ACEH TENGGARA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto mengungkapkan adanya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Menurutnya, jumlah penghuni saat ini dua kali lipat lebih tinggi dari kapasitasnya.

"Kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang, namun dihuni oleh 368 lebih warga binaaan pemasarakatan," kata Agus di kantornya, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Over kapasitas itu menjadi penyebab sejumlah masalah permasalahan, di antaranya yang terbaru puluhan tahanan Kutacane melarikan diri.

Terkait kaburnya tahanan, Agus menyatakan pihaknya masih memastikan apa penyebabnya.



"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 49 narapidana melarikan diri alias kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Puluhan napi tersebut kabur dari Lapas Kutacane pada Senin, 10 Maret 2025 sore menjelang buka puasa.

"Betul terjadi peristiwa upaya pelarian warga binaan Lapas Kutacane," kata Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti saat dikonfirmasi SindoNews, Selasa (11/3/2025).

Sekadar informasi, sebuah video puluhan napi kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, viral di berbagai platform.

Para napi terlihat berhamburan kabur memanjat pagar serta berlarian di atas atap Lapas Kutacane, beberapa di antaranya berhasil diamankan oleh warga.

Peristiwa yang terjadi sore hari tersebut menjadi tontonan warga sekitar dan sempat membuat macet. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kaburnya puluhan napi tersebut. Ditjenpas dan sejumlah pihak sedang melakukan investigasi.

JAKARTA, iNewsPortalAceh.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto menyatakan akan mencari tahu penyebab kaburnya puluhan tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

Menurutnya, masih banyak spekulasi mencuat yang diduga menjadi penyebab kaburnya tahanan pada Senin (10/3/2025) itu. Diantaranya perilaku petugas hingga makanan. 

"Sementara perkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp18.000 per hari, ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000," kata Agus di kantornya, Selasa (11/3/2025). 

"Ya kalau minta seperti itu bukan kapasitas saya lah ya. Tapi yang pasti kita akan lakukan pengecekan, apa yang menjadi motif sebenarnya daripada kejadian kemarin," sambungnya. 

Agus memastikan, efisiensi anggaran yang sedang digencarkan di kementerian/lembaga tidak berpengaruh terhadap kualitas makanan bagi tahanan. 

"Efisiensi itu untuk perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Tapi kalau hal yang penting seperti itu nggak akan mungkin pemerintah melakukan efisiensi," ucapnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapasitas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang di Jatinegara, Jakarta Timur semakin sesak. Jumlah kapasitas rutan tersebut idealnya 1.100 tapi diisi 3.465 warga binaan.

"Kapasitasnya 1.100 penghuni, isinya 3.465 penghuni. Makanya kalau tanya yang ideal, saya agak susah menjawabnya," ungkap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Rutan Kelas 1 Cipinang, Selasa (25/2/2025).

Menurut Agus, ada sekitar 1.900 warga binaan yang massa hukuman dibawah satu tahun bisa mengajukan bebas bersyarat. Sehingga sebelum bebas bisa mendapatkan cuti bersyarat.

"Sudah hampir 1.900 orang, sudah tinggal dibawah satu tahun apabila memang sudah melampaui masa dua per tiga hukuman, kemudian menjelang bebas bersyarat atau sudah waktunya mendapat cuti bersyarat," tutur Agus.

Selain itu, Agus juga akan mengadakan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan untuk warga binaan yang sudah memenuhi syarat.

Mereka akan dilatih peternakan ayam, ayam petelur, ayam kampung, itik, perikanan, pertanian. Pelatihan tersebut direncanakan mulai pada bulan Juli.

"Kemudian balai latihan kerja menjahit," tutur Agus.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, makan bersama Warga Binaan di Rutan Kelas I Cipinang, Selasa siang.

Agus juga menyapa langsung Warga Binaaan dan mengajak berdiskusi, membuka ruang kepada mereka untuk menanyakan isu apa saja.

“Pembinaan bukan hanya soal menjalani hukuman, tetapi juga bagaimana menjalani masa pidana dengan baik, terus memperbaiki diri, dan kembali menjadi individu yang lebih baik di masyarakat," katanya, Selasa.

Jakarta -

Terdakwa kasus pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difable dipastikan tidak akan mendapatkan amnesti dari pemerintah. Pasalnya, perbuatan yang dilakukan Agus dianggap memiliki dampak luas kepada korban.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mulanya mengatakan dari 44.495 warga binaan, sebanyak 19.337 di antaranya dinyatakan lolos verifikasi awal yang akan diberikan amnesti. Adapun hasil ini didapat usai Direktorat Pemasyarakatan mendistribusikan data mentah amnesti ke 33 kantor wilayah.

"Ditjen Pemasyarakatan melakukan identifikasi data warga binaan pemasyarakatan yang bersumber dari database pemasyarakatan dan Direktorat Teknis berdasarkan kriteria yang akan diberikan amnesti didapatkan data 44.495 warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Dari 19.337 orang warga binaan yang dinyatakan lolos verifikasi, mayoritas didapat oleh narapidana dan anak binaan pengguna narkotika. Di antaranya:

a. Pasal 127 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebanyak 2.591 orang.

b. Kategori pengguna narkotika sesuai surat edaran mahkamah Agung nomor 04/2010 sebanyak 15.447 orang,

Jumlah tersebut akan diajukan kembali untuk proses verifikasi ulang ke Ditjen Administrasi Hukum Umum. Diketahui, amnesti tersebut merupakan program Menteri Imipas untuk mengatasi persoalan overkapasitas.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat nomor 04 tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujar Agus.

Selanjutnya ada narapidana dan anak binaan terkait dengan UU ITE, amnesti diberikan kepada lima orang terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dalam perbedaan pandangan politik. Amnesti juga diberikan kepada 377 orang terkait ITE.

"Narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik terkait pasal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah dan perbedaan pandangan politik 5 orang dan terkait pasal ITE 377 orang, jumlah ini akan kami telah kembali," ujar Agus.

Selanjutnya amnesti diberikan ke narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus. Rinciannya terdiri dari 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang. Amnesti juga diberikan ke enam perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang dan narapidana makar 10 orang.

Terkait Agus difable yang memiliki kebutuhan khusus, Agus Andrianto memastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan amnesti.

"Saya rasa, nggak akan dapat, nggak akan dapat," kata Agus usai rapat.

Agus menyebut lantaran kasusnya terkait pelecehan maka I Wayan Agus Suartama tak akan mendapat amnesti. Ia menyebut tindakan Agus membahayakan.

"Jadi kasus-kasus yang seperti itu, yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain, nggak akan diberikan amnesti," kata dia.

(astj/astj)

Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kondisi perjalanan ke luar negeri masih normal saat merespons adanya tren #KaburAjaDulu, di mana warganet mengajak WNI untuk menetap di luar negeri akibat situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu.

"Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat harus bersyukur karena tinggal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa dan memiliki semuanya.

"Di sana kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukur lah jadi warga Indonesia," ujar Agus.

Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu populer di media sosial. Banyak masyarakat yang sudah bekerja di luar negeri menyarankan warganet untuk mengikuti jejak mereka bekerja di luar negeri.

Tren tersebut meluas karena banyak pihak yang menyebutkan keuntungan bekerja di luar negeri, yaitu mendapatkan upah yang tinggi dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Berbagai tokoh pemerintahan dan legislatif turut merespons mengenai tren tersebut. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang menilai tren itu harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan warga binaan pemasyarakatan yang mendapat amnesti dari pemerintah, akan diikutkan pada program rehabilitasi yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga latihan komponen cadangan (Komcad). Diketahui ada 19.337 warga binaan pemasyarakatan yang lolos verifikasi awal.

"Nantinya, warga binaan permasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan," kata Agus dalam rapat di Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Agus menyebut amnesti ini juga bisa mengurangi kapasitas yang berlebih di lapas. Ia menilai dengan begitu, warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga bisa termotivasi untuk berperilaku baik selama menjalani masa hukuman.

"Pemberian amnesti mendorong reintegrasi untuk sosial dan mengurangi over crowded. Hal ini terlihat dari kemungkinan warga binaan pemasyarakatan dapat kembali dengan cepat di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi semangat membangun kehidupan lagi," kata Agus.

"Selain itu menjadi motivasi bagi WBP untuk berperilaku baik sehingga dapat memperkuat program pembinaan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan," sambungnya.

19.337 Napi Akan Diberi Amnesti

Sebelumnya, Agus Andrianto mengungkap dari 44.495 warga binaan, sebanyak 19.337 di antaranya dinyatakan lolos verifikasi awal yang akan diberikan amnesti. Adapun hasil ini didapat usai Direktorat Pemasyarakatan mendistribusikan data mentah amnesti ke 33 kantor wilayah.

Hal itu disampaikan Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Agus menyebut pemberian amnesti ini dikategorikan narapidana dan anak binaan pengguna narkotika, ITE, hingga narapidana atau anak binaan berkebutuhan khusus.

"Ditjen Pemasyarakatan melakukan identifikasi data warga binaan pemasyarakatan yang bersumber dari database pemasyarakatan dan Direktorat Teknis berdasarkan kriteria yang akan diberikan amnesti didapatkan data 44.495 warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat.

Dari 19.337 orang warga binaan yang dinyatakan lolos verifikasi, mayoritas didapat oleh narapidana dan anak binaan pengguna narkotika. Diantaranya:

a. Pasal 127 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebanyak 2.591 orang.

b. Kategori pengguna narkotika sesuai surat edaran mahkamah Agung nomor 04/2010 sebanyak 15.447 orang,

Jumlah tersebut akan diajukan kembali untuk proses verifikasi ulang ke Ditjen Administrasi Hukum Umum. Diketahui, amnesti tersebut merupakan program Menteri Imipas untuk mengatasi persoalan overkapasitas.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat nomor 04 tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujar Agus.

Selanjutnya ada narapidana dan anak binaan terkait dengan UU ITE, amnesti diberikan kepada lima orang terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dalam perbedaan pandangan politik. Amnesti juga diberikan kepada 377 orang terkait ITE.

"Narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik terkait pasal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah dan perbedaan pandangan politik 5 orang dan terkait pasal ITE 377 orang, jumlah ini akan kami telah kembali," ujar Agus.

Selanjutnya amnesti diberikan ke narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus. Rinciannya terdiri dari 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang. Amnesti juga diberikan ke enam perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang dan narapidana makar 10 orang.

(dwr/yld)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto telah menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membahas soal pengamanan lapas.

Agus menyampaikan bahwa saat ini keamanan lapas perlu ditingkatkan. Pasalnya, kondisi di lapas kerap diwarnai dengan peredaran gelap narkoba, membutuhkan peran Polri.

“Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran Kepolisian, karena personel kami sangat terbatas,” ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/2/25).

Mantan Wakapolri itu mengatakan kolaborasi antara pihaknya dengan Polri merupakan wujud dukungan untuk menyukseskan visi Asta Cita Presiden, terutama dalam pemberantasan peredaran narkoba di lapas.

Dia juga mengungkap, hingga saat ini terdapat 313 Napi yang dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusa Kambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas.

“Kami juga menyelenggarakan kegiatan ketahanan pangan, Nusa Kambangan nantinya dapat menjadi model pembinaan dan pelatihan kepada warga binaan,” tambahnya.

Adapun, Agus juga telah mengedarkan surat agar seluruh Lapas harus kooperatif dengan aparat penegak hukum yang melakukan pengembangan penyelidikan tindak pidana, terutama Narkoba, telah dikeluarkan.

Di lain sisi, Kapolri Sigit menekankan bahwa dirinya akan membantu Kementerian Imipas dalam memberantas narkoba hingga ke dalam lapas. Oleh karenanya, korps Bhayangkara siap memberikan razia lapas dengan waktu 1x24 jam.

“Terkait dengan razia Lapas, kami siap memberikan dukungan 1x24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi 3 bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya dapat menurun,” ujar Sigit.

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi XIII DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengapresiasi langkah cepat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianso yang memecat 30 petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Pemecatan tersebut imbas pemerasan yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.

Umbu mengharapkan, para petugas imigrasi yang terlibat kasus tersebut tak cukup hanya diberhentikan dari tugasnya, harus pula diproses secara hukum. 

"Kami mengapresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan yang telah menindak tegas mencopot para pejabat Imigrasi di bandara Soekarno-Hatta yang diduga terlibat dalam tindak pidana melakukan pemerasan terhadap para WNA China," ujar Umbu Rudi kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Menurut Umbu, proses hukum dilakukan kepada para terduga agar memberikan efek jera. Sebab, tindakan tersebut memalukan dan menganggu profesionalitas pejabat imigrasi lainnya.

"Para pelaku harusnya langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan harus ditindak secara pidana agar menimbulkan efek jerah supaya membawa dampak bagi profesionalisme pegawai dan staf Imigrasi di manapun," tandas Politisi Golkar asal NTT ini. 

Menurut dia, perilaku para petugas Imigrasi itu menambah citra buruk bagi pemerintah Indonesia di mata para WNA lainnya.

"Ini sangat disayangkan. Apalagi saat ini sudah ramai beredar potongan video yang mana seorang WNA ketika masuk ke Indonesia, sudah menyiapkan uang karena sudah pasti akan diperas. Ini suatu Tindakan petugas Imigrasi yang sangat mencoreng bangsa Indonesia," tandas dia.

Senada dengan Umbu, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf juga mengapresiasi sikap tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tersebut.

“Penegakan hukum yang jelas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan. Sebagai pintu gerbang udara terbesar di Indonesia, bandara ini harus menjadi cerminan integritas dan profesionalisme aparat negara," tutur Almuzzammil.

Dia menegaskan, tindakan tegas ini harus menjadi peringatan bagi seluruh bandara di Indonesia, terutama bandara internasional yang melayani rute penerbangan luar negeri.

"Kasus ini harus menjadi warning bagi semua bandara agar praktik serupa tidak terjadi lagi. Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian Indonesia harus dijaga dengan baik," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menekankan penyederhanaan dan fokus pada program prioritas dalam peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 yang jatuh pada Jumat (31/01/2025). Hal itu dilakukan dalam bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

“Dana yang dihemat dari acara seremonial ini akan dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana arahan Presiden,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (31/1/2025).

Efisiensi dalam peringatan HBI ke-75 ini, menurut Menteri Agus, tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke seluruh kantor wilayah dan rumah detensi imigrasi. Langkah ini mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan nasional.

Syukuran HBI ke-75 menjadi puncak dari serangkaian kegiatan peringatan yang telah berlangsung sepanjang Januari 2025. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di berbagai satuan kerja Imigrasi, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor, dan Festival Imigrasi di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

“Momentum ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga refleksi atas komitmen kita untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kesederhanaan dalam acara ini justru memperkuat makna peringatan dan semangat kebersamaan,” tutup Menteri Agus.

Dengan mengusung tema Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi, peringatan HBI ke-75 tetap bermakna meski berlangsung sederhana. Acara ini mencakup pemotongan tumpeng, doa bersama, serta pemutaran video sejarah keimigrasian. Selain itu, pelaksanaan di tingkat wilayah dan unit pelaksana teknis (UPT) dibatasi hanya untuk 15 peserta guna menjaga efisiensi dan tetap fokus pada esensi peringatan.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Ditjen Imigrasi menggelar program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menyapa melalui konferensi video. Tidak hanya itu, sebanyak 310 paket bantuan telah didistribusikan pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang, sementara 1.800 paket lainnya akan diberikan sebelum 7 Februari 2025 kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Siding dan Jagoi.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, menyebutkan bahwa urgensi memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM).

"Pertimbangan hak asasi manusia," kata Agus saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Namun demikian, Agus mengatakan bahwa wacana memulangkan Hambali dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, ke Indonesia itu masih didiskusikan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Agus, pemerintah masih terus mengkaji untuk memulangkan Hambali yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

"Belum ada keputusan, masih dibahas dengan Pak Menko nanti ya," kata Agus.

Pemerintah tengah mempelajari kasus Hambali sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," kata Menko Yusril dalam konferensi pers sebelumnya.

Hambali sempat menjadi buron aparat penegak hukum Indonesia setelah peristiwa Bom Bali, tetapi tidak tertangkap.

Hambali kemudian diringkus dalam operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Thailand, selanjutnya ditahan di Guantanamo, Kuba.

"Sampai hari ini (Hambali) belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan, karena yang diperlakukan adalah hukum militer Amerika Serikat dan bukan hukum sipil," kata Yusril.

Apabila nantinya Hambali dipindahkan ke Indonesia, dia tidak bisa diadili untuk kasus Bom Bali karena telah melampaui batas waktu.

Yusril menjelaskan suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati kedaluwarsa setelah 18 tahun, sementara Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025