Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa pemungutan suara elektronik atau e-voting harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ke depannya.

Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menjelaskan bahwa usulan tersebut mempertimbangkan para pekerja yang merantau dan tidak bisa pulang ke daerah asalnya.

“Di Indonesia ini kan banyak orang yang bekerja tidak di kotanya, atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarkan saja. Kalau kamu enggak pulang, ya sudah kamu kehilangan hak pilih,” kata Saurlin dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM tersebut mengemukakan bahwa salah satu perantau yang tidak pulang pada saat pemilu adalah warga Tegal, Jawa Tengah.

“Di Tegal itu ternyata hampir 50 persen penduduknya itu di luar kota Tegal, dan mereka nggak mau pulang untuk pemilihan karena ya sayang kan uang untuk jualan Warung Tegal kalau ditinggalkan satu hari ya. Di warung Tegal, di mana-mana, itu ternyata mereka mempertahankan KTP-nya (kartu tanda penduduk), enggak mau pindah KTP,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia memandang pelaksanaan pemilu mendatang harus memakai teknologi agar lebih efektif dan efisien, yakni melalui e-voting.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Komnas HAM ke depannya akan memantau dan mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

agar semua pihak saling mendukung, berpegang pada profesionalisme, dan menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi

Cirebon (ANTARA) - Suasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/11) pagi terasa berbeda. Hiruk pikuk khas perayaan pesta demokrasi begitu terasa menyelimuti area lapas.

Di tempat ini, ratusan narapidana (napi) bersiap menggunakan hak pilih mereka, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Di dalam area lapas, terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yakni TPS 902 dan 903, yang telah didirikan untuk mengakomodasi 651 napi yang memiliki hak suara.

Antrean panjang terlihat, namun semuanya berjalan tertib. Para napi mencocokkan nama mereka dengan daftar pemilih, kemudian menunggu giliran untuk memasuki bilik suara.

Tak ada kunjungan keluarga pagi itu. Aktivitas sepenuhnya difokuskan pada pilkada, untuk memberikan ruang bagi warga binaan agar mencurahkan perhatian mereka pada proses pencoblosan.

Kepala Lapas Kelas I Cirebon Yan Rusmanto menyebutkan antusiasme warga binaan dalam menyambut Pilkada 2024 sangat tinggi.

Sejak awal sosialisasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan, keingintahuan mereka terhadap proses pemilu begitu besar.

Dari awal sosialisasi bersama KPU, mereka sangat ingin tahu tentang Pilkada 2024 ini. Mereka mengenal pasangan calon dari gambar, visi, dan misi yang disampaikan, bahkan banyak yang aktif bertanya.

KPU Kota Cirebon telah menggelar dua kali sosialisasi di lapas, mencakup pengenalan pasangan calon hingga mekanisme penggunaan hak pilih.

Dari 651 warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih, Yan berharap partisipasi penuh dapat tercapai dan tidak ada golput.

Sejak sosialisasi, warga binaan diminta memilih dengan hati nurani. Masalah pilihan adalah hak masing-masing, tetapi gunakanlah suara dengan bijak.

Semangat tinggi warga binaan menunjukkan bahwa hak demokrasi dapat dirayakan di mana pun, termasuk di lingkungan lapas.

Partisipasi para napi

Bagi para warga binaan, momen Pilkada 2024 bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi sebuah bentuk partisipasi yang berarti.

Sosialisasi pilkada sebelumnya, yang dilakukan bersama KPU, telah memantik antusiasme mereka. Dari pengenalan kandidat hingga tata cara mencoblos, semuanya disimak secara detail.

Sebagian besar dari mereka menganggap hal ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa meskipun berada di dalam lapas, suara mereka tetap berharga.

Dalam suasana yang penuh harapan, mereka hadir di TPS bukan hanya untuk mencoblos, melainkan menjadi bagian dari perubahan.

Hadi Saputra, salah satu warga binaan, merasakan kebanggaan tersendiri. Selama delapan tahun menjalani hukuman, ia selalu berusaha ikut serta dalam setiap pemilu.

Baginya, suara yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab terhadap negara. Sebab, calon pemimpin terbaik dipilih melalui sistem ini.

Ia selalu berharap agar pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa keadilan bagi masyarakat kecil.

Cerita seperti Hadi bukanlah hal yang langka di lapas ini. Para napi memiliki harapan yang sama.

Mereka ingin pesta demokrasi ini mampu menghadirkan perubahan nyata, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi mereka yang berada di sisi lain kehidupan.

Menjaga kredibilitas pilkada

Sementara itu, di luar lapas, KPU Kota Cirebon memastikan semua pemenuhan logistik pilkada berjalan sesuai aturan.

Sebagai contoh, sebanyak 1.851 lembar surat suara yang rusak dan berlebih dimusnahkan sehari sebelum pencoblosan berlangsung.

Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko menyebut pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga integritas pilkada, dengan prosedur yang diawasi langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Bawaslu.

Surat suara yang dimusnahkan meliputi 1.721 lembar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta 130 lembar untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Menurutnya, langkah ini pun sekaligus menandai distribusi logistik yang telah rampung ke seluruh TPS sejak Selasa (26/11).

Demokrasi merangkul semua kalangan

Pilkada kali ini juga menjadi momen inklusivitas di Kota Cirebon. Dari 255.779 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sekitar 886 orang berasal dari komunitas disabilitas.

KPU memastikan hak mereka tidak terabaikan dengan melibatkan mereka dalam berbagai tahapan pilkada, termasuk debat pasangan calon.

Mardeko menjelaskan langkah ini bertujuan memberikan ruang bagi komunitas disabilitas untuk mengenal lebih dalam visi dan misi para kandidat.

Komunitas disabilitas, lanjut dia, tidak hanya sekadar mencoblos, tetapi harus memahami program yang akan dijalankan oleh pemimpin terpilih.

Pihaknya pun telah mengambil kebijakan yang menjamin, seluruh pemilih disabilitas di Kota Cirebon bisa berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi tersebut.

Kebijakan itu, berupa penyediaan fasilitas yang memadai di setiap TPS, menyiapkan surat suara khusus, serta pendampingan bagi pemilih disabilitas yang memerlukan bantuan saat pencoblosan.

KPU Kota Cirebon juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi yang fokus pada hak-hak penyandang disabilitas, untuk memastikan kebutuhan para pemilih terpenuhi selama proses Pilkada 2024.

Sampai dengan tahapan pemungutan suara, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan sangat mengapresiasi kinerja penyelenggara pilkada, termasuk petugas sortir dan lipat (sorlip) surat suara yang bekerja dengan penuh ketelitian.

Selain itu, dalam proses tersebut KPU menggandeng beberapa disabilitas untuk merampungkan sorlip surat suara.

Dia menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menjaga kondusifitas selama tahapan pilkada berlangsung, sehingga dapat terselenggara lancar tanpa perlu adanya pemungutan suara ulang (PSU).

Ia berpesan agar semua pihak saling mendukung, berpegang pada profesionalisme, dan menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi.

Dari balik lapas hingga TPS di seluruh Kota Cirebon, semangat demokrasi terasa begitu kuat.

Warga binaan dan komunitas disabilitas membuktikan bahwa demokrasi bukan soal tempat atau kondisi, tetapi tentang kesetaraan hak.

Bagi narapidana, mencoblos adalah simbol harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan bagi komunitas disabilitas, momen ini adalah ruang untuk bersuara dan memastikan aspirasi mereka didengar.

Pilkada 2024 tidak hanya menjadi momen politik, namun harus dijadikan sebagai simbol inklusivitas, mengukuhkan bahwa setiap suara memiliki makna yang sama pentingnya dalam menentukan masa depan daerah Cirebon serta Jawa Barat.

Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Polres Purbalingga memberikan pelayanan kepada tujuh orang tahanan untuk dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Pemungutan suara bagi tahanan dilaksanakan di ruang tahanan Mapolres Purbalingga, Rabu (27/11/2024).

Dalam pelaksanaannya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS 1 Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga datang ke ruang tahanan. Kemudian melakukan pengecekan adminstrasi dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Satu persatu tahanan menyalurkan hak suara di bawah pengawalan dari personel TNI, Polri dan Linmas. Hadir dalam kegiatan PPS Kelurahan Kalikabong, Panwas Desa/Kelurahan dan para saksi. Setelah selesai, hasil pemungutan suara dibawa ke TPS dengan pengawalan ketat.

Kasat Tahti Polres Purbalingga Ipda Suseno mengatakan jika pihaknya memberikan pelayanan kepada tahanan yang ada di Mapolres Purbalingga. Sehingga mereka bisa tetap dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024.

"Dalam pelaksanaannya, kami hadirkan petugas KPPS dari TPS 1 Kelurahan Kalikabong untuk melaksanakan pemungutan suara di ruang tahanan Mapolres Purbalingga," jelasnya.

Disampaikan bahwa untuk jumlah tahanan di Mapolres Purbalingga ada 9 orang. Namun dari jumlah tersebut hanya 7 orang yang memenuhi syarat mengikuti pemungutan suara.

"Dari tujuh tahanan ada lima orang yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pilkada tingkat Kabupaten Purbalingga dan Provinsi. Sedangkan dua lainnya hanya mengikuti pemungutan suara Pilkada Provinsi karena domisili di luar Kabupaten Purbalingga," jelasnya.

Ipda Suseno menambahkan, setelah dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara, hasilnya langsung dibawa kembali ke TPS. Hasil pemungutan suara tersebut akan dilakukan perhitungan di TPS sesuai dengan ketentuan

Editor : Arbi Anugrah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memuji pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa warga binaan di Rutan Salemba dapat menggunakan hak pilihnya. Di rutan ini menyediakan tiga tempat pemungutan suara (TPS).

"Di sini sistem sudah sangat baik. Setiap pemilu, pilkada, sistemnya sudah dipahami oleh para penyelenggara dan yang mencoblos juga," kata Wamendagri Bima Arya usai mengunjungi Rutan Salemba, Jakarta, Rabu.

Wamendagri menerima laporan bahwa warga binaan yang sakit langsung didatangi petugas tempat pemungutan suara (TPS) agar dapat menggunakan hak pilihnya.

"Saya apresiasi teman-teman di sini, di rumah tahanan, di lapas (lembaga pemasyarakatan), Pak Kanwil (Kepala Kantor Wilayah) dan semua jajaran yang secara sigap telah memfasilitasi hak pilih dengan sangat baik untuk para pemilih di sini," ujarnya.

Bima Arya melanjutkan, "Jangan sampai mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai luput karena masih ada haknya, tetapi semua dipastikan."

Walaupun demikian, dia mengakui bahwa ada sebagian warga binaan yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Angka yang enggak memiliki KTP (kartu tanda penduduk) DKI, dan jadi terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya ada sekitar 700 orang ya karena domisilinya bukan di sini. Mereka tidak bisa berpartisipasi, tetapi secara keseluruhan penyelenggaraannya baik," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia menyinggung keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta yang telah menyosialisasikan Pilkada 2024 kepada warga binaan di Rutan Salemba agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

"Sosialisasi telah dilakukan oleh KPU dengan jemput bola. Jadi, ada kegiatan-kegiatannya, ada aktivitasnya, karena 'kan keterbatasan mereka (warga binaan, red.) tidak bisa mengakses semua informasi dengan gawai. Jadi, langsung sosialisasi dari KPU," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KEBUMEN, KOMPAS.com – Sebanyak 18 tahanan di Polres Kebumen menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Proses pemungutan suara berlangsung di Rutan Polres Kebumen pada Rabu (27/11/2024) pagi.

Pelaksanaan pemungutan suara di Rutan Polres Kebumen dilakukan melalui dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 9 dan TPS 10 yang terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen.

Petugas dari kedua TPS tersebut melakukan jemput bola untuk mengakomodasi hak suara para tahanan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sedang dalam tahanan.

Kapolres Kebumen, AKBP Recky, menyampaikan bahwa seluruh tahanan yang terdaftar sebagai pemilih aktif telah diberikan kesempatan untuk memberikan suara.

“Sebanyak 18 tahanan telah menggunakan hak pilih mereka dengan tertib dan aman,” ujar AKBP Recky dalam keterangan resminya pada Rabu (27/11/2024).

Proses pemungutan suara dilaksanakan dengan koordinasi yang matang antara berbagai pihak.

Petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kebumen, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panjer, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) hadir di lokasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.

“Teknis pemungutan suara dilakukan bergantian di ruang kaca Rutan Polres Kebumen dengan pengawalan ketat dari petugas Polres Kebumen,” ungkap Kasat Tahti Polres Kebumen, Iptu Tantowi.

Meski demikian, pengamanan tetap dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses berlangsung.

Mataram (ANTARA) - Sebanyak 1.696 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menggunakan hak pilih pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Jadi, dari 1.871 warga binaan Lapas Kelas IIA Lombok Barat, 1.696 di antaranya mendapat hak pilih pada Pilkada Serentak 2024," kata Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat M. Fadli di Lombok Barat, Rabu.

Dia memberi perincian 1.696 warga binaan yang mendapat hak pilih tersebut terdiri dari 1.575 yang masuk kategori daftar pemilih tetap (DPT), sisanya sebanyak 121 masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Untuk 175 sisanya, tidak masuk daftar pemilih karena ber-KTP luar NTB," ujarnya.

KPU Lombok Barat menyiapkan 3 TPS Khusus di Lapas Kelas IIA Lombok Barat untuk memfasilitasi 1.696 warga binaan yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua maupun anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari tiga TPS Khusus ini berasal dari kalangan ASN Lapas Kelas IIA Lombok Barat sesuai surat penetapan dari KPU Lombok Barat.

Fadli menjamin bahwa selama proses dari mulai sebelum sampai pasca Pilkada, seluruh ASN Lapas Kelas IIA Lombok Barat yang terlibat menjaga sikap netral dan integritas sesuai aturan yang berlaku.

“Kami pastikan seluruh ASN jajaran Lapas Kelas IIA Lombok Barat bersikap netral dari sebelum Pilkada hingga pasca Pilkada nanti," ucapnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Badung, Bali (ANTARA) - Sebanyak 512 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, menyalurkan hak pilih pada Pilkada 2024.

"Kami melakukan mekanisme per kamar, jadi 20 orang menunggu, 10 orang masuk ke TPS," kata Kepala Lapas Kelas II-A Kerobokan RM Kristyo Nugroho di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Warga binaan satu per satu memasuki gedung Pembinaan Kerja (Binker) yang menjadi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) khusus di dalam area lapas.

Ada satu TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan dibuka sejak pukul 07.00 hingga 13.00 Wita dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang seluruhnya merupakan pegawai Lapas Kerobokan.

Petugas KPPS tersebut mengenakan kain, kebaya dan selendang oleh petugas perempuan dan petugas laki-laki menggunakan kain dan udeng atau ikat kepala khas pria Bali.

Para warga binaan yang memiliki hak pilih tertib kemudian antre sembari duduk menunggu di bawah tenda hijau yang disediakan panitia pemungutan suara.

Ada tiga bilik suara yang disediakan di dalam ruang TPS lokasi khusus itu.

Sejumlah warga binaan juga terlihat antusias mengikuti proses pencoblosan dengan menggunakan seragam lapas berwarna biru, kain hingga ikat kepala atau udeng.

Penggunaan pakaian adat itu, ujar dia, merupakan inisiatif warga binaan untuk menunjukkan busana adat khas Bali.

"Saya tetap mencoblos karena memiliki hak pilih," kata Eka, warga binaan usai memberikan suaranya.

Ia berharap partisipasinya dalam Pilkada 2024 memberi makna dan setelah keluar menjalani pembinaan di dalam lapas, tersedia lapangan pekerjaan.

Sementara itu, pada pelaksanaan pemungutan suara juga melibatkan sebanyak 21 pecalang atau petugas keamanan adat yang berasal dari warga binaan setempat.

Total jumlah pemilih di TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan itu sebanyak 538 pemilih, 512 di antaranya warga binaan dan sisanya adalah pegawai setempat.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

MAGELANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 50 tahanan di Polresta Magelang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati mengatakan, pihaknya mula-mula mendapati ada 72 tahanan di rumah tahanan (rutan) Polresta Magelang.

Dari jumlah tersebut, terdapat 50 tahanan yang bisa menyalurkan hak pilihnya pada pilkada Kabupaten Magelang dan Jateng, terdiri atas 26 warga Kecamatan Mungkid dan 24 warga Kecamatan Mertoyudan.

“(Tahanan lain) ada yang dari luar Jawa Tengah dan yang dari luar Kabupaten Magelang,” ujar Nurhayati usai rapat koordinasi pilkada di Atria Hotel Magelang, Senin (25/11/2024).

Mengakomodir para tahanan

Dia menyampaikan, hanya warga dengan kartu tanda penduduk Jateng yang dapat mengajukan pindah memilih.

Nurhayati melanjutkan, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) akan menyambangai rutan pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024), dua jam sebelum TPS ditutup atau pukul 11.00 WIB.

“Kami siapkan bilik suara untuk tahanan. Surat suaranya diambil oleh KPPS dari empat TPS terdekat, yakni dua dari Kelurahan Sawitan dan dua dari Kelurahan Mendut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Polresta Magelang Kombes Mustofa menyatakan, pihaknya mengakomodasi para tahanan agar dapat menggunakan hak pilihnya di pilkada 2024.

“Kami berusaha maksimal untuk tidak menghilangkan hak pilih para tahanan di Polresta Magelang,” katanya, Senin (25/11/2024).

KPU Sampang melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada tujuh petugas di bawah naungannya. Beberapa di antaranya dicopot karena terafiliasi dengan salah satu pasangan calon (paslon).

Ketua KPU Sampang Aliyanto menyebut 2 dari 7 petugas yang di-PAW, merupakan petugas di Kecamatan Camplong. Lalu, ada salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengundurkan diri dan digantikan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Darma, Camplong.

"Penggantinya adalah anggota PPS yang saat itu ikut seleksi PPK, namun berada di urutan keenam. Posisi anggota PPS yang kosong otomatis digantikan peserta tes PPS dengan nomor urut empat," ujar Aliyanto, Jumat (22/11/2024).

Selain itu, terdapat lima anggota PPS lainnya yang dicopot melalui proses sidang etik KPU setelah menerima laporan masyarakat.

"Ada lima orang anggota PPS yang diganti melalui sidang etik. Satu anggota dari PPS Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah; lalu dari Kecamatan Kedundung ada PPS Desa Bajrasokah, Pesarenan, dan Rabasan, serta di Kecamatan Omben dari Desa Meteng," jelas Aliyanto.

Menurut Aliyanto, beberapa petugas dicopot karena terafiliasi dengan salah satu paslon, sementara lainnya tersandung kasus hukum.

"Anggota PPS Desa Bajrasokah dicopot karena terafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Sedangkan PPS Desa Pesarenan pernah divonis lima tahun, dan PPS Desa Rabasan tengah menjalani proses hukum di Polres Sampang," tandasnya.

Aliyanto juga menambahkan anggota PPS Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, dicopot setelah diketahui pernah menyelinap masuk ke gudang logistik secara diam-diam selama tiga hari saat Pemilu 2019, hingga memicu konflik di wilayah tersebut.

Video Emil Dardak Pamer Jatim Punya Pengelolaan Limbah B3 Terbesar

Video Emil Dardak Pamer Jatim Punya Pengelolaan Limbah B3 Terbesar

Debat publik ketiga Pilwali Batu akan digelar di hotel Golend Tulip, Kota Batu, Kamis (21/11) pukul 19.00 WIB. Dalam pelaksanaan debat pamungkas ini ada empat sub tema.

"Tema Sosial, Hukum, Tatakelola Pemerintahan, Ekonomi," jelas Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Thomi Rusy Diantoro saat dihubungi detikJatim, Rabu (20/11/2024).

Debat publik terakhir ini tidak jauh berbeda dengan dua debat sebelumnya. Di mana, debat kedua akan disiarkan langsung melalui televisi, radio dan streaming YouTube KPU Kota Batu.

"Debat publik kedua ini dibagi enam segmen meliput, pembacaan visi dan misi, sesi tanya jawab dari panelis, tanya jawab antar paslon dan terakhir sesi penutupan," terang Tomi.

Debat publik ketiga ini akan dihadiri oleh tiga paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu. Yakni Nurochman-Heli Suyanto nomor urut 1, Firhando Gumelar-Rudi nomor urut 2, dan Kris Dayanti-Kresna Dewanata Prosakh nomor urut 3.

Sebagai informasi, tahapan kampanye paslon di Pilkada Kota Batu yang dimulai sejak (25/9) akan berakhir pada (23/11). Setelah tahapan kampanye berakhir, dilanjutkan dengan masa tenang sebelum pemungutan suara serentak berlangsung pada (27/11) mendatang.

Klarifikasi Kris Dayanti soal Unggahan Mundur Pilwalkot Batu

Klarifikasi Kris Dayanti soal Unggahan Mundur Pilwalkot Batu

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menerima surat dari KPU mengenai permintaan libur nasional saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada di 27 November 2024. Prasetyo mengatakan perihal kepastian libur tersebut akan diputuskan usai Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Tanah Air.

"Hari ini sudah dikirimkan surat dari KPU yang sebagaimana di Halim pernah saya sampaikan juga karena ini baru pertama kali juga Pilkada serentak seluruh provinsi dan kabupaten," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Menurutnya, jika berdasarkan UU, pelaksanaan pemungutan suara menjadi hari libur. Namun, kata dia, hal itu akan dibahas kembali saat Prabowo telah kembali dari kunjungan kerjanya di luar negeri.

"Memang secara aturan perundang-undangan semestinya itu jadi hari libur nasional," ujarnya.

"Jadi mohon izin ditunggu hari ini surat dari KPU masuk nanti segera setelah Bapak Presiden kembali kita akan putuskan untuk menjadi hari libur nasional," sambung dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus berkoordinasi dengan pemerintah mengenai kepastian libur di 27 November 2024. KPU berharap ada kebijakan libur saat pemungutan suara Pilkada 2024.

"Ya, yang pasti kita akan berkoordinasi untuk 27 November menjadi hari yang diliburkan untuk pelaksanaan pilkada, sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya termasuk ketika Pemilu nasional kemarin," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Minggu (10/11).

"Karena ini kan pilkada nya serentak seluruhnya, jadi sama lah. Kita sedang koordinasi untuk kemudian kebijakan itu bisa diambil," sambungnya.

Afif mengatakan KPU akan segera mengirim surat terkait kebijakan libur tersebut. Seharusnya, kata dia, 27 November 2024 dapat menjadi hari libur, agar dapat melaksanakan pilkada.

Lihat juga video: Mensesneg Ungkap Perkembangan Produksi Mobil Dinas Maung untuk Menteri

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berencana menetapkan hari pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.

"Iya, rencananya begitu. Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," kata Prasetyo usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Mensesneg mengatakan bahwa dirinya segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas lebih lanjut.

Saat ditanya mengenai penetapan hari libur tersebut, Prasetyo meminta waktu sejenak, mengingat pilkada serentak yang diselenggarakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota ini merupakan pertama kalinya diselenggarakan.

"Nanti kita lihat ya karena kan memang, mohon maaf ini juga baru pertama kali pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar," kata Prasetyo.

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Kamis (7/11), Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah siap 99 persen.

Dia menyebutkan KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Pilkada Serentak 2024 akan diikuti 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024