekaman tersebut berisi percakapan antara dua orang laki-laki. Di mana terdengar pria pertama yang sebelumnya diduga adalah suara Satryo sedang memarahi pria kedua yang diduga pegawai salah satu vendor yang mengurus air di rumah dinas Menteri di Widya Chandra.

Rekaman ini beredar bersamaan dengan aksi demonstrasi ASN Kemendiktisaintek,Senin, 20 Januari 2025. "Belum ada ke arah sana (menempuh langkah hukum)," kata Sekjen Kemendiktisaintek, Togar Simatupang dalam konferensi pers di kantornya Selasa, 21 Januari 2025.

Togar menjelaskan, Kemendikdasmen pun belum mengetahui sumber rekaman tersebut. Ataupun pihak yang membuat serta menyebarkan rekaman.

Pun, kata dia, orang yang menyebarkan rekaman itu hanya mencari keuntungan. Namun tidak jelas tujuannya, apakah benar ingin mencemarkan nama baik Satryo.

Baca juga: Bantahan Mendiktisaintek Soal Rekaman yang Beredar di Medsos: Itu Bukan Suara Saya

Menurut dia, rekaman tersebut tidak relevan. Tapi pihaknya masih mempelajari potensi polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman tersebut.

"Dan kalau itu nanti terjadi secara continue atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum," tutup dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Kuasa hukum pasangan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), Ronny Berty Talapessy, mengaku heran lantaran menemukan 0 suara untuk Risma-Gus Hans di 3.900 TPS, Jawa Timur. Ronny pun menduga adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Untuk Jawa Timur, kami menemukan ada 3.900 TPS di mana terjadi suara dari Bu Risma 0. Artinya apa? Artinya tidak ada yang memilih Bu Risma, sedangkan kami punya saksi dan lain-lain," kata Ronny di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

Ronny mengatakan pihaknya juga menemukan kecurangan lainnya. Salah satunya, kata dia terdapat perbedaan surat suara tidak terpakai di provinsi dan kabupaten/kota.

"Kami juga pun menemukan bahwa surat suara yang tidak terpakai di Provinsi itu berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai di Kabupaten/Kota. Terjadi selisih kurang lebih, kalau di Kabupaten/Kota setelah kita jumlah ada 600 ribu, sedangkan di Provinsi, surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000," ujarnya.

"Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi," sambung dia.

Ronny lantas berharap MK dapat mengabulkan gugatan yang diajukan. Menurutnya, MK merupakan tempat terakhir untuk mencari keadilan.

"Kami sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan di tengah, yang terjadi bagaimana Pilkada tahun ini sangat brutal," tuturnya.

Sebelumnya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), resmi mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan Risma-Gus Hans telah diterima oleh MK.

Dilihat di situs MK, Rabu (11/12/2024), gugatan tersebut diterima dengan akta permohonan 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Akta pengajuan itu tertanggal 11 Desember 2024 pukul 22.34 WIB.

Pokok perkara ialah PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Jaw Timur Tahun 2024. Perkara tersebut tercatat dengan pemohon Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), serta kuasa hukum Harli, Ronny Berty Talapessy, Alvon Kurnia Palma.

(lir/lir)

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Polres Purbalingga memberikan pelayanan kepada tujuh orang tahanan untuk dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Pemungutan suara bagi tahanan dilaksanakan di ruang tahanan Mapolres Purbalingga, Rabu (27/11/2024).

Dalam pelaksanaannya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS 1 Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga datang ke ruang tahanan. Kemudian melakukan pengecekan adminstrasi dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Satu persatu tahanan menyalurkan hak suara di bawah pengawalan dari personel TNI, Polri dan Linmas. Hadir dalam kegiatan PPS Kelurahan Kalikabong, Panwas Desa/Kelurahan dan para saksi. Setelah selesai, hasil pemungutan suara dibawa ke TPS dengan pengawalan ketat.

Kasat Tahti Polres Purbalingga Ipda Suseno mengatakan jika pihaknya memberikan pelayanan kepada tahanan yang ada di Mapolres Purbalingga. Sehingga mereka bisa tetap dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024.

"Dalam pelaksanaannya, kami hadirkan petugas KPPS dari TPS 1 Kelurahan Kalikabong untuk melaksanakan pemungutan suara di ruang tahanan Mapolres Purbalingga," jelasnya.

Disampaikan bahwa untuk jumlah tahanan di Mapolres Purbalingga ada 9 orang. Namun dari jumlah tersebut hanya 7 orang yang memenuhi syarat mengikuti pemungutan suara.

"Dari tujuh tahanan ada lima orang yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pilkada tingkat Kabupaten Purbalingga dan Provinsi. Sedangkan dua lainnya hanya mengikuti pemungutan suara Pilkada Provinsi karena domisili di luar Kabupaten Purbalingga," jelasnya.

Ipda Suseno menambahkan, setelah dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara, hasilnya langsung dibawa kembali ke TPS. Hasil pemungutan suara tersebut akan dilakukan perhitungan di TPS sesuai dengan ketentuan

Editor : Arbi Anugrah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memuji pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa warga binaan di Rutan Salemba dapat menggunakan hak pilihnya. Di rutan ini menyediakan tiga tempat pemungutan suara (TPS).

"Di sini sistem sudah sangat baik. Setiap pemilu, pilkada, sistemnya sudah dipahami oleh para penyelenggara dan yang mencoblos juga," kata Wamendagri Bima Arya usai mengunjungi Rutan Salemba, Jakarta, Rabu.

Wamendagri menerima laporan bahwa warga binaan yang sakit langsung didatangi petugas tempat pemungutan suara (TPS) agar dapat menggunakan hak pilihnya.

"Saya apresiasi teman-teman di sini, di rumah tahanan, di lapas (lembaga pemasyarakatan), Pak Kanwil (Kepala Kantor Wilayah) dan semua jajaran yang secara sigap telah memfasilitasi hak pilih dengan sangat baik untuk para pemilih di sini," ujarnya.

Bima Arya melanjutkan, "Jangan sampai mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai luput karena masih ada haknya, tetapi semua dipastikan."

Walaupun demikian, dia mengakui bahwa ada sebagian warga binaan yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Angka yang enggak memiliki KTP (kartu tanda penduduk) DKI, dan jadi terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya ada sekitar 700 orang ya karena domisilinya bukan di sini. Mereka tidak bisa berpartisipasi, tetapi secara keseluruhan penyelenggaraannya baik," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia menyinggung keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta yang telah menyosialisasikan Pilkada 2024 kepada warga binaan di Rutan Salemba agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

"Sosialisasi telah dilakukan oleh KPU dengan jemput bola. Jadi, ada kegiatan-kegiatannya, ada aktivitasnya, karena 'kan keterbatasan mereka (warga binaan, red.) tidak bisa mengakses semua informasi dengan gawai. Jadi, langsung sosialisasi dari KPU," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KEBUMEN, KOMPAS.com – Sebanyak 18 tahanan di Polres Kebumen menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Proses pemungutan suara berlangsung di Rutan Polres Kebumen pada Rabu (27/11/2024) pagi.

Pelaksanaan pemungutan suara di Rutan Polres Kebumen dilakukan melalui dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 9 dan TPS 10 yang terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen.

Petugas dari kedua TPS tersebut melakukan jemput bola untuk mengakomodasi hak suara para tahanan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sedang dalam tahanan.

Kapolres Kebumen, AKBP Recky, menyampaikan bahwa seluruh tahanan yang terdaftar sebagai pemilih aktif telah diberikan kesempatan untuk memberikan suara.

“Sebanyak 18 tahanan telah menggunakan hak pilih mereka dengan tertib dan aman,” ujar AKBP Recky dalam keterangan resminya pada Rabu (27/11/2024).

Proses pemungutan suara dilaksanakan dengan koordinasi yang matang antara berbagai pihak.

Petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kebumen, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panjer, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) hadir di lokasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.

“Teknis pemungutan suara dilakukan bergantian di ruang kaca Rutan Polres Kebumen dengan pengawalan ketat dari petugas Polres Kebumen,” ungkap Kasat Tahti Polres Kebumen, Iptu Tantowi.

Meski demikian, pengamanan tetap dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses berlangsung.

Blitar -

Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo P S mengantar langsung sejumlah tahanan untuk menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada 2024. Para tahanan difasilitasi menuju masing-masing TPS untuk dapat menyalurkan hak piliihnya.

Pantauan detikJatim, Kaporles Blitar Kota turut mendampingi tahanan yang hendak nyoblos di TPS 004 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo. Pengamanan ketat tetap dilakukan kepada tahanan saat berada di TPS.

"Ada sekitar 50 tahanan Polres Blitar Kota yang terfasilitasi untuk bisa menyalurkan hak pilihnya dari pihak penyelenggara," ujar Danang kepada detikJatim, Rabu (27/11/2024).

Danang menyebut beberapa tahanan turut diantarkan ke masing-masing TPS. Itu karena mereka tidak dapat melakukan pindah pilih. Sehingga sesuai regulasi, para tahanan itu tetap dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS tempat tinggalnya.

"Kemudian ada 11 tahanan yang kita antar menuju TPS tempat mereka terdaftar. Sesuai regulasi, mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Di wilayah Kota Blitar ada delapan orang, dan di wilayah Kabupaten Blitar ada tiga orang," jelasnya.

Sementara di rutan Mako Polres Blitar Kota, ada sekitar 36 tahanan yang juga mengikuti pemungutan suara. Mereka turut mendapat fasilitas untuk menyalurkan hak pilihnya.

Adapun para tahanan diberikan hak pilih oleh petugas TPS yang ada sekitar Mako Polres Blitar Kota. Ada tiga tahanan lain berasal dari luar Provinsi Jatim.

"Ini menjadi komitmen Polres Blitar Kota, tidak hanya melakukan pengamanan. Tetapi, sekaligus siap memberikan jaminan setiap warga yang memiliki hak suaranya dalam Pilkada 2024," terangnya.

Lebih lanjut, Danang berharap pemungutan hingga perhitungan suara dalam Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar. Polres Blitar Kota juga mengimbau seluruh paslon, tim pendukung, dan masyarakat dapat menjaga kondusifitas wilayah.

(irb/iwd)

Bandung -

Ratusan warga binaan Lapas Sukamiskin menyalurkan hak suaranya dengan nyoblos di TPS Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Kalapas Sukamiskin Wachid Wibowo mengatakan, warga binaan sangat antusias ikut dalam pencoblosan. Meski demikian, tidak semua warga binaan tidak bisa ikut mencoblos.

"Saat ini jumlah penghuni 397 orang, dari jumlah tersebut ada 255 yang terdaftar dalam DPT," kata Wachid kepada detikJabar, Rabu (26/11/2025).

Menurut Wachid, antusiasme warga binaan yang masuk DPT sangat antusias saat mencoblos.

"Alhamdullilah, kami juga sudah dikunjungi Pj Wali Kota Bandung dan Forkopimda Bandung. Antusiasme cukup tinggi," ujarnya.

Menurut Wachid, warga binaan yang tidak bisa mencoblos merupakan warga diluar Provinsi Jawa Barat.

"Ada 137 orang (tak bisa nyoblos) yang berasal dari berbagai Provinsi di Indonesia, asal dari 14 Provinsi," ujarnya.

Karena Pilkada ini memilih kepala daerah, Wachid sebut hanya warga binaan yang punya KTP Jawa Barat yang bisa mencoblos.

"Beda (dibandingkan dengan Pilpres) karena ini gubernur, mereka yang memiliki KTP Jawa Barat," turnya.

Sama dengan proses pencoblosan, Wachid juga sebut proses penghitungan suara juga dilakukan di dalam lapas dan nantinya akan diserahkan ke PTPS Kelurahan.

"Setelah penutup pencoblosan, petugas laksanakan penghitungan, setelah selesai dan ditandatangani kita serahkan ke PPS. Perhitungan suara tetap di dalam," paparnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Bandung A Koswara melakukan kunjungan bersama Forkopimda Kota Bandung. Koswara pastikan pelaksanaan pemilu di Kota Bandung aman.

"Kondusif, kondusif semua, aman dan lancar," ujarnya.

Disinggung terkait kendala, Koswara juga sebut tidak ada.

"Sejauh ini enggak ada kendala. Mudah-mudahan tidak terganggu. Tidak ada maslah, karena mencoblos di dalam ruangan," pungkasnya.

(wip/yum)

Tabalong, Kalsel (ANTARA) - Tempat Pemungutan Suara Khusus di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan sempat kekurangan surat suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 901 Rutan Tanjung Recky Maulana mengatakan pihaknya menerima 160 surat suara untuk 156 pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong.

"Saat ini jumlah pemilih di Rutan Tanjung bertambah menjadi 192 orang seiring bertambahnya warga binaan sehingga ada kekurangan 32 surat suara," kata Recky di Tabalong, Rabu.

Recky menambahkan penambahan surat suara tiba di Rutan Tanjung sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian pelaksanaan pencoblosan bisa dilanjutkan kembali.

Sementara itu Kepala Rutan Tanjung Boy Irfan Arslan mengatakan 192 pemilih mencakup 173 orang warga binaan dan 19 petugas Rutan.

"Untuk pengamanan kita hanya memperbolehkan petugas termasuk saksi dari paslon berada di lokasi TPS," tutur Boy.

Sementara untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan, petugas memberlakukan pencoblosan secara bertahap dikeluarkan dari kamar tahanan menuju tempat pemungutan suara yang berada di bagian tengah Rutan Tanjung.

Penjabat Bupati Tabalong Hj Hamida Munawarah dan Forkopimda sempat meninjau pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus Rutan Tanjung yang mendapat pengamanan dari jajaran Polres Tabalong dan petugas rutan.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong bakal menggelar Pilkada Serentak yang diikuti tiga pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati pada 27 November 2024.

Para kandidat tersebut, yakni Marlan-Murjani sebagai paslon nomor urut satu, Norhasani-Gusti Kadarusman (nomor urut dua) dan Muhammad Noor Rifani-Habib Muhammad Taufani Alkaf (nomor urut tiga).

Sedangkan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 188.015 pemilih terdiri dari 94.158 orang laki-laki dan 93.857 orang perempuan, serta 550 TPS tersebar pada 131 desa.

Pewarta: Taufik Ridwan/Herlina Lasmianti
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024