Sebanyak 40 tahanan di rutan Polres Batu dapat kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya saat Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Dalam pelaksanaannya, Polres Batu bekerja sama dengan KPPS Junrejo di TPS 7, 8, dan 13.

"Polres Batu memberikan kesempatan kepada narapidana di rumah tahanan, guna menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu," kata Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata, Kamis (28/11).

Andi menyampaikan bahwa sebenarnya di rutan Polres Batu total ada 54 tahanan. Namun, tidak semuanya bisa mencoblos karena tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Ada 14 tahanan tidak terdaftar di DPT karena masuk rutan di atas H-7," ujarnya.

Guna memfasilitasi para tahanan, Polres Batu mengambilkan surat suara dari beberapa TPS di Desa Junrejo. Meliputi, TPS 7, TPS 8 dan TPS 13.

"Dari 40 tahanan yang mendapat hak suara ini terbagi. Dengan rincian, 8 orang yang beralamatkan di Kota Batu bisa memberikan hak suara untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu," kata Andi.

"Sedangkan untuk 32 tahanan lainnya hanya bisa memberikan hak suara kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebab, 32 tahanan itu berdomisili di luar Kota Batu tapi masih berada di Provinsi Jawa Timur," imbuhnya.

Para tahanan ini lanjut sudah mendapatkan verifikasi untuk melakukan pencoblosan pindah pilih di Rutan polres Batu.

"Penghitungan suara dilakukan di TPS setempat," tandasnya.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi tonggak penting bagi demokrasi Indonesia, termasuk bagi para tahanan yang berada dalam proses hukum. 

Dalam upaya memastikan hak pilih tetap terjaga, Polres Ciamis mengambil langkah proaktif dengan memberikan layanan khusus.

Melalui mekanisme jemput bola, petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Makopolres Ciamis. Sebanyak enam tahanan yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya pada Rabu (27/11/2024).

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum, tetap memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pesta demokrasi,” ungkap Iptu Anton Basuki, Kasat Tahti Polres Ciamis, mewakili Kapolres.

Menurut Iptu Anton, inisiatif ini merupakan bentuk nyata pelayanan Polri kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa pemilu berjalan inklusif. Hak pilih merupakan hak dasar yang harus dihormati, terlepas dari status hukum seseorang,” tambahnya.

Proses pemungutan suara dipimpin langsung oleh Ipda Asep Cece dengan dukungan pengamanan dari empat personel Polres Ciamis yaitu Aipda Wandhi, Bripda Rizaldi, Bripda Andre, dan Bripda Raffi. 

Pengamanan ketat diterapkan untuk menjaga kelancaran kegiatan, yang berhasil berlangsung aman tanpa kendala.

Seluruh tahanan yang terdaftar menggunakan hak pilih mereka dengan baik. "Partisipasi mereka menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar mengedepankan prinsip inklusivitas," ujar Iptu Anton.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pemilu yang lebih partisipatif dan adil.

Polres Ciamis menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara lancar dan demokratis, tanpa memandang latar belakang pemilih.

Editor : Asep Juhariyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tahanan tindak pidana korupsi menggunakan hak pilih dalam momentum Pilkada 2024 di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebanyak 10 tahanan di Rutan KPK menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak untuk wilayah DKI Jakarta.

"Dari total 40 orang tahanan di Rutan KPK, 10 di antaranya tercatat memiliki KTP DKI dan terdaftar sebagai pemilih tetap untuk Pilkada di wilayah DKI Jakarta, yakni 6 orang tahanan di gedung KPK Merah Putih dan 4 orang tahanan di gedung KPK C1," kata Budi seperti dikutip dari keterangan tertulis.

"Artinya, seluruh tahanan yang ber-KTP DKI telah menggunakan hak suaranya dalam Pilkada kali ini," sambungnya.

Budi mengatakan, pemungutan suara dilakukan di area dalam Rutan gedung KPK Merah Putih, yang berlangsung efektif mulai pukul 11.25 WIB sampai pukul 11.40 WIB.

Ia mengatakan, KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, yang terdiri dari petugas KPPS 2 orang, pengawas pemilu 1 orang, dan saksi 1 orang.

"Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar tahanan, salah satunya sebagai pemilih dalam pilkada terpenuhi," ujarnya.

Terakhir, KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para petugas, sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai asas-asas pemilu.

KEBUMEN, KOMPAS.com – Sebanyak 18 tahanan di Polres Kebumen menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Proses pemungutan suara berlangsung di Rutan Polres Kebumen pada Rabu (27/11/2024) pagi.

Pelaksanaan pemungutan suara di Rutan Polres Kebumen dilakukan melalui dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 9 dan TPS 10 yang terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen.

Petugas dari kedua TPS tersebut melakukan jemput bola untuk mengakomodasi hak suara para tahanan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sedang dalam tahanan.

Kapolres Kebumen, AKBP Recky, menyampaikan bahwa seluruh tahanan yang terdaftar sebagai pemilih aktif telah diberikan kesempatan untuk memberikan suara.

“Sebanyak 18 tahanan telah menggunakan hak pilih mereka dengan tertib dan aman,” ujar AKBP Recky dalam keterangan resminya pada Rabu (27/11/2024).

Proses pemungutan suara dilaksanakan dengan koordinasi yang matang antara berbagai pihak.

Petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kebumen, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panjer, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) hadir di lokasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.

“Teknis pemungutan suara dilakukan bergantian di ruang kaca Rutan Polres Kebumen dengan pengawalan ketat dari petugas Polres Kebumen,” ungkap Kasat Tahti Polres Kebumen, Iptu Tantowi.

Meski demikian, pengamanan tetap dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses berlangsung.

Mataram (ANTARA) - Seluruh warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menggunakan hak pilihnya pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kepala Lapas Kelas II B Selong Ahmad Sihabudin melalui keterangan resmi yang diterima di Mataram, Rabu, menyampaikan seluruh warga binaan Lapas Kelas II B Selong yang menggunakan hak pilihnya ini sebanyak 401 orang sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur.

"Alhamdulillah, semua warga binaan Lapas Kelas II B Selong mendapat kesempatan menggunakan hak pilihnya, baik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur," kata Ahmad.

Selain DPT, dia menyebutkan ada juga pemilih yang memberikan hak pilihnya pada tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Lapas Kelas II B Selong. Mereka yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) berjumlah 122 orang.

"Yang DPTb ini berasal dari petugas lapas dan tahanan luar titipan polres, ada juga warga yang berdomisili di Menanga Baris, Kecamatan Pringgabaya," ujarnya.

Ahmad mengungkapkan bahwa rangkaian pemungutan suara pada TPS khusus di Lapas Kelas IIB Selong berjalan aman dan lancar tanpa gangguan.

Ahmad memastikan ASN lapas yang bertugas sebagai ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) TPS Khusus pada Lapas Kelas II B Selong tetap menjaga netralitas maupun integritas sesuai dengan aturan.

"Pelaksanaan pencoblosan di TPS khusus Lapas Kelas IIB Selong berlangsung lancar dan kondusif. Ini semua berkat dukungan pengawasan pihak penyelenggara dan pengamanan dari TNI dan Polri," ucap dia.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pilkada serentak di Jawa Timur turut melibatkan para tahanan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jatim. Sebanyak 51 tahanan dijadwalkan menyalurkan hak pilih mereka di lapangan bulutangkis Dittahti yang telah diubah menjadi tempat pemungutan suara (TPS).

Pantauan di lokasi menunjukkan, para tahanan antre dengan tertib untuk melakukan proses registrasi, mengambil surat suara, mencoblos hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih. Mereka mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan biru tua tanpa alas kaki.

Kaur Penum Subdit Penmas Bid Humas Polda Jatim Kompol Yanuar Rizal Ardianto menyampaikan, pelaksanaan pencoblosan ini merupakan kerja sama antara Polda Jatim dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

Tahanan Polda Jatim menggunakan hak pilihnya saat Pilkada Foto: Praditya Fauzi Rahman/detikJatim

"Total ada 51 tahanan. Ini (pemungutan suara) kerja sama antara Polda Jatim dengan pihak KPPS Gayungan, untuk memberikan hak kepada tahanan di Polda Jatim, guna menyalurkan haknya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Rizal, Rabu (27/11/2024).

Dari total 51 tahanan yang direncanakan mencoblos, hanya 49 yang benar-benar menggunakan hak pilihnya. Dua tahanan lainnya sudah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan.

"Yang menyalurkan hak suaranya ada 51 orang, namun yang terverifikasi ada 49 orang. Sebab, 2 orang tahanan lainnya sudah dipindahkan ke lapas," imbuh Rizal.

Sementara itu, Divisi Data PPK Kecamatan Gayungan Ariawan menjelaskan, surat suara untuk tahanan diambil dari TPS terdekat di Kelurahan Ketintang.

"Setiap pengambilan surat suara diambil secara reguler, masing-masing TPS 15 surat suara," kata Ariawan.

Ia menambahkan, surat suara bagi para tahanan diambilkan dari empat TPS, yaitu TPS 3 hingga TPS 6 Kelurahan Ketintang. Hak suara untuk tahanan ini terbagi antara pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota.

"Pemilihan Gubernur ada 26 tahanan yang bisa menyalurkan hak suara. Untuk yang mendapatkan hak suara Pilwali ada 23 orang," ungkapnya.

Setelah pencoblosan selesai, surat suara yang sudah digunakan akan dihitung di TPS masing-masing sesuai aturan yang berlaku.

"Untuk penghitungan nantinya akan dilakukan di TPS setempat," tutup Ariawan.

Pelaksanaan pencoblosan ini berlangsung dengan aman, tertib, dan memberikan kesempatan kepada para tahanan untuk tetap menjalankan hak konstitusional mereka dalam pesta demokrasi.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

CIREBON, KOMPAS.com - Tujuh terpidana kasus Vina dan Eki menyalurkan hak pilih mereka dalam pilkada serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang disediakan di Lapas Kesambi, Kota Cirebon, Rabu (27/11/2024).

Mereka berharap pemimpin terpilih dapat mengayomi masyarakat lemah dan menegakan hukum yang adil.

Pantauan Kompas.com di lokasi, proses pemungutan suara dimulai sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebanyak 651 Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengantre untuk memberikan suara di dua TPS khusus, yaitu TPS nomor 903 dan 904.

Hadi Saputra, bersama enam terpidana lainnya yaitu Eka Sandi, Eko Ramadhani, Jaya, Supiryanto, Sudirman, dan Rivaldi, menggunakan hak pilihnya di TPS 903.

Enam terpidana tersebut menerima dua kertas suara untuk pemilihan gubernur Jawa Barat dan pemilihan wali kota Cirebon, sementara Rivaldi Aditya Wardana hanya mendapatkan satu kertas suara karena berasal dari luar Kota Cirebon.

Hadi mengungkapkan rasa senangnya dapat berpartisipasi dalam momen Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024.

Meski berada di dalam lapas, dia tetap ingin ikut menentukan pilihan untuk pemimpin Jawa Barat dan Kota Cirebon ke depan.

"Kami semua senang bisa diberikan kesempatan untuk memilih pimpinan. Harapannya, pemimpin yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik, adil kepada masyarakat kecil, dan mampu mengayomi," kata Hadi saat ditemui di lapas.

Kepala Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon, Yan Rusmanto menjelaskan, KPU telah menetapkan dua TPS khusus di lapas.

Dari total 930 warga binaan, sebanyak 651 terdaftar sebagai DPT untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat, termasuk 50 DPT untuk Pemilihan Walikota Cirebon.

Lapas dan KPU telah bekerja sama untuk mensosialisasikan calon-calon pemimpin melalui beberapa kegiatan.

Hal ini bertujuan agar warga binaan dapat mengenali para calon pemimpin mereka.

Berbagai materi sosialisasi juga telah dipasang di beberapa titik papan informasi di dalam lapas.

Yan optimistis tingkat partisipasi warga binaan dalam pilkada Jabar dan pilwalkot Cirebon akan tinggi.

Berdasarkan data, partisipasi pemilu warga binaan pada Pilpres 2024 hampir mencapai 100 persen.

"Harapannya, seluruh warga binaan dapat menggunakan hak suara dengan baik, tanpa ada yang golput. Targetnya adalah 100 persen," ujar Yan saat ditemui di lapas.

Sebanyak 59 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas II B Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada pilkada 2024. Kondisi itu disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk ada warga binaan yang tak punya nomor induk kependudukan (NIK).

"Sebanyak 59 orang warga binaan tidak memilih. Ada yang tidak punya NIK," kata Kepala Rutan Pangkajene Irphan Dwi Sandjojo, Rabu (27/11/2024).

Ia menjelaskan 11 orang dari 59 WBP tersebut berdomisili luar Sulsel, 2 orang tidak memiliki NIK dan KTP, 17 orang bebas sebelum hari pencoblosan. Kemudian ada 10 orang yang NIK-nya pindah keluar Sulsel, 5 orang tahanan yang masuk setelah tanggal 5 November dan 14 orang NIK-nya tidak ditemukan di capil.

"Penyebabnya kenapa mereka tidak memilih beragam, ada yang domisili luar Sulsel, tidak punya NIK dan KTP sampai memiliki NIK tapi saat dicek NIK nya tidak terdaftar di Capil," ucap Irphan.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 901 Rutan Kelas II B Pangkajene sendiri total diikuti 388 orang yang terdiri dari DPT sebanyak 279 orang dan DPTb 90 orang. Selain diikuti WBP, pemungutan suara di TPS ini juga diikuti pegawai rutan.

"Totalnya 388 orang itu terdiri pegawai dan WBP," kata Irphan.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS ini juga cukup unik dengan mengambil tema timnas sepak bola. Seluruh petugas TPS menggunakan jersey timnas. Selain itu ada juga tiang gawang dan poster pemain timnas yang dipasang.

"Kami sengaja mengambil tema ini untuk memberikan semangat ke Timnas yang sedang berjuang menuju piala dunia," pungkasnya.

Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih

Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih

Warga menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024, tak terkecuali para napi dan tahanan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Hari ini, seribuan napi dan tahanan di Rutan Cipinang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024.

Tercatat, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Rutan Kelas I Cipinang sebanyak 1.854 orang warga binaan dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 310 orang warga binaan, sementara jumlah petugas yang menggunakan hak pilihnya 64 orang, sehingga totalnya sebanyak 2.228 orang.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang Irwanto Dwi Yhana Putra mengatakan jumlah penghuni di Rutan Cipinang sebanyak 3.315 orang. Namun jumlah pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 2.228 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di rutan itu sebanyak empat TPS.

Adapun perincian empat TPS itu adalah TPS 910 dengan jumlah DPT dan DPTb sebanyak 646 pemilih, TPS 911 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 656 pemilih, TPS 912 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 677 pemilih dan TPS 913 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 652 pemilih.

"Tadi pagi kami sudah laksanakan apel penghuni pukul 05.30 WIB, kemudian pukul 06.00 WIB seluruh petugas, baik dari pengamanan maupun anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sudah kami laksanakan apel untuk kesiagaan. Sekitar pukul 07.00 WIB, mulai dilakukan pencoblosan," kata Irwanto, dilansir Antara, Rabu (27/11/2024).

Pemungutan suara berlangsung hingga pukul 13.00 WIB dan penghitungan suara diperkirakan selesai pada pukul 17.00 WIB.

"Setelah selesai, akan segera kami rekap dan melaporkan kepada petugas KPU Jaktim," ujarnya.

Untuk pengamanan, tambah dia, pihaknya mengerahkan 30 personel petugas rutan yang dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI, yang masing-masing berjumlah 10 orang.

"Jadi jumlah petugas pengamanan gabungan sebanyak 50 orang," kata dia.

Lihat juga Video 'Pesan Literasi dari TPS Koran Bekas di Tasikmalaya':

[Gambas:Video 20detik]

Tim Pemenangan Provinsi (TPP) Bidang Hukum Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak bergerak cepat dalam memastikan proses Pilkada 2024 berlangsung secara bersih, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemilu yang berkualitas, TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil gerak cepat antisipasi upaya money politics melalui pemantauan intensif. Tim Hukum akan segera melaporkan setiap potensi pelanggaran hukum, khususnya praktik politik uang seperti pembagian sembako dan kebutuhan harian di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Edward Dewaruci, Koordinator TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil, menyampaikan bahwa pembentukan inisiatif ini didasari oleh laporan masyarakat mengenai dugaan terjadinya praktik politik uang dan pembagian sembako secara sporadis di beberapa daerah.

"Kami merasa hal ini penting untuk dikawal dan dicegah agar tidak merusak integritas proses demokrasi. Tim kami akan bergerak langsung ke titik-titik yang berpotensi rawan, bekerja sama dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) di masing-masing kabupaten dan kota," ujar Edward, Rabu (20/11/2024).

Selain memantau, tim ini juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran.

Ketua TPP Khofifah-Emil, Boedi Prijo menyampaikan, beberapa hari ini memang ada laporan adanya pengerusakan alat peraga kampanye Khofifah-Emil di beberapa titik. Meskipun demikian, Boedi tetap menegaskan komitmen timnya untuk mengawal Pemilu 2024 dengan semangat luber jurdil dan kampanye yang riang gembira.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh TPD Kabupaten Kota untuk menerima laporan dan memberikan respons dengan cepat. Kami juga terus mengedukasi kampanye damai untuk menjaga marwah demokrasi di Jawa Timur. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran resmi yang telah disiapkan TPD maupun Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing," jelas Boedi.

TPP Khofifah-Emil mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Pemilu 2024 tetap bersih dan bermartabat. TPP Khofifah-Emil juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November 2024 di TPS.

Video: Khofifah-Emil Ingin Wujudkan Sampah Menjadi Uang

Video: Khofifah-Emil Ingin Wujudkan Sampah Menjadi Uang