Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi UU ITE yang diajukan jaksa Jovi Andrea Bachtiar.

Jovi adalah jaksa yang menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik yang divonis enam bulan percobaan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan perkara nomor: 115/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Selasa (29/4).

Dalam putusan itu, MK menyatakan kata 'kerusuhan' dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber'.

Pasal 28 ayat 3 UU ITE sebelumnya berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat."

Sedangkan Pasal 45A ayat 3 UU ITE berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

MK juga menyatakan permohonan pemohon sepanjang frasa 'dilakukan demi kepentingan umum' dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 serta frasa 'melanggar kesusilaan' dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tidak dapat diterima.

Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE berbunyi: "Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan demi kepentingan umum;"

Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Sedangkan Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Jovi diproses hukum atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dia mulanya dilaporkan ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan/atau mendistribusikan Informasi Elektronik mengandung kesusilaan.

Dia diseret kasus pidana hanya karena mengkritik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi jabatan Pengawal Tahanan pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar tidak menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanpa disertai adanya Surat Perintah dan Akta Pengawasan Melekat apalagi untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya itu, Jaksa Jovi divonis dengan pidana percobaan selama enam bulan.

Dalam perkara tersebut, pada pertimbangannya, MK pada pokoknya telah menegaskan berkenaan dengan unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 merupakan norma yang hakikatnya ditempatkan untuk pembatasan dalam mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik.

Dalam penilaian MK, unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 menjadikan norma dalam Pasal-pasal a quo sebagai "pasal karet" (mulur mungkret) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, berkenaan dengan unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, penggunaan kata "keonaran" dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir. MK menilai antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, mahkamah menilai terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran patut atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana.

Kemudian unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat saat ini. Menurut mahkamah masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial.

Dengan demikian, dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik, harus disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik. Itu menurut mahkamah jangan serta merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum.

MK menyatakan UU 1/1946 menitikberatkan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Namun, sambungnya, hal itu dilakukan tanpa memastikan apakah berita bohong yang menimbulkan keonaran tersebut terjadi di masyarakat dalam ruang fisik atau bukan ruang fisik.

Akibatnya menurut MK, keonaran yang terjadi tidak di ruang fisik juga dapat dikenakan UU 1/1946.

Di sisi lain, hal itu berbeda dengan yang diatur dalam UU 1/2024 yang hanya meliputi akibat pemberitahuan bohong berupa kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik.

Menurut MK, pengaturan tindakan menyebarkan berita/pemberitahuan bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum ketika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024.

MK menyatakan penjelasan pasal itu menyatakan yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau siber.

"Artinya, penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan atau kerusuhan yang terjadi di ruang digital atau siber," ucap hakim MK.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurutnya presidential threshold 20% melanggar HAM.

Hal tersebut disampaikan oleh Natalius saat memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025). Awalnya, Natalius menyampaikan soal hak politik.

"Hak kedua adalah hak politik, hak politik itu berkaitan dengan hubungan demokrasi dan HAM. Ada empat pilar demokrasi yang harus dijaga dalam konteks hak politik," kata Natalius dilansir detikSumut, Sabtu (15/3/2025).

Natalius berpendapat negara yang bermartabat adalah negara yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memimpin suatu wilayah. Dia menyebut presidential threshold 20% melanggar ham karena membatasi seseorang.

"Negara yang bermartabat adalah yang memberikan orang-orang yang hebat untuk mengelola atau memimpin pemerintahan dan politik. Karena itu, kalau 20 persen presidential threshold, hebat kah itu? melanggar HAM iya, melanggar HAM karena menyisihkan hanya sekelompok orang yang bertarung untuk memimpin sebuah wilayah, negara, provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itulah, setiap individu untuk berbakti kepada negara adalah memiliki hak mutlak," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional di pemilu sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

MK membacakan putusan tersebut di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). MK mengabulkan seluruhnya permohonan tersebut. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Suhartoyo, seperti dikutip dati detikNews.

Baca selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo bingung lantaran kuasa hukum salah menulis kalimat Provinsi Papua Tengah menjadi Kotawaringin Barat di dalam petitum (surat gugatan). Suhartoyo mengingatkan kuasa hukum untuk lebih teliti.

Hal itu disampaikan Suhartoyo saat memimpin sidang panel 1, di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Mulanya, kuasa hukum perkara 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 membacakan petitum permohonan.

Diketahui, perkara itu diajukan oleh pasangan cagub-cawagub Papua Tengah, Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak. Total terdapat empat pasangan calon di Pilgub Papua Tengah.

"Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata kuasa hukum.

"Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024," sambungnya.

Namun, saat sampai di poin ketiga, kuasa hukum meminta renvoi kepada majelis hakim. Sebab, kuasa hukum salah menuliskan kalimat Papua Tengah menjadi Kota Waringin Barat.

"Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Meki Nawipa-Deinas Geley dan pasangan calon nomor urut 4 Willem Wandik-Aloisius Giyai, sebagai pasangan calon, ada renvoi (perbaikan) Yang Mulia Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

"Kalimat pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kotawaringin Barat, saya coret Yang Mulia," sambungnya.

"Petitum 3 dicoret?" tanya Suhartoyo.

"Iya ada renvoi," kata kuasa hukum.

Dia lalu kembali melanjutkan membaca petitum. Dalam petitumnya, pemohon juga meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang.

"Menetapkan pasangan calon nomor urut 1 selaku pemenang pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan perolehan suara 122.246 suara," ujar kuasa hukum.

Suhartoyo menanyakan perihal renvoi yang diajukan kuasa hukum. Suhartoyo pun meminta kuasa hukum kembali membacakan poin ketiga dalam petitum.

"Diulang, Pak, yang dicoret tadi yang mana? Angka 3 ya?" tanya Suhartoyo.

"Angka 3, Yang Mulia," jawab kuasa hukum.

"Coba dibaca ulang," kata Suhartoyo.

"Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 4 sebagai pasangan calon, ini yang kalimat pada pemilihan umum Kepala Daerah Kota Waringin Barat dicoret Yang Mulia diganti dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah 2024," jelas kuasa hukum.

Suhartoyo pun mengaku heran lantaran kuasa hukum salah menuliskan petitum. Suhartoyo mengingatkan kuasa hukum untuk lebih teliti dalam bekerja.

"Bapak kok bisa sampai ke Kota Waringin itu seperti apa? Kerja itu yang teliti pak. Bapak dapat prinsipal dari sana juga Kota Waringin?" tanya Suhartoyo

"Tidak, Yang Mulia," jawab kuasa hukum.

"Kok bisa nyasar gini," kata Suhartoyo.

Simak juga Video: MK Heran CawalkotJayapura Justru Minta Paslon Kalah Didiskualifikasi

[Gambas:Video 20detik]

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, melontarkan candaan kepada kuasa hukum perkara 229/PHPU.BUP-XXIII/2025, Yustian Dewi Widiastuti. Arief berkelakar meminta Yustian tidak mengatakan 'aduh' karena akan mengundang rasa iba hakim Anwar Usman.

Candaan itu disampaikan Arief saat memimpin sidang panel 3 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara itu diajukan pasangan Cabup-Cawabup Yahukimo nomor urut 2 Yosep Payage-Mari Mirin.

Awalnya, Arief menanyakan tanggal perbaikan permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yustian menjawab jika perbaikan permohonan diberikan tanggal 11 (Desember).

"11 atau 12?" tanya ulang Arief.

"Eh maaf 12, 12, dua hari kemudian," jawab Yustian.

"Iya kan 12 kan, pukulnya 20.21 WIB," kata Arief.

Yustian pun meminta maaf karena keliru menjawab pertanyaan hakim. Arief lalu berkelakar jika kuasa hukum tidak perlu meminta maaf.

"Mohon maaf Yang Mulia," kata Yustian.

"Nggak usah minta maaf nggak apa-apa, sudah saya maafkan dari kemarin," canda Arief.

Yustian lalu menjelaskan dalil-dalil permohonannya. Dia menyebut adanya penghitungan suara yang salah di 10 distrik Kabupaten Yahukimo.

Arief pun menanyakan jumlah distrik di Yahukimo. Yustian menyampaikan Yahukimo memiliki 51 distrik.

"51 distrik, tapi yang masalah 10 distrik itu?" tanya Arief.

"Ada 10 distrik Yang Mulia" jawab Yustian.

"Untuk yang lain berarti nggak ada masalah ya? 41 distrik yang lain?" tanya Arief.

"Sebenarnya ada Yang Mulia, tapi saat permohonan kami sampaikan kami hanya mendapatkan 10 ini aja," jawab Yustian.

Arief pun menanyakan suara di 10 distrik itu akan mengubah perolehan suara pemohon atau tidak. Kuasa hukum menjawab perolehan suara pemohon akan berubah signifikan jika tidak ada kesalahan hitung di 10 distrik tersebut.

"Berapa?" tanya Arief.

"Terdapat perubahan suara 31.248 suara," jawab Yustian.

Kuasa hukum pun tiba-tiba melontarkan kata 'aduh' saat ditanya total DPT di 10 distrik itu. Arief lalu berkelakar meminta kuasa hukum tidak mengatakan 'aduh' karena akan membuat hakim Anwar iba.

"10 distrik itu berapa DPT?" tanya Arief.

"Aduh DPT-nya," celetuk Yustian.

"Jangan aduh-aduh," kata Arief.

"Mohon maaf Yang Mulia," jawab Yustian.

"Nanti kalau aduh, Prof Anwar nanti bisa iba. Kalau aduh-aduh Prof Anwar iba nanti itu," canda Arief.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo nomor 662 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo tahun 2024. Kemudian, meminta MK menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon.

Berikut suara versi termohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 184.575
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 141.635

Berikut suara versi pemohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 117.950
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 208.260.

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, menegur kuasa hukum perkara 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 lantaran tidak memahami pokok permohonan saat sidang perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Arief mengatakan para hakim yang tidak membuat permohonan pun memahami maksud dari dalil-dalil yang dimohonkan.

Hal itu disampaikan Arief saat memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara tersebut diajukan oleh pasangan Cabup-Cawabup Tolikara nomor urut 2 Nus Weya dan Yan Wenda.

Mulanya, kuasa hukum pemohon, Pither Ponda Barany, mengatakan terdapat distrik yang belum melakukan perhitungan suara. Pither mengatakan hal itu berdampak terhadap jumlah uara yang diperoleh pasangan Nus Weya-Yan Wanda.

"Bahwa ada distrik yang belum dilakukan perhitungan Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Distrik Aweku," kata Pither.

"Kenapa belum dihitung?" tanya Arief.

"KPU belum hitung Yang Mulia," jawab Pither.

"Ya iya kalau hitung orang lain gak boleh, harus KPU kan. KPU nanti reaksi ya kenapa belum dihitung," kata Arief.

Kemudian, Arief meminta kuasa hukum untuk membacakan dalil permohonan yang lain. Pither mengatakan terdapat rekomendasi Bawaslu mengenai distrik yang belum melakukan perhitungan tersebut.

"Dalil lain rekomendasi Bawaslu," kata Pither.

"Bawaslu Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi apa? Ada PSU? Rekapitulasi ulang?" tanya Arief.

"Iya Yang Mulia," jawab Pither.

Arief lalu menanyakan total TPS yang diminta untuk melakukan rekapitulasi ulang tersebut. Pither mengatakan Bawaslu merekomendasikan sebanyak 12 TPS.

Arief juga menanyakan 12 TPS tersebut di mana saja. Namun, kuasa hukum tidak memaparkannya. Arief pun langsung membacakannya sendiri.

"Yang nasional? Tidak noken? Distrik Karubaga, dan seluruh Distrik di Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, dan lain-lain ada sekitar 12 TPS belum dihitung, gitu kan?" tanya Arief.

"Benar," jawab Pither.

"Saya malah yang gak buat aja ngerti, kuasa hukum kok gak hafal, gak ngerti, kita bertiga sudah baca permohonannya," kata Arief.

Kuasa hukum lalu membacakan petitumnya. Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tolikara nomor 349 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kemudian meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar.

"Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024 Pasangan calon nomor urut 4 yakni pasangan Willem Wandik dan Yotam Wonda," kata Pither.

Berikut perolehan suara versi pemohon:

Paslon 1 Irinus Wanimbo dan Arson Kogoya: 38.584
Paslon 2 Nus Wea dan Yan Wenda: 63.939
Paslon 3 Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando: 41.801
Paslon 4 Willem Wandik dan Yotam Wonda: 61.483

Arief kemudian menyoroti petitum pemohon. Arief mengaku bingung lantaran pemohon meminta lawannya didiskualifikasi, tetapi perolehan suaranya tidak dihapus.

"Pertanyaan saya urut-urutan dari petitum pada angka b, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4, iya kan?" tanya Arief.

"Iya," kata Pither.

"Tapi kenapa pada angka d, untuk pasangan calon nomor urut 4 masih tetap menjadi 61.483? Kalau didiskualifikasi kan jadi 0 kan?" kata Arief.

"Ini masalah petitumnya ada persoalan," sambung Arief.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2024 dan pembukaan masa persidangan MK 2025. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menghadiri acara tersebut.

Sidang pleno khusus digelar di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Delapan hakim konstitusi lainnya pun turut hadir di sidang pleno khusus tersebut. Diantaranya, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Hadir dalam acara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Koordinator Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad; Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Ketua MKMK I Dewa Palguna; Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai; Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin; Ketua DKPP Heddy Lugito; Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono.

Dalam keterangan tertulis, MK menjelaskan sidang pleno khusus digelar sebagai forum untuk menyampaikan kepada publik pelaksanaan kewenangan yang dilakukan MK. Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU MK.

Dalam acara ini, juga dilakukan pembukaan masa sidang Tahun 2025. MK juga akan meluncurkan buku Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 yang berjudul "Mandat Mengawal Suara Rakyat".

Lihat juga Video 'Kedutaan Prancis Temui Yusril, Bahas Transfer of Prisoners Serge Atlaoui':

[Gambas:Video 20detik]

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah mendapatkan jumlah dan identitas para narapidana mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI). Yusril juga menambahkan pihaknya saat ini sedang mengkaji kemungkinan mendorong para mantan anggota JI tersebut untuk mengajukan grasi kepada presiden.

"Pemerintah sedang mengkaji dari nama-nama dan saya sudah mendapatkan jumlah yang pasti berapa sebenarnya jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme atau kasus-kasus lain yang melibatkan anggota Jemaah Islamiyah yang kami telaah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden," kata Yusril di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Selain itu, kata Yusri, pihaknya tengah membahas kemungkinan pemberian amnesti kepada para narapidana tersebut. Yusril menuturkan pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya abolisi.

"Kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," ujarnya.

Meski begitu, Yusril menyampaikan rasa syukur atas bersatunya seluruh komponen bangsa. Yusril mengatakan pemerintah menyambut baik deklarasi pembubaran JI dan ikrar setia mantan anggota JI kepada NKRI.

"Pemerintah menyambut gembira pembubaran Jemaah Islamiyah dan mari kita membangun satu kehidupan keagamaan yang damai dan toleran dan bersahabat dan tidak lagi menganggap pemerintah Republik Indonesia ini sebagai satu negara yang bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam dan kita berkeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucap Yusril.

"Itu telah menampung atau menerima atau mentransformasikan dari prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara dan kita terima ini sebagai suatu rumusan yang disepakati bersama Pancasila," sambung dia.

Eks Anggota JI Deklarasi Pembubaran

Pada akhir Desember 2024 lalu, ribuan mantan anggota Jemaah Islamiyah dari Solo Raya, Kedu Raya dan Semarang mendeklarasikan pembubaran Jemaah Islamiyah serta kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebanyak 1.400 eks anggota JI itu berkumpul di convention hall Terminal Tirtonadi, Solo.

Dalam deklarasi ini juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Plt Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito. Hadir juga Kepala Datasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri atau Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo, Kepala BNPT, Irjen Pol Eddy Hartono, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Dalam kesempatan itu, Sentot mengatakan deklarasi juga diikuti bersama 7.000 peserta dari 34 daerah lainnya.

"Dengan penuh ketulusan mereka kini menyadari bahwa perjuangan yang sebenarnya bukanlah untuk melawan negara, tetapi justru untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara," katanya di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Sabtu (21/12/2024).

"Hari ini telah hadir lebih kurang 1.400 perwakilan saudara kita dari mantan anggota Jemaah Islamiyah. Ada juga yang hadir secara daring dengan peserta kurang lebih 7000 peserta dari34daerah," tambah Sentot.

Dia menegaskan bahwa Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah. Melainkan, pembubaran organisasi yang terlarang itu karena kemauan sendiri.

"Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah atau pihak kepolisian, melainkan membubarkan diri atas keputusan internal mereka sendiri. Keputusan ini (pembubaran) bukan hasil tekanan atau paksaan, melainkan berdasarkan kajian mendalam serta refleksi panjang, yang dilakukan tokohnya," jelasnya.

Simak juga Video 'Yusril: RI Tak Beri Grasi Mary Jane, Tapi Sepakat Pulangkan ke Filipina':

[Gambas:Video 20detik]