BANDUNG, KOMPAS.com - Sidang perdana antara Lisa Mariana melawan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (19/5/2025).

Dalam kasus ini, Lisa Mariana melayangkan gugatan perdata dengan perkara 184 Pdt/2025/PN.Bdg kepada Ridwan Kamil terkait hak identitas anak Lisa Mariana.

Namun, karena pihak Ridwan Kamil maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan hari ini, Panji Surono, Hakim Ketua dalam sidang tersebut, memutuskan untuk melakukan pemanggilan ulang terhadap pihak Ridwan Kamil.

"Karena tergugat belum hadir, kami akan lakukan pemanggilan lagi. Sidang kami tunda sampai dengan satu minggu, tanggal 26 Mei 2025," kata Panji dalam sidang, Senin pagi.

Markus Nababan, selaku kuasa hukum Lisa Mariana, menanggapi putusan dari Hakim Ketua terkait waktu sidang yang diajukan, yakni tanggal 26 Mei 2025.

Markus khawatir sidang terganggu dengan euforia pesta perayaan juara Persib Bandung yang rencananya digelar sehari sebelumnya, 25 Mei 2025.

"Seperti yang kita tahu, tanggal 24, 25, dan 26 Mei itu ada agenda penyerahan piala sepak bola, jadi mohon dipertimbangkan kembali," ucapnya.

Setelah bermusyawarah dengan anggota, Panji Surono pun akhirnya menetapkan jadwal sidang pada tanggal 28 Mei 2025 mendatang.

Ditemui seusai sidang, Markus mengatakan pihaknya akan mengikuti segala ketetapan hakim, termasuk soal penundaan jadwal sidang.

"Nanti kita lihat apakah mereka tidak hadir lagi atau hadir. Namun, intinya kami sudah siap dengan segala prosesnya dan kami sudah sangat menghormati persidangan ini," ucapnya.

Kota Bandung (ANTARA) - Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk menunda jadwal sidang perdana perkara perdata dengan penggugat Lisa Mariana.

“Namun karena satu dan lain hal, tim hukum tidak dapat memenuhi pemanggilan dan meminta pengunduran jadwal persidangan,” kata kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar di Bandung, Senin.

Muslim menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat pemanggilan dari PN Bandung untuk menghadiri sidang perdana perkara perdata Nomor 184/Pdt.G/2025, yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025.

Dia menyampaikan bahwa Ridwan Kamil telah memberikan kuasa penuh kepada tim hukum untuk menangani perkara tersebut. Namun, karena alasan teknis dan administratif, pihaknya tidak dapat menghadiri sidang sesuai jadwal awal.

Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran pihaknya bukan bentuk pengabaian terhadap proses hukum, melainkan semata-mata alasan teknis yang telah dikomunikasikan secara resmi kepada pengadilan melalui surat pemberitahuan.

“Kami sangat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung,” ujar Muslim.

Muslim mengungkapkan pengunduran sidang tersebut berkaitan dengan penyesuaian jadwal internal tim kuasa hukum, serta kebutuhan untuk mempelajari substansi gugatan secara lebih cermat.

Dirinya juga memastikan bahwa kliennya, Ridwan Kamil, tetap berkomitmen terhadap prinsip supremasi hukum dan akan menghadapi proses ini dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

“Kami berharap semua pihak dapat mengikuti proses ini secara obyektif dan proporsional, tanpa membentuk opini publik yang tidak berdasar dan berpotensi mengganggu proses hukum,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku telah mengirimkan surat resmi berisi permohonan pengunduran jadwal pembukaan sidang perdana atas gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

"Surat (permohonan penundaan sidang) tersebut telah kami kirim pada Senin, 19 Mei 2025, pagi hari," kata Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin pagi.

Muslim membenarkan bahwa Ridwan Kamil telah menerima surat pemanggilan dari PN Bandung untuk menghadiri sidang perdana gugatan kasus perdata Nomor 184/Pdt.G/2025 yang dilayangkan Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil.

Dalam surat pemanggilan, sidang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025.

Muslim menambahkan, Ridwan Kamil telah memberikan kuasa hukum kepada timnya untuk menghadapi gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana.

"Namun, karena satu dan lain hal, tim hukum tidak dapat memenuhi pemanggilan dan meminta pengunduran jadwal persidangan," ucap Muslim.

Muslim menambahkan, tim kuasa hukum juga masih memeriksa dan mempelajari secara lebih cermat substansi dari materi gugatan perdata yang ditujukan kepada Ridwan Kamil.

Muslim menegaskan, ketidakhadiran tim kuasa hukum Ridwan Kamil untuk memenuhi panggilan PN Bandung bukan sebuah bentuk pengabaian terhadap proses hukum.

Sebab, alasan ketidakhadiran juga telah dikomunikasikan secara resmi kepada PN Bandung melalui surat pemberitahuan.

"Kami sangat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung. Tentu nanti pada sidang berikutnya, tim kuasa hukum akan menghadiri persidangan dan berpartisipasi aktif dalam agenda sidang-sidang selanjutnya," katanya.

Muslim juga memastikan bahwa kliennya, Ridwan Kamil, tetap memegang komitmen untuk menghadapi proses ini dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

"Kami berharap semua pihak dapat mengikuti proses ini secara obyektif dan proporsional tanpa membentuk opini publik yang tidak berdasar dan mengganggu proses penyelesaian hukum atas masalah ini," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengatakan partainya mengikuti proses hukum yang ada terkait kasus yang menyeret kadernya, Ridwan Kamil (RK).

"Kita ikuti proses hukum yang ada, kita hargai proses hukum yang ada terhadap kader Partai Golkar Pak Ridwan Kamil," kata Bahlil di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Hingga saat ini, Partai Golkar juga menerapkan asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan terkait kasus RK.

"Kita lihat juga kita menghargai asas praduga tak bersalah, kita lihat saja, kita serahkan semua pada proses hukum," ujarnya.

Diketahui, nama RK terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) yang berproses di KPK.

Bahkan, KPK telah menyita motor Royal Enfield yang diambil dari rumah Ridwan Kamil ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.

Namun, hingga kini RK belum diperiksa KPK.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan RK akan diperiksa terakhir dalam kasus itu.

"Baru nanti terakhir saudara RK (Ridwan Kamil) akan dilakukan pemanggilan untuk mengkonfirmasi keterangan-keterangan saksi yang dipanggil terlebih dahulu," kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, 17 April lalu.

Bukan hanya itu, RK juga tengah berperkara dengan seorang bernama Lisa Mariana.

Lisa bahkan mengajukan gugatan ke RK di Pengadilan Negeri Bandung.

Perkara gugatan perdata baru didaftarkan pada Senin, 5 Mei 2025, dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum.

Adapun Lisa baru-baru ini mengeklaim memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Terpisah, RK juga pernah melaporkan Lisa ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (21/4) menjadi sorotan, mulai dari eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) minta kasus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM hingga Bareskrim Polri terus dalami laporan soal gangguan sistem Bank DKI.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Eks pemain OCI minta kasus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM

Kuasa hukum eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Muhammad Sholeh meminta kasus dugaan eksploitasi dan kekerasan yang dialami kliennya diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Sekali lagi, kami berharap ada keadilan di sini, ada peluang Undang-Undang HAM digunakan, Undang-Undang Pengadilan HAM digunakan, supaya sejarah kelam ini bisa mendapatkan keadilan," kata Sholeh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR bersama pemain sirkus OCI, pihak Taman Safari Indonesia, dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat Kombes Polisi Surawan.

Baca selengkapnya di sini

2. KPK sebut motor RK belum dipindah ke Rupbasan karena kendala teknis

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan sepeda motor milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang disita penyidik di Bandung, Jawa Barat, belum dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), karena kendala teknis.

“Ya saya pikir masalah teknis aja itu. Kalau kendala teknisnya terselesaikan, nanti ya pasti akan dilakukan sama dengan barang bukti lain,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin.

Dia memastikan bahwa belum dipindahkannya motor RK ke Rupbasan bukan dikarenakan kendala anggaran.

Baca selengkapnya di sini

3. Eks Dirjen ESDM dituntut 8 tahun penjara terkait kasus korupsi timah

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2015—2022 Bambang Gatot Ariyono dituntut pidana penjara selama 8 tahun terkait dengan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015—2022.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) Teuku Rahmatsyah menuntut Bambang agar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," ujar JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

4. Kejati tetapkan dua tersangka korupsi pembangunan Tol Terpeka

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan dua tersangka kasus korupsi pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayung Agung (Terpeka) tahun anggaran 2017-2019.

"Kami telah meningkatkan status dua orang pada korupsi Jalan Tol Terpeka yakni saudara WDD dan TWT menjadi tersangka," kata Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati Lampung Armen Wijaya, di Bandarlampung, Senin.

Dia menyebutkan bahwa kedua tersangka merupakan pegawai di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di mana WDD selaku Kasir Divisi V salah satu BUMN dan TWT selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan Divisi V salah satu BUMN.

Baca selengkapnya di sini

5. Bareskrim Polri terus dalami laporan soal gangguan sistem Bank DKI

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Bareskrim Polri terus mendalami laporan terkait gangguan sistem layanan di Bank DKI yang terjadi selama libur Hari Raya Idul Fitri 2025.

Dia mengatakan bahwa kasus ini sedang diselidiki secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

“Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait gangguan sistem Bank DKI. Kami pastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional dan transparan,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Tim kuasa hukum Ridwan Kamil memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan dan somasi yang dilayangkan oleh Lisa Mariana. Dalam pernyataannya, kuasa hukum menegaskan bahwa seluruh klaim yang dilontarkan pihak Lisa Mariana adalah tidak benar, tidak berdasar, dan sangat merugikan kehormatan serta integritas pribadi klien mereka.

“Klien kami, Bapak Ridwan Kamil, menolak seluruh dalil dan klaim dalam somasi yang disampaikan oleh Lisa Mariana karena beliau tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan yang bersangkutan,” ujar Muslim Jaya Butarbutar, kuasa hukum Ridwan Kamil, dalam keterangan resminya akhir pekan ini.

Terkait dugaan adanya tekanan terhadap Lisa Mariana, Muslim mengatakan, Ridwan Kamil tidak pernah melakukan tekanan dalam bentuk apapun. Sedangkan saat ditanya soal tes DNA untuk memastikan ayah kandung anak LM , ia mengatakan Ridwan Kamil siap untuk menjalaninya. “Klien kami selalu siap untuk menjalani tes DNA sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, soal pelaksanaan, kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik,” kata Muslim.

Muslim mengatakan, seluruh tuduhan sepihak yang dilemparkan ke publik tanpa bukti hukum yang sah merupakan bentuk pencemaran nama baik. Somasi yang dilayangkan pada Jumat (11/4) lalu berisi tuntutan agar Ridwan Kamil duduk bersama Lisa Mariana untuk menyelesaikan permasalahan, serta memberikan sejumlah dana bagi kehidupan Lisa dan seorang anak yang diklaim sebagai hasil hubungan mereka.

Menurutnya, kliennya menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada jalur hukum. “Klien kami telah mencadangkan hak hukumnya untuk menempuh jalur hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan fitnah dan merusak reputasinya secara tidak bertanggung jawab,” kata Muslim.

Sebagai bukti keseriusannya, pada Maret 2025, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya telah melaporkan hal ini ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut mengacu pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di antaranya Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35, Pasal 48 ayat (1) dan (2) jo Pasal 32 ayat (1) dan (2), serta Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27A. “Laporan polisi ini merupakan bentuk perlindungan hukum atas nama baik dan integritas pribadi klien kami. Semua bukti dan saksi telah kami lampirkan untuk mendukung proses penyidikan oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Muslim Jaya Butarbutar pun menanggapi berbagai isu yang berkembang, termasuk klaim bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anak Lisa Mariana. "Yang dapat kami sampaikan secara tegas adalah, tidak pernah ada hubungan personal, profesional, atau apapun antara Ridwan Kamil dengan pihak bersangkutan. Semua dalil dalam somasi telah kami tolak secara hukum dan telah kami jawab sesuai koridornya,” paparnya.

Saat ditanya mengapa baru sekarang laporan hukum dilayangkan, Muslim menjelaskan, eskalasi tuduhan yang meluas dan merugikan nama baik Ridwan Kamil membuat pihaknya harus mengambil langkah hukum yang tegas, dalam hal ini untuk mencari kebenaran materiil.

Soal kemungkinan mediasi, Muslim tidak menutup kemungkinan selama disertai iktikad baik. Namun, untuk saat ini pihaknya memilih fokus pada jalur hukum. “Kami percaya proses penegakan hukum akan menjawab semua spekulasi yang beredar,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (14/4) hingga Minggu pagi ini, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali, yakni mulai dari penggagalan keberangkatan jamaah haji ilegal hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri.

1. Polisi gagalkan pemberangkatan 10 jamaah haji ilegal di Bandara Soetta

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, menggagalkan pemberangkatan 10 calon jamaah haji non-prosedural atau ilegal yang hendak ke Tanah Suci melalui Terminal Internasional Soetta.

Selengkapnya baca di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan bahwa akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

Selengkapnya baca di sini.

3. UGM siap hadirkan seluruh bukti akademik Jokowi di pengadilan

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa siap membuka seluruh dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.

Selengkapnya baca di sini.

4. Ridwan Kamil laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana (LM) ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

Selengkapnya baca di sini.

5. Kejati tetapkan mantan Bupati Lampung Timur sebagai tersangka korupsi

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Bupati Lampung Timur periode 2021-2025 M. Dawam Rahardjo sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan/penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati setempat pada tahun anggaran 2022 dengan pagu senilai Rp6,996 miliar lebih.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (14/4) hingga Minggu pagi ini, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali, yakni mulai dari penggagalan keberangkatan jamaah haji ilegal hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri.

1. Polisi gagalkan pemberangkatan 10 jamaah haji ilegal di Bandara Soetta

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, menggagalkan pemberangkatan 10 calon jamaah haji non-prosedural atau ilegal yang hendak ke Tanah Suci melalui Terminal Internasional Soetta.

Selengkapnya baca di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan bahwa akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

Selengkapnya baca di sini.

3. UGM siap hadirkan seluruh bukti akademik Jokowi di pengadilan

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa siap membuka seluruh dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.

Selengkapnya baca di sini.

4. Ridwan Kamil laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana (LM) ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

Selengkapnya baca di sini.

5. Kejati tetapkan mantan Bupati Lampung Timur sebagai tersangka korupsi

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Bupati Lampung Timur periode 2021-2025 M. Dawam Rahardjo sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan/penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati setempat pada tahun anggaran 2022 dengan pagu senilai Rp6,996 miliar lebih.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kuasa hukum Ridwan Kamil , Muslim Jaya Butar Butar angkat bicara soal Revelino Tuwasey yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Pengakuan itu bisa dijadikan barang bukti dan ditindaklanjuti oleh penyidik dalam mengungkap kasus tersebut.

"Jika benar ada pengakuan sebagai ayah biologis anaknya yang bernama CA, maka pengakuan ini akan kami berikan informasinya ke pihak penyidik guna ditindaklanjuti segera," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (17/4).

Muslim menyatakan, meminta pihak berwenang segera memeriksa pria yang mengaku ayah biologis dari anak Lisa Mariana. "Secara hukum pengakuan adalah salah satu alat bukti. Kami akan serahkan barang bukti ini ke pihak penyidik untuk segera ditindaklanjuti guna memeriksa orang yang mengaku ayah biologis tersebut," katanya.



Disinggung apakah kasus ini sudah ditangani atau dilaporkan ke pihak kepolisian, Muslim enggan menyampaikan hal tersebut. Ia berencana akan menggelar konferensi pers besok. "Besok kami konpres datang aja, besok aja yah," tutur Muslim.

Diberitakan sebelumnya, seorang pria bernama Revelino yang mengaku suami sah Lisa Mariana muncul ke publik dan mengklaim sebagai ayah biologis anak Lisa Mariana. Padahal, sebelumnya Lisa Mariana sangat yakin Ridwan Kamil adalah ayah biologis anaknya. Model majalah dewasa itu bahkan berani menjamin kalau dirinya belum pernah berhubungan dengan pria mana pun sebelum dengan Ridwan Kamil.

Revelino menyampaikan informasi ini melalui kuasa hukumnya, L Manik dan Fikri Wijaya. Dalam jumpa pers di kawasan Pagedangan, Tangerang, Kamis (17/4/2025), kuasa hukum Revelino, Fikri Wijaya dan L Manik, menjelaskan kronologi perkenalan kliennya dengan Lisa Mariana.

Manik menerangkan, anak Lisa yang semula diklaim merupakan darah daging Ridwan Kamil, ternyata hasil cinta satu malam Lisa dengan Revelino.

"Anak yang dilahirkan LM menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan LM dengan klien kami atau yang biasa dipanggil Ino. Dia sangat yakin dan memastikan dirinya 100 persen sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA," kata Manik kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Manik kemudian membeberkan kronologi perkenalan Revelino dengan Lisa yang disinyalir terjadi pada awal 2021 di kafe milik kliennya.

"Perkenalan klien kami dengan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan," lanjutnya.

Perkenalan itu kemudian berlanjut ke sebuah pesta di salah satu klub malam di kawasan Jakarta Selatan. Seusai pesta, keduanya yang dalam pengaruh alkohol memutuskan untuk menginap di hotel Sentul, Bogor.

"Di sinilah klien kami mengaku berhubungan badan dengan LM. Pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret," paparnya.

"Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil 1 bulan. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya anak dari klien kami," kata Manik.

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara ihwal sepeda motor mewah milik Ridwan Kamil yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Motor ini disita lantaran berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB.

"Menyangkut dengan salah satu kader Partai Golkar, kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada," kata Bahlil usai menggelar acara halal bihalal Partai Golkar, di kantor DPP, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025) malam.

Bahlil menegaskan, Partai Golkar tidak ingin mengintervensi lebih jauh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Namun, Partai Golkar masih tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.



"Kami juga sebagai warga negara harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyita sepeda motor milik mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Penyitaan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, selain pemeriksaan saksi, KPK juga turut menggali informasi yang ada di barang bukti elektronik yang berhasil disita. Dia menyebut, tidak hanya barang bukti elektronik, ada kendaraan juga yang disita.

"Ada kendaraan dan yang lainnya (yang disita)," kata Asep dalam konferensi persnya, Jumat (11/4/2025).

Asep tak menyangkal jika motor yang berada di kediaman Ridwan Kamil juga turut disita lembaga antirasuah saat melakukan penggeledahan.

"Salah satunya itu. Kalau nggak salah itu, saya nggak hafal lah pokoknya," ujar Asep.

Jakarta -

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons KPK menyita sebuah motor merek Royal Enfield dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang juga kader Golkar. Bahlil mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang tengah berlangsung.

"Menyangkut dengan isu ataupun apa yang disampaikan tadi menyangkut dengan salah satu kader partai Golkar, kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada," kata Bahlil saat konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

Bahlil menyerahkan segala bentuk proses hukum ke pihak yang berwenang. Ia menyebut mesti ada asas praduga tak bersalah.

"Kami serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang. Namun, kami juga sebagai warga negara, harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses," ungkapnya.

Diketahui, KPK telah menyita sebuah motor saat penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait perkara BJB. KPK mengatakan salah satu motor yang disita itu adalah Royal Enfield.

"1 (satu) unit Motor Royal Enfield," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Senin (14/4).

KPK menggeledah rumah RK pada Maret 2025. Ada sejumlah barang dan dokumen yang disita dari rumah RK. Salah satunya adalah motor.

"Kalau nggak salah itu (motor), saya nggak hafal lah, pokoknya motor lah, saya nggak hafal merek itu," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/4).

Sedangkan untuk kasus BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus rasuah Bank BJB. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan non-budgeter.

Para tersangka saat ini belum ditahan. Tapi KPK sudah minta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

(dwr/maa)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan sepenuhnya salah satu kadernya yakni Ridwan Kamil ke proses hukum, terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB yang sedang diusut oleh KPK.

Menurut dia, Partai Golkar menghargai proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

"Biarlah semua itu kita lihat berproses," kata Bahlil saat konferensi pers usai acara Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

Namun sebagai warga negara, dia mengatakan bahwa Partai Golkar juga menghargai asas praduga tak bersalah.

Adapun dalam kepengurusan DPP Partai Golkar 2024-2029, Ridwan Kamil menjabat Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa telah menyita barang bukti elektronik dan sepeda motor dari rumah Ridwan Kamil.

“Pokoknya motor lah. Saya enggak hafal merek,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4).

Kemudian, KPK mengonfirmasi bahwa sepeda motor yang disita dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermerek Royal Enfield.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025