"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepakat untuk meningkatkan literasi ideologi kebangsaan mahasiswa, dalam audiensi di Jakarta, Selasa.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyoroti peran penting dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang memiliki potensi besar dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan di dunia perkuliahan.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan," ujar Komjen Pol Eddy dalam audiensi tersebut, seperti dikonfirmasikan.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, sesuai dengan rencana aksi nasional.

Dalam konteks pengajaran, dirinya menyebutkan BNPT dan Kemendiktisaintek dapat berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Pusat Pengembangan Akademik (PPA), terkait mata kuliah wajib pengembangan kepribadian.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengalami serangan teror di permukaan, Eddy mengingatkan ancaman laten di bawah permukaan tetap menjadi perhatian.

Ia pun menekankan pentingnya upaya pencegahan agar potensi stimulasi yang tidak diinginkan tidak berkembang menjadi ancaman nyata.

"Hasil penelitian kami dalam 3 tahun terakhir kita tidak ada serangan, zero attack di atas permukaan, tapi di bawah permukaan tetap menjadi bahaya, tiba-tiba ada stimulus nanti bisa naik," tuturnya.

Oleh sebab itu dalam konteks tersebut, dirinya juga menitipkan program kegiatan pencegahan menjadi yang utama agar jangan sampai ada kejadian terlebih dahulu baru panik.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berpendapat bahwa momentum penerimaan mahasiswa baru merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Dia menyatakan bahwa dunia kampus berbeda dari sekolah dan memiliki peran besar dalam mencegah penyimpangan ideologi serta radikalisme.

"Mulai dari mahasiswa, dosen, dan sebagainya, kami ingin memberikan edukasi di awal dan kami teringat bahwa ini terkait dengan penyimpangan ideologi berkebangsaan dan radikalisme" ucap Brian dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, Kemendiktisaintek ingin memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan melalui berbagai kurikulum kegiatan kemahasiswaan, pelatihan dosen, dan sebagainya.

Brian menambahkan, harapan besar terletak pada sinergi yang kuat antara BNPT dan Kemendiktisaintek agar tercipta lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari paham menyimpang dari berbagai nilai kebangsaan.

Dia pun menekankan pentingnya inovasi dalam pendekatan edukasi untuk membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh dalam ideologi dan nasionalisme.

"Kami juga ingin mengajak untuk riset bersama. Jadi barangkali bagaimana kalau anak-anak jaman sekarang berbicara Pancasila dan kewarganegaraan kurang tertarik, ini harus ada berbagai terobosan untuk hal-hal yang santai tetapi justru membuka stigma mahasiswa," katanya mengharapkan.

Adapun audiensi digelar dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan ekstremisme dan peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Pertemuan tersebut menandai langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menciptakan generasi muda yang mampu menjaga keutuhan NKRI serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Profesor Marsudi Wahyu Kisworo mengaku melapor ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) upaya dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).

Marsudi mengatakan lantaran pihaknya menilai pencopotan tersebut cacat prosedur dan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memberikan ruang pembelaan.

"Pertama saya nanti melaporkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Karena apa? Prosedurnya sewenang-wenang. Harusnya ada proses melalui Senat, kemudian diberi kesempatan untuk membela diri, kita buktikan apa yang dituduhkan. Nah ini kan enggak," kata Marsudi kepada wartawan, Rabu (30/4).

Diketahui, pencopotan Marsudi itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang memberhentikan Marsudi ditandatangani pada 24 April 2025.

Marsudi pun menilai alasan pencopotan yang tercantum dalam surat tersebut bersifat subjektif dan tidak bisa dibuktikan.

"Di surat pemberhentian itu alasannya enggak bisa dibuktikan semua. Subyektif saja semua itu. Saya bisa di pengadilan bisa adu bukti bahwa itu enggak ada yang diomongin itu," ucap dia.

Marsudi mengaku telah mengirimkan surat permintaan audiensi ke Kemendikti Saintek dan telah direspons.

Saat ini pihaknya pun tengah menyiapkan bukti dan dokumen untuk membuktikan pencopotan dirinya sebagai rektor tak berdasar dan sewenang-wenang.

"Karena kalau ke Mendiktisaintek harus membawa dokumen enggak bisa hanya omon-omon, harus ada bukti-bukti yang saya bawa. Kemungkinan minggu depan ada kabar baru mengenai ini dari Mendiktisaintek, karena surat tadi sudah sampai ke Menteri," tutur dia.

Tak hanya itu, Marsudi juga berencana menempuh, langkah hukum jika penyelesaian melalui Kemendikti Saintek tidak membuahkan hasil.

"Ada dua langkah hukum pertama bisa perdata PTUN, karena SK Yayasan bisa digugat ke PTUN. Nah kedua adalah pidana yaitu pencemaran nama baik, karena dengan begini kan nama saya jadi rusak," ujar dia.

"Meskipun itu langkah terakhir kalau kita bisa selesaikan dengan baik-baik ya selesaikan dengan baik baik tapi kalau gak bisa selesai baik-baik mungkin lewat hukum gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Marsudi menduga pencopotan berkaitan dengan sikapnya membela korban kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat eks Rektor UP, Edie Toet Hendratno (ETH).

Marsudi mengklaim beberapa pejabat universitas termasuk dirinya yang aktif melakukan advokasi terhadap korban, menerima tekanan dan intimidasi.

"Ada hubungannya dengan kasus ETH sehingga terjadi tekanan dan intimidasi terhadap beberapa pejabat termasuk yang sudah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh YPP-UP tanpa ada kesalahan dan tanpa kesempatan membela diri karena selama ini dianggap aktif melakukan advokasi kepada korban kasus ETH," tutur dia, Senin (28/4).

Sebagai informasi, Edie Toet Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan pertama dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari dengan korban RZ.

Kemudian laporan kedua dilayangkan ke Bareskrim Polri pada 29 Januari dengan korban DF, namun laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Teranyar, polisi telah meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah ditemukan ada unsur pidana dalam proses gelar perkara.

CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari Universitas Pancasila maupun yayasan yang menaunginya perihal alasan pencopotan Marsudi dari jabatan rektor.

Namun, mengutip dari laman resmi Universitas Pancasila, dalam artikel yang ditulis humas kampus tersebut diberitakan telah ada pelantikan Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Universitas Pancasila.

Pjs Rektor Universitas Pancasila yang dialntik itu adalah Adnan Hamid. Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.

"Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju Rektor definitif," demikian dikutip dari artikel yang dipublikasi di laman resmi Universitas Pancasila itu pada Rabu (30/4).

Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila.  Dia disebut dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus.

"Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab," dikutip dari laman tersebut.

Pada publikasi yang sama, Ketua Pembina YPP-UP Siswono Yudho Husodo yang hadir dalam pelantikan tersebut menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru.

"Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik," ujar Siswono.

Jakarta -

PDIP menilai kocok ulang menteri kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, PDIP memandang yang kinerjanya disorot bukan hanya Satryo Soemantri Brodjonegoro saat menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

"Reshuffle hak prerogatif Presiden, kalau lihat survei opini publik Kedai Kopi 23-29 Januari 2025 kepuasan publik pada kabinet saat ini hanya 25,8 persen, yang tidak puas 74,2 persen sementara kepuasan pada Presiden Prabowo 80 persen lebih. Artinya tantangan di kabinet," kata Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

Seperti diketahui, Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan menteri pertama yang di-reshuffle oleh Prabowo dalam Kabinet Merah Putih. Prabowo melantik Guru Besar ITB Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek baru menggantikan Satryo.

Guntur kemudian menyoroti nama-nama menteri kabinet Merah Putih yang kinerjanya dinilai buruk oleh publik berdasarkan survei. Beberapa di antaranya ialah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Tapi yang disorot publik kan tidak Mendiktisaintek, ada Budi Arie Menteri Koperasi, Bahlil Lahadia Menteri ESDM yang kalau kita lihat survei mereka dikategorikan buruk oleh publik. Menteri HAM juga," ujarnya.

"Maksudnya kan tidak hanya Satryo kan yang kontroversial, Bahlil apalagi soal gas 3 kg," sambungnya.

Saksikan Live DetikPagi :

(taa/idn)

Jakarta -

Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkap dirinya telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Ia telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Kementerian Sekretariat Negara RI.

"Saya itu baru saja ke Setneg menyerahkan surat pengunduran diri saja sebagai Mendiktisaintek," kata Satryo kepada wartawan di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Terkait alasan mengapa ia mengundurkan diri, Satryo mengaku kinerjanya tidak sesuai dengan harapan pemerintah selama empat bulan terakhir. Satryo juga menegaskan ia bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri.

"Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," tambahnya.

Sudah Buat Surat Pengunduran Diri Sejak Jam 12 Malam

Satryo bercerita ia telah membuat surat pengunduran diri sejak jam 12 malam. Tetapi baru Rabu (19/2/2025) malam disampaikan kepada Setneg dan akan diteruskan ke Presiden.

"Suratnya ke Presiden, ya diterima suratnya. Surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Tadi saya serahkan ke Setneg untuk disampaikan kepada Presiden," ungkap Satryo.

Dengan tegas, Satryo menjelaskan ia tidak diminta untuk mengundurkan diri. Kini ia mengatakan telah ikhlas karena sudah bekerja secara maksimal.

"Saya mengajukan diri, mengajukan pengunduran diri. Harus legowo kerja itu. Kerja baik (dan) maksimal sudah. Tulus saya kerja. Kalau tidak cocok ya saya mundur saja lebih baik," tegasnya.

Dengan pengunduran diri ini, Satryo yakin penggantinya punya visi-misi sendiri untuk membangun Kemdiktisaintek. Ia percaya dengan yang bersangkutan.

"Penggantinya terserah yang bersangkutan. Karena tiap orang punya visi-misinya sendiri-sendiri," tandasnya.

(det/nwk)

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro disebut belum akan mengambil langkah hukum terkait video dinarasikan Satryo melakukan kekerasan terhadap bawahan.

Satryo sebelumnya juga telah membantah dirinya adalah sosok dalam video yang viral.

"Belum perlu. Belum perlu kita lihat. Jadi kita hanya memantau saja dan mempelajari situasinya," kata Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang di Kantor Kemendiktisaintek, Selasa (21/1).

Togar menduga menyebarnya rekaman itu karena ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari masalah yang terjadi di Kemendiktisaintek.

"Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu potensi untuk mengganggu ketertiban umum, dan juga tadi yang anda sebutkan pencemaran nama baik. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menyikapi secara bijaksana. Termasuk nanti ya seperti yang anda sebutkan tadi," ujarnya.

Sebelumnya, rekaman yang dinarasikan Saryo itu viral seiring dengan aksi pegawai Kemendiktisaintek pada Senin pagi.

Para pegawai memprotes langkah Satryo yang diduga memberhentikan salah seorang pegawai secara sepihak dan mendadak.

Belakangan, Togar menyatakan Menteri Satryo Soemantri telah bertemu dengan PNS di Kemendiktisaintek Neni Herlina terkait masalah dugaan pemecatan.

Togar menyebut dalam pertemuan pada Senin (20/1) malam itu, sudah terjadi rekonsiliasi antara kedua belah pihak.

Ia mengatakan permasalahan yang belakangan muncul di kementeriannya sudah selesai.

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro tidak berencana menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang mencemarkan nama baiknya melalui rekaman suara yang beredar di media sosial.

Dalam rekaman tersebut berisi percakapan antara dua orang laki-laki. Di mana terdengar pria pertama yang sebelumnya diduga adalah suara Satryo sedang memarahi pria kedua yang diduga pegawai salah satu vendor yang mengurus air di rumah dinas Menteri di Widya Chandra.

Rekaman ini beredar bersamaan dengan aksi demonstrasi ASN Kemendiktisaintek,Senin, 20 Januari 2025. "Belum ada ke arah sana (menempuh langkah hukum)," kata Sekjen Kemendiktisaintek, Togar Simatupang dalam konferensi pers di kantornya Selasa, 21 Januari 2025.

Togar menjelaskan, Kemendikdasmen pun belum mengetahui sumber rekaman tersebut. Ataupun pihak yang membuat serta menyebarkan rekaman.

Pun, kata dia, orang yang menyebarkan rekaman itu hanya mencari keuntungan. Namun tidak jelas tujuannya, apakah benar ingin mencemarkan nama baik Satryo.

Baca juga: Bantahan Mendiktisaintek Soal Rekaman yang Beredar di Medsos: Itu Bukan Suara Saya

Menurut dia, rekaman tersebut tidak relevan. Tapi pihaknya masih mempelajari potensi polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman tersebut.

"Dan kalau itu nanti terjadi secara continue atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum," tutup dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Pendidikan memainkan peran fundamental dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap pengaruh radikalisme dan terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan bahwa pendidikan mempunyai peran fundamental dalam mencegah masyarakat terpengaruh dengan paham radikal dan terorisme.

"Saya percaya bahwa pendidikan memainkan peran fundamental dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap pengaruh radikalisme dan terorisme," kata Satryo saat berpidato pada acara peluncuran buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian di Jakarta, Jumat.

Pendidikan, kata Satryo, merupakan usaha yang paling ampuh untuk menyebarkan kesadaran, memperkuat nilai-nilai toleransi dan inklusif, serta mengembangkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Oleh sebab itu, Mendiktisaintek mengapresiasi buku seri yang diluncurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Buku seri itu terdiri atas dua buku dengan tajuk Secercah Kisah Mantan dan Menggali Akar Radikal Terorisme di Indonesia.

Menurut dia, peluncuran dua buku ini menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif Pemerintah untuk melawan ideologi radikalisme dan melumpuhkan jaringan terorisme berdasarkan pengalaman langsung mantan terpidana terorisme.

Buku-buku yang diluncurkan, lanjut Staryo, tidak hanya merefleksikan hasil analisis mendalam terhadap sumber-sumber radikalisme, tetapi juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara akademisi dan berbagai pihak yang terkait dalam mewujudkan Indonesia tanpa radikalisme dan terorisme.

"Saya sangat mengapresiasi upaya BNPT bersama seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Kami yakin, buku ini akan menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas dalam memahami akar permasalahan radikalisme untuk mengatasi persoalan tersebut," kata Mendiktisaintek.

Ia juga mengajak semua pihak terkait untuk menjadikan peluncuran buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian sebagai momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam mendorong terciptanya kedamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung langkah-langkah strategis dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan kebijakan yang berorientasi pada upaya pencegahan terorisme," katanya pula.

Buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian merupakan hasil kajian dan analisis dari 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh pelaku tindak pidana terorisme. BNPT berkolaborasi dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menganalisis buku-buku radikal itu.

Buku seri tersebut menjadi kontranarasi dari buku-buku radikal yang dirujuk oleh teroris. BNPT mendistribusikan kedua buku yang diluncurkan itu dalam bentuk fisik maupun buku elektronik (e-book) yang dapat diakses melalui Google Play Book.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024