Sebut Ketidakpastian Hukum yang Hambat Investasi, JK: Masalahnya Bukan Undang Mereka Masuk, tapi... Halaman all
Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) sebut investor pasti tanya soal kepastian hukum di Indonesia. Sehingga masalah hukum jadi penting diperbaiki Halaman all?page=all
(Kompas.com) 25/11/24 13:41 9108
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau karib disapa JK mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam hal penegakan hukum
"Masalah yang paling pokok, masalah hukum. Sekarang ini hampir semua sektor hukum, penegak hukum yang memegang hukum itu sudah menjadi bagian yang sangat perlu diperbaiki,” kata JK dalam Podcast bersama Mahfud MD bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Senin (25/11/2024).
Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan.
JK lantas menyebut bahwa kepastian hukum tersebut erat kaitannya dengan investasi yang selama ini dikejar oleh Indonesia.
Dia mengatakan, investor asing sering kali merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah ketidakpastian hukum.
"Mau undang investor asing mereka tanya dulu, ini bisa enggak konsekuen hukum ini?" ujarnya.
Selain soal kepastian hukum, JK juga menyoroti korupsi sebagai salah satu masalah besar yang menghambat Indonesia mendampatkan investasi asing.
"Korupsi seperti yang disampaikan tadi sehingga sekarang Indonesia bukan lagi pilihan pertama untuk masuk ke Asia Tenggara investasi," katanya.
Menurut JK, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand kini lebih dipilih oleh investor karena memiliki iklim hukum yang lebih stabil.
Atas dasar itu, JK menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia harus segera diperbaiki agar bisa bersaing secara global.
Selain itu, JK juga mengkritik perihal prosedur birokrasi yang mempersulit proses perizinan.
"Masalah kita bukan di luar negeri, bukan untuk mengundang mereka masuk tapi kalau masuk bagaimana,” ujarnya.
Proses perizinan yang lambat dan penuh birokrasi disebut membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, JK menyebut bahwa pengusaha sering kali mengalami kesulitan karena perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan.
Senada dengan JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti perihal kepastian hukum di tanah Air
Menurut Mahfud, ketika diminta menjadi calon wakil presiden (cawapres) oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, masalah hukum menjadi prioritas utama.
#investasi #jusuf-kalla #mahfud-md #investor-asing #jk #penegakan-hukum #mahfud #kepastian-hukum