BEKASI, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih langsung ditahan di Lapas Bulak Kapal usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat olahraga.

Selain itu, kejaksaan juga menetapkan mantan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi, MAR, dan pihak ketiga, M sebagai tersangka. Keduanya juga langsung ditahan.

"Setelah penetapan ini, langsung dibawa Lapas Bulakapal untuk penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari," ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Kota Bekasi Ryan Anugrah, Kamis (15/5/2025) malam.

Ketiganya ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kota Bekasi sejak Kamis sore.

Penetapan ketiganya didukung dengan alat bukti yang cukup.

"Penetapan tersangka dalam peristiwa ini sudah berdasarkan alat bukti," jelas Ryan.

Meski telah menetapkan tiga tersangka, Kejari Kota Bekasi masih mendalami lebih lanjut keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi di lingkungan Dispora Kota Bekasi.

"Kita masih mendalami lebih lanjut, mohon bersabar karena proses masih berjalan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan adanya kelebihan pengadaan alat-alat olahraga tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp 4,7 miliar di lingkungan Dispora Kota Bekasi periode 2023.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan wali kota Bekasi memproses kelebihan pembayaran belanja alat olahraga.

Dana lebih tersebut juga wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mantan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 dan 2014-2015 Zaini Arony kembali meminta pengalihan penahanan. Dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

"Kami memohon untuk penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," ungkap kuasa hukum Zaini Arony, Hijrat Priyatno ditemui di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/5/2025).

Zaini Arony merupakan tersangka dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) antara BUMD PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Lombok City Center (LCC) bersama dua orang lainnya. Yakni, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha dan mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopiandi.

Permohonan penangguhan tahanan sudah dilayangkan ke kejaksaan. Hijrat mengungkap alasan permintaan penangguhan tahanan. Mulai faktor usia Zaini Arony yang sudah menginjak 72 tahun dan segi kesehatan.

"Pertimbangannya dari segi usia, beliau juga punya riwayat penyakit diabetes dan rekam medisnya sudah ada. Itu menjadi bahan pertimbangan," katanya.

Pertimbangan tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan. Pihaknya tinggal menunggu permohonan penangguhan penahanan tersebut disetujui atau tidak.

"Itu semua kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilai, karena itu kewenangan dari kejaksaan. Apa pun itu kami hormati," ujar Hijrat.

Pengajuan pengalihan penahanan Zainy Arony sudah dilakukan beberapa kali. Mulai dari kasus dengan kerugian Rp 39 miliar itu masih berjalan di penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan saat pelaksanaan tahap dua ke jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Kami tim kuasa hukum dari Pak Zaini Arony tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan, baik di Kejati NTB maupun dilimpahkan ke Kejari Mataram ini, tetap kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," pintanya.

Waktu permohonan pengalihan penahanan di Kejati NTB, Hijrat melanjutkan, sejumlah tokoh agama dijadikan sebagai penjamin. Akan tetapi, para tokoh agama itu kini dihilangkan sebagai penjamin saat mengajukan permohonan ke jaksa penuntut.

"Hari ini (Kamis, 15/5/2025) kami menjaminkan dari kuasa hukumnya. (Tokoh agama) Kali ini belum ada, mungkin ke depan bisa disusul," ujarnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mataram, Mardiyono, mengatakan tidak ada penangguhan tahanan terhadap Zaini Arony. Alih-alih adanya penangguhan penahanan, permohonan saja tidak ada yang diterima.

"Tidak ada permohonan penangguhan penahanan, tidak ada. Baik dari tersangka maupun kuasa hukum tersangka. Tidak ada permohonan penangguhan," tegasnya.

Kalau pun ada permohonan penangguhan penahanan, akan disampaikan ke atasannya. " Akan kami laporkan ke pimpinan, kemudian akan dipertimbangkan oleh pimpinan," tutur Mardiyono.

Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Zaini menjabat sebagai bupati pada 2013. Saat itu, Zaini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Tripat yang mengenalkan tersangka Lalu Azril Sopiandi dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Mantan narapidana pemerasan terkait proses permohonan izin dan pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar tahun 2010-2012 ini disebut berperan aktif dalam sejumlah pertemuan membahas rencana KSO bersama pihak PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Ia juga menerbitkan surat KSO antara PT Tripat selaku BUMD Lobar, dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. KSO tersebut tanpa persetujuan dari DPRD setempat.

Sementara, peran tersangka Lalu Azril Sopiandi dan Isabel Tanihaha melakukan KSO yang menjabat sebagai diretur di masing-masing perusahaan. Wujud KSO itu adalah LCC.

Salah satu poin krusial KSO diantara mereka itu melegalkan atau mengesahkan atau dapat mengagunkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) atas tanah eks penyertaan modal Pemda Lobar.

Luas tanah pusat pembelanjaan itu 8,4 hektare, yang terdiri dari dua sertifikat. Salah satu sertifikat tanah dengan luas 4,8 hektare diagunkan ke Bank Sinarmas.

Sebenarnya, kasus korupsi di LCC ini pernah diusut Kejati NTB. Waktu itu, mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi dan mantan Manager Keuangan PT Tripat Abdurrazak ditetapkan tersangka dan telah diadili. Di pengadilan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara.

Lalu Azril Sopandi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu juga ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 891 juta subsider 2 tahun penjara.

Sementara, Abdurrazak divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Abdurrazak juga turut dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp 235 juta subsider satu tahun penjara.

Jaksa Lanjutkan Penahanan Para Tersangka

Jaksa Kejari Mataram melanjutkan penahanan Zaini. Dia kembali ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. "Pak Zaini Arony kami tahan di Rutan Praya, Lombok Tengah," ujar Kasipidsus Kejari Mataram Mardiyono, Kamis.

Jaksa turut melanjutkan penahan terhadap tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha. Untuk Isabel Tanihaha, Mardiyono berujar, penahanannya dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.

"Untuk dua orang (tersangka) Isabel Tanihaha dan Zaini Arony pada tahap penuntutan ini kita tahan selama 20 hari ke depan," katanya.

Satu tersangka lagi dalam kasus ini Lalu Azril Sopiandi, selaku mantan Direktur PT PT Patut Patuh Patju (Tripat). Untuk Azril sendiri, jaksa tidak melanjutkan penahanannya karena masih berstatus terpidana.

"Sedangkan untuk Pak Azril tidak kita lakukan penahanan, karena yang bersangkutan masih berstatus narapidana. Masih tetap di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat," ucap dia.

Disebutkan, penahanan terpisah para tersangka dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Untuk kepentingan pembuktian, seperti itu," sebutnya.

Penahanan yang dilakukan, lanjutnya, setelah jaksa penuntut menerima pelimpahan para tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejati NTB. "Iya, hari ini pelaksanaan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas tiga tersangka, yaitu tersangka Isabel Tanihaha, Zaini Arony dan Lalu Azil Sopiandi," tandas Mardiyono.

Video: Kejari Geledah Kantor PMI Lubuklinggau soal Kasus Pengelolaan Darah

Video: Kejari Geledah Kantor PMI Lubuklinggau soal Kasus Pengelolaan Darah

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan mall Jambi City Center (JCC) di Kota Jambi. Usai memanggil dan memeriksa Sekda Kota Jambi, A Ridwan, kini pihak Kejaksaan juga akan melakukan pemanggilan terhadap Kabag Hukum Pemko Jambi Gempa Awaljon Putra buat dimintai keterangannya.

"Ya untuk besok Jumat beliau (Gempa Awaljon Putra) kita mintai keterangannya terkait JCC," kata Kasi Pidsus Kejari Jambi, Soemarsono kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Pemanggilan Gempa ini dalam kapasitas sebagai Kabag Hukum Pemko Jambi. Meski Gempa juga merupakan seorang jaksa aktif, namun pemanggilan Gempa itu dalam kaitan dirinya yang kini bertugas sebagai Kabag Hukum di lingkup Pemko Jambi.

"Kan diperiksa sebagai Kabag Hukum Kota Jambi," ujar Soemarsono.

Soemarsono mengaku, pemanggilan terhadap Kabag Hukum Pemko Jambi itu sebagai bentuk tindak lanjut perkara yang sedang diusut pihak Kejaksaan. Apalagi, pihak Kejaksaan mulai mencium adanya aroma skandal besar yang merugikan aset daerah dengan dugaan kerugian negara di pembangunan mall JCC di Jalan Hos Cokroaminoto, Simpang Kawat, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

Bahkan, sejak peletakan batu pertama dalam pembangunan ikon pusat perbelanjaan modern di Provinsi Jambi pada 2016 silam, Mal JCC itu belum pernah dibuka untuk umum. Pihak Kejaksaan juga mengetahui bahwa pembangunan mal JCC ini dilakukan di lahan eks Terminal Simpang Kawat seluas 8.842 m² sebagai jaminan kredit.

Semula, bangunan mal JCC ini juga digadang-gadang akan menjadi pusat belanja modern yang tentunya membantu pihak UMKM Jambi pun ikut mengeliat. Namun, sejak didirikan pada 2016 silam bangunan itu tak juga kunjung diresmikan hingga kini menjadi bangunan kosong 'berhantu'.

Dari laporan yang didapatkan, mall JCC ini juga disebut akan diresmikan pada 2020 silam. Akan tetapi sejak mal itu dibangun, peresmian yang digaungkan itu tak kunjung terealisasi baik.

Sejauh ini, pihak Kejaksaan sedang mengumpulkan beberapa bukti dan data-data penting untuk menggarap kasus mal JCC tersebut.

"Sekarang pemanggilan sejumlah nama untuk mengumpulkan data," terang Soemarsono.

Untuk diketahui, pembangun mall JCC ini dengan sistem BOT selama 30 tahun antara pihak pengelola PT Bliss Properti Indonesia dengan pihak Pemkot Jambi. Pembangunan JCC ini dibangun pada era kepemimpinan Syarif Fasha selaku Wali Kota Jambi pada periode 2013-2023.

Dalam pembangunan JCC ini dengan sistem BOT, nantinya Pemkot Jambi akan mendapatkan kontribusi sebesar Rp 85 M dengan tiga tahap pembayaran. Diawal tahun 2015 Pemkot Jambi sudah menerima setoran dari pihak investor sebagai PAD sebesar Rp 7,5 miliar selama lima tahun.

Namun, di tahun selanjutnya tahap kedua untuk 2021-2030 di mana seharusnya Pemkot Jambi menerima Rp 25 miliar akan tetapi itu tidak terealisasi lantaran pembangunan mal JCC tidak beroperasi.

Selanjutnya pada tahap ketiga 2031-2046 kontribusi untuk Pemkot Jambi Rp 52,5 miliar. Akan tetapi jika pembangunan mal JCC itu masih terbengkalai maka bisa saja Pemkot Jambi tidak akan mendapatkan keuntungan dari sistem BOT itu.

Video: Polda Jambi Tangkap 274 Pelaku Premanisme, 32 Ditahan

Video: Polda Jambi Tangkap 274 Pelaku Premanisme, 32 Ditahan

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Kamis (1/4), mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto mendukung aktivis buruh, Marsinah, menjadi pahlawan nasional hingga Kejagung sidik kasus dugaan korupsi terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. Prabowo nyatakan dukungan jadikan Marsinah pahlawan nasional

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap usulan agar aktivis buruh, Marsinah diangkat sebagai Pahlawan Nasional yang mewakili kaum buruh.

Hal ini disampaikan saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, sebagai respons atas aspirasi yang disampaikan para pimpinan serikat buruh.

Selengkapnya baca di sini.

2. Presiden janji segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah bersama DPR segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

Di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day 2025, Presiden memperkirakan pembahasan RUU PPRT akan rampung dalam waktu 3 bulan ke depan.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh terpantau aman dan lancar

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa acara peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 terpantau aman dan lancar.

Budi mengatakan bahwa pantauan tersebut merupakan hasil monitoring dalam rapat koordinasi bersama dengan Kepala Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi bersama unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, serta TNI di Gedung Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kejagung tengah sidik kasus dugaan korupsi terkait Sritex

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

“Masih penyidikan umum, dalam hal pemberian kredit bank kepada Sritex,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

5. Komnas HAM kecam aksi KKB tembak tim pencarian Iptu Tomi Marbun

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecam aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak tim operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

“Komnas HAM mengecam terjadinya penembakan atau serangan terhadap operasi SAR (pencarian dan pertolongan) Tahap III yang sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan perusahaan asal Eropa, Navayo International AG.

Yusril menyebut Navayo tidak melaksanakan kewajibannya atas kerja sama dengan Kementerian Pertahanan RI terkait proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur.

"Dan berdasarkan hasil audit dari BPKP sebenarnya pihak Navayo pun melakukan suatu wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya," kata Yusril usai rapat koordinasi bersama Kemhan di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/3).

"Menurut perhitungan oleh pihak BPKP nilai yang sudah dilakukan, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihak Navayo itu hanya sejumlah Rp1,9 miliar. Jadi, jauh sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka," ujarnya.

Yusril menjelaskan dalam proses yang sedang berjalan sudah ada pihak-pihak terkait di dalam negeri yang dilakukan pemeriksaan, dan ada beberapa yang telah diproses hukum hingga divonis bersalah.

Namun, tutur Yusril, teruntuk Navayo selalu menghindari panggilan Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

"Dalam rapat ini kita sepakati bahwa kalau memang sudah cukup alasan untuk menyatakan mereka sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang sudah ada sekarang ini, maka ya lebih baik dinyatakan sebagai tersangka dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi," ungkap Yusril

"Sehingga masalah ini tidak menjadi beban bagi kita kalau memang ternyata di balik semua ini ada korupsi. Kenapa pemerintah Indonesia harus membayar kompensasi begitu besar kepada pihak Navayo?" imbuhnya.

Yusril menegaskan pemerintah RI menghormati putusan pengadilan arbitrase Singapura yang mengharuskan Indonesia membayar utang atau ganti rugi kepada Navayo. Aset milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris terancam disita terkait kasus ini.

Namun, karena ada dugaan wanprestasi oleh Navayo, kata Yusril, pemerintah RI akan berupaya menghambat penyitaan aset di Prancis tersebut.

"Kita ingin melakukan upaya untuk menghambat proses pelaksanaan eksekusi atau penyitaan terhadap aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis karena itu menyalahi Konvensi WINA untuk pelindungan terhadap aset diplomatik yang tidak boleh disita begitu saja dengan alasan apa pun," ungkap Yusril.

Yusril menambahkan dirinya pada 28 Maret mendatang akan menghadiri pertemuan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi (OECD) di Paris, sekaligus melakukan pembicaraan dengan Menteri Kehakiman Prancis.

"Masalah ini juga menjadi satu agenda agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Prancis oleh karena bisa menjadi preseden di seluruh dunia ketika terjadi dispute dengan satu perusahaan swasta, lantas oleh pengadilan negara tertentu kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang sebetulnya dilindungi oleh Konvensi [Wina] tentang aset diplomatik," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Narendra Jatna menyatakan Kejaksaan Agung siap menindaklanjuti dugaan pidana Navayo tersebut.

"Kami di JAMDATUN tentu mengawal semua prosesnya termasuk dari pak Jaksa Agung Muda Bidang Militer untuk aspek pidananya akan kami tindaklanjuti," kata Narendra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan, akan memberikan data-data yang dibutuhkan penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsipengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS periode 2020-2024.

Ia menyebut, memberikan ruang seluas-luasnya kepada para penegak hukum.

"Yang penting kita sudah memberikan ruang seluas-luasnya kepada penegak hukum dan juga bersedia untuk memberikan data-data yang dibutuhkan," kata Meutya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Ia menuturkan, pada prinsipnya Kemkomdigi akan membantu penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut.

"Kita proses hukum aja. Kami pada prinsipnya akan membantu penegak hukum mengusut," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Kejari Jakarta Pusat memeriksa pejabat Komdigi terkait pengusutan dugaan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS periode 2020-2024, dengan total pagu anggaran Rp 958 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini berlangsung pada Senin-Selasa, 17-18 Maret 2025.

Namun, dia tidak memerinci siapa pejabat Komdigi yang diperiksa.

"Para saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat Kementerian Komdigi serta pihak terkait dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS, sejumlah tujuh orang saksi," ujar Bani, dalam keterangannya pada Selasa, 18 Maret 2025.

Setelah ini, penyidik Kejari Jakarta Pusat masih akan terus memeriksa sejumlah saksi untuk menuntaskan penyidikan perkara tersebut.

Kasus ini bermula ketika pejabat Kementerian Komdigi diduga bersekongkol dengan perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL dalam proyek PDNS selama empat tahun berturut-turut.

Nilai proyek tersebut mencapai Rp 958 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria sempat kebingungan ketika ditanya soal penggeledahan di Kantor Kemenkomdigi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada Jumat (14/3/2025).

Meski begitu, Nezar menyebut, kegiatan penegakan hukum itu terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kominfo.

“Ya, ini terkait PDNS ya, kita serahkan saja ke proses hukum ya,” kata Nezar, usai Rapat Tingkat Menteri bersama 43 menteri/lembaga di Gedung BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (14/3/2025).

“Ya karena itu kan terkait dengan kasus PDNS, itu follow up-nya. Jadi, ya kita serahkan pada proses hukum,” tambah dia.

Nezar menyebut belum menjabat sebagai Wamenkomdigi saat proyek tersebut berlangsung.

“Oh enggak, itu dari tahun 2020 ke 2024,” ujar di.

Ketika ditanya apakah ia mengetahui dugaan korupsi dalam proyek tersebut saat dirinya sudah menjabat, Nezar tidak memberikan jawaban yang tegas.

“Nah, itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat saja di pemeriksaannya,” ujar dia.

Mengenai teknis penggeledahan yang terjadi, Nezar enggan menjawab rinci, dan meminta awak media bertanya ke pihak Kejari Jakpus.

“Bisa tanya ke penyidiknya,” ujar dia.

Ia juga mengabaikan pertanyaan soal apakah dirinya ada di lokasi saat penggeledahan berlangsung.

Nezar memilih bergegas meninggalkan wartawan.

Sebelumnya, Kepala Kejari Jakpus, Safrianto Zuriat Putra, membenarkan perihal penggeledahan tersebut.

Adapun penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024.

"Benar (penggeledahan) di Kominfo/Komdigi," kata Safrianto kepada Kompas.com, Jumat.

Dikutip dari Antaranews, belum ada tersangka dalam kasus tersebut.

Sebab, petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

Kejari Jakpus diketahui mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp 500 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi, Ismail dalam rilis pers, Jumat, menanggapi penyelidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait proyek PDNS.

Kementerian Komdigi berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Ismail menekankan bahwa sebagai institusi yang taat hukum, kementerian siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung.

"Kami siap memberikan informasi dan data yang dibutuhkan guna memastikan proses hukum berjalan dengan lancar," kata dia.

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa proyek PDNS dirancang untuk memperkuat infrastruktur data nasional guna mendukung transformasi digital Indonesia, khususnya dalam aspek keamanan data dan efisiensi layanan publik.

Kementerian Komdigi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah nilai fundamental yang terus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan program kementerian.

Diketahui, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Penyidik menggeledah beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bani mengatakan bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti.

Barang bukti tersebut, kata dia, berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik dan lainnya yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada. "Untuk penetapan tersangka pada kasus tersebut belum ada," ujarnya.

Kejari Jakarta Pusat (Jakpus) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp500 miliar.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghormati proses hukum terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut dugaan korupsi di Bank BJB dan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik). Ia pun meminta jajaran Bank BJB mengikuti proses hukum yang berjalan. "Kita ikuti apa yang menjadi ketentuan yang ada standarisasi di KPK dan kita hormati seluruh proses hukum itu," ujar Dedi belum lama ini.

Ia menegaskan proses hukum tidak akan berdampak terhadap pelayanan bank kepada nasabah. Terkait pengunduran diri Direktur Utama Yuddy Renaldi pun tidaknakan berdampak kepada pelayanan. "Karena ini sudah mengundurkan diri tidak akan mengganggu proses pelayanan BJB itu sendiri," kata dia.

Dedi berharap pemeriksaan KPK tidak mempengaruhi terhadap Bank BJB sebab kepercayaan tengah tumbuh. "Gubernur Jawa Barat tidak akan mengintervensi kegiatan pelayanan yang ada di BJB dan akan mengedepankan spirit profesionalisme," katanya.

Dedi melanjutkan kekosongan kursi direktur utama akan diisi dari kalangan yang bersih dan tanpa terafiliasi pihak manapun. Serta tanpa intervensi pihak manapun. "Yang pertama saya ingin mengedepankan independensi yang namanya bank itu harus independen," kata dia.

Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari itu, Prasetyo mempersilakan masyarakat tetap melapor ke aparat penegak hukum manakala mereka menduga adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

"Ya, itu hak kalau melaporkan. Akan tetapi, saya pastikan semua berjalan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pekan lalu (27/2) melaporkan dugaan korupsi pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21—28 Februari 2025 kepada KPK. Pelapor mencurigai itu PT Lembah Tidar Indonesia ditunjuk untuk mempersiapkan retret tanpa proses tender yang jelas.

Penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia, menurut pelapor, juga diyakini sarat dengan konflik kepentingan karena komisaris dan direktur utamanya adalah kader Partai Gerindra sekaligus pejabat publik yang masih aktif.

Terkait dengan kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia, Mensesneg pada bulan lalu (14/2) menyebut perusahaan itu bukan milik kader Partai Gerindra.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan itu ditunjuk sebagai pengelola untuk mempersiapkan retret, termasuk retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih pada tanggal 25—27 Oktober 2024.

Di Kantor Presiden, Senin, Mensesneg memastikan perusahaan itu ditunjuk sesuai dengan prosedur, termasuk adanya proses tender yang dilewati oleh PT Lembah Tidar Indonesia.

"Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo Hadi.

Presiden RI Prabowo Subianto menginisiasi penyelenggaraan retret, baik untuk menteri-menteri Kabinet Merah Putih maupun seluruh kepala daerah, yang kegiatannya berupa orientasi untuk para pejabat publik.

Di Akademi Militer, Magelang, peserta retret mengikuti serangkaian kegiatan seperti apel pagi, olahraga bersama, dan sejumlah sesi pembekalan, Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, makan bersama dengan para taruna, serta sesi pembekalan dan arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari itu, Prasetyo mempersilakan masyarakat tetap melapor ke aparat penegak hukum manakala mereka menduga adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

"Ya, itu hak kalau melaporkan. Akan tetapi, saya pastikan semua berjalan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pekan lalu (27/2) melaporkan dugaan korupsi pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21—28 Februari 2025 kepada KPK. Pelapor mencurigai itu PT Lembah Tidar Indonesia ditunjuk untuk mempersiapkan retret tanpa proses tender yang jelas.

Penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia, menurut pelapor, juga diyakini sarat dengan konflik kepentingan karena komisaris dan direktur utamanya adalah kader Partai Gerindra sekaligus pejabat publik yang masih aktif.

Terkait dengan kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia, Mensesneg pada bulan lalu (14/2) menyebut perusahaan itu bukan milik kader Partai Gerindra.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan itu ditunjuk sebagai pengelola untuk mempersiapkan retret, termasuk retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih pada tanggal 25—27 Oktober 2024.

Di Kantor Presiden, Senin, Mensesneg memastikan perusahaan itu ditunjuk sesuai dengan prosedur, termasuk adanya proses tender yang dilewati oleh PT Lembah Tidar Indonesia.

"Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo Hadi.

Presiden RI Prabowo Subianto menginisiasi penyelenggaraan retret, baik untuk menteri-menteri Kabinet Merah Putih maupun seluruh kepala daerah, yang kegiatannya berupa orientasi untuk para pejabat publik.

Di Akademi Militer, Magelang, peserta retret mengikuti serangkaian kegiatan seperti apel pagi, olahraga bersama, dan sejumlah sesi pembekalan, Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, makan bersama dengan para taruna, serta sesi pembekalan dan arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat karena merasa kelamaan berada di ruang tahanan. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula ini berharap dirinya sedang diadili.

"Saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya," kata Tom seusai pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Tom Lembong merasa penyidikan kasusnya terlalu lama. Padahal, menurutnya, kasus ini disebut-sebut sudah diusut selama 12 bulan.

"Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023, katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme dari kejaksaan," ujar Tom.

Dia berharap proses persidangan berjalan baik. Tom meyakini persidangan yang baik dapat membuka kebenaran.

"Tentunya tetap saja, kebenaran terungkap, supaya kebenaran terungkap," tutur dia.