JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut bahwa mereka belum akan melaporkan insiden saat kantornya didatangi tiga orang tak dikenal pada Minggu (16/3/2025) dini hari.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra mengatakan, pihaknya belum berencana untuk melaporkan insiden tersebut ke pihak yang berwajib.

"Terkait dengan insiden yang kami dapatkan di kantor Kontras dini hari tadi sejauh ini kami belum ada rencana melaporkan kepada pihak yang berwajib," kata Dimas saat dihubungi, Minggu.

Dimas mengatakan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang.

"Saat ini saya belum dapat menjelaskan perkembangan seperti apa karena kami terus menelaah dan melihat situasi dan kondisinya," ujarnya.

Sebelumnya, Kontras melaporkan kantor mereka di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat, didatangi tiga orang tidak dikenal (OTK) pukul 00.16 WIB pada Minggu.

Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andrie Yunus mengatakan, sempat menanyakan dari mana asal tiga orang tersebut.

Ketiga orang tersebut, menurut Andrie, mengaku dari media namun tidak menjelaskan tujuan kedatangannya.

"Tengah malam ini tepatnya pukul 00. 16 WIB (Minggu 16/03/2025), kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) didatangi oleh 3 (tiga) orang tidak dikenal (OTK) yang mengaku dari media, tapi tanpa menjelaskan asal/nama medianya termasuk tujuannya datang tengah malam," kata Andrie dalam keterangan tertulis, Minggu.

Andrie mengatakan, pada waktu yang bersamaan, dia mendapatkan tiga panggilan telpon dari nomor tidak dikenal.

Dia pun menduga bahwa kejadian yang mengarah pada aksi teror tersebut berkaitan dengan protes yang dilakukan terkait Revisi Undang-Undang (RUU) TNI.

"Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami, pasca Kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritis proses legislasi Revisi UU TNI," ujarnya.

Andrie mengatakan, saat ini pihaknya akan fokus untuk melakukan koordinasi bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk memitigasi kemungkinan hal-hal di luar batas kewajaran.

"Kami akan fokus dulu untuk melakukan koordinasi diinternal dan koalisi melakukan mitigasi serta menentukan langkah strategi yang akan ditempuh. Detailnya belum bisa kami jabarkan hari ini," katanya.

KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO 3 Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan saat mencoba masuk ruang rapat Panja Revisi UU TNI DPR-RI dan Kemenhan di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Sebelumnya, tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi Undang-Undang (UU) TNI di ruang Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel, Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Aktivis Kontras Andrie, yang mengenakan baju hitam, terlihat mendesak masuk ke dalam ruang rapat.

Namun, dia dihalang oleh dua orang staf berbaju batik. Dia juga sempat didorong keluar dan terjatuh.

"Woi, anda mendorong, teman-teman, bagaimana kita kemudian direpresif," katanya sambil kembali bangkit.

Andrie bersama dua aktivis lainnya langsung meneriakkan tuntutan mereka di depan pintu yang sudah tertutup. Mereka meminta agar pembahasan RUU TNI tersebut dihentikan.

"Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI," teriak Andrie.

"Hentikan pembahasan dwifungsi RUU TNI, hentikan, hentikan bapak ibu," katanya.

"Kami meminta dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup," ujarnya lagi.

Dalam tuntutannya, Koalisi Masyarakat Sipil menganggap pembahasan RUU TNI di hotel mewah ini sebagai bentuk dari rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan, secara substansi, RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Selain itu, agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer dan sangat berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, Kapolres nonaktif Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman melanggar HAM karena telah merenggut hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik atau mental.

“Terjadinya pelanggaran HAM terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik atau mental, dan terjadi pelecehan seksual, dan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Kapolres nonaktif Ngada,” ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing melalui keterangan resminya, Kamis (13/3/2025).

Komnas HAM mendesak agar Fajar disanksi tegas, baik secara etika dan pidana.

Bahkan, sanksi terhadap Fajar diharapkan bisa diperberat dengan adanya pertimbangan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Dengan mempertimbangkan pemberatan hukuman terhadap pelaku yaitu pelaku sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” lanjut Uli.

Komnas HAM juga meminta agar para korban dapat dibantu proses pemulihannya melalui layanan psikologi serta restitusi atau kompensasi.

Komnas HAM juga mendesak Polri memastikan peristiwa serupa tidak lagi terjadi, khususnya di lingkungan kepolisian.

Untuk itu, Polri diminta untuk melakukan evaluasi secara berkala melalui uji narkoba secara rutin dan asesmen psikologi.

Sebelumnya, eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus pencabulan anak. Lukman juga langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," ujar Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Fajar disangkakan dengan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14 Ayat 1 huruf a dan b, dan Pasal 15 Ayat 1, huruf e g c i, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 25 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman telah mencabuli empat orang korban, di mana 3 di antaranya adalah anak di bawah umur.

Trunoyudo menyebutkan, fakta itu terkuak dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik yang dilakukan oleh Biro Pertanggung Jawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Wabprof Propam Polri).

Truno menuturkan, 3 anak yang menjadi korban pencabulan itu masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, sedangkan orang dewasa yang dicabuli berusia 20 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah didesak memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kelapa sawit yang telah menyelesaikan kewajibannya sesuai Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja.

Surat izin pelepasan kawasan hutan perlu segera diterbitkan agar investasi tetap kondusif.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha menilai kepastian hukum sangat penting untuk menjaga iklim investasi, termasuk di sektor sawit.

“Karena bagaimanapun, sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting,” kata Eugenia dalam siaran pers, Sabtu (15/3/2025).

Eugenia menyarankan agar pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) dipercepat dengan penyederhanaan prosedur.

Menurut dia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tidak bisa menggugurkan Undang-Undang Cipta Kerja karena statusnya lebih tinggi.

Eugenia mendukung pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban sesuai Pasal 110A UU Cipta Kerja untuk mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan.

Di sisi lain, Eugenia sepakat pembukaan lahan sawit baru tetap diperketat.

“Kan pemerintah harus merapikan dulu izin-izinnya lahan sawit yang sudah ada, kalau pembukaan baru pemberian izinnya lama, tidak apa-apa,” ujarnya.

Industri Sawit Sumbang Rp 88 Triliun ke APBN

Data Kementerian Keuangan mencatat, nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit pada 2023 mencapai Rp 729 triliun.

Kontribusi industri sawit terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 88 triliun, dengan rincian:

-Pajak: Rp 50,2 triliun
-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 32,4 triliun
-Bea Keluar: Rp 6,1 triliun
-Sektor ini juga melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyerahkan soal kasus yang menjerat kadernya, Ridwan Kamil (RK), kepada aparat penegak hukum.

Adapun nama mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) ini terseret dalam kasus korupsi pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, atau Bank BJB.

"Kita serahkan kepada proses hukum dan kita hormati semuanya ya," kata Bahlil singkat, di Ponpes Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).

Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan status Ridwan Kamil.

Meski demikian, KPK memastikan bahwa akan memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa terkait kasus korupsi Bank BJB tersebut.

Pemanggilan Ridwan Kamil dibutuhkan untuk dilakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumahnya.

"Bapak RK (Ridwan Kamil) ini statusnya apa? Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini saksi juga belum ya, karena belum, belum dipanggil saksi," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta, dikutip Jumat (14/3/2025).

Sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang dari penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 10 Maret 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, sejumlah dokumen dan barang yang disita sedang dikaji dan diteliti oleh para penyidik.

Menurut dia, dokumen dan barang tersebut disita lantaran dinilai relevan dengan perkara yang tengah ditangani KPK.

"Sementara kan pasti dikaji ya segala sesuatunya itu tidak serta merta gitu. Diteliti, dilihat, gitu. Nanti, kalau memang enggak ada relevansinya, pasti dikembalikan. Tapi yang ada nanti pasti akan diikutkan," ujarnya.

KOMPAS.com - Sebanyak 33 narapidana yang sempat kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, kini telah kembali ditahan.

Dua di antaranya memilih menyerahkan diri dengan diantar oleh istri masing-masing.

Kepala Lapas Kelas II B Kutacane, Andi Hasyim, mengungkapkan bahwa kedua napi tersebut kembali ke lapas pada Rabu malam setelah sempat menginap di rumah mereka.

"Keduanya termasuk dalam 52 napi yang melarikan diri. Pihak keluarga akhirnya mengantar mereka kembali ke lapas," ujarnya.

Sementara itu, pihak kepolisian masih memburu 19 narapidana yang belum ditemukan.

Polres Aceh Tenggara telah membentuk tim khusus guna mengejar para napi yang masih dalam pelarian.

Diketahui, insiden pelarian ini terjadi menjelang waktu berbuka puasa pada Senin (10/3/2025). Para tahanan kabur dengan menjebol dua pintu di dalam lapas.

Beberapa di antaranya melarikan diri melalui pintu depan, sementara lainnya nekat keluar melalui loteng setelah terjadi keributan dengan petugas.

Pasca-kejadian, pihak lapas bersama warga binaan serta aparat dari TNI-Polri langsung melakukan perbaikan fasilitas yang rusak akibat aksi pelarian tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto, menyatakan bahwa kejadian ini menyebabkan kerusakan cukup parah terhadap berbagai infrastruktur di dalam lapas.

"Aksi tersebut tidak hanya merusak fasilitas sebagai bagian dari upaya pelarian, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan meningkatkan potensi ancaman terhadap keamanan di dalam lapas," kata Yan Rusmanto dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).

Hingga kini, aparat masih berupaya menangkap para napi yang tersisa serta meningkatkan pengamanan agar kejadian serupa tidak terulang.

Sumber: KompasTV

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan kondisi terkini ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hingga kini terjebak di kamp pengungsian di Suriah.

Mereka berada di Suriah karena janji manis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), beberapa tahun lalu.

“Sejak pergantian leadership di sana, upaya untuk pemulangan di-hold. Kondisi mereka kurang layak secara kemanusiaan,” ujar Kasubdit Kerjasama Regional BNPT RI, Yaenurendra Hasmoro Aryo Putro usai pemutaran Film 'Road to Resilience' dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah.

Untuk itu, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban melindungi warganya dan merepatriasi. Namun masih ada pihak yang tidak setuju.

“Ngapain sudah di sana dipulangkan, namun kehidupan di sana kurang manusiawi. Untuk itu kita selektif yang mana dulu yang harus dipulangkan. Kita cek dulu assessment-nya,” beber dia seraya mengatakan jumlah WNI eks ISIS di Suriah mencapai 400an.

Tak Ada Alasan Tunggal

Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian sekaligus pengamat terorisme, Noor Huda Ismail mengatakan, mereka pergi ke Suriah, tidak seluruhnya atas dasar ideologi ekstrem.

"Ini harus diklasifikasikan, karena ideologi contohnya teman-teman JI (Jemaah Islamiyah). Kedua, ada JAD (Jemaah Ansharut Daulah), mereka berangkat ke sana, pindah kewarganegaraan karena khilafah."

"Ketiga, orang-orang yang dulunya korban. Perempuan misalnya, lakinya berangkat (ke Suriah), masa gua nggak. Jangan disamakan," terangnya.

Menurut Huda, sejumlah WNI yang kembali ke Indonesia bisa kembali ke masyarakat dan beradaptasi dengan baik. Mereka bahkan kerap dijadikan contoh sebagai individu yang meyakini NKRI.

"Semuanya kembali ke masyarakat dan produktif," imbuhnya.

Namun stigma masyarakat atas WNI yang pulang dari Suriah, masih jadi tantangan terberat. Untuk itulah pimpinan Ruangobrol ini mengkomunikasikan hal tersebut melalui film dan buku.

Road to Resilience

Misal, dalam film dokumenter 'Road to Resilience', diangkat perjalanan seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya.

Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat.

Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88.

Meskipun begitu, Febri dan keluarganya tidak menyerah. Mereka memulai hidup baru di Depok, Jawa Barat, berusaha menata kembali kehidupan mereka dari awal.

Febri menuturkan, kepergiannya ke Suriah bukanlah tanpa alasan. Pergulatan hatinya membawa Febri akhirnya pergi menemui ibunya di negara berkonflik itu.

"Waktu itu, kondisinya di Indonesia gak ada siapa-siapa. Karena ibu ikut sama kakak ke Suriah," ucap Febri.

Karena ingin berbakti kepada orangtua, Febri ingin lebih dekat dengan ibunya. Dia pun terbang ke Suriah dengan segala ancaman yang diterimanya.

"Karena saya merasa durhaka sama ibu, akhirnya mau nyusulin ke Suriah. Ibu segalanya, dia wanita hebat," tuturnya.

Setibanya di Indonesia, Febri dan ibunya mulai menata hidup. Selama setahun keduanya mengisolasi diri dan tidak berkomunikasi dengan keluarga besar.

Ketakutannya akan stigma buruk dari keluarga, membuat ibu dan anak itu berjuang sendirian.

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan kondisi terkini ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hingga kini terjebak di kamp pengungsian di Suriah.

Mereka berada di Suriah karena janji manis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), beberapa tahun lalu.

“Sejak pergantian leadership di sana, upaya untuk pemulangan di-hold. Kondisi mereka kurang layak secara kemanusiaan,” ujar Kasubdit Kerjasama Regional BNPT RI, Yaenurendra Hasmoro Aryo Putro usai pemutaran Film 'Road to Resilience' dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah.

Untuk itu, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban melindungi warganya dan merepatriasi. Namun masih ada pihak yang tidak setuju.

“Ngapain sudah di sana dipulangkan, namun kehidupan di sana kurang manusiawi. Untuk itu kita selektif yang mana dulu yang harus dipulangkan. Kita cek dulu assessment-nya,” beber dia seraya mengatakan jumlah WNI eks ISIS di Suriah mencapai 400an.

Tak Ada Alasan Tunggal

Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian sekaligus pengamat terorisme, Noor Huda Ismail mengatakan, mereka pergi ke Suriah, tidak seluruhnya atas dasar ideologi ekstrem.

"Ini harus diklasifikasikan, karena ideologi contohnya teman-teman JI (Jemaah Islamiyah). Kedua, ada JAD (Jemaah Ansharut Daulah), mereka berangkat ke sana, pindah kewarganegaraan karena khilafah."

"Ketiga, orang-orang yang dulunya korban. Perempuan misalnya, lakinya berangkat (ke Suriah), masa gua nggak. Jangan disamakan," terangnya.

Menurut Huda, sejumlah WNI yang kembali ke Indonesia bisa kembali ke masyarakat dan beradaptasi dengan baik. Mereka bahkan kerap dijadikan contoh sebagai individu yang meyakini NKRI.

"Semuanya kembali ke masyarakat dan produktif," imbuhnya.

Namun stigma masyarakat atas WNI yang pulang dari Suriah, masih jadi tantangan terberat. Untuk itulah pimpinan Ruangobrol ini mengkomunikasikan hal tersebut melalui film dan buku.

Road to Resilience

Misal, dalam film dokumenter 'Road to Resilience', diangkat perjalanan seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya.

Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat.

Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Oknum polisi berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial AFH di Kabupaten Keerom, divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura pada 20 Januari 2025.

Sang oknum ini merupakan terdakwa kasus pencabulan anak di Papua pada 2022.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memutuskan perkara dengan Nomor 329/Pid.Sus/2024.PN Jap adalah Hakim Ketua Zaka Talpatty didampingi oleh Hakim Anggota Korneles Waroi dan Hakim Anggota Ronald Lauterboom.

Menanggapi putusan ini, Kuasa Hukum Korban, Dede Gustiawan Pagundun, kecewa.

Menurutnya, putusan hakim tidak mengacu kepada tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU), yakni 12 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Tentu putusan ini kami sangat kecewa sehingga telah mengajukan kepada JPU untuk dilakukan banding dengan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) guna mencari keadilan,” katanya kepada wartawan di Kota Jayapura, Papua, Jumat (14/3/2025) malam.

Dede yang didampingi rekan kuasa hukumnya, La Ode Muktati menambahkan, vonis bebas tidak hanya menimbulkan kekecewaan terhadap keluarga korban, tetapi melukai rasa keadilan korban dan keluarga.

Selain itu, vonis tersebut mencederai semangat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

“Fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang jelas menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tercela terhadap korban yang masih di bawah umur,” katanya.

Anggota Peradi Kota Jayapura ini menyampaikan, anak merupakan kelompok paling rentan terhadap kejahatan seksual.

Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum seharusnya memastikan hak-hak anak dilindungi dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

Namun, dengan adanya putusan ini, muncul pertanyaan besar di mana letak keadilan bagi korban? Apakah anak-anak tidak menjadi prioritas dalam sistem peradilan di Indonesia?

“Kami tegaskan bahwa kasus ini tidak berhenti di sini, sehingga kami sebagai kuasa hukum korban akan menempuh jalur lain, yakni melakukan Kasasi ke MA dan menempuh jalur hukum yang lainnya,” tegas Dede.

Malapor ke Komisi Yudisial

Kata Dede, langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh adalah melaporkan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menangani perkara ini kepada Komisi Yudisial (KY).

Dede meminta Komisi Yudisial meninjau kembali putusan hakim, guna memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan berpihak pada korban dan keluarganya.

“Kami mendesak pihak terkait, termasuk pihak Kejaksaan dan Komisi Yudisial untuk turut meninjau kembali putusan ini, guna memberikan rasa keadilan yang berpihak pada korban,” ungkapnya.

Ia meminta semua elemen, baik akademisi, aktivis dan pemerhati hak anak, untuk bersama-sama mengawal kasus ini agar tidak ada lagi korban kekerasan seksual yang terabaikan hak-haknya dalam sistem hukum di Indonesia.

“Kami berharap melalui melalui konferensi pers ini, suara korban bisa didengar, keadilan dapat ditegakkan, dan tidak ada lagi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untul lolos dari pertanggung jawaban,” harapnya.

Keluarga korban kecewa

Kaka korban, Gladis Lailatul Badriyah, menyampaikan kekecewaannya atas putusan hakim terhadap kasus pencabulan yang dialami oleh adiknya sebagai korban.

“Saya kaka dari korban mewakili keluarga ingin menuntut putusan dari hakim yang membuat saya dan keluarga saya sangat kecewa, karena terdakwa dibebaskan tanpa adanya hukuman apapun,” ungkapnya.

Kasus ini sempat diselesaikan oleh keluarga korban dan keluarga pelaku (terdakwa) yang difasilitasi oleh pihak kepolisian Polres Keerom.

Namun, keluarga korban tidak puas sehingga melaporkan ke kantor kuasa hukum dan disarankan melaporkan kepada pihak kepolisian melalui Polda Papua.

Kasusnya diproses cukup lama, sebab berlangsung sejak 2022, hingga memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura pada 2024 dan diputuskan pada Januari 2025.

Kata ayah korban, Parwoto, kasus pencabulan ini juga sudah dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Keerom.

“Kami juga sempat melaporkan kasusnya kepada perwakilan Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan waktu kunjungan bersama Presiden Jokowi tahun 2022,” ungkapnya.

“Berbagai hal telah dilakukan, guna mencari keadilan bagi anak kami yang menjadi korban pencabulan oleh terdakwa,” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa kasus pencabulan terhadap korban terjadi pada 2022. Korban diduga dicabuli saat masih berusia 5 tahun.

Korban dan keluarganya harus menunggu proses hukum selama 2 tahun hingga korban kini berusia 7 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menilai bahwa wacana Presiden Prabowo Subianto akan membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil sudah sesuai konstitusi HAM.

"Kebijakan Presiden tersebut adalah sesuai konstitusi HAM, baik Internasional maupun Nasional," kata Pigai saat dikonfirmasi, Jumat (14/3/2025).

Jika wacana itu direalisasikan, menurut Pigai, penjara di pulau terpencil sesuaai dengan standar HAM. Sebab, pemerintah mengikuti putusan pengadilan.

"Karena pemerintah melaksanakan amanat UU (undang-undang) atau keputusan pengadilan maka sesuai dengan standar HAM," ujarnya.

Diketahui, wacana penjara di pulau terpencil ini awalnya disampaikan Prabowo saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Prabowo mengatakan, akan membangun penjara di pulau terpencil khusus untuk koruptor.

"Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari," kata Prabowo di akhir pidatonya.

"Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," ujarnya lagi disambut tawa para peserta.

Prabowo juga menekankan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Sebab, menurut dia, tidak ada negara yang kaya jika korupsi.

Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan, korupsi hanya membawa kehancuran suatu negara.

Prabowo juga menekankan bahwa dirinya tidak takut menghadapi koruptor.

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini," kata Prabowo menegaskan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami mengaku, tidak bisa memproses hukum ketua RW di Jembatan Lima, Jakarta Barat yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke pengusaha-pengusaha.

Alasannya, proses permintaan THR Lebaran itu tidak dilakukan secara pemaksaan.

"Dari pengakuan Pak RW, ini tidak ada unsur pemaksaan. Dari hasil pemeriksaan, dia meminta sumbangan seikhlasnya. Tidak dipatok biaya, tidak dipaksa,” ujar Kukuh saat dikonfirmasi, Jumat (14/3/2025).

Selain itu, polisi juga belum menerima laporan dari pihak yang diminta THR oleh pengurus RW di Jembatan Lima itu.

"Kalau dipolisikan, kita hanya memproses kalau di situ ada terjadinya korban yang merasa diperas, dipaksa, baru kita tindak,” kata Kukuh.

Maka dari itu, polisi menyerahkan sanksi kepada ketua RW di Jembatan Lima kepada lurah atau camat setempat.

"Kemarin saya koordinasi dengan camat, camat sudah mengambil tindakan dengan Pak Lurahnya, sudah dilakukan peneguran,” ucap dia.

Sebelumnya, surat edaran berisi permintaan uang tunjangan hari raya (THR) yang diduga dikeluarkan oleh pengurus RW 02, Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat viral di media sosial.

Surat edaran itu ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang truknya kerap lalu lalang dan melakukan bongkar muat barang di wilayah RW 02.

Salah satu hal yang dipermasalahkan warganet terkait surat permintaan THR yang viral adalah soal nominal yang dipatok oleh pengurus RW kepada para perusahaan. Tidak tanggung-tanggung, nominal THR yang diminta dalam surat itu sebesar Rp 1 juta.

Sekretaris RW 02, Febri mengakui bahwa pihaknya membuat surat tersebut untuk diajukan kepada perusahaan-perusahaan yang kendaraannya beroperasi di Jalan Laksa RW 02, Jembatan Lima.

Febri mengatakan, selama tiga tahun belakangan, hasil THR yang diberikan perusahaan selalu dibagikan ke warga dan para staf RW 02.

"Ada nominalnya sebagai acuan, tapi bukan sebagai kewajiban. Kalau ditulis Rp 1 juta, kan namanya orang begitu kan kita nyari inian tertinggi. Entar mereka juga cuma ngasih Rp 200.000-Rp 300.000," kata Febri, Kamis.

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai angkat bicara terkait kasus eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang melakukan pelecehan terhadap tiga anak.

"Terkait kasus Kapolres Ngada, harus diberi tiga hukuman sekaligus meskipun waktu penerapannya akan berbeda," kata Pigai saat menjawab pertanyaan mahasiswa di Universitas Nommensen, Kota Medan, pada Jumat (14/3/2025).

Dia menjelaskan, hukuman pertama adalah pemberhentian atau pencopotan dari jabatannya. Kedua, hukuman pidana umum.

"Ketiga, kode etik. Setelah dia dinyatakan bersalah, maka proses kode etik, yang paling utama adalah mencabut statusnya sebagai polisi," ucap Pigai.

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Graha Pengayoman Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Sebelumnya diberitakan, kasus pelecehan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terus mengungkap fakta baru.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa Fajar mencabuli empat orang korban, tiga di antaranya masih di bawah umur.

AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan asusila terhadap anak.

Selain proses pidana, Fajar akan segera menjalani sidang etik atas pelanggaran berat yang dilakukan dengan ancaman pemecatan sebagai anggota Polri.

Dari pemeriksaan etik, eks Kapolres Ngada tersebut dinilai telah melanggar beberapa pasal tentang kode etik Polri sehingga terancam pemberhentian tidak dengan hormat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria sempat kebingungan ketika ditanya soal penggeledahan di Kantor Kemenkomdigi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada Jumat (14/3/2025).

Meski begitu, Nezar menyebut, kegiatan penegakan hukum itu terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kominfo.

“Ya, ini terkait PDNS ya, kita serahkan saja ke proses hukum ya,” kata Nezar, usai Rapat Tingkat Menteri bersama 43 menteri/lembaga di Gedung BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (14/3/2025).

“Ya karena itu kan terkait dengan kasus PDNS, itu follow up-nya. Jadi, ya kita serahkan pada proses hukum,” tambah dia.

Nezar menyebut belum menjabat sebagai Wamenkomdigi saat proyek tersebut berlangsung.

“Oh enggak, itu dari tahun 2020 ke 2024,” ujar di.

Ketika ditanya apakah ia mengetahui dugaan korupsi dalam proyek tersebut saat dirinya sudah menjabat, Nezar tidak memberikan jawaban yang tegas.

“Nah, itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat saja di pemeriksaannya,” ujar dia.

Mengenai teknis penggeledahan yang terjadi, Nezar enggan menjawab rinci, dan meminta awak media bertanya ke pihak Kejari Jakpus.

“Bisa tanya ke penyidiknya,” ujar dia.

Ia juga mengabaikan pertanyaan soal apakah dirinya ada di lokasi saat penggeledahan berlangsung.

Nezar memilih bergegas meninggalkan wartawan.

Sebelumnya, Kepala Kejari Jakpus, Safrianto Zuriat Putra, membenarkan perihal penggeledahan tersebut.

Adapun penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024.

"Benar (penggeledahan) di Kominfo/Komdigi," kata Safrianto kepada Kompas.com, Jumat.

Dikutip dari Antaranews, belum ada tersangka dalam kasus tersebut.

Sebab, petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

Kejari Jakpus diketahui mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp 500 miliar.