Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perilaku sobis yang marak terjadi di Sulsel. Fatwa ini diharapkan bisa mencegah tindak kriminal di tengah penegakan hukum pidananya yang dinilai belum maksimal.

Diketahui, sobis atau yang juga diistilahkan sosial dan bisnis merupakan perilaku modus penipuan berbasis digital atau online. Dalam bahasa daerah di Sulsel, pelaku yang melakukan tindakan sobis dikenal dengan sebutan passobis.

MUI Sulsel mengharamkan perilaku sobis lewat fatwa bernomor: 006 Tahun 2025 tentang Hukum Sobis. Fatwa itu diteken Ketua Komisi Fatwa MUI Sulsel Prof Dr KH Rusydi Khalid dan Sekretaris Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid pada 4 Mei 2025.

"Kegiatan sobis termasuk dalam kategori penipuan (gharar dan tadlis) yang diharamkan dalam Syariat Islam," demikian tertulis terkait ketentuan hukum dalam fatwa MUI Sulsel tersebut.

Dalam fatwanya, MUI Sulsel menegaskan, harta yang diperoleh dari kegiatan sobis adalah haram. Keputusan ini memperhatikan dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat ulama, serta memperhatikan dampak ekonomi dan psikologis yang ditimbulkan.

"Passobis dapat dikenakan hukuman ta'zir/sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tertulis fatwa MUI Sulsel.

Penegakan Hukum Tidak Selesai

Sekretaris Umum MUI Sulsel KH Muammar Bakry menjelaskan, fatwa haram terhadap kegiatan sobis berangkat dari keresahan masyarakat. Dia mengaku sudah banyak korban yang terdampak dari aksi kejahatan passobis.

"Hanya saja hampir tidak ada penyelesaian dalam hukum. Kemarin misalnya pihak TNI secara kelembagaan menangkap puluhan orang yang diduga (passobis)," kata Muammar kepada detikSulsel, Selasa (7/5/2025).

Kodam XIV/Hasanuddin sebelumnya menangkap 40 terduga passobis di Kabupaten Sidrap. Para pelaku kemudian diserahkan ke Polda Sulsel, namun belakangan 37 orang di antaranya dipulangkan dengan alasan belum ada laporan resmi dari korban.

"Sayangnya tidak ada penyelesaiannya secara hukum dengan alasan tidak ada korbannya mengaku. Padahal sudah banyak korban yang menyampaikan itu dan bahkan sudah melapor ke polisi," tuturnya.

Muammar mengatakan, salah satu daerah di Sulsel bahkan sudah dianggap sebagai sarang passobis. Mirisnya, perilaku sobis dianggap sebagai sebuah kebanggaan bagi yang menjalankannya.

"Di daerah tertentu kegiatan sobis itu dianggap sebagai kebanggaan dan kalau itu terjadi di masyarakat, dianggap kebaikan dan kebanggaan," ungkap Muammar.

Anggapan tersebut dinilai bisa merusak tatanan sosial dan nilai moral yang dibangun di Indonesia. Persoalan ini dianggap bisa merusak wajah masyarakat khususnya Sulsel.

"Oleh karena itu, tentu MUI berkewajiban menyampaikan duduk perkara bagaimana sebenarnya kegiatan sobis itu yang indikasinya mengarah kepada penipuan dan pencurian," tegasnya.

Muammar menambahkan, fatwa yang mengharamkan perilaku sobis dibuat berdasarkan aturan dan larangan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Jika melanggar, maka dinilai tidak mematuhi ajaran Islam.

"Jadi kalau ini tetap dilanggar berarti menginjak-injak Al-Qur'an, kalau pelakunya muslim berarti menginjak Al-Qur'annya sendiri. Tentang bagaimana efeknya, tentu kita serahkan ke pemerintah dan penegak hukum," jelasnya.

MUI Sulsel pun akan mensosialisasikan fatwa haram sobis ini ke masyarakat, termasuk kepada pelaku sendiri. Dia juga berharap warga saling mengingatkan untuk menghindari perilaku sobis dan segala bentuk tindak kriminal lainnya.

"Saling mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan ajaran agama dan hukum negara. Kita juga harapkan ulama-ulama di daerah menyiarkan fatwa ini," imbuh Muammar.

37 Passobis Tangkapan TNI Dipulangkan Polisi

Kodam XIV/Hasanuddin sebelumnya menangkap 40 terduga pelaku sobis alias passobis di Sidrap pada Kamis (24/4). Penangkapan ini setelah TNI mendapat laporan dari warga yang menjadi korban.

"Total ada 40 orang diamankan dari satu lokasi di Sidrap. Semuanya berada di satu rumah," kata Kapendam XIV/Hasanuddin Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, Kamis (25/4).

Terduga pelaku menjalankan penipuannya dengan modus mencatut nama pejabat Kodam XIV/Hasanuddin. Selain itu ada pula yang beraksi dengan modus jual beli online, investasi emas dan jual beli barang elektronik.

"Modus yang digunakan antara lain, penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam," kata Gatot.

Para pelaku kemudian diserahkan kepada Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat (25/4). Namun dari hasil pemeriksaan penyidik kepolisian, 37 orang di antaranya dipulangkan dengan dalih tidak ada laporan resmi dari korban setelah 24 jam diamankan.

"Sehubungan dengan batasan waktu 24 jam dalam proses penangkapan tanpa status tersangka di kepolisian, maka terhadap 37 orang terduga pelaku lainnya dilakukan pemulangan ke keluarganya," ucap Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi saat konferensi pers, Sabtu (27/4).

Dedi menuturkan, kasus dugaan penipuan sobis tersebut merupakan delik aduan. Penyidik kepolisian membutuhkan laporan dari korban untuk dapat melanjutkan proses hukum.

"Dari sekitar 40 korban yang telah dihubungi oleh penyidik, hanya tiga korban yang bersedia membuat laporan resmi. Oleh karena itu, proses hukum hanya dilanjutkan terhadap 3 orang terduga pelaku," jelasnya.

Ketiga pelaku yang masih diamankan berdasarkan ada 3 korban yang bersedia diperiksa. Dedi menegaskan kasus ini masih akan didalami lebih lanjut.

"Ketiga korban yang bersedia membuat laporan ini akan diperiksa lebih mendalam, termasuk dalam proses peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, pemeriksaan tersangka, serta pemeriksaan saksi korban," imbuh Dedi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik memastikan terduga pelaku yang dipulangkan masih berpotensi diperiksa untuk keperluan penyelidikan. Pihaknya sudah mengamankan ratusan handphone untuk diperiksa lebih lanjut.

"Dari total 144 handphone yang diamankan, sejauh ini kami telah berhasil mengangkat data dari 20 handphone. Proses ini membutuhkan waktu karena jumlah perangkat yang cukup banyak," tutur Didik.

Dari hasil analisis sementara dari 20 handphone itu, terdeteksi ada 41 korban penipuan dengan modus jual beli handphone, investasi dalam negeri dan luar negeri. Namun dari jumlah korban itu, hanya ada 3 korban yang baru melapor dan bersedia diperiksa.

"Ketiga korban tersebut terdiri dari satu korban di Jawa Timur dengan kerugian sebesar Rp 8 juta, satu korban di Pontianak dengan kerugian sebesar Rp 3 juta, dan satu korban di Semarang yang saat ini berada di Singapura dengan kerugian sebesar Rp 30 juta," jelasnya.

Video: Polda Sulsel Pulangkan 37 Terduga Pelaku Penipuan Online

Video: Polda Sulsel Pulangkan 37 Terduga Pelaku Penipuan Online

Ketaatan negara dalam menjunjung hukum dinilai melalui World Justice Project (WJP) Rule of Law Index atau Indeks Negara Hukum WJP. Dalam indeks ini, mayoritas negara-negara di Eropa Utara menjadi yang paling taat hukum.

WJP mencatat tren otoriter telah mendorong negara-negara di dunia masuk ke dalam resesi supremasi hukum sejak 2016. Kemerosotan global terhadap hukum ini telah berdampak pada 78% negara.

Supremasi hukum sendiri merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi, demikian dilansir Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan indeks WJP, lebih dari 6 miliar orang tinggal di negara yang supremasi hukumnya melemah antara tahun 2022 dan 2023.

"Dunia masih dicengkeram oleh resesi supremasi hukum yang ditandai dengan penjangkauan eksekutif yang berlebihan, pembatasan hak asasi manusia, dan sistem peradilan yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat," ucap salah satu pendiri dan presiden WJP, William H Neukom, dikutip dari World Justice Project, Rabu (30/4/2025).

Keadilan Semakin Sulit Diakses oleh Masyarakat

Pada 2023, WJP mencatat, penurunan fungsi sistem peradilan semakin meluas, dengan semakin banyak negara yang kesulitan memberikan keadilan yang tepat waktu, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Melalui Indeks Negara Hukum WJP, data negara hukum dinilai berdasarkan berbagai faktor, yaitu mencakup:

- Batasan kekuasaan pemerintah

- Ada dan tidaknya korupsi

- Pemerintahan terbuka

- Hak-hak dasar

- Ketertiban dan keamanan

- Penegakan peraturan

- Peradilan perdata

- Peradilan pidana.

Survei ini menilai bagaimana konstitusi berjalan di sebuah negara dan bagaimana pemerintahnya bertanggung jawab secara hukum. Di sisi lain, survei juga menilai bagaimana negara hadir memenuhi hak-hak warganya, termasuk menghormati hak asasi manusia.

Metodologi indeks WJP ini mengacu pada survei para ahli dan rumah tangga untuk mengukur supremasi hukum di 142 negara dan yurisdiksi, yang mencakup 95% populasi dunia.

Lantas bagaimana hasilnya?

Negara-negara Nordik Jadi yang Paling Taat Hukum

Menurut WJP Rule of Law Index 2023, negara paling taat hukum mayoritas berada di wilayah Eropa Utara. Sebagian besarnya termasuk negara-negara Nordik.

Denmark berada di peringkat pertama dengan skor indeks 0,9. Menyusul Norwegia di peringkat kedua dengan skor 0,89, Finlandia dengan skor 0,87, dan Swedia dengan skor 0,86.

Peringkat kelima ada negara dari Eropa Tengah yakni Jerman dengan skor 0,83. Di luar negara Eropa, hanya ada Selandia Baru yang berhasil masuk ke top 10 negara paling taat hukum, dengan menempati peringkat keenam.

Daftar 10 Negara Paling Taat Hukum di Dunia Menurut WJP Rule of Law Index 2023

1. Denmark

Skor: 0,90 (skor 0 terburuk, skor 1 terbaik)

2. Norwegia

Skor: 0,89

3. Finlandia

Skor: 0,87

4. Swedia

Skor: 0,86

5. Jerman

Skor: 0,83

6. Selandia Baru

Skor: 0,83

7. Luksemburg

Skor: 0,83

8. Belanda

Skor: 0,82

9. Irlandia

Skor: 0,82

10. Estonia

Skor: 0,82

Bagaimana dengan Indonesia dan Negara di Asia Tenggara?

Dalam pemeringkatan WJP Rule of Law Index 2023, negara Asia Tenggara yang paling taat hukum yakni Singapura. Negara ini menempati peringkat ke-16 teratas di dunia dengan skor 0,78.

Kedua ada Malaysia yang menempati peringkat ke-55 dunia dengan skor 0,57. Sementara Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor 0,53.

Indonesia memiliki skor buruk soal korupsi, peradilan pidana, dan peradilan perdata menurut indeks WJP tersebut.

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Dua warga negara (WN) Pakistan dideportasi dari kota Pangkalpinang. Mereka membuat warga resah lantaran kerap meminta-minta sumbangan untuk kemanusiaan.

WN Pakistan dengan inisial MA (36) dan SS (39) diamankan oleh petugas Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di daerah Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Bangka Belitung (Babel) pada Senin (28/4/2025).

Keduanya diamankan atas laporan dari masyarakat. Mereka kerap meminta sumbangan hingga bikin warga setempat resah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo mengatakan kedua WN Pakistan tersebut dikawal 3 petugas Imigrasi dari Kota Pangkalpinang menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air JT 619.

Kemudian mereka diterbangkan pulang ke negara asalnya pada Rabu (30/4). Mereka dipulangkan dengan menggunakan Srilankan Airlines UL 0365 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

"Kedua WNA Pakistan ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, mengganggu ketertiban umum. Sehingga dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Sutoyo dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (1/5/2025).

Keduanya diamankan setelah masyarakat resah dan melapor ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang, terkait adanya warga negara Pakistan meminta sumbangan berdalih kemanusiaan. Keduanya meminta sumbangan di pasar, masjid hingga toko-toko di wilayah Air Itam.

"Kami menerima laporan adanya dua orang asing meminta sumbangan dengan dalih tujuan kemanusiaan," tegasnya.

Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang diterjunkan mengecek laporan warga tersebut. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut. Kata Sutoyo, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan dengan keperluan pra-investasi.

"Kita kemudian koordinasi dengan Kemenag Pangkalpinang dan dibenarkan ada laporan dua orang asing mengaku sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Aktivitas mereka tidak hanya dilakukan di rumah pribadi, namun juga menyasar beberapa masjid dan toko-toko di wilayah tersebut," tegasnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kedua Warga Negara Asing tersebut mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," sambungnya.

Mereka kemudian dikenakan saksi yakni dicekal dan dideportasi. Selanjutnya diberangkatkan menuju negara asalnya.

"Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," tutupnya.

---------

Artikel ini telah naik di detikSumbagsel.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Dua warga negara Pakistan di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel) diamankan dan dideportasi oleh kantor imigrasi setempat. Mereka meminta sumbangan hingga bikin warga resah.

WNA berinisial MA (36) dan SS (39) tersebut diamankan oleh petugas Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di daerah Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pada Senin (28/4/2025). Keduanya diamankan atas laporan dari masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo mengatakan, WNA tersebut dikawal 3 petugas dari Kota Pangkalpinang menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air JT 619. Kemudian diterbangkan ke Negara Asalnya, Rabu (30/4), menggunakan Srilankan Airlines UL 0365 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

"Kedua WNA Pakistan ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, mengganggu ketertiban umum. Sehingga dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Sutoyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikSumbagsel, Kamis (1/5/2025).

Keduanya diamankan setelah masyarakat resah dan melapor ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang, yaitu terkait ada warga negara Pakistan meminta sumbangan berdalih kemanusiaan. Keduanya meminta sumbangan di pasar, masjid hingga toko-toko di wilayah Air Itam.

"Kami menerima laporan adanya dua orang asing meminta sumbangan dengan dalih tujuan kemanusiaan," tegasnya.

Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang diterjunkan mengecek laporan warga tersebut. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut. Kata Sutoyo, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan dengan keperluan pra-investasi.

"Kita kemudian koordinasi dengan Kemenag Pangkalpinang dan dibenarkan ada laporan dua orang asing mengaku sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Aktivitas mereka tidak hanya dilakukan di rumah pribadi, namun juga menyasar beberapa masjid dan toko-toko di wilayah tersebut," tegasnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kedua Warga Negara Asing tersebut mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," sambungnya.

Mereka kemudian dikenakan saksi yakni dicekal dan dideportasi. Selanjutnya diberangkatkan menuju negara asalnya.

"Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," tutupnya.

Video: Momen Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Babel, Sita 5 Kg Sabu

Video: Momen Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Babel, Sita 5 Kg Sabu

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap tidak masalah jika ada negara tak setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan berupaya karena memiliki tujuan untuk membantu.

"Ya kan kalaupun ada yang menyatakan tidak setuju bukan berarti kemudian apa yang menjadi kehendak dari pemerintah Indonesia itu tidak kita lanjutkan kan?" kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Karena semangatnya kan memang kita mau membantu. Bahwa ada yang satu negara yang belum setuju ya nggak ada masalah juga," lanjutnya.

Juru Bicara Presiden ini mengatakan tiap negara memiliki pandangan masing-masing. Prabowo, katanya, juga tak akan gegabah terkait rencana evakuasi.

"Masing-masing kan punya ini sendiri-sendiri. Makanya juga kemudian Bapak Presiden tidak gegabah juga kan di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita," ujarnya.

Prasetyo menilai secara teknis tidak mudah mewujudkan rencana tersebut. Ia menekankan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait.

"Tapi sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu beliau terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mahkamah Agung Federasi Rusia resmi mencabut Taliban dari daftar organisasi teroris. Keputusan ini menandai langkah baru Rusia dalam mempererat hubungan bilateral dengan penguasa de facto Afghanistan tersebut.

"Dengan keputusan Mahkamah Agung Federasi Rusia, larangan sebelumnya terhadap aktivitas Taliban-yang termasuk dalam daftar federal organisasi yang diakui sebagai teroris-telah dicabut," ujar seorang hakim, dikutip kantor berita negara TASS seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025).

"Keputusan ini mulai berlaku secara hukum mulai hari ini," tambahnya.

Langkah hukum ini mengikuti permintaan Jaksa Agung Rusia yang pada bulan lalu mengajukan pencabutan status teroris bagi Taliban. Permintaan tersebut muncul setelah serangkaian kunjungan pejabat tinggi Taliban ke Moskow.

Taliban sebelumnya telah menghadiri forum ekonomi internasional di Saint Petersburg pada 2022 dan 2024. Selain itu, diplomat utama kelompok tersebut juga melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow pada Oktober 2024.

Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan sejak Agustus 2021, setelah pasukan Amerika Serikat mundur dari negara itu dan pemerintahan yang diakui secara internasional tumbang. Rusia menyebut penarikan pasukan AS sebagai sebuah "kegagalan" dan sejak saat itu mengambil langkah strategis untuk menormalisasi hubungan dengan Taliban.

Moskow kini melihat Taliban sebagai mitra potensial dalam kerja sama ekonomi dan penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tengah.

Baca selengkapnya di detikNews.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bergabungnya Indonesia dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) nantinya menjadi langkah strategis dalam meningkatkan status Negara dari berkembang menjadi maju.

Pasalnya, kata dia, keanggotaan tersebut akan membuka peluang lebih luas dalam kerja sama ekonomi, investasi, dan pembangunan dengan 38 negara anggota OECD, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan transparansi di Indonesia.

"Indonesia diperkirakan akan resmi menjadi anggota OECD dalam tiga tahun mendatang dan menjadi negara ketiga di Asia yang bergabung, setelah Jepang dan Korea Selatan," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sebelum keanggotaan diresmikan, Menko Yusril mengungkapkan Indonesia perlu menandatangani Konvensi OECD mengenai penyuapan dan berbagai instrumen hukum lainnya yang menjadi standar bagi negara-negara maju.

Reformasi regulasi di bidang antikorupsi, penyuapan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, juga menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

Pada sidang OECD di Paris, Prancis, Rabu (26/3), Yusril menyampaikan pidato yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, ia berbicara bersama Presiden Guatemala Bernardo Arevalo mengenai sejarah perjuangan Indonesia dalam memberantas korupsi sejak tahun 1958 serta perkembangannya setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (United Nations Convention on Transnational Organized Crime/UNTOC) dan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) pada 2006.

Dia menyadari bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belum mengalami perubahan signifikan.

"Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," tuturnya.

Selain harus menandatangani konvensi mengenai penyuapan serta berbagai instrumen hukum lainnya sebelum bergabung dengan OECD, Yusril menambahkan, pemerintah Indonesia juga berkewajiban melakukan reformasi dalam sistem hukum dan birokrasi guna memperbaiki regulasi terkait korupsi, penyuapan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sebab, sambung dia, OECD tidak hanya akan menilai berbagai aturan normatif, tetapi juga melihat penerapan aturan tersebut dalam praktiknya. Dengan demikian, hal itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tiga tahun ke depan.

Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota OECD nantinya, Menko Yusril berharap dapat semakin memperkuat perekonomian, meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM menyampaikan dukacita atas gugurnya tiga personel Polri di Way Kanan, Lampung, saat membubarkan arena sabung ayam. Komnas HAM meminta kasus ini diusut hingga tuntas.

"Komnas HAM menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian yaitu Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bintara Polsek Negara Batin Bripka Petrus Apriyanto, Bintara Satreskrim Polres Way Kanan Bripda M. Ghalib Surya Ganta sebagai korban penembakan di Kabupaten Way Kanan, Lampung," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Uli mengatakan Komnas HAM memantau peristiwa itu secara proaktif. Dia meminta kasus itu diungkap secara tuntas.

"Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut. Menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas," ujarnya.

Lebih lanjut, Uli mengatakan kasus ini membutuhkan penegakan hukum secara etik dan pidana. Dia juga mengapresiasi investigasi gabungan yang dilakukan Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung.

"Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan," ujarnya.

Polisi telah menetapkan seorang warga bernama Zulkarnaen sebagai tersangka gugurnya tiga personel Polres Way Kanan. Sementara, dua oknum TNI hingga kini statusnya masih menjadi saksi.

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menyebut kasus ini dibagi dua klaster, yakni perjudian sabung ayam dan penembakan yang berujung kematian. Zulkarnaen ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana.

"Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP di antaranya uang tunai Rp 21 juta, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala," ujar Helmy, dilansir detikSumbagsel, Kamis (20/3).

Sementara, Pangdam Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menegaskan bahwa dua oknum TNI yang diduga terlibat masih menjadi saksi. Keduanya masih diperiksa di Markas Denpom II/3 Lampung.

"Sekarang masih sebagai saksi, jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagainya ya. Jadi baru saksi, kita mintai keterangan," kata saat pers rilis di Mapolda Lampung, dilansir detikSumbagsel, Rabu (19/3).

Menurut Ujang, penetapan tersangka untuk kedua oknum tersebut harus diperkuat dengan bukti yang cukup.

"Karena untuk dia bisa menjadi tersangka itu butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang memperkuat dan nanti dari olah TKP seperti itu," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Otoritas Iran telah mengeksekusi mati sedikitnya 975 orang sepanjang tahun 2024 lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) menyebut angka itu sebagai "eskalasi yang mengerikan" dalam penerapan hukuman mati di negara Syiah tersebut.

Data tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (21/2/2025), diungkapkan oleh dua kelompok HAM, Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia dan Together Against the Death Penalty (ECPM) yang berasal dari Prancis dalam laporan gabungan terbaru yang dirilis pada Kamis (20/2) waktu setempat.

Disebutkan laporan itu bahwa angka 975 orang dieksekusi mati dalam setahun itu merupakan angka tertinggi sejak IHR mulai melakukan pencatatan untuk pelaksanaan eksekusi mati di Iran sejak tahun 2008 lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, eksekusi mati di Iran dilakukan dengan metode hukuman gantung, yang kebanyakan di halaman penjara tetapi kadang-kadang di depan umum, meskipun metode lainnya tetap ada dalam undang-undang negara itu.

Menurut laporan gabungan itu, angka tersebut "mengungkapkan eskalasi yang mengerikan dalam penggunaan hukuman mati oleh Republik Islam (Iran) pada tahun 2024".

IHR dan ECPM menuduh Teheran menggunakan hukuman mati sebagai "alat utama dalam penindasan politik".

"Eksekusi mati ini merupakan bagian dari perang Republik Islam melawan rakyatnya sendiri untuk mempertahankan kekuasaannya," sebut Direktur IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, dalam laporan tersebut.

"Rata-rata lima orang dieksekusi mati setiap hari dalam tiga bulan terakhir tahun tersebut, dengan meningkatnya ancaman perang antara Iran dan Israel," ujarnya.

Angka eksekusi mati di Iran tahun 2024 lalu, menurut laporan tersebut, menunjukkan peningkatan sebesar 17 persen jika dibandingkan dengan 834 eksekusi mati yang tercatat sepanjang tahun 2023.

Laporan gabungan IHR dan ECPM itu juga menyebut bahwa dari 975 orang yang dieksekusi mati sepanjang tahun 2024, sekitar empat orang di antaranya dihukum gantung di depan umum. Kemudian sebanyak 31 orang lainnya yang dieksekusi mati di Iran berjenis kelamin perempuan.

Disebutkan juga bahwa angka itu merupakan angka tertinggi dalam 17 tahun terakhir untuk jumlah eksekusi mati dalam setahun di Iran.

Kelompok-kelompok HAM, yang menyebut Iran sebagai negara yang paling banyak melakukan eksekusi mati setelah China, menuduh Teheran menggunakan hukuman mati untuk menebar ketakutan di kalangan masyarakat, terutama setelah unjuk rasa besar-besaran meluas secara nasional tahun 2022.

Tindak kejahatan yang dapat dihukum mati di Iran mencakup pembunuhan, pemerkosaan, dan pelanggaran narkoba. Namun tuduhan lainnya yang lebih samar, seperti "korupsi di muka Bumi" dan "pemberontakan" -- yang menurut para aktivis digunakan untuk menindak pembangkang -- juga terancam hukuman mati.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Tiga Warga Negara (WN) Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ yang mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu dan berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketiga WN Pakistan tersebut menggunakan paspor Perancis dan ID Card palsu pada Rabu(12/02) sekitar pukul 16.30 WIB di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Mereka bertiga tiba di Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Perancis, mereka sempat mengurus Visa On Arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin autogate. Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin autogate," jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman dikutip dari siaran persnya, Kamis (20/2/2025).

Petugas imigrasi yang curiga kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku adalah Orang Asing yang menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia.

Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga pelaku. Mereka baru menggunakan paspor Perancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Berdasarkan bukti awal tersebut, petugas imigrasi kemudian menyerahkan penanganan perkara ini kepada penyidik pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

"Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Para WNA ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan mereka di Eropa. Sejauh ini indikasinya adalah motif ekonomi, untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain," sambung Yuldi.

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ bertujuan ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook.

Mereka sepakat untuk membayar sejumlah uang kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor palsu tersebut. WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa. Mereka juga disarankan untuk menggunakan dokumen Paspor Pakistan saat berangkat dari Thailand dan diganti menggunakan dokumen perjalanan Prancis saat tiba di Indonesia

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian. Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Video Menteri AHY Targetkan Bandara Soetta Masuk 10 Besar Terbaik versi Skytrax

Video Menteri AHY Targetkan Bandara Soetta Masuk 10 Besar Terbaik versi Skytrax

Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkap dirinya telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Ia telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Kementerian Sekretariat Negara RI.

"Saya itu baru saja ke Setneg menyerahkan surat pengunduran diri saja sebagai Mendiktisaintek," kata Satryo kepada wartawan di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Terkait alasan mengapa ia mengundurkan diri, Satryo mengaku kinerjanya tidak sesuai dengan harapan pemerintah selama empat bulan terakhir. Satryo juga menegaskan ia bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri.

"Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," tambahnya.

Sudah Buat Surat Pengunduran Diri Sejak Jam 12 Malam

Satryo bercerita ia telah membuat surat pengunduran diri sejak jam 12 malam. Tetapi baru Rabu (19/2/2025) malam disampaikan kepada Setneg dan akan diteruskan ke Presiden.

"Suratnya ke Presiden, ya diterima suratnya. Surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Tadi saya serahkan ke Setneg untuk disampaikan kepada Presiden," ungkap Satryo.

Dengan tegas, Satryo menjelaskan ia tidak diminta untuk mengundurkan diri. Kini ia mengatakan telah ikhlas karena sudah bekerja secara maksimal.

"Saya mengajukan diri, mengajukan pengunduran diri. Harus legowo kerja itu. Kerja baik (dan) maksimal sudah. Tulus saya kerja. Kalau tidak cocok ya saya mundur saja lebih baik," tegasnya.

Dengan pengunduran diri ini, Satryo yakin penggantinya punya visi-misi sendiri untuk membangun Kemdiktisaintek. Ia percaya dengan yang bersangkutan.

"Penggantinya terserah yang bersangkutan. Karena tiap orang punya visi-misinya sendiri-sendiri," tandasnya.

Video: Nasib Karier Neni Herlina Seusai Dipanggil Mendiktisaintek

Video: Nasib Karier Neni Herlina Seusai Dipanggil Mendiktisaintek

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sempat menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam kesempatan itu, BNPT menjalin komitmen dengan MUI untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam melindungi perempuan dan anak dari pengaruh paham radikal terorisme.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengatakan perkembangan globalisasi memudahkan kelompok teror untuk menyebarkan ideologi radikal di ruang siber, yang dapat mempengaruhi semua kalangan termasuk perempuan dan anak-anak. Karena itu, menurutnya, penting memberikan perlindungan kepada mereka sebagai kelompok rentan terhadap pengaruh paham radikal terorisme.

"Kita ketahui bersama bahwa pengaruh globalisasi menjadi tantangan kita termasuk penyebaran paham radikal terorisme terutama di ruang siber. Inilah yang kita harus kita lindungi terutama perempuan dan anak karena mereka generasi penerus jangan sampai mereka terpapar oleh paham radikal terorisme", kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).

Eddy juga berharap dukungan dari MUI dalam memberikan pembinaan terhadap perempuan dan anak agar mereka tidak menjadi korban maupun pelaku terorisme.

"Kami dari BNPT memohon dukungan dari MUI dalam pembinaan terhadap perempuan dan anak, agar mereka tidak menjadi korban, maupun pelaku. Hasil penelitian dari kami bahwa perempuan dan anak ini menjadi tameng ada beberapa kejadian perempuan dan anak menjadi istilahnya menjadi martir," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menyatakan MUI siap meningkatkan sinergi dengan BNPT dalam melindungi masyarakat termasuk perempuan dan anak-anak dari pengaruh paham radikal terorisme. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman yang dapat merusak tatanan sosial, budaya, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita juga punya ketua bidang perempuan remaja dan keluarga yang dapat bersama BNPT memberikan wawasan tentang bagaimana perempuan dan keluarga dan anak jangan sampai terpapar hal yang tidak benar, dan MUI siap bersama-sama demi keselamatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini