Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memenuhi undangan KPK terkait koordinasi pencegahan korupsi di daerah. Bobby mengaku membahas pencegahan korupsi hingga penegakan hukum.

"Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD," kata Bobby di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

Bobby tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.14 WIB. Rombongan Bobby baru keluar dari KPK sekitar pukul 16.00 WIB. Itu artinya diskusi Bobby dengan pihak KPK berlangsung kurang lebih selama tujuh jam.

Bobby mengaku tidak datang seorang diri saat diskusi potensi korupsi dengan KPK. Dia datang bersama jajaran DPRD Sumut.

"Jadi tadi kami diundang ada delapan daerah, termasuk provinsi dan tujuh kabupaten kota. Dan seluruh provinsi dan kabupaten kota nanti di Sumatera akan diundang semua. Cuma ini jadwalnya kami, delapan daerah," ujar Bobby.

Mantan Wali Kota Medan itu mengaku sejumlah topik potensi korupsi di Sumut dibahas bersama KPK. Isu mulai dari penyusunan anggaran hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu topik yang dibahas.

"Ya yang dibahas penegakan, pencegahan, antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan," katanya.

Bobby menambahkan, pembahasan potensi korupsi di Sumut juga dibahas dari banyak sisi dalam diskusinya dengan KPK hari ini.

"Ya dari segala sisi tadi dibahas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan," jelas Bobby.

Terpisah, Tim Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan koordinasi dan supervisi KPK bersama kepala daerah menjadi salah satu upaya KPK dalam mencegah praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah. Dia mengatakan hari ini KPK fokus membahas upaya pencegahan korupsi di Sumut.

"Pertemuan ini di antaranya membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi, sehingga nantinya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah," jelas Budi.

Budi menjelaskan KPK tidak hanya berdiskusi dengan Bobby selaku Gubernur Sumut hari ini. KPK juga mengundang sejumlah anggota DPRD Sumut.

"Pertemuan ini juga dihadiri jajaran DPRD, mengingat keduanya merupakan stakeholder kunci dalam pemerintahan daerah. Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban setiap program-program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan," pungkas Budi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia menandai langkah penting dalam konsolidasi organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Musyawarah itu dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 13-14 Januari 2025.

Tema yang diusung pada musyawarah kali ini, 'Memantapkan Konsolidasi Organisasi di Musyawarah Besar XI sebagai Mitra Pemerintah dengan Semangat Perjuangan Kembali kepada UUD 1945 dalam Menuju Indonesia Emas', tidak hanya mencerminkan jati diri Pemuda Pancasila, tetapi juga mengingatkan akan pentingnya komitmen terhadap konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

"Musyawarah Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila se-Indonesia merupakan langkah strategis dalam mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dan meneguhkan posisinya sebagai mitra pemerintah. Semangat kembali kepada UUD 1945 dan tujuan bersama menuju Indonesia Emas, memberikan arah yang jelas bagi Pemuda Pancasila dalam agenda mendukung agenda nasional ke depan," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

Hal tersebut ia sampaikan seusai menghadiri pembukaan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia di Medan, Senin (13/1). Hadir antara lain Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno, Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Ahmad Ali, Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara Musa Rajekshah, pimpinan MPW Pemuda Pancasila seluruh Indonesia, dan Badan dan Lembaga Pemuda Pancasila.

Hadir pula Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Walikota Medan sekaligus Gubernur Sumut Terpilih Bobby Nasution serta Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto.

Bamsoet menjelaskan konsolidasi organisasi merupakan aspek krusial dalam upaya Pemuda Pancasila mengukuhkan perannya sebagai mitra pemerintah. Konsolidasi tidak hanya berarti penyatuan internal, tetapi juga pembentukan jaringan yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah. Data statistik menunjukan bahwa organisasi dengan struktur konsolidasi yang kuat cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kebijakan publik.

Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), keterlibatan organisasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan telah meningkat hingga 35% dalam lima tahun terakhir, mencerminkan pentingnya peran kolaboratif antara ormas dan pemerintah. Menurut Bamsoet, Musyawarah Pimpinan Paripurna ini mengedepankan pentingnya sinergi antara Pemuda Pancasila dan pemerintah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip UUD 1945.

"Dengan kembali kepada naskah asli UUD 1945, Pemuda Pancasila menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti keadilan, persatuan dan musyawarah," kata Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini.

Bamsoet memaparkan tema kembali kepada UUD 1945 sesuai naskah asli 18 Agustus 1945, merupakan refleksi dari keinginan Pemuda Pancasila untuk mengembalikan esensi dan substansi yang terkandung dalam UUD 1945. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak isu kritis yang muncul terkait dengan penegakan hukum, hak asasi manusia dan keadilan sosial yang kadang kala terasa jauh dari semangat asli UUD 1945.

Salah satu survei Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2024, menunjukkan bahwa 60% responden merasa bahwa konstitusi tidak sepenuhnya dijalankan dalam praktiknya. Bamsoet menyebut hal ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman konstitusi kepada seluruh elemen bangsa.

"Pemuda Pancasila, sebagai salah satu organisasi pemuda terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kembali nilai-nilai UUD 1945 serta Pancasila sambil menjadikan dirinya sebagai garda terdepan dalam mengawal perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas," pungkasnya.

KOMPAS.com - Wali Kota Medan, Bobby Nasution, meminta Dinas Pendidikan Medan memberikan teguran kepada SD Abdi Sukma.

Hal ini menyusul tindakan salah satu guru yang menghukum siswa dengan belajar di lantai akibat menunggak pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

"Ini kan masalah kemanusiaan, (jadi kami) memberikan teguran ke sekolahnya walaupun administrasinya karena ini sekolah swasta," ujar Bobby saat ditemui wartawan di Hotel JW Marriot, Kota Medan, Senin (13/1/2025).

Bobby mengimbau kepada orangtua yang mengalami masalah pembiayaan dalam pendidikan untuk menghubungi Pemkot Medan agar mendapatkan solusi.

"Kami langsung menerima di sekolah negeri, langsung kami terima di sekolah negeri, tanpa ada biaya apa pun," katanya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP.

Ibu bocah tersebut, Kamelia, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia mengatakan anaknya memang menunggak uang SPP selama tiga bulan, totalnya Rp 180.000.

Salah satu alasan keterlembatan pembayaran SPP adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun akhir 2024 belum cair. (Kontributor Medan: Rahmat Utomo|Editor: Eris Eka Jaya)

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi-Hasan Basri, Bambang Widjojanto (BW) menilai Pilkada Sumut 2024 unik dan ikonik.

Salah satu penyebabnya, kata dia, lantaran kontestasi itu salah satu calon gubernurnya, Bobby Nasution merupakan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak ada di seluruh Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024 calonnya berasal anak menantu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia,” ujarnya dalam sidang perkara PHPU di Gedung Mahkaman Konstitusi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Mantan komisioner KPK itu mengatakan dengan posisi Bobby seperti itu maka muncullah frasa kata cawe-cawe dan menjelma menjadi kekuatan. Dia juga mulai menyinggung soal penggunaan aparat negara guna memenangkan salah satu pasangan calon.

Misalnya, lanjutnya, tanpa ada urgensi tertentu pejabat gubernur Sumut tiba-tiba diganti menjadi Agus Fathoni oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di tengah persiapan perhelatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

Bahkan, BW menyebut Agus seakan-akan ikhlas menjadi PR Bobby dan terlihat seperti berkampanye keliling Sumut dengan kedok agenda safari dakwah dan doa keselamatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

“Pejabat gubernur baru Agus Fathoni "Ikhlas" menjadi PR l, pihak terkait yaitu M. Bobby Afif Nasution keliling hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut dengan cara yang mohon maaf menurut kami menggunakan kata-kata yang tegas, manipulatif,” tegasnya.

Oleh sebab itu, DW mengatakan dalam Pilgub Sumut 2024 ini pihaknya melihat ada orkestrasi secara tersruktur, sistematis & massif yang melibatkan pejabat-pejabat atau Pj.kepala daerah, bawaslu, aparat penegak hukum & penyelenggara pemilihan.

“Pilgub sumut memang beda, unik dan ikonik, ada cawe-cawe, ada dinasti [Jokowi], ada calon bernama Bobby, serta pelanggaran asas dan prinsip keadilan,” pungkasnya.

MEDAN, KOMPAS.com - Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution, angkat suara terkait tudingan yang menyebutkan kemenangan dirinya dalam Pilkada Sumut didukung pejabat daerah dan partai politik tertentu, yang disebut sebagai "partai coklat".

Tuduhan ini juga mengaitkan adanya pengerahan aparat kepolisian selama proses pemilihan 2024.

Bobby menegaskan, tudingan tersebut harus dibuktikan melalui jalur hukum.

"Itu tadi kan sudah dilaporkan ya (oleh pihak Edy-Hasan), itu kan pembuktiannya di mekanisme hukum," ujar Bobby usai meninjau Pasar Aki di Kota Medan, Rabu (11/12/2024).

Lebih lanjut, Bobby enggan mengontari tudingan tersebut. Ia berpendapat, saling tuduh di media massa tidak elok, mengingat hal itu akan dibaca oleh masyarakat.

"Kalau kita saling menjawab di media, saya rasa enggak elok karena ini kan pasti dibaca masyarakat. Kita ingin sama-sama sepakat bahwa Pilkada ini bukan hanya memilih pemimpin, tetapi juga mengajak dan mengajari masyarakat untuk berpolitik," tambahnya.

Sebelumnya, tuduhan mengenai keterlibatan pejabat daerah dan partai politik dalam memenangkan Bobby Nasution disampaikan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri.

Tuduhan tersebut disampaikan melalui saksi tim Edy-Hasan, Leonardo Marbun, saat rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Sumut di Hotel Emerald Garden, Senin (9/12/2024).

Dalam rekapitulasi KPU, Bobby dan pasangannya, Surya, dinyatakan menang atas Edy-Hasan.

Leonardo menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tersebut, menyatakan bahwa terdapat banyak kecurangan dalam proses Pilkada Sumut.

"Keterlibatan penjabat (PJ) kepala daerah yang berpihak pada pasangan calon 01. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, keterlibatan partai coklat yang berpihak kepada pasangan calon 01 Bobby-Surya," tegas Leonardo saat rapat rekapitulasi.

Dengan demikian, situasi Pilkada Sumut semakin memanas dengan adanya tuduhan dan tanggapan yang saling berbalas antara para calon gubernur.

MEDAN, KOMPAS.com - Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut) berjanji akan berpihak kepada pejuang hak asasi manusia (HAM).

Pada Pilgub Sumut 2024, ada ada dua pasangan calon (paslon) yang berkompetisi, yakni paslon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, serta paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri.

Hasan menyampaikan bahwa di dalam visi misi Edy-Hasan, pemerintah provinsi perlu bekerja sama dengan kelompok-kelompok organisasi nonpolitik atau pun aktivis, yang selama memiliki tujuan untuk melestarikan alam dan kemanusiaan.

“Siapa pun yang menjaga kemanusiaan dan alam harus kita dukung dan perhatikan. Sudah wajib itu. Karena, pemerintah pastinya tidak bisa berjalan sendiri sehingga perlu bekerjasama dengan para pejuang semacam itu,” kata Hasan kepada Kompas.com melalui saluran telepon.

Menurutnya, secara ideal pemerintah tak seharusnya bertentangan dengan aktivis HAM atau pun pejuang lingkungan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Namun, tak dapat dipungkiri, kerap kali terjadi perbedaan kepentingan di lapangan.

“Makanya, titik persamaan ini yang harus selalu kita tonjolkan, yakni sama-sama pro dengan kelestarian lingkungan dan HAM. Saya kira semua aktivis lingkungan, HAM, jurnalis, bekerja berdasarkan kecintaan pada alam hingga keterbukaan dan itu dilindungi UU,” ucap Hasan.

“Makanya, tak boleh ada kriminalisasi kepada aktivis. Saya kira, keberpihakan itu akan dilakukan,” tegas Hasan.

Hal senada pun disampaikan pasangan Bobby-Surya melalui Wakil Ketua Tim Pemenangannya, Sugiat Santoso.

Ia menyampaikan, ada pendekatan khusus yang nantikan akan dilakukan Bobby-Surya bila mendapati aktivis HAM jadi korban kekerasan.

“Lagi-lagi, yang rekam jejaknya clear terkait penegakan HAM di Sumut ya Bobby-Surya ketimbang Edy Rahmayadi yang pernah menjadi Pangdam I/BB dan punya rekam jejak menarik baju petani penggarap. Saya pikir Bobby-Surya di dalam isu itu jauh lebih unggul,” ujar Sugiat saat dihubungi Kompas.com melalui saluran telepon.

“Jadi, pendekatannya bagaimana bisa duduk bersama mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka suarakan pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya kita akan hadir bagi mereka,” tambahnya.

Di lain pihak, Juniaty Aritonang, Sekretaris Eksekutif Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (Bakumsu) yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu), menyampaikan, kekerasan terhadap pejuang HAM atau pun aktivis yang menyuarakan kepentingan publik masih sering terjadi.

“Bakumsu mencatat 42 kasus kekerasan terhadap pejuang HAM dari Januari hingga November 2024, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara,” kata Juniaty saat dihubungi Kompas.com melalui saluran telepon.

Jenis kekerasan yang dialami, di antaranya intimidasi dan serangan fisik berjumlah 19 kasus.

Tindakan itu kerap kali terjadi saat pejuang HAM menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik krusial.

“Dari catatan kami, untuk korban kekerasan, dari kalangan jurnalis ada 3 kasus, masyarakat adat 9 kasus, mahasiswa ada 5 kasus, warga desa ada 11 kasus, aktivis NGO ada 10 kasus, dan masyarakat umum 4 kasus,” ujar Juniaty.

“Pelaku terbanyak berasal dari aparat negara, khususnya polisi dengan 17 kasus. Diikuti aktor non-negara seperti preman dan satpam perusahaan,” tambahnya.

Ia pun menegaskan bahwa dari rentetan kasus tersebut, kepala daerah setingkat gubernur kerap kali absen atau pun tak punya sikap yang tegas.

Padahal, sewaktu masa kampanye, para calon kepala daerah selalu menggaungkan untuk kepentingan rakyat.

“Nyatanya, kita selalu mendapati, justru mereka menutup mata dan parahnya lagi, menjadi lawan dari para pejuang HAM tersebut,” tutupnya.