JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengetahui, ada aparat penegak hukum yang mendapat ancaman ketika memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Prabowo saat penutupan Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari perjuangan menegakkan keadilan dan hukum di Tanah Air.

“Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar,” tegasnya di hadapan para kader Tidar.

Prabowo menambahkan bahwa di sisa hidupnya, ia hanya ingin meninggalkan nama baik dan warisan kepemimpinan yang adil bagi bangsa Indonesia.

“Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik,” kata dia.

“Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini. Tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Ia pun meminta dukungan masyarakat agar bersama-sama menjaga integritas dan tidak gentar menghadapi tekanan pihak-pihak yang ingin menghambat upaya pemberantasan korupsi.

“Dengan waktu yang singkat, kita buktikan,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyelamatkan ratusan triliun uang rakyat dari kasus korupsi selama enam bulan pemerintahannya.

Prabowo menyebut lembaga penegak hukum hampir setiap hari membongkar berbagai kasus korupsi. Dia juga menegaskan tak akan berhenti melakukan itu.

"Saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo di acara Kongres IV Tidar, Jakarta, Sabtu (17/5).

Prabowo mengaku banyak menerima laporan soal upaya penegakan hukum tersebut. Bahkan, dia bilang ada penegak hukum yang diancam dengan didatangi rumahnya dan diikuti mobilnya.

Dia mengaku memahami kondisi tersebut. Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintahannya tak akan gentar.

"Dan saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar," katanya.

Prabowo menyerukan kepada anak buah dan seluruh kader Gerindra untuk tidak menyerah kepada pihak yang ingin agar pemimpin Indonesia lemah.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku telah disumpah sebagai Presiden. Dia telah disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya," ucap Prabowo.

Eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia telah dijamin oleh undang-undang. Namun, sayangnya, sejumlah oknum menyalahgunakan keberadaan ormas sebagai kedok untuk melakukan aksi premanisme. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa jika ormas terbukti melanggar hukum, maka dapat dikenai sanksi dan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan langkah penempatan prajurit TNI untuk pengamanan institusi Kejaksaan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai koridor hukum dan konstitusi.

Hasanuddin meminta, TNI yang dikerahkan menjaga Kejaksaan tidak boleh ikut melakukan penegakan hukum suatu perkara yang diusut penyidik Korps Adhyaksa.

“Saya ingin tegaskan dua hal. Pertama, TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum, karena itu bukan tugas dan fungsinya. Cukup memberikan pengamanan semata," tegas Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, ia menyorot penugasan ini tidak boleh permanen.

"Penugasan ini harus bersifat temporer, artinya hanya berlaku dalam situasi khusus. Kalau situasi sudah normal, TNI harus kembali ke fungsi utamanya,” tegasnya.

Menurut Hasanuddin, dasar hukum pengamanan Kejaksaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Dia menyorot, Pasal 30C huruf c UU Kejaksaan bahwa pengamanan terhadap kejaksaan itu menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di sisi lain, Hasanuddin menjelaskan, bahwa Staf Kepresidenan sudah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPP) yang menjadi turunan teknis UU tersebut.

Namun hingga kini, regulasi tersebut belum kunjung selesai.

“Karena Perpresnya belum selesai, sementara Kejaksaan menghadapi tantangan dan ancaman nyata akibat tugasnya yang semakin berat terutama dalam pemberantasan korupsi secara besar-besaran, maka saya menilai wajar saja Presiden menggunakan kewenangan diskresinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945,” jelasnya.

Namun demikian, Hasanuddin mengingatkan bahwa penggunaan diskresi presiden, khususnya UU TNI, dan harus dilakukan secara terbatas dan proporsional.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram (ST) Bernomor TR/422/2025 mengenai perintah penyiapan dan pengerahan personel beserta alat kelengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.

Surat Telegram Panglima TNI tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dengan mengeluarkan Surat Telegram berderajat kilat dengan Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

Kasad memerintahkan jajarannya menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat kelengkapan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur, sebanyak 30 personel untuk pengamanan Kejaksaan Tinggi dan sepuluh personel untuk pengamanan Kejaksaan Negeri.

Hal ini lantas menimbulkan polemik dan kritik banyak pihak.

Pengamat menilai bahwa kejelasan batas fungsi TNI harus terus ditegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparat militer dan sipil dalam konteks negara hukum.

Sedangkan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menekankan bahwa seluruh bentuk dukungan TNI dilakukan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur.

Ia memastikan pengerahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan sinergisitas antar-lembaga,” tegas Kristomei pada 12 Mei 2025.

JAKARTA - Tim Advokat Penegak Hukum Anti-Premanisme (Tumpas) Daniel Tonapa Masiku menilai premanisme tidak akan laku apabila penegakan hukum berjalan baik. Itu diungkapkan Daniel dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Preman Berkedok Ormas, Bisa Diberantas?' yang ditayangkan iNews, Selasa (13/5/2025).

"Kalau penegakan hukum baik, masyarakat percaya terhadap penegakan hukum, premanisme tidak akan laku," ujar Daniel.

Hal sebaliknya apabila mekanisme hukum tidak dijalankan dengan baik, maka justru menyuburkan aksi premanisme di Tanah Air. Banyak pihak akan memanfaatkan jasa preman untuk menyelesaikan persoalannya.

"Orang punya sertifikat yang tidak bisa memiliki tanahnya, dia akan menggunakan jasa preman. Orang punya putusan pengadilan tapi tidak bisa mendapatkan haknya, dia akan mencari jasa preman. Jadi, sangat terkait soal penegakan hukum," katanya.

Fenomena ini harus dijadikan pemerintahan Prabowo Subianto sebagai momentum untuk membenahi atau memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan aksi premanisme.

Menurut dia, jika ada kepastian hukum maka iklim investasi di Indonesia akan semakin baik. Dengan begitu, lapangan pekerjaan makin terbuka luas.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa syarat mutlaknya adalah penegakan hukum. "Penegakan hukum yang baik akan mencegah premanisme. Penegakan hukum yang buruk akan mempersubur premanisme," ujar Daniel.

SOLO, KOMPAS.com - Korlantas Polri membentuk tim penegakan hukum untuk menindak kendaraan Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) atau over dimension and over loading (Odol).

“Tim ini akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Agus menegaskan, pihaknya tidak akan lagi menoleransi kendaraan kelebihan muatan yang selama ini membahayakan keselamatan dan merusak infrastruktur negara.

Bahkan, maraknya kendaraan kelebihan muatan menyebabkan negara mengalami kerugian.

“Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas,” kata Agus.

Tim Penegakan Hukum KDM terdiri dari personel Direktorat Lalu Lintas Polda, Satlantas Polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.

Agus mengatakan, tim penegakan hukum KDM ini bertugas untuk melakukan penertiban, penindakan langsung di lapangan, serta memberikan edukasi hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Dasar hukum penindakannya, antara lain, Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009: Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi.

Sanksi: pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Pasal 307: Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Pasal 169 ayat (1): Modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana 2 bulan atau denda Rp 500.000.

Nantinya, tim penegakan hukum ini akan razia di sejumlah titik rawan, seperti pelabuhan, jalan-jalan nasional, dan kawasan industri.

Selain itu, Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera ETLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi.

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” katanya.

Lebih dari itu, Korlantas juga akan melakukan pembenahan sistemik terkait dengan permasalahan seputar kendaraan kelebihan muatan.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," tutup Agus.

Pesepeda di Indonesia dapat dilakukan dengan aksi preventif dan penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Komunitas pesepeda Bike 2 Work (B2W) menyerukan aksi preventif dan penegakan hukum demi kenyamanan dan keamanan masyarakat saat bersepeda.

Melalui keterangan di Jakarta, Selasa, Ketua B2W Indonesia Hendro Subroto mengungkapkan pihaknya menyoroti.tragedi tabrak lari yang menewaskan seorang kakek bersepeda onthel di Jalan Daendels, Kulonprogo, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Peristiwa tersebut turut melengkapi catatan B2W terkait kecelakaan pesepeda yang melibatkan kendaraan bermotor, dengan jumlah mencapai sembilan korban jiwa sepanjang 2025.

"B2W sangat prihatin. Suara pesepeda sekeras apa pun, tidak dapat mengembalikan nyawa yang telah tiada. Namun, upaya pencegahan kecelakaan terhadap pesepeda di Indonesia dapat dilakukan dengan aksi preventif dan penegakan hukum," katanya.

Oleh karena itu, Hendro menekankan kepada para pesepeda untuk melakukan aksi preventif yang dimulai dari diri sendiri, di antaranya menggunakan pakaian terang terutama pada pagi buta atau malam hari, menggunakan helm sesuai standar keselamatan untuk pesepeda perkotaan, dan mengecek kondisi sepeda sebelum berangkat.

Selanjutnya, mematuhi aturan lalu lintas seperti tidak menerobos lampu merah dan jangan melawan arus, menggunakan jalur sepeda bila tersedia atau ambil sisi paling kiri, serta berkomunikasi saat berbelok atau berpindah jalur dan waspada.

"Kemudian perhatikan titik rawan seperti perempatan, tikungan, jalan berlubang, jalur ramai kendaraan besar, tidak menggunakan gawai saat berkendara, bersepeda secara berkelompok dengan tertib, serta tingkatkan edukasi dan kesadaran diri," ujarnya.

Selain itu, Hendro juga mendorong langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, terhadap penabrak, kendaraan bermotor yang masuk jalur sepeda, parkir di jalur dan lajur sepeda, serta perilaku agresif terhadap pesepeda.

Pihaknya juga mendorong kepatuhan pesepeda itu sendiri untuk mematuhi lampu lalu lintas, tidak melawan arus. Dengan demikian, keselamatan tidak hanya bergantung pada perlindungan, tetapi juga pada tanggung jawab.

"Penegakan hukum yang adil dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban pesepeda, dapat membangun kepercayaan publik bahwa pesepeda tidak akan dibiarkan sendirian," tutur Hendro Subroto.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jika hukum bisa dibatalkan hanya karena ada narasi yang dibangun di ruang publik tanpa pembuktian formal, maka bangsa ini bukan sedang hidup dalam negara hukum, melainkan dalam negeri dongeng

Jakarta (ANTARA) - Penegakan hukum di negara hukum tidak boleh digiring oleh selera politik atau tekanan opini.

Hukum harus menjadi jangkar yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan menjadi alat yang ditarik-ulur sesuai keinginan kelompok tertentu.

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, semua tindakan kenegaraan, termasuk pergantian kekuasaan, harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, pemahaman atas hukum masih sering dikaburkan oleh kepentingan dan persepsi moral yang tidak berdasar pada ketentuan hukum positif.

Contoh terbaru yang mencolok adalah munculnya wacana permakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meskipun baru beberapa bulan dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Meskipun kemenangan pasangan Prabowo-Gibran tersebut telah ditetapkan sah dan bersifat konstitusional, baik secara politik maupun hukum, isu permakzulan tetap muncul.

Di sinilah pentingnya pemahaman mendalam terhadap hukum positif. Dalam konstitusi yang telah diamandemen, mekanisme pemakzulan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang sangat terbatas.

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Halaman berikut: Prosedur dan proses pemakzulan

Copyright © ANTARA 2025

Malang -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma), Dr Arfan Kaimudin, SH, MH menyerukan pentingnya reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia berharap KUHAP mampu memperkuat pembagian fungsi dan kewenangan lembaga penegak hukum.

Menurut Dr Arfan, sistem peradilan pidana Indonesia akan jauh lebih efektif jika masing-masing aparat penegak hukum menjalankan peran secara proporsional sesuai mandat konstitusional dan undang-undang.

"Polri harus konsisten pada fungsi penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan fokus pada penuntutan, dan lembaga peradilan menjalankan fungsi pengadilan. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan, karena itu justru melemahkan proses penegakan hukum," tegasnya, Jumat (9/5/2025).

Poin utama yang disampaikan Dr. Arfan adalah pentingnya rekonstruksi peran kelembagaan dalam tahap pra-ajudikasi, yakni fase awal dalam proses peradilan pidana. Tahap ini meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, serta penuntutan oleh Kejaksaan.

Menurutnya, jika kewenangan tidak dijalankan secara konsisten dan sesuai batas fungsi, akan berdampak langsung pada kerancuan hukum dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka maupun korban.

Dr Arfan menekankan bahwa reformasi KUHAP harus tidak hanya sebatas revisi norma, tetapi menyentuh akar praktik institusional agar terbentuk mekanisme peradilan yang adil, transparan, dan menghargai nilai-nilai HAM. Ia menilai bahwa salah satu kelemahan selama ini adalah kaburnya batas antar lembaga penegak hukum dalam praktik di lapangan.

"Prinsip keadilan akan tercapai jika tidak ada superioritas lembaga tertentu dalam proses pidana. Yang diperlukan adalah keseimbangan fungsi dan penghormatan atas ranah kewenangan masing-masing," ujar akademisi sekaligus praktisi hukum ini.

Pernyataan ini disampaikan Dr. Arfan dalam forum akademik yang membahas arah pembaruan sistem peradilan pidana nasional, seiring dengan pembahasan reformasi KUHAP yang tengah digodok oleh pemangku kebijakan.

Selain akademisi hukum, forum tersebut juga melibatkan perwakilan dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga perlindungan HAM. Mereka menyoroti pentingnya penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif, bukan hanya pada aspek prosedural semata.

Dr. Arfan mengusulkan agar dalam pembaruan KUHAP nanti, terdapat klausul yang memperjelas batas kewenangan institusi penegak hukum di tahap pra-ajudikasi. Dengan demikian, fungsi penyelidikan dan penyidikan Polri bisa dijalankan secara profesional tanpa intervensi kewenangan pihak lain.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa peradilan pidana yang ideal adalah yang mampu menjamin keadilan sejak awal, bukan sekadar menghukum.

"Kejelasan fungsi dan pembagian peran adalah kunci. Jika tahap pra-ajudikasi sudah keliru, maka keadilan pada akhirnya hanya menjadi jargon tanpa makna nyata," pungkas Dr. Arfan.

(dpe/abq)

Malang -

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut menyoroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Nur Basuki menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik.

Menurut Basuki, Rancangan KUHAP harus mampu menghadirkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) melalui pembagian kewenangan yang jelas dan sinergitas antar lembaga penegak hukum.

"Perlu diatur secara eksplisit pembagian kewenangan atau differensial fungsional antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan kewenangan yang tegas, sinergitas antar sub-sistem bisa dibangun dalam kerangka koordinasi yang setara," tegas Prof. Basuki kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Nur Basuki menyatakan, pendekatan terhadap sistem peradilan pidana harus didesain sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan fragmentaris.

Pilihan terhadap pendekatan sistem secara otomatis meniscayakan hadirnya sub-sistem peradilan pidana yang kuat, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi, dan advokat.

"Masing-masing institusi itu harus memiliki distribusi kewenangan yang jelas dan tidak saling mendominasi, agar memungkinkan terjadinya koordinasi fungsional yang setara," ujarnya.

Lebih jauh, Prof. Basuki menekankan bahwa dalam sistem hukum yang terintegrasi, setiap sub-sistem harus diposisikan sebagai 'pengendali perkara' dalam domainnya masing-masing.

Artinya, semua lembaga penegak hukum (baik kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, pengadilan sebagai pemberi keputusan, maupun advokat sebagai pendamping pencari keadilan) harus duduk setara secara fungsional.

"Koordinasi fungsional yang setara akan memastikan bahwa tidak ada satu institusi yang mendominasi proses. Tidak boleh ada intervensi lintas kewenangan. Setiap sub-sistem harus sadar pada batas perannya. Inilah prasyarat penting untuk membangun sistem peradilan pidana yang profesional dan akuntabel," terang Prof. Basuki.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang dibangun tidak hanya secara vertikal (dari atas ke bawah), tetapi juga secara horizontal antar sub-sistem penegak hukum. Menurutnya, pengawasan horizontal menjadi kunci untuk menciptakan mekanisme check and balance yang sehat di antara para penegak hukum.

"Batas kewenangan yang tegas akan mendorong munculnya mekanisme pengawasan horizontal. Ini sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), dan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan proporsional," ungkapnya.

Bahkan Prof. Nur Basuki juga tidak sependapat apabila ideologi di dalam KUHAP berbentuk crime control model, tetapi lebih mendekati due process model.

KUHAP telah menganut adanya prinsip akusator, yang dimana tersangka dipandang sebagai subjek pemeriksaan, bukan sebagai objek pemeriksaan.

Dalam konteks ini, Prof. Basuki juga menekankan bahwa keberadaan advokat sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana harus diperkuat. Ia melihat bahwa advokat selama ini masih kerap dipinggirkan dalam proses awal penyidikan.

"RKUHAP harus menjamin hak pendampingan hukum sejak awal, agar posisi klien terlindungi. Ini bagian dari jaminan keadilan dan prinsip due process of law," tambahnya.

Prof. Basuki menilai bahwa beban kerja kepolisian yang selama ini cukup berat dalam penyelidikan dan penyidikan tidak boleh semakin dibebani oleh ketidakjelasan kewenangan lembaga lain.

"Jika tidak ada pembagian tugas yang jelas, penyidikan bisa terganggu, keadilan bisa kabur. RKUHAP harus menghindari potensi konflik kewenangan antara polisi dan jaksa, misalnya dalam menetapkan siapa yang berwenang menilai kelengkapan berkas perkara," jelasnya.

Ia menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan reformasi sistem peradilan pidana hanya akan terwujud apabila seluruh aktor hukum memiliki komitmen terhadap pendekatan sistem.

"Jangan ada ego sektoral. Keadilan restoratif, efisiensi proses, dan perlindungan hak asasi hanya bisa dicapai dalam sistem yang tertata, terkoordinasi, dan saling mengawasi," pungkasnya.

(auh/abq)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Moh Rano Alfath menyampaikan pandangannya mengenai urgensi revisi KUHAP . Pembaruan ini bukan sekadar pembaruan teknis peraturan, tapi tonggak penting dalam upaya menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan kontekstual dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.

Berbicara dalam forum rapat kerja Komisi III DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Rano mengatakan, pembaruan KUHAP dan Undang-Undang Pemasyarakatan perlu segera dilakukan.

Menurut dia, kedua regulasi tersebut telah lama mengalami ketertinggalan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-politik serta semangat hukum modern di Indonesia.

?Saya rasa revisi atas kedua regulasi ini sudah mendesak,? ujar Rano, Selasa (6/5/2025).

Selain itu, dia menyoroti secara spesifik salah satu poin krusial dalam Rancangan KUHAP yakni Pasal 100 yang mengatur mengenai pidana mati. Dalam pasal tersebut sebelumnya terdapat frasa ?dapat? yang membuka kemungkinan pemberian pidana mati bersifat opsional atau alternatif.

Rano bersama sejumlah anggota Komisi III DPR dari fraksi lain mendorong agar frasa tersebut dihapus demi mempertegas substansi pasal dan menghindari multitafsir.

Menurut dia, penghapusan frasa tersebut merupakan bagian dari upaya legislatif untuk membangun fondasi hukum pidana yang tegas namun tetap mempertimbangkan keadilan substantif.

Dia menilai proses perumusan dan revisi KUHAP telah melewati jalur panjang dengan melibatkan banyak diskusi, dialog publik, serta masukan dari berbagai unsur masyarakat.

?Jadi kalau sekarang ribut-ribut kita memang memahami, karena tidak semua masyarakat puas,? ucap Rano.

Dia menyadari perbedaan pandangan terhadap beberapa pasal merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Namun, dia berharap bahwa hasil akhir revisi KUHAP ini dapat menjadi instrumen hukum yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang ( RUU) Perampasan Aset . Menurut Kejagung, sikap itu menunjukkan bahwa presiden memahami kebutuhan penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi.

"Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dikutip, Senin (5/5/2025).

Harli menilai Presiden Prabowo memahami kebutuhan para penegak hukum dalam upaya memberantas korupsi.



"Kami menilai Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH (aparat penegak hukum) dalam menjalankan tugasnya, utamanya dalam pemberantasan TPK (Tindak Pidana Korupsi)," ujarnya.

Lewat UU itu, lanjut dia, upaya pemulihan keuangan negara melalui perampasan aset koruptor bisa dilakukan dengan lebih cepat.

"UU perampasan aset penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara utamanya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau NCB," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh terkait Undang-Undang Perampasan Aset dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung UU Perampasan Aset. Saya mendukung," kata Prabowo saat menyampaikan pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional Monas, Jakarta Pusat Kamis (1/5/2025).



Prabowo juga mendukung adanya UU Perampasan Aset. Menurutnya, para koruptor harus mengembalikan aset-aset yang sudah di korupsi. Ia menyerukan dan mengajak para buruh bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap para korupsi di Indonesia.

"Saya mendukung, enak aja udah nyolong nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja lah itu. Setuju? Bagaimana, kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" katanya.