Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan akan memeriksa kebenaran informasi soal dugaan pemecatan salah satu vokalis band Sukatani.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran informasi," kata Pigai dalam unggahan di media sosial X, Sabtu (23/2).

Salah satu vokalis Sukatani, Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, dikabarkan dipecat dari sekolahnya tempatnya mengajar.

Novi merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Beredar kabar ia dipecat seiring maraknya berita soal lagu Bayar Bayar Bayar yang membuatnya meminta maaf dan menarik lagu tersebut.

Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi.

"Jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," katanya.

Pigai juga mengatakan pihak Sukatani dan Kepolisian sudah minta maaf dan kepolisian menerima lagu tersebut sebagai kritikan atau masukan.

"Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," ujarnya.

Grup band punk asal Purbalingga, Sukatani, menyampaikan permintaan maaf kepada institusi Polri terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar.

Melalui unggahan di media sosial, dua personel Sukatani, Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, meminta maaf atas lirik pada lagu tersebut.

Lagu yang viral ini mengandung lirik tentang harus membayar oknum polisi untuk segala urusan. Lagu tersebut kini telah dicabut dari platform streaming lagu Spotify.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif telah menawarkan Novi untuk menjadi guru lagi agar bisa mengajar kembali.

"Saya, Fahmi Muhammad Hanif Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi," kata Fahmi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Sabtu (22/2).

Fahmi berujar jika Novi berkenan untuk kembali mengajar, dirinya akan memfasilitasi dan mensupport.

"Jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga, insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport," ucapnya di tengah kegiatan retreat kepala daerah di Akmil Magelang.

Band punk Sukatani akhirnya memberikan pernyataan dan mencabut kuasa hukum setelah menjadi sorotan di media sosial akibat lagu Bayar Bayar Bayar. Ini merupakan kali pertama duo asal Purbalingga itu angkat bicara setelah kehebohan tersebut.

Melalui Instagram Stories, mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan solidaritas yang diberikan oleh berbagai pihak selama beberapa hari terakhir.

"Hallo teman-teman. Kami dari Sukatani mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan oleh semua pihak selama beberapa hari ini. Kami sangat menghargai solidaritas dari kawan-kawan sehingga membuat kami tetap kuat," tulis mereka dalam unggahan yang dilihat detikPop, Sabtu (22/2/2025).

Sukatani juga menegaskan bahwa kondisi mereka saat ini telah membaik.

"Kami juga ingin mengabarkan bahwa kondisi kami sudah membaik dan berada pada ruang yang lebih aman," lanjut pernyataan mereka.

Selain itu, grup band ini mengumumkan telah mencabut kuasa hukum yang sebelumnya mendampingi mereka. Namun, Sukatani tak merinci alasan pencabutan kuasa hukum itu.

"Kami ingin menginformasikan bahwa kami juga sudah mencabut kuasa dari Tomi Gumilang (Sitomgum Law Firm). Love you all," pungkasnya.

Sebelumnya, Sukatani mengunggah video permintaan maaf kepada Polri dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari semua platform. Dalam video tersebut, dua personelnya, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy (gitaris) dan Novi Chitra Indriyaki alias Twistter Angels (vokalis), menjelaskan bahwa lagu itu bukan ditujukan untuk menyerang institusi Polri, melainkan sebagai kritik terhadap oknum tertentu.

"Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar," ujar Syifa dalam video tersebut.

Selain itu, mereka juga meminta para pendengar untuk menghapus lagu tersebut dari media sosial. Lagu ini pun resmi ditarik dari peredaran.

Menanggapi polemik ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri tidak alergi terhadap kritik dan tetap berkomitmen untuk menjadi institusi yang modern.

"Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, yaitu Polri tidak antikritik," katanya.

Artikel ini telah tayang di detikPop. Baca selengkapnya di sini!

Video: Fadli Zon Tanggapi soal Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Band Punk Sukatani

Video: Fadli Zon Tanggapi soal Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Band Punk Sukatani

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Polres Purbalingga memberikan pelayanan kepada tujuh orang tahanan untuk dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Pemungutan suara bagi tahanan dilaksanakan di ruang tahanan Mapolres Purbalingga, Rabu (27/11/2024).

Dalam pelaksanaannya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS 1 Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga datang ke ruang tahanan. Kemudian melakukan pengecekan adminstrasi dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Satu persatu tahanan menyalurkan hak suara di bawah pengawalan dari personel TNI, Polri dan Linmas. Hadir dalam kegiatan PPS Kelurahan Kalikabong, Panwas Desa/Kelurahan dan para saksi. Setelah selesai, hasil pemungutan suara dibawa ke TPS dengan pengawalan ketat.

Kasat Tahti Polres Purbalingga Ipda Suseno mengatakan jika pihaknya memberikan pelayanan kepada tahanan yang ada di Mapolres Purbalingga. Sehingga mereka bisa tetap dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024.

"Dalam pelaksanaannya, kami hadirkan petugas KPPS dari TPS 1 Kelurahan Kalikabong untuk melaksanakan pemungutan suara di ruang tahanan Mapolres Purbalingga," jelasnya.

Disampaikan bahwa untuk jumlah tahanan di Mapolres Purbalingga ada 9 orang. Namun dari jumlah tersebut hanya 7 orang yang memenuhi syarat mengikuti pemungutan suara.

"Dari tujuh tahanan ada lima orang yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pilkada tingkat Kabupaten Purbalingga dan Provinsi. Sedangkan dua lainnya hanya mengikuti pemungutan suara Pilkada Provinsi karena domisili di luar Kabupaten Purbalingga," jelasnya.

Ipda Suseno menambahkan, setelah dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara, hasilnya langsung dibawa kembali ke TPS. Hasil pemungutan suara tersebut akan dilakukan perhitungan di TPS sesuai dengan ketentuan

Editor : Arbi Anugrah