JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, Kapolres nonaktif Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman melanggar HAM karena telah merenggut hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik atau mental.

“Terjadinya pelanggaran HAM terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik atau mental, dan terjadi pelecehan seksual, dan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Kapolres nonaktif Ngada,” ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing melalui keterangan resminya, Kamis (13/3/2025).

Komnas HAM mendesak agar Fajar disanksi tegas, baik secara etika dan pidana.

Bahkan, sanksi terhadap Fajar diharapkan bisa diperberat dengan adanya pertimbangan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Dengan mempertimbangkan pemberatan hukuman terhadap pelaku yaitu pelaku sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” lanjut Uli.

Komnas HAM juga meminta agar para korban dapat dibantu proses pemulihannya melalui layanan psikologi serta restitusi atau kompensasi.

Komnas HAM juga mendesak Polri memastikan peristiwa serupa tidak lagi terjadi, khususnya di lingkungan kepolisian.

Untuk itu, Polri diminta untuk melakukan evaluasi secara berkala melalui uji narkoba secara rutin dan asesmen psikologi.

Sebelumnya, eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus pencabulan anak. Lukman juga langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," ujar Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Fajar disangkakan dengan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14 Ayat 1 huruf a dan b, dan Pasal 15 Ayat 1, huruf e g c i, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 25 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman telah mencabuli empat orang korban, di mana 3 di antaranya adalah anak di bawah umur.

Trunoyudo menyebutkan, fakta itu terkuak dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik yang dilakukan oleh Biro Pertanggung Jawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Wabprof Propam Polri).

Truno menuturkan, 3 anak yang menjadi korban pencabulan itu masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, sedangkan orang dewasa yang dicabuli berusia 20 tahun.

Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat kasus narkoba dan asusila. Polri memastikan akan melakukan perlindungan terhadap saksi dan anak dalam kasus tersebut.

"Polri juga wajib dalam hal ini melakukan langkah-langkah pada aspek kecermatan, ketelitian, di mana langkah-langkah ini juga mendasari pada hak-hak perlindungan anak secara prosedur, sehingga secara komprehensif seluruh perbuatan Terduga Pelaku dapat dikonstruksikan merupakan patut diduga tindak pidana pada kejahatan hak-hak pada perlindungan anak," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo saat jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (13/3/2025).

Yudo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberi atensi terhadap proses kasus tersebut. Dia memastikan Polri akan bekerja profesional dan sesuai prosedur menangani kasus tersebut.

"Apresiasi dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan atensi, pandangan, argumen terhadap konstruksi kasus yang teman-teman media sampaikan," ujarnya.

"Namun tentu, dalam hal ini, Polri akan bekerja secara profesional dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mengumpulkan alat bukti. Di mana termasuk juga menguji secara akademis dengan menggunakan pendapat ahli," lanjutnya.

Lebih lanjut Yudo mengatakan sejumlah pemerhati anak yang turut dilibatkan dalam proses kasus tersebut. Dia menyebut Polri akan memproses kasus itu dengan scientific crime investigation.

"Kemudian juga secara kelembagaan tadi juga turut sudah kami sampaikan ada beberapa lembaga instansi yang hadir bersama kita dalam rangka untuk perlindungan saksi dan juga terhadap korban, termasuk pemerhati anak. Serta secara scientific crime investigation," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini