Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, melontarkan candaan kepada kuasa hukum perkara 229/PHPU.BUP-XXIII/2025, Yustian Dewi Widiastuti. Arief berkelakar meminta Yustian tidak mengatakan 'aduh' karena akan mengundang rasa iba hakim Anwar Usman.

Candaan itu disampaikan Arief saat memimpin sidang panel 3 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara itu diajukan pasangan Cabup-Cawabup Yahukimo nomor urut 2 Yosep Payage-Mari Mirin.

Awalnya, Arief menanyakan tanggal perbaikan permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yustian menjawab jika perbaikan permohonan diberikan tanggal 11 (Desember).

"11 atau 12?" tanya ulang Arief.

"Eh maaf 12, 12, dua hari kemudian," jawab Yustian.

"Iya kan 12 kan, pukulnya 20.21 WIB," kata Arief.

Yustian pun meminta maaf karena keliru menjawab pertanyaan hakim. Arief lalu berkelakar jika kuasa hukum tidak perlu meminta maaf.

"Mohon maaf Yang Mulia," kata Yustian.

"Nggak usah minta maaf nggak apa-apa, sudah saya maafkan dari kemarin," canda Arief.

Yustian lalu menjelaskan dalil-dalil permohonannya. Dia menyebut adanya penghitungan suara yang salah di 10 distrik Kabupaten Yahukimo.

Arief pun menanyakan jumlah distrik di Yahukimo. Yustian menyampaikan Yahukimo memiliki 51 distrik.

"51 distrik, tapi yang masalah 10 distrik itu?" tanya Arief.

"Ada 10 distrik Yang Mulia" jawab Yustian.

"Untuk yang lain berarti nggak ada masalah ya? 41 distrik yang lain?" tanya Arief.

"Sebenarnya ada Yang Mulia, tapi saat permohonan kami sampaikan kami hanya mendapatkan 10 ini aja," jawab Yustian.

Arief pun menanyakan suara di 10 distrik itu akan mengubah perolehan suara pemohon atau tidak. Kuasa hukum menjawab perolehan suara pemohon akan berubah signifikan jika tidak ada kesalahan hitung di 10 distrik tersebut.

"Berapa?" tanya Arief.

"Terdapat perubahan suara 31.248 suara," jawab Yustian.

Kuasa hukum pun tiba-tiba melontarkan kata 'aduh' saat ditanya total DPT di 10 distrik itu. Arief lalu berkelakar meminta kuasa hukum tidak mengatakan 'aduh' karena akan membuat hakim Anwar iba.

"10 distrik itu berapa DPT?" tanya Arief.

"Aduh DPT-nya," celetuk Yustian.

"Jangan aduh-aduh," kata Arief.

"Mohon maaf Yang Mulia," jawab Yustian.

"Nanti kalau aduh, Prof Anwar nanti bisa iba. Kalau aduh-aduh Prof Anwar iba nanti itu," canda Arief.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo nomor 662 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo tahun 2024. Kemudian, meminta MK menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon.

Berikut suara versi termohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 184.575
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 141.635

Berikut suara versi pemohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 117.950
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 208.260.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan teguran kepada kuasa hukum calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru nomor urut 1, Muflihun dan Ade Hartati, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2025).

Teguran tersebut disampaikan setelah Arief melihat salah satu kuasa hukum Muflihun-Ade mengoperasikan ponselnya di ruang sidang.

"Mana bukti tambahannya? Itu mestinya enggak boleh bawa handphone sampai ruang sidang itu," tegas Arief saat mempertanyakan keberadaan bukti tambahan yang dijanjikan oleh pihak Muflihun-Ade dalam sidang panel 1 perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) wali kota Pekanbaru.

Setelah menegur, Arief melontarkan candaan mengenai keterlambatan bukti tersebut.

Kuasa hukum Muflihun-Ade menyatakan bahwa bukti tambahan sudah berada di lantai bawah.

"Iya sudah di bawah, kalau enggak (di bawah berarti) di Pekanbaru ya sama saja," balas Arief, yang kemudian disambut tawa dari peserta sidang.

Arief kembali berkelakar, menanyakan apakah dokumen tambahan tersebut masih dibawa keliling Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

"Berarti masih di Monas," tanya dia, yang kembali membuat ruang sidang bergemuruh dengan suara tawa.

"Di bawah, Yang Mulia," jawab kuasa hukum Muflihun-Ade.

Beberapa saat kemudian, sejumlah kontainer berisi barang bukti tiba di ruang sidang, tetapi tidak dapat disahkan langsung.

Arief menuturkan bahwa barang bukti tersebut masih perlu diverifikasi terlebih dahulu.

Dalam perkara ini, Muflihun-Ade meminta MK untuk mendiskualifikasi pemenang Pilwalkot Pekanbaru 2024, Agung Nugroho-Makarius Anwar.

Selain itu, mereka juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melakukan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan pasangan calon Agung-Makarius.