JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, ada tiga negara yang menyampaikan permohonan pemindahan narapidana.

“Dari Perancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu,” kata Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Agus Andrianto menyampaikan, permohonan dari negara lain terkait transfer of prisoner itu menjadi pembahasan dari pertemuan dirinya dan jajaran dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.

Adapun transfer of prisoner merupakan pengembalian seorang narapidana ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

“Kami bahas masalah transfer of prisoner yang ada permintaan dari negara beberapa negara kepada pemerintah Indonesia,” kata Agus Andrianto.

Menteri Imipas menjelaskan, pengembalian narapidana tersebut masih dalam kajian pemerintah. Terlebih, kebijakan pengembalian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan atau UU Pemasyarakatan.

“Tentunya ini masih dalam pembahasan, dari aspek hukum. Jadi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner,” kata Agus Andrianto.

Namun demikian, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini mengatakan, dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan disebutkan kebijakan tersebut harus diatur dalam aturan turunan yang sampai saat ini belum ada.

“Harusnya undang-undang diatur dengan aturan yang di bawah. Namun ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement antara negara satu dengan negara lain,” kata Agus Andrianto.

“Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan membahas transfer of prisoner saat bertemu Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.

Hal ini disampaikan Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Adapun transfer of prisoner merupakan pengembalian seorang narapidana ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

“Kami bahas masalah transfer of prisoner yang ada permintaan dari negara beberapa negara kepada pemerintah Indonesia,” kata Agus Andrianto, Senin.

Menteri Imipas menjelaskan, pengembalian narapidana tersebut masih dalam kajian pemerintah.

Terlebih, kebijakan pengembalian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan atau UU Pemasyarakatan.

“Tentunya ini masih dalam pembahasan, dari aspek hukum. Jadi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner,” kata Agus Andrianto.

Namun demikian, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini mengatakan, dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan disebutkan kebijakan tersebut harus diatur dalam aturan turunan yang sampai saat ini belum ada.

“Harusnya undang-undang diatur dengan aturan yang di bawah. Namun ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement antara negara satu dengan negara lain,” kata Agus Andrianto.

“Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan landasan hukum terkait pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan, regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum pelaksanaan pemindahan narapidana ke negara asal mereka.

“Kami akan sampaikan kepada tim agar segera menyusun aturan yang menjadi dasar pelaksanaan transfer of prisoner,” kata Agus di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Rencana ini selaras dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal tersebut mengamanatkan pembuatan aturan turunan yang khusus mengatur pemindahan narapidana.

Sampai saat ini, aturan tersebut belum terwujud, sehingga pemerintah masih mendiskusikan berbagai aspek hukum. Termasuk kasus pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Selain Filipina, Indonesia juga menerima permintaan serupa dari Prancis dan Australia. Pemerintah Prancis meminta pemindahan satu narapidana, sementara Australia mengajukan lima narapidana.

Agus mengungkapkan, pemerintah sedang mencari solusi terbaik yang melibatkan kesepakatan bersama antarnegara.

“Harus ada mutual agreement. Jika kita memindahkan narapidana mereka, semoga mereka juga melakukan hal yang sama terhadap warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan,” ucap Agus.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyampaikan, pemerintah bersama DPR kemungkinan besar akan menyusun undang-undang mengenai transfer of prisoner dan exchange of prisoner (pertukaran tahanan).

“Pembahasan dengan DPR sangat mungkin dilakukan. Undang-Undang Pemasyarakatan sudah mengamanatkan hal ini, meskipun saat ini belum ada aturan khusus,” ucap Yusril, Kamis (21/11/2024) pekan lalu.

Yusril menjelaskan, pemindahan narapidana saat ini dilakukan berdasarkan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA), kesepakatan antarnegara, atau diskresi Presiden.

“Meski belum ada dasar peraturan, proses ini bisa dilakukan melalui MLA, kesepakatan pihak terkait, dan diskresi Presiden,” ujar Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal yang menangani permohonan praperadilan atas penetapan status tersangka dan penahanan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, akan menjatuhkan putusan atau vonis, Selasa (26/11/2024) besok.

“Persidangan kita sudah selesai hari ini, tinggal tunggu putusan besok,” kata Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Ari berharap bahwa majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya agar ada perbaikan dalam proses penegakan hukum.

“Kita berharap dalam hal ini, hakim, dalam hal ini PN Jaksel, memberi putusan yang seadil-adilnya supaya ada perbaikan dalam proses penegakan hukum kita,” lanjut dia.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024. Di balik jeruji tahanan, Tom melakukan serangkaian perlawanan melalui gugatan praperadilan yang dimulai sejak Senin pekan lalu.

Ari juga berharap, hakim memberikan putusan seadil-adilnya agar kriminalisasi tidak terjadi lagi kedepannya.

“Tujuannya, ada perbaikan dalam penegakan hukum kita. Karena peristiwa kriminalisasi bisa terjadi kepada siapa saja, kepada kita semua, diri kami, hakim, dan mungkin kepada jaksA,” jelasnya.

“Kalau proses penegakan hukum ini tidak diperbaiki dari sekarang, ini membahayakan buat demokrasi kita dan hukum kita, yang kita cita-citakan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau karib disapa JK mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam hal penegakan hukum

"Masalah yang paling pokok, masalah hukum. Sekarang ini hampir semua sektor hukum, penegak hukum yang memegang hukum itu sudah menjadi bagian yang sangat perlu diperbaiki,” kata JK dalam Podcast bersama Mahfud MD bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Senin (25/11/2024).

Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan.

JK lantas menyebut bahwa kepastian hukum tersebut erat kaitannya dengan investasi yang selama ini dikejar oleh Indonesia.

Dia mengatakan, investor asing sering kali merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah ketidakpastian hukum.

"Mau undang investor asing mereka tanya dulu, ini bisa enggak konsekuen hukum ini?" ujarnya.

Selain soal kepastian hukum, JK juga menyoroti korupsi sebagai salah satu masalah besar yang menghambat Indonesia mendampatkan investasi asing.

"Korupsi seperti yang disampaikan tadi sehingga sekarang Indonesia bukan lagi pilihan pertama untuk masuk ke Asia Tenggara investasi," katanya.

Menurut JK, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand kini lebih dipilih oleh investor karena memiliki iklim hukum yang lebih stabil.

Atas dasar itu, JK menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia harus segera diperbaiki agar bisa bersaing secara global.

Selain itu, JK juga mengkritik perihal prosedur birokrasi yang mempersulit proses perizinan.

"Masalah kita bukan di luar negeri, bukan untuk mengundang mereka masuk tapi kalau masuk bagaimana,” ujarnya.

Proses perizinan yang lambat dan penuh birokrasi disebut membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, JK menyebut bahwa pengusaha sering kali mengalami kesulitan karena perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan.

Senada dengan JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti perihal kepastian hukum di tanah Air

Menurut Mahfud, ketika diminta menjadi calon wakil presiden (cawapres) oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, masalah hukum menjadi prioritas utama.

"Aparat penegak hukum sewenang-wenang, korupsi terjadi di mana-mana dan itu kerjaannya Pak Mahfud nanti fokus di situ,” kata Mahfud menirukan perkataan Megawati kepadanya.

Terkait investasi, Mahfud pun menyebut bahwa ketidakpastian hukum menjadi masalah utama yang menghambat.

"Sudah diizinkan nanti pada proses berikutnya batal lagi karena ada orang lain yang juga minta dan membayar lebih banyak," ujar Mahfud.

Mahfud juga mengungkapkan bahwa investor sering kali merasa terjebak dalam situasi harus memberikan uang untuk memastikan kelancaran bisnis, tetapi sering kali disalahartikan sebagai tindakan suap.

"Pak Mahfud, gimana saya mau berinvestasi kalau kita ngasih uang untuk sesuatu agar lancar, itu kalau ketahuan kita dibilang nyogok, padahal diperas gitu,” katanya menirukan keluhan yang diterimanya dari pengusaha.

Optimis sekaligus pesimis

Namun, meskipun kondisi hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, Mahfud tetap optimis bahwa perubahan bisa terjadi.

Dia menyebutkan bahwa optimisme yang muncul dari pernyataan keras yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai penegakan hukum.

"Optimisme muncul karena Pak Prabowo statemen-statemenya sampai hari ini masih keras terhadap penegakan hukum," ujarnya.

Namun, dia juga mengungkapkan pesimisme terkait apakah struktur pemerintahan yang ada saat ini dapat mendukung pernyataan tersebut.

"Saya melihat ini ke struktur pemerintahannya ini benar enggak bisa mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo,” katanya.

Meskipun demikian, Mahfud menegaskan bahwa tidak boleh cepat menilai atau menghakimi menteri baru karena perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau karib disapa JK mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam hal penegakan hukum

"Masalah yang paling pokok, masalah hukum. Sekarang ini hampir semua sektor hukum, penegak hukum yang memegang hukum itu sudah menjadi bagian yang sangat perlu diperbaiki,” kata JK dalam Podcast bersama Mahfud MD bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Senin (25/11/2024).

Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan.

JK lantas menyebut bahwa kepastian hukum tersebut erat kaitannya dengan investasi yang selama ini dikejar oleh Indonesia.

Dia mengatakan, investor asing sering kali merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah ketidakpastian hukum.

"Mau undang investor asing mereka tanya dulu, ini bisa enggak konsekuen hukum ini?" ujarnya.

Selain soal kepastian hukum, JK juga menyoroti korupsi sebagai salah satu masalah besar yang menghambat Indonesia mendampatkan investasi asing.

"Korupsi seperti yang disampaikan tadi sehingga sekarang Indonesia bukan lagi pilihan pertama untuk masuk ke Asia Tenggara investasi," katanya.

Menurut JK, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand kini lebih dipilih oleh investor karena memiliki iklim hukum yang lebih stabil.

Atas dasar itu, JK menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia harus segera diperbaiki agar bisa bersaing secara global.

Selain itu, JK juga mengkritik perihal prosedur birokrasi yang mempersulit proses perizinan.

"Masalah kita bukan di luar negeri, bukan untuk mengundang mereka masuk tapi kalau masuk bagaimana,” ujarnya.

Proses perizinan yang lambat dan penuh birokrasi disebut membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, JK menyebut bahwa pengusaha sering kali mengalami kesulitan karena perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan.

Senada dengan JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti perihal kepastian hukum di tanah Air

Menurut Mahfud, ketika diminta menjadi calon wakil presiden (cawapres) oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, masalah hukum menjadi prioritas utama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengunjungi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (25/11/2024).

Kedatangan Agus Andrianto beserta rombongan disambut langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

“Hari ini saya kedatangan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan,” ujar Jaksa Agung di Gedung Utama Kejagung.

Jaksa Agung menjelaskan bahwa banyak pembahasan dilakukan antara Kejagung dan Kementerian Imipas.

Ia menekankan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk mendukung kerja-kerja kelembagaan.

“Intinya adalah sinergisitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Agus Andrianto menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia membahas berbagai persoalan yang terjadi di sektor Pemasyarakatan.

Hal-hal yang dibahas termasuk peralihan terpidana mati, serta peralihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rubasan) yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

“Dari masalah over kapasitas, kemudian peralihan Rubasan yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kemudian masalah penanganan para tersangka pidana mati, serta pengembangan sumber daya manusia,” jelas Agus.

Mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini juga menyampaikan bahwa pihaknya meminta pendampingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian Imipas.

Agus menegaskan bahwa Kejagung siap mendukung dan memberikan pendampingan terhadap seluruh program Kementerian Imipas.

“Termasuk pendampingan dalam program kerja dan anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maupun tugas-tugas lain yang nanti akan kami laksanakan,” kata Agus.

“Syukur Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengunjungi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (25/11/2024).

Kedatangan Agus Andrianto beserta rombongan disambut langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

“Hari ini saya kedatangan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan,” ujar Jaksa Agung di Gedung Utama Kejagung.

Jaksa Agung menjelaskan bahwa banyak pembahasan dilakukan antara Kejagung dan Kementerian Imipas.

Ia menekankan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk mendukung kerja-kerja kelembagaan.

“Intinya adalah sinergisitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Agus Andrianto menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia membahas berbagai persoalan yang terjadi di sektor Pemasyarakatan.

Hal-hal yang dibahas termasuk peralihan terpidana mati, serta peralihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rubasan) yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

“Dari masalah over kapasitas, kemudian peralihan Rubasan yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kemudian masalah penanganan para tersangka pidana mati, serta pengembangan sumber daya manusia,” jelas Agus.

Mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini juga menyampaikan bahwa pihaknya meminta pendampingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian Imipas.

Agus menegaskan bahwa Kejagung siap mendukung dan memberikan pendampingan terhadap seluruh program Kementerian Imipas.

“Termasuk pendampingan dalam program kerja dan anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maupun tugas-tugas lain yang nanti akan kami laksanakan,” kata Agus.

“Syukur Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah sepakat memulangkan lima terpidana kasus narkoba yang dikenal dengan kelompok Bali Nine ke negara asal mereka, Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar Supratman kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru, seperti dikonfirmasi Asisten Bendahara Australia, Stephen Jones, dalam konferensi pers pada Sabtu, 23 November 2024.

Namun, selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

Menurut Supratman, Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan narapidana internasional, tetapi akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

“Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia,” tegas Supratman.

Lantas siapa kelompok Bali Nine dan bagaimana kasus hingga hukuman mereka?

Kelompok yang dikenal dengan nama Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005.

Mereka terlibat dalam upaya penyelundupan narkoba dengan membawa lebih dari 8 kilogram heroin.

Kelompok ini menjadi perhatian internasional setelah ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia, dan proses hukum yang berlangsung hingga mereka dijatuhi berbagai hukuman, termasuk hukuman mati bagi beberapa anggota kelompok tersebut.

Penangkapan

Kesembilannya ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda. Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czugaj, ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka pada 17 April 2005.

Sementara itu, tiga orang lainnya, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, dan Matthew Norman, ditangkap di Hotel Maslati dekat Pantai Kuta dengan kepemilikan 300 gram heroin.

Kemudian, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga ditangkap di bandara karena diduga terkait dengan tujuh orang yang sudah ditangkap sebelumnya.

Persidangan dan proses hukum

Persidangan terhadap kesembilan warga negara Australia itu pun dimulai pada Oktober 2005.

Pengadilan terhadap Michael Czugaj dan Myuran Sukumaran dimulai pada 11 Oktober 2005, di Denpasar, Bali.

Keesokan harinya, persidangan dilanjutkan untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duc Thanh Nguyen.

Pada 14 Oktober, giliran Andrew Chan dan Scott Rush yang menghadapi persidangan. Renae Lawrence dipersidangkan pada 14 Oktober 2005.

Kemudian, pada 13 Februari 2006, para terdakwa dijatuhi hukuman. Renae Lawrence dan Scott Rush dihukum penjara seumur hidup, sementara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati.

Selanjutnya, Michael Czugaj dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, dan Martin Stephens dijatuhi hukuman seumur hidup.

Upaya banding dan pengurangan hukuman

Setelah hukuman dijatuhkan, para terdakwa mengajukan banding. Tetapi, pada 6 September 2006, Pengadilan Tinggi Bali memperberat hukuman beberapa terdakwa, termasuk Scott Rush, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman.

Hukuman keempatnya berubah dari seumur hidup menjadi hukuman mati.

Sementara itu, hukuman mati untuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tetap tidak berubah meskipun mereka mengajukan banding.

Kemudian, pada Maret 2008, Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mati bagi Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Upaya Grasi dan eksekusi

Pada tahun 2012, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan alasan bahwa mereka telah menunjukkan perilaku baik di penjara dan berusaha memperbaiki diri.

Berganti era kepemimpinan, pada akhir tahun 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada ampun bagi kejahatan narkoba.

"Setiap harinya, 50 orang meninggal karena narkoba... Keputusan untuk hukuman mati bukan lah keputusan Presiden, tetapi keputusan hakim di pengadilan,” kata Jokowi dalam pidatonya ketika itu.

Meskipun upaya diplomatik dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang mendekati Presiden Jokowi untuk membatalkan eksekusi, akhirnya pada 29 April 2015, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi mati oleh regu tembak di Pulau Nusakambangan.

Kemudian, seiring berjalannya waktu, satu terpidana lainnya dibebaskan pada 2018. Sementara satu orang lagi meninggal dunia karena penyakit kanker.

MEDAN, KOMPAS.com - Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut) berjanji akan berpihak kepada pejuang hak asasi manusia (HAM).

Pada Pilgub Sumut 2024, ada ada dua pasangan calon (paslon) yang berkompetisi, yakni paslon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, serta paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri.

Hasan menyampaikan bahwa di dalam visi misi Edy-Hasan, pemerintah provinsi perlu bekerja sama dengan kelompok-kelompok organisasi nonpolitik atau pun aktivis, yang selama memiliki tujuan untuk melestarikan alam dan kemanusiaan.

“Siapa pun yang menjaga kemanusiaan dan alam harus kita dukung dan perhatikan. Sudah wajib itu. Karena, pemerintah pastinya tidak bisa berjalan sendiri sehingga perlu bekerjasama dengan para pejuang semacam itu,” kata Hasan kepada Kompas.com melalui saluran telepon.

Menurutnya, secara ideal pemerintah tak seharusnya bertentangan dengan aktivis HAM atau pun pejuang lingkungan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Namun, tak dapat dipungkiri, kerap kali terjadi perbedaan kepentingan di lapangan.

“Makanya, titik persamaan ini yang harus selalu kita tonjolkan, yakni sama-sama pro dengan kelestarian lingkungan dan HAM. Saya kira semua aktivis lingkungan, HAM, jurnalis, bekerja berdasarkan kecintaan pada alam hingga keterbukaan dan itu dilindungi UU,” ucap Hasan.

“Makanya, tak boleh ada kriminalisasi kepada aktivis. Saya kira, keberpihakan itu akan dilakukan,” tegas Hasan.

Hal senada pun disampaikan pasangan Bobby-Surya melalui Wakil Ketua Tim Pemenangannya, Sugiat Santoso.

Ia menyampaikan, ada pendekatan khusus yang nantikan akan dilakukan Bobby-Surya bila mendapati aktivis HAM jadi korban kekerasan.

“Lagi-lagi, yang rekam jejaknya clear terkait penegakan HAM di Sumut ya Bobby-Surya ketimbang Edy Rahmayadi yang pernah menjadi Pangdam I/BB dan punya rekam jejak menarik baju petani penggarap. Saya pikir Bobby-Surya di dalam isu itu jauh lebih unggul,” ujar Sugiat saat dihubungi Kompas.com melalui saluran telepon.

“Jadi, pendekatannya bagaimana bisa duduk bersama mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka suarakan pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya kita akan hadir bagi mereka,” tambahnya.

Di lain pihak, Juniaty Aritonang, Sekretaris Eksekutif Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (Bakumsu) yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu), menyampaikan, kekerasan terhadap pejuang HAM atau pun aktivis yang menyuarakan kepentingan publik masih sering terjadi.

“Bakumsu mencatat 42 kasus kekerasan terhadap pejuang HAM dari Januari hingga November 2024, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara,” kata Juniaty saat dihubungi Kompas.com melalui saluran telepon.

Jenis kekerasan yang dialami, di antaranya intimidasi dan serangan fisik berjumlah 19 kasus.

Tindakan itu kerap kali terjadi saat pejuang HAM menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik krusial.

“Dari catatan kami, untuk korban kekerasan, dari kalangan jurnalis ada 3 kasus, masyarakat adat 9 kasus, mahasiswa ada 5 kasus, warga desa ada 11 kasus, aktivis NGO ada 10 kasus, dan masyarakat umum 4 kasus,” ujar Juniaty.

“Pelaku terbanyak berasal dari aparat negara, khususnya polisi dengan 17 kasus. Diikuti aktor non-negara seperti preman dan satpam perusahaan,” tambahnya.

Ia pun menegaskan bahwa dari rentetan kasus tersebut, kepala daerah setingkat gubernur kerap kali absen atau pun tak punya sikap yang tegas.

Padahal, sewaktu masa kampanye, para calon kepala daerah selalu menggaungkan untuk kepentingan rakyat.

“Nyatanya, kita selalu mendapati, justru mereka menutup mata dan parahnya lagi, menjadi lawan dari para pejuang HAM tersebut,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), mengajak warga Jakarta memberikan suara mereka pada hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024.

Dalam kampanye akbar yang berlangsung di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/11/2024), Ridwan Kamil menegaskan bahwa niat baik dan tulus mereka adalah untuk mengurus semua golongan serta mengayomi seluruh etnisitas yang ada di Jakarta.

"Kami berdua adalah pemimpin Pancasila. RIDO adalah pemimpin yang berpijak pada Pancasila," ujarnya.

Ridwan Kamil, yang akrab disapa Kang Emil, memastikan bahwa selama menjabat sebagai gubernur, ia akan melindungi semua golongan tanpa memandang agama.

"Semua golongan agama akan dilindungi, dipermudah rumah ibadahnya, dikawal segala kegiatan-kegiatan sosial agamanya," tuturnya.

Selain itu, ia juga menjanjikan kemudahan fasilitas pendidikan bagi seluruh anak-anak di Jakarta, tanpa memandang kelas ekonomi.

"Sekolah swasta digratiskan, KJP dilanjutkan, operasional RT/RW dinaikkan. Posyandu, Jumantik, Dasawisma dibesarkan, pengangguran dihilangkan," janji Ridwan Kamil di hadapan para pendukungnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengingatkan warga Jakarta untuk memilihnya pada hari pencoblosan yang akan datang.

"Kampanyekan kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada warga sekampung untuk memilih nomor 1," imbuhnya.

Kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono berlangsung dari pukul 15.00 hingga 18.00 WIB.

Ini merupakan kampanye terakhir bagi ketiga pasangan calon, termasuk Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno, sebelum memasuki masa tenang yang dimulai pada hari Minggu hingga tiga hari ke depan.

Pemungutan suara untuk Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024, yang semakin mendekati hari pelaksanaan.

"Lebih baik 60 tahun dengan Polisi jelek, daripada semalam tanpa Polisi. Semalam saja tidak ada polisi, besoknya negara hilang."- Ibnu Taimiyah.

KALIMAT di atas datang dari seorang cendekiawan Islam Ibnu Taimiyah. Ia sering berbicara tentang pentingnya sistem pemerintahan yang adil dan menjaga keamanan untuk kelangsungan kehidupan sosial.

Pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, sebenarnya ingin menunjukkan dua sisi, yaitu pentingnya keberadaan polisi dan sindiran untuk Kepolisian yang dituntut bisa lebih baik.

Kalimat Ibnu Taimiyah itu juga pernah dikutip oleh Mahfud MD (saat menjabat Menko Polhukam) dalam Rapat Bersama Komisi III DPR membahas kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Bagaimanapun keberadaan Polisi tetap dibutuhkan.

Sampai saat ini Kepolisian masih terus berjuang memperbaiki citranya. Ulah dan tingkah laku dari segelintir oknum masih terus merusak citra institusi.

Mulai dari arogansi aparat, ketidakadilan, hingga tindak pidana, baik dilakukan aparat bawah hingga petinggi Polri. Semuanya menjadi sorotan publik mulai dari level daerah hingga nasional.

Tentu menjadi pertanyaan kepada aparat Polri, apakah mereka benar-benar mengabdikan diri sebagai ‘abdi negara’?

Jika mereka adalah Polisi yang mengabdi untuk negara, maka seharusnya menunjukkan sebagai pelayan masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Teori Sistem Struktural Fungsionalisme oleh Émile Durkheim, kekuasaan didistribusi kepada institusi-institusi negara untuk menjamin ketertiban dan kestabilan.

Berkaca dari teori ini, kekuasaan yang dimiliki Kepolisian seharusnya digunakan untuk menjamin ketertiban sosial atau kepentingan umum.

Banyaknya oknum polisi tidak lepas dari adanya ‘power yang lebih’, yang akhirnya memicu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Ketika kekuasaan negara tidak difungsikan sebagaimana mestinya, masyarakat tidak lagi dipandang secara adil.

Keadilan dan pelayanan kepada masyarakat akhirnya menjadi hal yang sifatnya transaksional, tebang pilih sesuai bayaran, hingga hubungan mutualisme lainnya.

Pada 22 November 2024, tragedi kelam kembali mencoreng institusi Kepolisian. Polisi menembak polisi, kejadian untuk kesekian kali.

Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari menjadi korban penembakan yang dilakukan rekannya, Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

Kejadian tersebut berlangsung dalam keadaan sepi di lokasi parkiran belakang Polres, sekitar pukul 00.15 WIB.

Penyelidikan sementara Kepolisian, peristiwa ini diduga terkait penanganan tambang ilegal di wilayah tersebut.

Penembakan berawal dari ketegangan yang meningkat antara keduanya setelah AKP Ulil melakukan tindakan tegas terhadap penambang ilegal di Solok Selatan.

Singkat cerita, AKP Dadang Iskandar diduga tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh AKP Ryanto Ulil atas kasus tambang ilegal galian C.

Sebenarnya dari kasus ini, terlihat bahwa AKP Dadang Iskandar bukan bertindak sebagai Polisi yang menegakkan hukum, tapi seperti beking dari tambang ilegal.

Terlihat ada dua pihak berbeda kepentingan di internal Polres Solok Selatan terkait tambang ilegal: penegakan hukum dan pembeking tambang ilegal galian C untuk keuntungan pribadi.

AKP Dadang Iskandar harus dihukum seberat-beratnya. Polisi harus berusaha menjerat pelaku dengan Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya mati.

Polisi juga harus mengembangkan penyidikan dengan mencari siapa saja yang terlibat membekingi tambang ilegal galian C bersama AKP Dadang Iskandar.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi penggunaan senjata api berkaca pada rentetan kasus polisi tembak polisi dan polisi tembak masyarakat sipil selama ini.

Pemeriksaan rutin harus benar-benar dilakukan untuk menjamin petugas yang dilengkapi senjata api sehat secara jasmani dan rohani.

Reformasi Kepolisian benar-benar darurat dan mendesak. Memperbaiki citra Kepolisian adalah tugas berat dari Kapolri bersama jajarannya.

Persoalan kepolisian saat ini bukan lagi persoalan kasuistis, tapi persoalan sistemik yang ada dalam Kepolisian.

Kepolisian harus menunjukkan bahwa mereka berasal dari rakyat. Kepolisian harus memperlihatkan bahwa mereka adalah abdi negara, bukan Polisi yang menjadikan keadilan sebagai ladang transaksional dan berbisnis dengan rakyat.

Sebagai penutup, kalimat dari Sir Robert Peel, sering dianggap sebagai ‘Bapak Polisi Modern,’ “The police are the public, and the public are the police”.

Kepolisian yang efektif adalah Polisi yang berorientasi pada masyarakat. Polisi bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.