Surabaya -

Presiden sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketum PDIP Megawati Soerkarnoputri dikabarkan akan bertemu lagi. Sinyal itu muncul usai Megawati mengungkap bahwa Presiden Prabowo ingin dimasakkan nasi goreng lagi.

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal pertemuan dua tokoh ini. Ia menyebut, pertemuan antartokoh bangsa sangat bagus untuk negara. Pertemuan itu diyakini bisa membangun Indonesia ke depannya.

"Pertemuan sesama tokoh bangsa itu sudah seyogyanya dilakukan. Ini hal yang baik," kata Bahlil usai silaturahmi dengan Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo KH Agoes Ali Masyhuri, Sabtu (10/5/2025).

Bahlil menyebut, Prabowo adalah sosok yang merangkul semua kalangan. Ia yakin, pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh besar di Indonesia memberi dampak positif untuk negara.

"Saya yakin dan percaya bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan semua tokoh-tokoh bagus dalam membangun pikiran-pikiran yang baik dalam membangun bangsa dan negara," tandas Bahlil.

Rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati juga telah dikonfirmasi oleh Mensesneg RI Prasetyo Hadi.

Dilansir dari detikNews, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati. Pertemuan kembali Prabowo dan Megawati sedang diatur untuk terselenggara.

"Betul (Prabowo kangen nasi goreng buatan Mega)," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Jubir Presiden Prabowo itu mengapresiasi kedua tokoh telah bersilaturahmi belum lama ini setelah tak berjumpa langsung selama 2,5 tahun. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tapi kemarin kan sudah alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," kata Prasetyo.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," pungkasnya.

Diketahui, pertemuan terakhir Prabowo dan Megawati terjadi pada awal April 2025 usai momen Lebaran di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Prabowo dan Megawati bertemu selama 1,5 jam secara 4 mata.

"Lumayan lama, 1,5 jam, dari mulai 8 (malam) kurang sedikit. Pembicaraan lebih banyak 4 mata sih," kata Dasco di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4).

(faa/hil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengatakan partainya mengikuti proses hukum yang ada terkait kasus yang menyeret kadernya, Ridwan Kamil (RK).

"Kita ikuti proses hukum yang ada, kita hargai proses hukum yang ada terhadap kader Partai Golkar Pak Ridwan Kamil," kata Bahlil di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Hingga saat ini, Partai Golkar juga menerapkan asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan terkait kasus RK.

"Kita lihat juga kita menghargai asas praduga tak bersalah, kita lihat saja, kita serahkan semua pada proses hukum," ujarnya.

Diketahui, nama RK terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) yang berproses di KPK.

Bahkan, KPK telah menyita motor Royal Enfield yang diambil dari rumah Ridwan Kamil ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.

Namun, hingga kini RK belum diperiksa KPK.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan RK akan diperiksa terakhir dalam kasus itu.

"Baru nanti terakhir saudara RK (Ridwan Kamil) akan dilakukan pemanggilan untuk mengkonfirmasi keterangan-keterangan saksi yang dipanggil terlebih dahulu," kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, 17 April lalu.

Bukan hanya itu, RK juga tengah berperkara dengan seorang bernama Lisa Mariana.

Lisa bahkan mengajukan gugatan ke RK di Pengadilan Negeri Bandung.

Perkara gugatan perdata baru didaftarkan pada Senin, 5 Mei 2025, dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum.

Adapun Lisa baru-baru ini mengeklaim memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Terpisah, RK juga pernah melaporkan Lisa ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

JAKARTA - Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam melegalkan sumur minyak ilegal mendapat apresiasi. Hal itu menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi menilai, kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberi kepastian hukum, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperkuat fondasi energi nasional.

?Langkah Menteri Bahlil sudah tepat. Pertama, dengan melegalkan, sumur minyak ilegal akan memberi kepastian dan sekaligus kebijakan afirmasi bagi pelaku usaha kecil,? ujarnya, Sabtu (5/3/2025).

Abdul Rahman Farisi menekankan kebijakan ini membuka ruang bagi UMKM untuk masuk ke sektor migas, yang selama ini dianggap eksklusif. ?Ini menunjukkan Pemerintahan Prabowo mulai memberikan afirmasi dengan memberi ruang pelaku UMKM untuk masuk di sektor migas,? tambahnya.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga diyakini menjadi awal dari proses penyederhanaan regulasi di sektor energi. ?Ini juga menjadi langkah awal dalam penyederhanaan regulasi usaha sektor migas sehingga makin memudahkan dalam mencapai target 1 juta barel per hari,? jelas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Menteri ESDM yang akan menjadi dasar hukum pengelolaan sumur minyak ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

?Kita punya illegal drilling itu kan banyak sekali. Kurang lebih sekitar 10-20 ribu barel per day. Nah, kita ingin ini semua harus ada payung hukumnya. Agar masyarakat kita dalam mengelola sumur minyak itu ya dalam keadaan yang baik. Tidak dikejar-kejar oleh oknum-oknum. Ya, kita memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,? kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM.

Abdul Rahman juga menambahkan, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, langkah Bahlil menunjukkan arah kepemimpinan partai yang visioner dan solutif. ?Kami di Partai Golkar mendukung penuh inisiatif ini. Ini bukan hanya soal energi, tapi juga soal keadilan ekonomi. Kebijakan ini selaras dengan semangat Golkar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan pemerataan,? katanya.

Jakarta -

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat kembali menyapa kadernya Mukhamad Misbakhun yang pernah disinggungnya beberapa saat lalu di acara Partai Golkar. Kini, Bahlil memuji Misbakhun sebagai sahabat lama.

Sapaan itu disampaikan saat pembukaan program pelatihan 'Executive Education Program for Young Political Leaders, Batch-18' yang digelar Golkar Institute di Jakarta, Senin (21/4/2025), Bahlil menyebut Misbakhun sebagai sahabatnya. "Sahabat yang sudah lama sekali," ujarnya.

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan semula Misbakhun lebih dikenal sebagai anggota Komisi XI DPR. Namun, kini Misbakhun dipercaya memimpin komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan tersebut.

Menurut Bahlil, kiprah Misbakhun sebagai politikus telah melalui proses panjang. Tokoh nasional asal Indonesia Timur itu mengatakan Misbakhun pernah berkarier di partai lain. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung Misbakhun pernah berhadapan dengan hukum.

"Pernah mendapatkan cobaan, ujian di aspek hukum," ucap Bahlil. Sebagai informasi, Misbakhun memang pernah didakwa dalam perkara bank Century lantaran vokal terhadap kasus itu. Namun, ia dijatuhi vonis bebas murni oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali (PK) tersebut.

Bahlil juga menyebut Misbakhun sebagai sosok berintegritas, intelek, dan berprinsip sehingga tidak mudah menyerah.

"Karena memiliki integritas, intelektualitas, dan punya prinsip yang kuat, beliau (Misbakhun, red) bukan menyerang dari sebuah proses hambatan, tetapi keluar sebagai pemenang," imbuhnya.

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri dan tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihala Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32%.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhun-nya mana Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

"Yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu," tambahnya.

(maa/maa)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih. Prasetyo mengatakan, pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang partai banteng bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih. Dia mengaku, tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut, karena tidak ikut mendengarkan.

"Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih. Prasetyo mengatakan, pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang partai banteng bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih. Dia mengaku, tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut, karena tidak ikut mendengarkan.

"Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Prasetyo menjelaskan reshuffle kabinet yang sebelumnya disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bukan soal kabinet menteri, melainkan di internal Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar. Bukan enggak ada, sama sekali nggak ada," kata Pras kepada wartawan, Kamis (17/4).

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta Kader Golkar sekaligus Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersabar lantaran dalam waktu dekat akan ada perombakan kepengurusan partai.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar mirip dengan reshuffle Kabinet Merah Putih yang tidak harus menunggu 1 tahun masa kerja.

"Pak Maman saya sudah dapat memahami aspirasinya, entar Pak Maman sebentar lagi ada reshuffle nanti. Reshuffle kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan reshuffle kabinet tidak mesti menunggu 1 tahun atau 2 tahun," ujar Bahlil dalam sambutan halal bi halal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (16/4) malam.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar bisa saja langsung dilakukan jika ada kader yang dianggap tidak cocok dengan jabatan yang diemban.

Sementara itu beberapa waktu terakhir santer terdengar kabar mundurnya Hasan sebagai kepala PCO di kalangan. Tetapi sejauh ini belum jelas dari mana isu tersebut bermula. Isu itu muncul setelah Hasan berkomentar mengenai teror kepala babi kepada redaksi Tempo.

Pernyataan Hasan terkait teror kepala babi itu juga sempat menjadi pertanyaan salah satu jurnalis senior saat mewawancarai Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Prabowo kemudian menyebut respons Hasan sebagai kekeliruan. "Itu ucapan yang menurut saya teledor. Itu ya keliru itu. Saya kira beliau menyesal," kata Prabowo.

Jakarta -

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons KPK menyita sebuah motor merek Royal Enfield dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang juga kader Golkar. Bahlil mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang tengah berlangsung.

"Menyangkut dengan isu ataupun apa yang disampaikan tadi menyangkut dengan salah satu kader partai Golkar, kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada," kata Bahlil saat konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

Bahlil menyerahkan segala bentuk proses hukum ke pihak yang berwenang. Ia menyebut mesti ada asas praduga tak bersalah.

"Kami serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang. Namun, kami juga sebagai warga negara, harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses," ungkapnya.

Diketahui, KPK telah menyita sebuah motor saat penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait perkara BJB. KPK mengatakan salah satu motor yang disita itu adalah Royal Enfield.

"1 (satu) unit Motor Royal Enfield," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Senin (14/4).

KPK menggeledah rumah RK pada Maret 2025. Ada sejumlah barang dan dokumen yang disita dari rumah RK. Salah satunya adalah motor.

"Kalau nggak salah itu (motor), saya nggak hafal lah, pokoknya motor lah, saya nggak hafal merek itu," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/4).

Sedangkan untuk kasus BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus rasuah Bank BJB. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan non-budgeter.

Para tersangka saat ini belum ditahan. Tapi KPK sudah minta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

(dwr/maa)

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyerahkan soal kasus yang menjerat kadernya, Ridwan Kamil (RK), kepada aparat penegak hukum.

Adapun nama mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) ini terseret dalam kasus korupsi pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, atau Bank BJB.

"Kita serahkan kepada proses hukum dan kita hormati semuanya ya," kata Bahlil singkat, di Ponpes Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).

Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan status Ridwan Kamil.

Meski demikian, KPK memastikan bahwa akan memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa terkait kasus korupsi Bank BJB tersebut.

Pemanggilan Ridwan Kamil dibutuhkan untuk dilakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumahnya.

"Bapak RK (Ridwan Kamil) ini statusnya apa? Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini saksi juga belum ya, karena belum, belum dipanggil saksi," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta, dikutip Jumat (14/3/2025).

Sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang dari penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 10 Maret 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, sejumlah dokumen dan barang yang disita sedang dikaji dan diteliti oleh para penyidik.

Menurut dia, dokumen dan barang tersebut disita lantaran dinilai relevan dengan perkara yang tengah ditangani KPK.

"Sementara kan pasti dikaji ya segala sesuatunya itu tidak serta merta gitu. Diteliti, dilihat, gitu. Nanti, kalau memang enggak ada relevansinya, pasti dikembalikan. Tapi yang ada nanti pasti akan diikutkan," ujarnya.

Jakarta: Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ke sejumlah anak usaha PT Pertamina dan pihak swasta periode 2018-2023 menjadi perhatian publik. Pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando, menyebutkan jika merujuk rentang waktu kasus yang diselidiki pada 2018 hingga 2023, maka saat itu Menteri ESDM yang sedang menjabat adalah Arifin Tasrif.

"Prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi, harus diimplementasikan dalam proses investigasi guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional,” kata Zico dalam keterangan pers, Selasa, 11 Maret 2025.

Zico menjelaskan UU Tindak Pidana Korupsi dapat didefinisikan dalam berbagai bentuk, seperti merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, hingga suap-menyuap dalam kebijakan atau pengambilan keputusan publik.

"Jika dalam kebijakan impor minyak mentah pada periode 2018–2023 ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, maka pihak yang terlibat dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU tersebut. Pemeriksaan hukum harus difokuskan pada individu atau pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam kurun waktu tersebut," ucapnya.

Baca juga: Tegas! Menteri Bahlil Siap Sikat Mafia dan Perbaiki Tata Kelola Gas Melon

Di sisi lain, Zico juga mendesak Kejagung untuk mengungkap kasus ini secara profesional, independen, dan berbasis pada bukti yang sah guna menjamin proses hukum yang adil. Hal tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terbukti terlibat.

Dengan pendekatan seperti itu, lanjutnya, proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta memastikan bahwa praktik korupsi dapat diberantas secara efektif dan berkelanjutan.

"Perlu dilihat bahwa Bahlil baru dilantik sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sehingga secara faktual tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas kebijakan yang diambil pada rentang waktu 2018 hingga 2023," kata Zico.

Dia pun meminta publik untuk lebih cermat dan mendalami kasus korupsi ini lebih dalam lagi. Peran Kejagung juga sangat penting untuk membuat kasus ini lebih terang benderang.

"Secara objektif, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah dalam kurun waktu tersebut seharusnya dialamatkan kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa Bahlil telah memainkan peran aktif atau memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut sebelum resmi menjabat," kata Zico.

Senada dengan Zico, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun mendorong Kejagung untuk memeriksa eks Menteri ESDM Arifin Taslim karena dugaan korupsi ini terjadi pada periode dia menjabat.

Baca juga: Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron

"Bapak Bahlil Lahadalia sedang melakukan pembersihan dan pembenahan tata kelola niaga impor BBM," ucap politisi dari dapil Kalimantan Tengah ini.

Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ujar Mukhtarudin.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tengah menyidik dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023.

Dalam pengusutannya, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka, enam di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus korupsi Pertamina mencapai Rp193,7 triliun. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

"Poin-poin yang perlu saya sampaikan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, yang diinisiasi oleh DPR,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas memaparkan sejumlah poin penting terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

"Poin-poin yang perlu saya sampaikan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, yang diinisiasi oleh DPR," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya usai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU Minerba pada Pembicaraan Tingkat I untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (18/2).

Pertama, kata dia, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini berubah menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang.

"Pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," ucapnya.

Menurut dia, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun koperasi.

"Termasuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, DPR dan Pemerintah sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

Sebaliknya, lanjut dia, yang ada ialah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

"Akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," tuturnya.

Untuk itu, dia menekankan bahwa pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus dalam pengelolaan tambang.

"Jadi keuntungan dari penugasan khusus itu nanti bagi kampus yang membutuhkan itu akan kami sediakan lewat penugasan kepada BUMN. Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi. Itu sikap pemerintah," katanya.

Ketiga, tambah dia, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang diatur dalam RUU Minerba. Dia menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

"Juga terkait dengan pemberian konsesi kepada Ormas Keagamaan, dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR," katanya.

Di akhir, mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu pun menegaskan kembali tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola dalam RUU Minerba. Melainkan izin diberikan kepada BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

"Yang nanti bagi kampus yang membutuhkan untuk penggunaan dana riset, maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," paparnya.

Hal senada disampaikan pula oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak diberi izin untuk mengelola tambang dalam RUU Minerba.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini; undang-undang ini tidak memberikan automatically (langsung) kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD, serta badan usaha lain," kata Bahlil di kesempatan yang sama.

Dia lantas melanjutkan, "Perusahaan-perusahaan ini mempunyai kewajiban sebenarnya untuk memberikan semacam penelitian, riset, dan segala macam itu kepada kampus, dan juga selama ini sudah terjadi perusahaan-perusahaan yang ada kampusnya di daerah wilayah tambang itu mereka (mahasiswa perguruan tinggi tersebut) mendapatkan beasiswa."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan DPR sepakat memutuskan tidak memberikan izin konsesi tambang kepada pihak kampus atau perguruan tinggi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang rencananya akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR, besok, Selasa (18/2/2025).

Keputusan tersebut turut disepakati dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

“Terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam konferensi pers seusai rapat pleno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Supratman, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Dia mengatakan, perguruan tinggi akan mendapatkan manfaat tidak langsung dari pengelolaan tambang oleh BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang ditunjuk pemerintah.

“Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya,” jelas Supratman.

Senada dengan Supratman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa pihak kampus atau perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini. Keputusan pemerintah dan DPR tersebut merupakan respons terhadap permintaan publik agar kampus tetap fokus pada pendidikan.

“Sekali lagi saya katakan bahwa undang-undang ini tidak otomatis kampus mengelola (tambang), tetapi lewat perusahaan-perusahaan, perusahaan BUMN, BUMD maupun perusahaan yang lain. Nah kalau dia (kampus) mau kerja sama untuk penelitian, untuk butuh dana risetnya, untuk bikin laboratoriumnya, ya silahkan dibicarakan dan pemerintah membuka ruang itu,” kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan mekanisme lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk terkait badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola IUP kampus.

“Nanti kita atur lewat PP, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah berpandangan dalam rapat tadi bahwa tidak kita berikan langsung kepada kampus. Tetapi kita berikan kepada perusahaan,” pungkas Bahlil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News