Kota Bandung (ANTARA) - Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk menunda jadwal sidang perdana perkara perdata dengan penggugat Lisa Mariana.

“Namun karena satu dan lain hal, tim hukum tidak dapat memenuhi pemanggilan dan meminta pengunduran jadwal persidangan,” kata kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar di Bandung, Senin.

Muslim menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat pemanggilan dari PN Bandung untuk menghadiri sidang perdana perkara perdata Nomor 184/Pdt.G/2025, yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025.

Dia menyampaikan bahwa Ridwan Kamil telah memberikan kuasa penuh kepada tim hukum untuk menangani perkara tersebut. Namun, karena alasan teknis dan administratif, pihaknya tidak dapat menghadiri sidang sesuai jadwal awal.

Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran pihaknya bukan bentuk pengabaian terhadap proses hukum, melainkan semata-mata alasan teknis yang telah dikomunikasikan secara resmi kepada pengadilan melalui surat pemberitahuan.

“Kami sangat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung,” ujar Muslim.

Muslim mengungkapkan pengunduran sidang tersebut berkaitan dengan penyesuaian jadwal internal tim kuasa hukum, serta kebutuhan untuk mempelajari substansi gugatan secara lebih cermat.

Dirinya juga memastikan bahwa kliennya, Ridwan Kamil, tetap berkomitmen terhadap prinsip supremasi hukum dan akan menghadapi proses ini dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

“Kami berharap semua pihak dapat mengikuti proses ini secara obyektif dan proporsional, tanpa membentuk opini publik yang tidak berdasar dan berpotensi mengganggu proses hukum,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pendampingan terhadap 3 korban pemerkosaan oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad, Dokter Priguna Anugerah P di RSHS Bandung. Ketiganya dapat perlindungan LPSK.

Dilansir detikJabar, Senin (12/5/2025), keputusan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025 lalu. Dalam kasus ini, seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan bagi tiga terlindung yakni tiga orang berstatus hukum sebagai saksi korban. Bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

"Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban FH juga mendapat layanan perhitungan restitusi, korban N mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus dan korban F mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi," kata Nurherwati dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Minggu (11/5).

Dalam penanganan kasus ini, LPSK telah melakukan langkah proaktif dengan melakukan penjangkauan korban pada 10 April 2025. LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Dia mengungkap kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya. Menurutnya, hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Simak selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tiga orang korban pemerkosaan oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) Dokter Priguna Anugerah P alias PAP di RSHS Bandung mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK juga memberikan pendampingan terhadap empat saksi dalam kasus ini. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025 lalu.

Dalam kasus ini, seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, bagi tiga terlindung yakni tiga orang berstatus hukum sebagai saksi korban. Bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

"Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban FH juga mendapat layanan perhitungan restitusi, korban N mendapat pemenuhan hak atas Informasi berupa perkembangan penanganan kasus dan korban F mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi," kata Nurherwati dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Minggu (11/5/2025).

Dalam penanganan kasus ini, LPSK telah melakukan langkah proaktif dengan melakukan penjangkauan korban pada 10 April 2025. LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Dia mengungkapkan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

"Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual," ungkapnya.

Nurherwati menerangkan, hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang. Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

"Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak," pungkasnya.

Video Polisi Olah TKP Ruangan Tempat Dokter Priguna Lakukan Aksi Bejatnya

Video Polisi Olah TKP Ruangan Tempat Dokter Priguna Lakukan Aksi Bejatnya

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta agar polemik lahan di wilayah Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, dapat diselesaikan secara hukum. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa sejumlah warga Sukahaji di Taman Cikapayang saat momen Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025).

Farhan juga meminta agar perwakilan perumahan Taman Sakura yang digadang-gadang sebagai pemilik lahan di kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, agar tidak melakukan pemagaran yang membatasi aktivitas warga.

Diketahui, lahan seluas 7,5 hektare di kawasan tersebut saat ini dipasangi pagar seng dan plang yang menyatakan bahwa tanah dimiliki oleh Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar.

"Sesuai dengan kesepakatan bersama warga dan Gubernur Jawa Barat, serta pemilik Taman Sakura, agar dapat menyelesaikannya secara hukum. Saya sudah meminta kepada siapapun yang merasa mewakili Taman Sakura, jangan melakukan pemagaran, jangan melakukan pembongkaran," ungkap Farhan, Jumat (2/5/2025).

Ia meminta agar warga yang telah didata untuk mendapatkan uang kerohiman agar dapat menerimanya dan memenuhi kesepakatan untuk mencari tempat tinggal di wilayah lain dengan mengontrak. Sementara itu, bagi warga yang menolak uang kerohiman yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memilih untuk bertahan tinggal di kawasan tersebut, Farhan meminta agar dapat menempuh jalur hukum.

"Untuk warga yang menerima kerohiman, silakan diterima dengan baik dan kemudian memenuhi kesepakatan. Untuk warga yang menolak, silakan langsung menuju ke arah tindakan atau ranah hukum," paparnya.

Ia menyebut akan mempersilakan warga dan pihak yang berpolemik untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar hak hidup seluruh warga Kota Bandung dapat terjaga.

"Kalau perlu ke pengadilan, silahkan dilaksanakan. Kami menghargai hak hidup keseluruhan warga Kota Bandung," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga Sukahaji pernah bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, didampingi oleh Wakil Wali Kota Bandung Erwin pada Rabu 16 April 2025.

Dalam mediasi tersebut, Dedi menyebut akan memberikan dana kerohiman berupa bantuan uang kontrak selama satu tahun termasuk untuk kebutuhan pangan, bagi warga yang memilih untuk direlokasi. Dana yang disiapkan sebesar Rp10 juta untuk satu rumah terdampak, untuk satu tahun.

"(Sumber dana) ada banyak, dari Pemprov, BJB Peduli, banyak lah orang-orang yang akan berempati memberikan bantuan sosial pada saudara-saudaranya yang kehilangan tempat tinggal. Hitungan aja 600 KK dikali Rp10 juta, sekitar Rp6 miliar," terang Dedi.

Setelah insiden kebakaran yang melanda kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung pada 10 April lalu, area tersebut kini mengalami kisruh. Pada Senin 21 April, bentrok antara penghuni kawasan setempat dengan orang tidak kenal hingga menyebabkan sejumlah penghuni luka-luka.

Belum diketahui penyebab awal kisruh di lahan yang tengah menjadi sengketa tersebut. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan rasa prihatinnya.

Ia menyesalkan, insiden yang terjadi dan meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mentaati proses hukum yang tengah berjalan terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Untuk itu, ia meminta agar kondusifitas senantiasa dijaga.

"Kami sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga ada keputusan final dan mengikat," ungkapnya, Selasa (22/4/2025).

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung berupaya mendorong penyelesaian masalah tersebut melalui mediasi dan dialog. Seluruh pihak diharapkan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," paparnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga mendukung langkah penertiban keamanan yang dilalukan aparat untuk menjaga keamanan masyarakat. "Kami mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut masih berproses di Pengadilan. Oleh karenanya, seluruh pihak diminta untuk mentaati dan menghormati proses hukum hingga putusan keluar. Ia meyakini masalah dapat segera terselesaikan

"Pemkot Bandung akan terus menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Kita yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tutupnya.

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, angkat bicara terkait peristiwa bentrokan yang terjadi di daerah Sukahaji, Kota Bandung, Senin (21/4/2025) kemarin.

Farhan menjelaskan, sebagai pimpinan di Pemerintah Kota Bandung, dia mengaku prihatin tetapi juga menyesalkan terjadinya bentrokan antara warga Kelurahan Sukahaji dan pihak terkait di wilayah Gang Satata Sariksa, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

"Kami tentu sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (22/4/2025).

"Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga nanti ada keputusan final dan mengikat," tuturnya.

Lebih lanjut, Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung memahami kejadian tersebut dipicu perbedaan pandangan mengenai rencana pemasangan batas lahan oleh salah satu pihak swasta hingga menyebabkan bentrokan dengan pihak warga Kelurahan Sukahaji.

Pemkot Bandung, lanjut dia, menghargai setiap aspirasi masyarakat selama disampaikan dengan cara damai serta dalam koridor hukum yang berlaku.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan demi menjaga situasi Kota Bandung tetap kondusif dengan menempuh jalur damai dan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami tentu mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," ucapnya.

Selain itu, Farhan juga memastikan hak dan keamanan seluruh warga tetap menjadi prioritas utama Pemkot Bandung.

"Kami juga sangat mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ucapnya.

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait kawasan tersebut saat ini masih berproses di pengadilan.

Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk menghormati dan menunggu hasil proses hukum tersebut hingga adanya putusan inkrah.

Terlebih lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai pemangku kebijakan di tingkat wilayah, telah turun tangan dan tengah mengupayakan berbagai langkah penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan solusi jangka panjang bagi semua pihak.

Sebagai langkah awal, menurut Farhan, Pemkot Bandung juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan monitoring dan pendekatan persuasif guna mencegah terjadinya eskalasi konflik di wilayah tersebut.

"Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus hadir dan menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat," ujarnya.

"Dengan semangat kebersamaan dan musyawarah, kami yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tuturnya.

Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui

Bandung (ANTARA) - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah kabar yang menyebut dirinya terlibat masalah perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial LM.

"Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji yang didaur ulang dengan motif ekonomi," kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis.

Ridwan Kamil mengklaim bahwa permasalahan ini sebenarnya telah selesai sejak empat tahun lalu dengan bukti akurat yang tidak terbantahkan.

"Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali terkait bantuan kuliah. Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," katanya.

Ia juga mengaku tidak memahami alasan di balik munculnya kembali isu tersebut. Namun, ia memastikan akan mengambil langkah hukum untuk menanggapi fitnah ini.

"Karenanya untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan," kata Ridwan Kamil menegaskan.

Di akhir pernyataannya, ia meminta maaf lahir batin atas segala dosa dan kekhilafan serta mengajak masyarakat untuk bersikap tabayyun atau mencari kejelasan sebelum memercayai suatu berita.

"Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu per satu, Semoga saya bisa melaluinya dengan ridha dan perlindungan Allah SWT," kata Ridwan Kamil.

Sebelumnya, kabar perselingkuhan mantan Gubernur Jabar itu mencuat setelah seorang wanita bernama Lisa Mariana (LM) mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di Instagram pada Rabu (26/3).

Dalam unggahan tersebut, LM berulang kali mencoba menghubungi pria yang diduga Ridwan Kamil dan mengklaim sedang mengandung anaknya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Tim Kanwil Ditjen Permasyarakatan Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Kelas I Bandung saat, Kamis (27/2) malam. Barang-barang yang dilarang masuk ke dalam rutan ditemukan petugas.

Adapun barang-barang dilarang yang ditemukan di antaranya, kabel listrik intalasi rakitan, gunting, vape, sendok, garpu, gelas kaca, barang pecah belah, cutter hingga gunting kuku.

Sidak ini merupakan bentuk pencegahan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari hal-hal yang sifatnya dilarang dan berbahaya.

"Ya semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Karutan Kelas I Bandung Pance Daniel, Jumat (28/2).

Pance Daniel menyebut, barang-barang terlarang itu harus diamankan oleh pihaknya karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

"Tentunya, Kami jajaran Rutan Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas khususnya menjelang bulan suci ramadhan," tuturnya.

Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat, yang bertujuan guna menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan selama kegiatan bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Jabar Sukarno Ali menuturkan, sidak dilakukan di kamar WBP.

"Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk menggeledah kamar hunian, WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka" ujar Sukarno.

Barang-barang terlarang yang ditemukan dalam sidak nantinya akan dimusnahkan. "Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah rekomendasi diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung. Salah satunya, perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya. Erick mengatakan, secara pribadi ia berinisiatif menyampaikan naskah akademik terkait Raperda kepada BPIP dan respon mereka pun cukup baik.

Erick menjelaskan, BPIP memberikan beberapa catatan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain merekomendasikan perubahan judul, ada beberapa poin yang perlu penyelarasan.

"Untuk judul harus ada penyelarasan karena nomenklatur untuk pengangggarannya harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ujar Erick.

Rekomendasi lainnya, kata dia, untuk Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru/pendidik, tokoh agama/adat dan masyarakat/kelompok lainnya. Di naskah akademik tidak tercantum masyarakat atau kelompok lainnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Kemudian Pasal 9, direkomendasikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan advokasi. Pada naskah akademik tertulis Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, sehingga perlu penyelarasan.

"Raperda ini sudah masuk dalam tahap finaslisasi, hanya perlu ada beberapa penyelarasan," katanya.

Erick mengatakan, Raperda ini merupakan inisiatif dari PSI terutama dirinya. Namun karena terjadi penambahan anggota dewan dari Farksi PSI, maka inisiatif pun sempat tertunda untuk diajukan. "Inisiatif ini didukung bersama, dan ada masukan dari teman-teman agar lebih cepat dibahas maka dititipkan ke organisasi perangkat daerah. Karena itulah, raperda ini masuk ke Kesbangpol," katanya.

Erick menilai, keberadaan perda ini sangat penting mengingat saat ini banyak pengikisan ideologi di tengah masyarakat. "Ada keresahan yang muncul dari diri saya karena sekarang masyarakat terutama kalangan muda sudah lupa akan jasa-jasa pahlawan atau veteran. Mereka lupa bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka," katanya.

Selain itu, kata dia, saat reses kerap pihaknya kerap memberilan pertanyaan ke masyarakat terkait apa ideologi negara. Menurutnya, banyak di antara mereka menjawabnya agamanya masing masing dan itu berlaku di segala agama. "Saya sangat prihatin, ini sudah menjadi bahaya laten," katanya.

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya penguatan ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga dibuatlah Raperda ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah rekomendasi diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung. Salah satunya, perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya. Erick mengatakan, secara pribadi ia berinisiatif menyampaikan naskah akademik terkait Raperda kepada BPIP dan respon mereka pun cukup baik.

Erick menjelaskan, BPIP memberikan beberapa catatan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain merekomendasikan perubahan judul, ada beberapa poin yang perlu penyelarasan.

"Untuk judul harus ada penyelarasan karena nomenklatur untuk pengangggarannya harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ujar Erick.

Rekomendasi lainnya, kata dia, untuk Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru/pendidik, tokoh agama/adat dan masyarakat/kelompok lainnya. Di naskah akademik tidak tercantum masyarakat atau kelompok lainnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Kemudian Pasal 9, direkomendasikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan advokasi. Pada naskah akademik tertulis Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, sehingga perlu penyelarasan.

"Raperda ini sudah masuk dalam tahap finaslisasi, hanya perlu ada beberapa penyelarasan," katanya.

Erick mengatakan, Raperda ini merupakan inisiatif dari PSI terutama dirinya. Namun karena terjadi penambahan anggota dewan dari Farksi PSI, maka inisiatif pun sempat tertunda untuk diajukan. "Inisiatif ini didukung bersama, dan ada masukan dari teman-teman agar lebih cepat dibahas maka dititipkan ke organisasi perangkat daerah. Karena itulah, raperda ini masuk ke Kesbangpol," katanya.

Erick menilai, keberadaan perda ini sangat penting mengingat saat ini banyak pengikisan ideologi di tengah masyarakat. "Ada keresahan yang muncul dari diri saya karena sekarang masyarakat terutama kalangan muda sudah lupa akan jasa-jasa pahlawan atau veteran. Mereka lupa bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka," katanya.

Selain itu, kata dia, saat reses kerap pihaknya kerap memberilan pertanyaan ke masyarakat terkait apa ideologi negara. Menurutnya, banyak di antara mereka menjawabnya agamanya masing masing dan itu berlaku di segala agama. "Saya sangat prihatin, ini sudah menjadi bahaya laten," katanya.

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya penguatan ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga dibuatlah Raperda ini.

BANDUNG, iNews.id - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota BandungEma Sumarna yang menjadi terdakwa kasus korupsi dipindah dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK, Jakarta ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Senin (24/2/2025). Pemindahan itu seiring jadwal sidang kasus korupsi pengadaan CCTV dan PJU-PJL Program Bandung Smart City.

Persidangan kasus korupsi ini diagendakan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (25/2/2025) besok. Dalam kasus ini, selain Ema, KPK juga menetapkan empat eks anggota DPRD Kota Bandung sebagai terdakwa, yaitu Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi. 

Kepala Rutan Kebonwaru Pance Daniel mengatakan telah menerima seorang tahanan KPK Ema Sumarna pada Senin (24/2/2025) pukul 09.58 WIB. Ema kini masih menjalani prosedur pengecekan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan.

"Rutan Kelas I Bandung telah menerima satu orang tahanan KPK atas nama Ema Sumarna," kata Karutan Kebonwaru, Senin (24/2/2025).

Dari hasil pemeriksaan, administrasi lengkap tanpa penahanan terputus. Selain itu dari pemeriksaan kesehatan, Ema mengidap penyakit diabetes sejak 2019 dan pemasangan ring jantung pada 2019 dan 2020.

"Tahanan tersebut (Ema Sumarna) dikirim ke Rutan Kelas I Bandung untuk menghadiri persidangan di PN Bandung tanggal 25 Februari," kata Pance.

Ema Sumarna akan ditahan di Rutan Kelas I Bandung hingga persidangan telah selesai dilaksanakan.

Sebelumnya, kasus korupsi pengadaan CCTV, PJU dan PJL menyeret Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal serta beberapa pihak swasta. Mereka telah divonis hukuman penjara. 

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna resmi dipindahkan dari rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Senin (24/2/2025). Saat ini, Ema tengah menjalani persidangan kasus korupsi pengadaan CCTV dan PJU-PJL di Pengadilan Negeri Bandung sebagai terdakwa.

Dalam kasus tersebut, selain dirinya terdapat empat eks anggota DPRD Kota Bandung yang menjadi terdakwa. Mereka yaitu Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi.

Kepala Rutan Kebonwaru Pance Daniel membenarkan telah menerima satu orang tahanan KPK Ema Sumarna pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 09.58 WIB. Pihaknya selanjutnya melakukan prosedur pengecekan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan. "Rutan Kelas I Bandung telah menerima satu orang tahanan KPK atas nama Ema Sumarna," ujar Pance, Senin (24/2/2025).

Dari hasil pemeriksaan, ia mengatakan kelengkapan administrasi lengkap tanpa ada penahanan terputus. Selain itu, dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan ditemukan penyakit diabetes sejak tahun 2019 dan pemasangan ring jantung tahun 2019 dan tahun 2020. "Tahanan tersebut dikirim ke Rutan Kelas I Bandung dalam rangka untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Februari," kata dia.

Ia menambahkan akan dilakukan penahanan sementara di Rutan Kelas I Bandung terhadap Ema Sumarna hingga persidangan telah selesai dilaksanakan.

Sebelumnya, kasus korupsi pengadaan CCTV, PJU dan PJL menyeret Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal serta beberapa pihak swasta. Mereka telah divonis hukuman penjara.