JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Ketua Panel II Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, terlihat geram mendengar keterangan kuasa hukum pihak terkait, Adetia Sulius Putra, dalam sidang sengketa Pilkada Kabupaten Belitung Timur, Selasa (21/1/2025).

Dia marah setelah Adetia, yang mewakili pihak terkait paslon 1 cabup-cawabup Belitung Timur nomor urut 2, Kamarudin Muten dan Khairil Anwar, menyebut MK tak berwenang mengadili sengketa tersebut karena melebihi ambang batas 2 persen seperti yang disyaratkan dalam Pasal 158 Undang-Undang 10/2016.

"Dalam eksepsi tentang kewenangan mahkamah, kami memohon kepada mahkamah agar memaknai dirinya sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memutus ataupun memeriksa terhadap perkara a quo," kata Adetia dalam sidang.

Mendengar hal itu, Hakim Saldi Isra mengubah mimik wajahnya.

Dia langsung memotong keterangan pihak terkait dan meminta sidang ditutup.

"Kalau begitu kita tutup persidangan," kata Saldi.

Dengan cengengesan, Adetia mengatakan itu permohonan yang diminta kepada Mahkamah Konstitusi.

"Kalau Anda mengatakan kami tidak berwenang, ya tidak perlu kita sidang ini," kata Saldi kembali.

"Kami memohon, Yang Mulia," kata Adetia masih sedikit tertawa.

Saldi Isra kemudian meminta Adetia belajar lagi terkait putusan MK yang menjadi dasar kewenangan MK mengadili sengketa pemilihan tidak hanya dari angka semata.

Adetia masih ngeyel dengan menyebut, "Permohonan kami meminta seperti itu, Yang Mulia."

Saldi kemudian meminta agar Adetia tak berpanjang lebar dan langsung menyebutkan petitum agar persidangan segera selesai.

"Kalau begitu Anda langsung ke petitum saja. Yang lain enggak usah dibacakan," tutur Saldi.

Belum selesai kalimat Adetia, Saldi Isra memotong dan dengan suara tinggi mengatakan,

"Tapi kan enggak berwenang kata Anda, ya enggak usah dilanjutkan. Berhenti saja," dengan tatapan tajam.

"Mohon maaf, Yang Mulia," kata Adetia yang akhirnya menghentikan suara tawa kecilnya.

"Makanya kalau lawyer itu baca, jadi yurisprudensi-yurisprudensi itu dibaca. Berkali-kali kami memutuskan mengatakan bahwa Mahkamah itu tidak hanya (soal angka-angka) ini kewenangannya!" kata Saldi.

Dalam perkara ini, pihak termohon KPU Belitung Timur, Bawaslu, dan pihak terkait paslon nomor urut 2 membantah dalil pemohon paslon nomor urut 1, Burhanudin-Ali Reza Mahendra, yang menyebut program pasar murah menguntungkan pihak terkait.

Sebab itu, mereka meminta agar MK menerima eksepsi dan menolak seluruh permohonan pihak termohon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi, Maulana Yusuf, terdiam saat dicecar Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait gugatan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Moh Ali Makki dan Ali Ruchi.

Dalil yang ditanyakan Saldi adalah upaya mengganti para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi oleh paslon petahana nomor urut 1, Ipuk Fiestiandani, Azwar Anas, dan Mujiono.

"Di halaman 7 permohonan itu begini, bahwa selisih perolehan suara pemohon paslon nomor 1 tersebut dikarenakan antara lain terdapat dugaan TSM berupa: Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana melalui panitia seleksi jabatan tinggi pratama telah melakukan proses pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon sebelum masa jabatan dalam pengumuman blablabla... dan seterusnya. Anda jawab nggak ini?" tanya Saldi dalam sidang perkara Pilbup Banyuwangi 2024 di Gedung MK, Jumat (17/1/2025).

"Kami jawab yang kami sampaikan, Yang Mulia," ujar Maulana Yusuf.

"Apa jawabnya?" kata Saldi lagi.

Maulana kemudian hanya menyebut dalil pemohon adalah dugaan sengketa administrasi, tanpa menjelaskan apakah hal tersebut melanggar sesuai tuduhan atau tidak melanggar sehingga KPU meloloskan administrasinya.

"Tapi kan harus dijelaskan, tau nggak Anda?" tutur Saldi.

Nada bicara Saldi kemudian meninggi dan menanyakan apakah lawyer KPU Banyuwangi ini memahami perkara yang ia tangani.

"Anda baca nggak putusan MK, semua hal bisa dipersoalkan di sini, Anda harus tahu itu. Kita sudah putus berkali-kali, di MK itu tidak hanya angka, itu termasuk ini bisa dipersoalkan, makanya apa jawaban Anda terkait dengan ini. Jangan hanya mengatakan sengketa administrasi," kata Saldi.

Kuasa hukum tersebut terdiam, suasana hening di ruang sidang hingga Saldi kembali bertanya.

"Nggak ada penjelasan itu? Biar nanti saya tanya ke Bawaslu, sudah Anda lanjut ke Petitum saja," katanya.

"Baik, Yang Mulia," imbuh kuasa hukum KPU Banyuwangi.

Dalam petitum yang diinginkan oleh KPU, agar MK menerima eksepsi termohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Setelah dibacakan petitum, Saldi Isra kemudian kembali menanyakan perihal dalil gugatan pemohon.

Dalil ini kemudian dijawab oleh pihak terkait, atau kuasa hukum paslon nomor urut 1, yang menyebut pergantian pejabat sesuai dengan aturan yang berlaku karena telah mendapat surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga memberikan keterangan terkait dalil tersebut, yang diwakili oleh Adrianus Yansen Pale.

Pale menyebut dalil pemohon termasuk dalam hal penggantian pejabat 6 bulan sebelum pemilihan yang pada pokoknya tidak ada temuan.

"Berkenaan dengan semua dalil permohonan a quo, tidak satupun terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran maupun permohonan sengketa yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi," ucap Pale.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, kembali menyoroti banyak kuasa hukum yang masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) organisasi advokatnya telah habis.

Hal itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Senin (14/1/2025), saat memverifikasi alat bukti di dalam sidang.

"Kabupaten Minahasa Tenggara, kartu advokat atas nama Yohanes Muaja, Agus Y Tawas, dan Yesi Wengke sudah habis masa berlakunya," kata Saldi dalam sidang.

"Ini sama penyakit advokat ini semua, Pak Wakil Kamal, malas ngurus yang kayak begini ini," ujar dia melanjutkan.

Saldi Isra bahkan memperingatkan kepada kuasa hukum yang belum memperpanjang KTA bahwa mereka tidak akan diberikan izin masuk ke ruang sidang.

Dia sempat menanyakan berapa uang iuran organisasi advokat yang harus dibayar sehingga para kuasa hukum malas mengurus KTA.

"Berapa sih iuran yang harus dibayar itu?" ujar Saldi.

Saldi berkelakar, honor untuk perkara Pilkada 2024 pasti bisa digunakan untuk membayar iuran organisasi advokat.

"Masa enggak bisa terbayar dari fee sengketa Pilkada itu, haha, enggak masuk akal juga. Ya, tolong nanti dilunasi yang kayak begitu, paling tidak ada keterangan sedang urus perpanjangan," ucap dia.

Tidak hanya Minahasa Tenggara, rata-rata setiap perkara ada kuasa hukum yang masa berlaku KTA-nya habis.

Sentilan ini juga pernah disampaikan Hakim Ketua Panel III MK, Arief Hidayat.

Sentilan Arief ini disampaikan saat sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan nomor perkara 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang digelar pada Jumat (10/1/2025).

"Sebentar, ini Pak Tuanany malah KTA-nya malah anu (habis masa berlaku) ini," kata Arief saat kuasa hukum pemohon yang merupakan pasangan calon gubernur dan wagub nomor urut 2, Aliong Mus dan Sahril Thahir, Faldy S Tuananiy, membacakan kewenangan untuk menggugat perkara.

Tuanany kemudian menjawab bahwa dia baru saja mengurus perpanjangan dan akan melengkapi KTA yang baru setelah persidangan.

Dengan nada bercanda, Arief Hidayat kemudian mengatakan, jika tidak ada bukti, nanti akan dianggap advokat bodong.

Sindiran Arief Hidayat tersebut langsung mengundang gelak tawa para pihak di ruang sidang.

"Ini boleh bicara di sini kalau sudah clear sebenarnya ini. Ini advokat bodong kalau begini. Ya, tapi sudah mengurus ya. Nanti dilampirkan," ujarnya.

Ketua hakim majelis panel 2, Saldi Isra, mengatakan semua fakta dan bukti boleh diungkap di persidangan. Saldi berkelakar, yang tidak boleh diungkap adalah besaran honor sebagai kuasa hukum.

Hal itu disampaikan Saldi saat memimpin sidang sengketa hasil pilkada di panel 2, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Mulanya, kuasa hukum KPU dari perkara 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 meminta izin untuk mengungkap sejumlah fakta.

"Dari Lhokseumawe, izin, kalau diperkenankan, kami ada beberapa yang harus diungkapkan fakta, Yang Mulia," kata kuasa hukum KPU.

"Tapi jangan sekarang, Pak, nanti ada gilirannya," kata Saldi Isra.

Saldi mengatakan semua pihak akan mendapat giliran untuk memberikan keterangan. Saldi meminta kuasa hukum KPU menunggu giliran.

"Iya, ingin bertanya melalui majelis hakim kepada Bawaslu RI," kata kuasa hukum KPU.

"Nanti, Pak, gilirannya ada, bukan sekarang, ini sudah dibagi-bagi gilirannya. Nanti kalau Bapak mau tanya, ada gilirannya. Kalau mau ungkap, ungkap apa yang mau diungkap di jawaban Termohon nanti," kata Saldi.

"Terima kasih, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

Saldi lalu berkelakar ada satu hal yang tidak boleh diungkap dalam persidangan. Saldi mengatakan honor sebagai kuasa hukum tidak boleh diungkap.

"Yang nggak boleh diungkap itu satu saja, Pak, berapa besar honor nggak boleh diungkap, Pak, ha-ha-ha...," canda Saldi.

Kemudian, kuasa hukum KPU dari perkara 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 meminta izin untuk menambah kuasa hukum. Saldi pun berkelakar, jika ditambah, honor kuasa hukum menjadi lebih kecil.

"Kami ada penambahan kuasa, jika diperkenankan, kami lampirkan sekalian," kata kuasa hukum KPU.

"Boleh, tapi nanti kan nanti berbagi juga honornya, tambah kecil dong," canda Saldi.

"Kami tidak ada honor, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

"Boleh, nggak apa-apa kalau nggak ada honor, nanti ada honor dari Yang Maha Kuasa," kelakar Saldi.

Simak juga Video '310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam nomor urut 1, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood berpantun saat membacakan permohonan di ruang sidang Panel II Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (9/1/2025).

Pantun itu dibacakan kuasa hukum Nuryanto-Hardi setelah diminta membacakan inti permohonan terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Batam oleh Ketua Panel II Hakim Konstitusi Saldi Isra.

"Pengantarnya enggak usah dibacakan, ke pokok-pokok persoalan saja," kata Saldi Isra, Kamis.

"Baik, izin menyampaikan Yang Mulia adanya upaya menghadirkan calon tunggal dalam pemlihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Kami ingin memberikan sedikit pantun Yang Mulia, mohon diberikan izin," kata kuasa hukum Nuryanto-Hardi.

Mendengar hal tersebut, Saldi Isra tersenyum mempersilakan.

"Wah silakan," kata Saldi.

Pantun yang dibacakan kuasa hukum tersebut yakni:

Naik kapal perahu laju

Pergi memancing bersama Pak Nadi

Jika masyarakat kota Batam ingin maju

Mari menjunjung tinggi demokrasi

Maju negeri adab terpandang

Rasa dan budaya jadi pedoman

Mahkamah Konstitusi kami bertandang

Memperjuangkan hak konstitusional masyarakat kota Batam.

Mendengar pantun kedua, Saldi Isra pun menjawab "cakep".

Setelah itu, Saldi Isra kembali meminta agar pokok permohonan dibacakan.

Dalam permohonan tersebut, kuasa hukum Nuryanto-Hardi menduga adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh lawan politik kliennya, calon wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut 2, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.

Kecurangan tersebut terlihat dari berbagai peristiwa, termasuk politik uang hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Oleh karena itu, MK diminta mendiskualifikasi Amsakar-Claudia dan menetapkan Nuryanto-Hardi sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batam 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur karena tidak mampu menjawab jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi tersebut.

Awalnya, Saldi menanyakan kepada kuasa hukum pemohon, dalam hal ini kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (Risma-Gus Hans), terkait jumlah saksi mereka di TPS Jawa Timur.

"Pertanyaan saya itu berapa TPS yang saksi paslon yang Anda wakili, yang tidak tanda tangan di TPS? Anda bisa sampaikan enggak?" kata Saldi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) gubernur Jatim, di Ruang Sidang MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kuasa hukum Risma-Gus Hans, Tri Wiyono, kemudian terlihat kebingungan dan meminta Saldi mengulangi pertanyaan.

"Berapa jumlah TPS di Jatim?" kata Saldi lagi.

Namun, Wiyono terlihat tak bisa menjawab dan ditegur Saldi agar bisa menghafal angka TPS di Jawa Timur.

Saldi kemudian meminta pihak KPUD Jawa Timur agar menjawab pertanyaannya.

"Lawyer harus hafal dong, pasti ditanya hakim kalau itu. KPU Jawa Timur ada? Berapa jumlah TPS?" kata Saldi.

"64.000-an," ujar pihak KPUD Jatim.

"KPU aja nggak hafal, ha-ha-ha-ha, itu kan main jawab cepat aja, pokoknya dikira-kira 64.000-an lah," ucap Saldi.

Pihak KPUD Jatim kemudian berkilah bahwa agenda persidangan bukan untuk mendengarkan keterangan mereka.

"Belum waktunya menjawab, Yang Mulia," ujar pihak KPUD Jatim.

Respons KPUD Jatim yang berkelit dari pengetahuannya terkait jumlah TPS ini ditegur Saldi Isra.

Saldi mengingatkan agar semua pihak berperkara, baik termohon, pemohon, maupun pihak terkait, harus menjawab apabila diperintahkan hakim.

"Saya hakim, hakim nanya harus Anda jawab," kata Saldi.

-

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra mencecar kuasa hukum pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan nomor urut 2, Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani yang dinilai tidak mengerti pertanyaannya.

Awalnya, kuasa hukum Ridha-Abdul menyebut ada indikasi pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

Sehingga dugaan itu menjadi materi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) walikota Medan.

Saldi Isra kemudian bertanya, apakah ada tempat yang spesifik tuduhan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai aturan itu dilakukan?

"Itu ada tempat spesifiknya?" tanya Saldi.

"Di seluruh kejadian Yang Mulia, yang kami urai dalam pokok permohonan," ucap kuasa hukum Ridha-Abdul.

Namun saat dilihat materi pokok permohonan, Saldi hanya mendapat dugaan pelanggaran pergeseran waktu pemilihan.

Tak ada penjabaran lokasi peristiwa pembukaan kotak suara seperti yang dituduhkan pihak Ridha-Abdul

"Itu kan perubahan jadwal, kalau yang kemudian membuka itu, itu di mana?," tanya Saldi lagi.

"Di situ juga Yang Mulia, di bukti perubahan jadwal," jawab kuasa hukum Ridha-Abdul.

Kuasa hukum Ridha-Abdul bersikukuh bahwa pokok perkara memuat detil lokasi pembukaan kotak suara yang dilakukan tanpa prosedur.

Suara Saldi Isra kemudian meninggi. Ia kembali menanyakan lebih rinci lagi, di TPS mana terjadi pembukaan kotak suara secara ilegal tersebut.

"Ini kan kalau yang ini (pokok perkara terkait) pergeseran waktu, tapi yang saya tanya itu di TPS mana dibuka kotak suara itu, ada nggak yang di halaman ini," kata Saldi.

"Eh anda mengerti nggak yang saya tanya!" tegasnya lagi.

Mendengar suara tinggi Saldi, kuasa hukum Ridha-Abdul pun hanya menunduk sembari menjawab, "Paham Yang Mulia."

"Jangan yang nggak ada yang anda jelaskan, di sini real anda jelaskan pergeseran waktu pemungutan suara. Oke saya terima ini, yang saya tanya sekarang anda mengatakan terjadi pembukaan kotak suara, di sini juga (bukti 11-33 disebut ada), padahal itu tidak. Ini di ruang sidang loh, disaksikan orang banyak, nanti salah orang menerima persepsi. Jadi yang anda cantumkan di sini hanya pergeseran waktu ya," kata Saldi.

"Baik Yang Mulia," imbuh kuasa hukum Ridha-Abdul.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2024 dan pembukaan masa persidangan MK 2025. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menghadiri acara tersebut.

Sidang pleno khusus digelar di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Delapan hakim konstitusi lainnya pun turut hadir di sidang pleno khusus tersebut. Diantaranya, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Hadir dalam acara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Koordinator Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad; Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Ketua MKMK I Dewa Palguna; Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai; Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin; Ketua DKPP Heddy Lugito; Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono.

Dalam keterangan tertulis, MK menjelaskan sidang pleno khusus digelar sebagai forum untuk menyampaikan kepada publik pelaksanaan kewenangan yang dilakukan MK. Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU MK.

Dalam acara ini, juga dilakukan pembukaan masa sidang Tahun 2025. MK juga akan meluncurkan buku Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 yang berjudul "Mandat Mengawal Suara Rakyat".

Lihat juga Video 'Kedutaan Prancis Temui Yusril, Bahas Transfer of Prisoners Serge Atlaoui':

[Gambas:Video 20detik]