Makassar -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perilaku sobis yang marak terjadi di Sulsel. Fatwa ini diharapkan bisa mencegah tindak kriminal di tengah penegakan hukum pidananya yang dinilai belum maksimal.

Diketahui, sobis atau yang juga diistilahkan sosial dan bisnis merupakan perilaku modus penipuan berbasis digital atau online. Dalam bahasa daerah di Sulsel, pelaku yang melakukan tindakan sobis dikenal dengan sebutan passobis.

MUI Sulsel mengharamkan perilaku sobis lewat fatwa bernomor: 006 Tahun 2025 tentang Hukum Sobis. Fatwa itu diteken Ketua Komisi Fatwa MUI Sulsel Prof Dr KH Rusydi Khalid dan Sekretaris Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid pada 4 Mei 2025.

"Kegiatan sobis termasuk dalam kategori penipuan (gharar dan tadlis) yang diharamkan dalam Syariat Islam," demikian tertulis terkait ketentuan hukum dalam fatwa MUI Sulsel tersebut.

Dalam fatwanya, MUI Sulsel menegaskan, harta yang diperoleh dari kegiatan sobis adalah haram. Keputusan ini memperhatikan dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat ulama, serta memperhatikan dampak ekonomi dan psikologis yang ditimbulkan.

"Passobis dapat dikenakan hukuman ta'zir/sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tertulis fatwa MUI Sulsel.

Penegakan Hukum Tidak Selesai

Sekretaris Umum MUI Sulsel KH Muammar Bakry menjelaskan, fatwa haram terhadap kegiatan sobis berangkat dari keresahan masyarakat. Dia mengaku sudah banyak korban yang terdampak dari aksi kejahatan passobis.

"Hanya saja hampir tidak ada penyelesaian dalam hukum. Kemarin misalnya pihak TNI secara kelembagaan menangkap puluhan orang yang diduga (passobis)," kata Muammar kepada detikSulsel, Selasa (7/5/2025).

Kodam XIV/Hasanuddin sebelumnya menangkap 40 terduga passobis di Kabupaten Sidrap. Para pelaku kemudian diserahkan ke Polda Sulsel, namun belakangan 37 orang di antaranya dipulangkan dengan alasan belum ada laporan resmi dari korban.

"Sayangnya tidak ada penyelesaiannya secara hukum dengan alasan tidak ada korbannya mengaku. Padahal sudah banyak korban yang menyampaikan itu dan bahkan sudah melapor ke polisi," tuturnya.

Muammar mengatakan, salah satu daerah di Sulsel bahkan sudah dianggap sebagai sarang passobis. Mirisnya, perilaku sobis dianggap sebagai sebuah kebanggaan bagi yang menjalankannya.

"Di daerah tertentu kegiatan sobis itu dianggap sebagai kebanggaan dan kalau itu terjadi di masyarakat, dianggap kebaikan dan kebanggaan," ungkap Muammar.

Anggapan tersebut dinilai bisa merusak tatanan sosial dan nilai moral yang dibangun di Indonesia. Persoalan ini dianggap bisa merusak wajah masyarakat khususnya Sulsel.

"Oleh karena itu, tentu MUI berkewajiban menyampaikan duduk perkara bagaimana sebenarnya kegiatan sobis itu yang indikasinya mengarah kepada penipuan dan pencurian," tegasnya.

Muammar menambahkan, fatwa yang mengharamkan perilaku sobis dibuat berdasarkan aturan dan larangan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Jika melanggar, maka dinilai tidak mematuhi ajaran Islam.

"Jadi kalau ini tetap dilanggar berarti menginjak-injak Al-Qur'an, kalau pelakunya muslim berarti menginjak Al-Qur'annya sendiri. Tentang bagaimana efeknya, tentu kita serahkan ke pemerintah dan penegak hukum," jelasnya.

MUI Sulsel pun akan mensosialisasikan fatwa haram sobis ini ke masyarakat, termasuk kepada pelaku sendiri. Dia juga berharap warga saling mengingatkan untuk menghindari perilaku sobis dan segala bentuk tindak kriminal lainnya.

"Saling mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan ajaran agama dan hukum negara. Kita juga harapkan ulama-ulama di daerah menyiarkan fatwa ini," imbuh Muammar.

37 Passobis Tangkapan TNI Dipulangkan Polisi

Kodam XIV/Hasanuddin sebelumnya menangkap 40 terduga pelaku sobis alias passobis di Sidrap pada Kamis (24/4). Penangkapan ini setelah TNI mendapat laporan dari warga yang menjadi korban.

"Total ada 40 orang diamankan dari satu lokasi di Sidrap. Semuanya berada di satu rumah," kata Kapendam XIV/Hasanuddin Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, Kamis (25/4).

Terduga pelaku menjalankan penipuannya dengan modus mencatut nama pejabat Kodam XIV/Hasanuddin. Selain itu ada pula yang beraksi dengan modus jual beli online, investasi emas dan jual beli barang elektronik.

"Modus yang digunakan antara lain, penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam," kata Gatot.

Para pelaku kemudian diserahkan kepada Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat (25/4). Namun dari hasil pemeriksaan penyidik kepolisian, 37 orang di antaranya dipulangkan dengan dalih tidak ada laporan resmi dari korban setelah 24 jam diamankan.

"Sehubungan dengan batasan waktu 24 jam dalam proses penangkapan tanpa status tersangka di kepolisian, maka terhadap 37 orang terduga pelaku lainnya dilakukan pemulangan ke keluarganya," ucap Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi saat konferensi pers, Sabtu (27/4).

Dedi menuturkan, kasus dugaan penipuan sobis tersebut merupakan delik aduan. Penyidik kepolisian membutuhkan laporan dari korban untuk dapat melanjutkan proses hukum.

"Dari sekitar 40 korban yang telah dihubungi oleh penyidik, hanya tiga korban yang bersedia membuat laporan resmi. Oleh karena itu, proses hukum hanya dilanjutkan terhadap 3 orang terduga pelaku," jelasnya.

Ketiga pelaku yang masih diamankan berdasarkan ada 3 korban yang bersedia diperiksa. Dedi menegaskan kasus ini masih akan didalami lebih lanjut.

"Ketiga korban yang bersedia membuat laporan ini akan diperiksa lebih mendalam, termasuk dalam proses peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, pemeriksaan tersangka, serta pemeriksaan saksi korban," imbuh Dedi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik memastikan terduga pelaku yang dipulangkan masih berpotensi diperiksa untuk keperluan penyelidikan. Pihaknya sudah mengamankan ratusan handphone untuk diperiksa lebih lanjut.

"Dari total 144 handphone yang diamankan, sejauh ini kami telah berhasil mengangkat data dari 20 handphone. Proses ini membutuhkan waktu karena jumlah perangkat yang cukup banyak," tutur Didik.

Dari hasil analisis sementara dari 20 handphone itu, terdeteksi ada 41 korban penipuan dengan modus jual beli handphone, investasi dalam negeri dan luar negeri. Namun dari jumlah korban itu, hanya ada 3 korban yang baru melapor dan bersedia diperiksa.

"Ketiga korban tersebut terdiri dari satu korban di Jawa Timur dengan kerugian sebesar Rp 8 juta, satu korban di Pontianak dengan kerugian sebesar Rp 3 juta, dan satu korban di Semarang yang saat ini berada di Singapura dengan kerugian sebesar Rp 30 juta," jelasnya.

(sar/sar)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia tidak dapat dinegosiasikan, meskipun mendapat sorotan dari Amerika Serikat (AS).

"Undang-Undang kita mengatur tentang jaminan produk halal. Salah satunya disebutkan setiap produk yang masuk, yang beredar, dan atau yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal," ujar Asrorun Niam di Jakarta, Selasa.

Asrorun mengatakan aturan jaminan produk halal merupakan implementasi dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak beragama, yang dijamin secara konstitusional.

Niam menyatakan prinsip dalam fiqih muamalah bukan terletak pada siapa mitra dagangnya, melainkan pada aturan mainnya.

Indonesia, kata dia, tidak melarang perdagangan dengan negara manapun, termasuk AS maupun negara lainnya, selama dilakukan dengan cara saling menghormati, saling menguntungkan, dan tidak ada tekanan politik.

"Nah dalam konteks halal mayoritas masyarakat di Indonesia adalah Muslim dan setiap Muslim terikat oleh kehalalan produk," kata dia.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal.

Aturan ini, kata Niam, adalah bentuk perlindungan negara terhadap konsumsi masyarakat dan dijamin dalam kerangka hak asasi manusia.

Pelaku yang biasa disebut Passobis biasanya menggunakan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi ataupun aktivitas ilegal secara daring

Makassar (ANTARA) - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa tentang hukum Sosial Bisnis (Sobis) yang merupakan modus penipuan online yang pelakunya mayoritas dari salah satu kabupaten di provinsi itu.

"Pelaku yang biasa disebut Passobis biasanya menggunakan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi ataupun aktivitas ilegal secara daring, misalnya membuka rekening bank dan melakukan transaksi online," kata Ketua MUI Sulsel KH Rusydi Khalid di Makassar, Senin.

Dia mengatakan Passobis biasanya menggunakan taktik manipulasi psikologis untuk menciptakan kepanikan atau penawaran menggiurkan untuk memperoleh informasi pribadi atau uang dari korban.

Termasuk, kata dia, melakukan penipuan investasi palsu atau bodong sehingga penipuan tersebut menurut KUHP adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, baik memakai nama palsu, identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan uang, atau menghapuskan piutang.

Mencermati praktek Sobis tersebut, lanjut Rusydi, setelah menimbang, memperhatikan dalil Al Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para ulama tentang penipuan, termasuk pendapat saran dan masukan yang berkembang pada diskusi musyawarah Komisi Fatwa MUI Sulsel pada Jumat (21/3) lalu, serta dampak ekonomi dan kerugian material serta psikologis yang ditimbulkannya, maka MUI memutuskan dan menetapkan bahwa hukum Sobis itu diharamkan dalam syariat Islam.

Juga dinyatakan bahwa harta yang diperoleh dari kegiatan Sobis adalah haram dan memanfaatkan harta tersebut juga haram.

Passobis dapat dikenakan hukuman ta'zir atau sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu MUI Sulsel juga merekomendasikan enam poin, yakni pertama penguatan pendidikan dan literasi digital dengan cara meningkatkan program edukasi tentang bahaya penipuan online dan literasi digital di semua tingkat masyarakat.

Kedua, penegakan hukum yang tegas dengan memberi sanksi kepada Passobis sebagai efek jera. Ketiga, kolaborasi multisektor dengan mendorong kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, toko agama, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan Sobis.

Keempat, peningkatan kesadaran agama dengan memperkuat peran ulama dan tokoh agama setempat dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang larangan penipuan dalam Islam.

Kelima. pengembangan teknologi dan peningkatan sistem keamanan digital dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber.

Keenam, program pemberdayaan generasi muda dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan peluang kerja untuk mencegah keterlibatan mereka dalam praktik Sobis.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat menegaskan sterilisasi pada pria atau vasektomi sangat tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

"Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012," kata Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei mengutip Antara, Kamis (1/5).

Vasektomi, kata Rahmat, dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.

"Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan," ucapnya.

Sebelumnya, KB vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada pria ini sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.

Menurut Rahmat, persyaratan KB untuk penerimaan bansos atau berbagai insentif boleh-boleh saja untuk dilakukan, namun dia mengingatkan ada persyaratan yang harus dilalui khususnya untuk vasektomi.

"Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos saat rapat bersama Mensos Saifullah Yusuf.

Dalam rapat tersebut Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," ucap Dedi.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mempelajari usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarganya menjadi penerima manfaat program bantuan sosial hingga beasiswa.

"Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu ide baik ya untuk KB, keluarga berencana itu baik. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari," kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak para suami untuk tidak ragu menjalani vasektomi atau program KB jangka panjang.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan program vasektomi gratis dari pemerintah, bahkan bisa mendapatkan uang istirahat bagi suami yang bersedia menjalani vasektomi.

"Kemudian diberikan uang untuk istirahat tiga hari gitu ya, belum banyak sih, umumnya Rp300 ribu rupiah, itu untuk uang istirahat. Beberapa bupati atau wali kota di daerah tertentu bahkan kasih bonus, supaya sukses vasektomi dan peran pria itu menjadi lebih bagus," kata Hasto di Jakarta beberapa waktu lalu seperti diberitakan Antara.

Selama ini, kata dia, tantangan menyosialisasikan KB pria masih banyak karena masih ada stigma bahwa laki-laki tidak bisa perkasa lagi setelah menjalani vasektomi. Padahal, kemungkinan kegagalan vasektomi hanya 0,3 persen.

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia KH Ikhsan Abdullah menanggapi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang pada Sabtu (12/4/2025) malam menangkap sejumlah hakim dan pengacara terkait dugaan pengaturan putusan kasus CPO di PN Tipikor Jakarta Pusat. Menurut Ikhsan, hukuman yang pantas untuk penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi adalah hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Dia menuturkan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, terlebih tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime, maka hukumannya harus diperberat. Jika perlu hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

?Mengapa hukuman seumur hidup atau hukuman mati? Karena penegak hukum apalagi seorang hakim statusnya menjadi ujung tombak dari penegakan hukum dan keadilan, karena vonisnya dianggap mewakili keadilan Tuhan," ujar Kiai Ikhsan, Selasa (22/4/2025).



Lebih lanjut dia mengatakan, vonis mati atau hukuman seumur hidup saat ini sangat tepat dijatuhkan. Hal itu mengingat kejahatan korupsi sudah sangat darurat dan meresahkan.

Dalam kasus itu, Kejagung turut menahan dua pengacara yakni Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri. Kedua pengacara itu diketahui kerap memamerkan harta kekayaannya di media sosial (medsos).

Keduanya juga kerap menangani klien elite, seperti Arif Rachman Arifin, anak buah Ferdy Sambo dalam kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ada juga Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak yang terlibat dalam kasus gratifikasi.

Nama lainnya adalah Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, yang terseret dalam kasus korupsi tambang, termasuk Helena Lim yang dikenal sebagai crazy rich PIK, yang sempat viral karena akses vaksinasi Covid-19.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan tim kuasa hukum terkait polemik ijazah palsu lulusan UGM di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, Selasa (22/4).

Pantauan di lokasi, pertemuan digelar sekitar pukul 15.45 WIB, dihadiri oleh Yakup Hasibuan dan sejumlah kuasa hukum lain.

Tampak Jokowi mengenakan batik cokelat lengan panjang dalam pertemuan yang dilakukan di salah satu ruangan tersebut.

Jokowi sempat berbisik-bisik dan tertawa lepas kala melakukan pertemuan dengan tim kuasa hukumnya itu.

Sebelum melakukan pertemuan, Jokowi sempat keluar ruangan untuk ke toilet. Ia pun menyapa singkat awak media yang sedang menunggu terkait pertemuan.

"Rame banget ini, apa," kata Jokowi, Selasa.

Sebelum pertemuan itu, Jokowi juga menyempatkan diri bertemu sejumlah mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju ketika ia masih menduduki kursi presiden.

Ketiga eks pembantu Jokowi yang ditemui di lokasi itu yakni mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Wishnutama, mantan menteri koperasi dan UMKN Teten Masduki, dan mantan menteri perhubungan Budi Karya Sumadi.

Usai pertemuan, Teten sambil berjalan bersama Budi Karya mengklaim sebatas melakukan silaturahmi.

"Silaturahmi," kata Teten.

Sementara itu, Wishnutama juga mengklaim sekadar berbincang dengan Jokowi.

"Iya ngobrol-ngobrol saja," kata dia.

Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.

Gugatan terbaru mengenai keabsahan ijazah SMA Jokowi didaftarkan ke pengadilan pada Senin, (14/4). Kali ini giliran PN Surakarta yang menerima gugatan dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt.

Tak hanya itu, pada Selasa (15/4), Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Mereka menuntut pihak kampus menunjukkan bukti konkret atas keaslian ijazah Jokowi.

Belum cukup sampai di situ, pada Rabu (16/4), massa aksi yang sama menyambangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk meminta bukti kelulusan langsung kepada dirinya.

Namun Jokowi menolak menunjukkan ijazah kepada perwakilan TPUA. Jokowi beralasan dirinya menolak menunjukkan bukti ijazah kepada perwakilan TPUA lantaran tidak memiliki kewajiban apapun. TPUA, kata dia, juga tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan dirinya menunjukkan ijazah.

Kendati demikian ia menegaskan siap menunjukkan ijazah ke pengadilan jika diperlukan.

Jokowi juga sempat memamerkan ijazah aslinya ke wartawan yang datang meliput ke kediamannya. Namun, Jokowi berpesan tidak boleh difoto dan diambil gambar atau direkam. Semua wartawan diminta mengumpulkan handphone dan kamera saat ditemui Jokowi di ruang tamu kediamannya.

Jokowi pun menjelaskan soal foto ijazah dari UGM yang menggunakan kacamata. Ia berdalih dahulu menggunakan kacamata namun minusnya kecil. Ia memutuskan tidak memakai kacamata lagi dan kacamata tersebut sudah pecah.

ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menginisiasi pendirian pondok pesantren serta penyelenggaraan pendidikan formal bagi warga binaan Lapas Cikarang melalui program kerja sama antarlembaga.

"Kami sudah bicara dengan Kepala Lapas Cikarang untuk program pendirian pondok pesantren di dalam lingkungan lapas. Nanti saya sebagai penanggung jawab," kata Ketua MUI Kabupaten Bekasi Prof. Mahmud di Cikarang, Selasa.

Ia menyatakan kepala lapas telah bersedia merealisasikan program ini berdasarkan hasil pembicaraan awal mengingat arti penting pemberian akses pendidikan secara merata kepada masyarakat, termasuk warga para binaan.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2015-2023 itu menyatakan tujuan pendirian pondok pesantren ini dalam rangka meningkatkan pembinaan spiritual dan memberikan akses pendidikan setara bagi narapidana, termasuk yang masih berusia di bawah umur.

Dia mengatakan kegiatan keagamaan di lingkungan Lapas Cikarang sebenarnya telah berjalan namun belum memiliki legalitas resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi. Legalitas tersebut dinilai penting agar proses pendidikan lebih terstruktur serta berkelanjutan.

Mahmud mengaku prihatin banyak warga binaan yang masih berusia di bawah umur. Mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak meski sedang menjalani masa hukuman.

"Saya berharap melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan formal di lapas ini, mereka bisa kembali ke masyarakat dengan pendidikan yang baik sehingga nanti bisa kembali diterima dengan baik di lingkungan," ucapnya.

Pihaknya juga akan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal setara SMP dan SMA melalui sistem Paket B dan Paket C tanpa membebani pihak lapas maupun warga binaan sebagai bagian dari program ini.

"Semuanya gratis. Jadi pihak lapas apalagi warga binaan tidak perlu memikirkan soal biaya," katanya.

MUI Kabupaten Bekasi bersama Lapas Cikarang dalam waktu dekat melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama terhadap program ini.

MUI berharap warga binaan tidak hanya mendapatkan pembinaan spiritual melainkan juga bekal pendidikan formal yang memadai sebagai modal untuk membangun kembali kehidupan mereka di tengah masyarakat.

"Kolaborasi antara MUI dan Lapas Cikarang ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sempat menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam kesempatan itu, BNPT menjalin komitmen dengan MUI untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam melindungi perempuan dan anak dari pengaruh paham radikal terorisme.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengatakan perkembangan globalisasi memudahkan kelompok teror untuk menyebarkan ideologi radikal di ruang siber, yang dapat mempengaruhi semua kalangan termasuk perempuan dan anak-anak. Karena itu, menurutnya, penting memberikan perlindungan kepada mereka sebagai kelompok rentan terhadap pengaruh paham radikal terorisme.

"Kita ketahui bersama bahwa pengaruh globalisasi menjadi tantangan kita termasuk penyebaran paham radikal terorisme terutama di ruang siber. Inilah yang kita harus kita lindungi terutama perempuan dan anak karena mereka generasi penerus jangan sampai mereka terpapar oleh paham radikal terorisme", kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).

Eddy juga berharap dukungan dari MUI dalam memberikan pembinaan terhadap perempuan dan anak agar mereka tidak menjadi korban maupun pelaku terorisme.

"Kami dari BNPT memohon dukungan dari MUI dalam pembinaan terhadap perempuan dan anak, agar mereka tidak menjadi korban, maupun pelaku. Hasil penelitian dari kami bahwa perempuan dan anak ini menjadi tameng ada beberapa kejadian perempuan dan anak menjadi istilahnya menjadi martir," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menyatakan MUI siap meningkatkan sinergi dengan BNPT dalam melindungi masyarakat termasuk perempuan dan anak-anak dari pengaruh paham radikal terorisme. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman yang dapat merusak tatanan sosial, budaya, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita juga punya ketua bidang perempuan remaja dan keluarga yang dapat bersama BNPT memberikan wawasan tentang bagaimana perempuan dan keluarga dan anak jangan sampai terpapar hal yang tidak benar, dan MUI siap bersama-sama demi keselamatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.

(maa/maa)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Majelis Ulama Indonesia berkomitmen meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam melindungi perempuan dan anak dari pengaruh paham radikal terorisme.

Dalam pertemuan dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Sabtu (15/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono berharap dukungan dari MUI dalam memberikan pembinaan terhadap perempuan dan anak membuat mereka tidak menjadi korban maupun pelaku terorisme.

"Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa perempuan dan anak ini menjadi tameng, ada beberapa kejadian perempuan dan anak menjadi istilahnya menjadi martir," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, perkembangan globalisasi memudahkan kelompok teror untuk menyebarkan ideologi radikal di ruang siber, yang dapat mempengaruhi semua kalangan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dengan demikian, lanjut dia, penting memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan terhadap pengaruh paham radikal terorisme.

"Kita ketahui bersama bahwa pengaruh globalisasi menjadi tantangan kita, termasuk penyebaran paham radikal terorisme, terutama di ruang siber," jelasnya.

Eddy menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus sehingga harus dilindungi agar jangan sampai mereka terpapar oleh paham radikal terorisme.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar menyatakan bahwa MUI siap meningkatkan sinergi dengan BNPT dalam melindungi masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, dari pengaruh paham radikal terorisme.

Hal tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman yang dapat merusak tatanan sosial, budaya, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MUI, sambung dia, memiliki ketua bidang perempuan, remaja, dan keluarga, yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perempuan, keluarga, dan anak jangan sampai terpapar hal yang tidak benar.

"MUI siap bersama-sama demi keselamatan kedaulatan NKRI,” ujar Anwar dalam kesempatan sama.

Komitmen kerja sama antara BNPT dan MUI dalam pencegahan terorisme tersebut telah terjalin sejak tahun 2021 melalui Nota Kesepahaman.

Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kolaborasi dalam pemberian dakwah terhadap masyarakat, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya -

Hari Valentine yang jatuh setiap 14 Februari selalu mengundang perdebatan di kalangan umat Islam. Lantas, bagaimana Islam memandang hari Valentine?

Hari Valentine disebut juga hari kasih sayang. Pada hari ini, banyak orang memberikan cokelat, kado, boneka, hingga bunga, kepada teman-teman yang mereka anggap istimewa.

Asal-usul Valentine

Hari Valentine berasal dari budaya barat atau Eropa. Asal mula budaya ini sendiri juga sangat simpang siur. Ada yang mengatakan bersumber dari tradisi suatu agama tertentu, namun ada pula yang mengatakan budaya ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun.

Ada dua versi sejarah hari Valentine. Versi pertama menyangkut kematian tragis pendeta Roma bernama Valentine. Diceritakan, Valentine dipukuli dan dipancung pada 14 Februari 278 Masehi. Valentine dieksekusi karena dianggap menentang kebijakan Kaisar Claudius II.

Sang kaisar memang dikenal kejam dan membuat Roma terlibat pertempuran berdarah agar selalu menang perang. Bahkan, untuk memuluskan rencananya, ia melarang semua bentuk pernikahan dan pertunangan di Roma, karena dinilai menjadi penyebab tentaranya enggan pergi ke medan perang.

Pendeta Valentine pun menentang kebijakan tersebut. Ia diam-diam menikahkan pasangan muda, namun ketahuan sehingga berakhir di penjara, lalu dipukul dan dipancung. Eksekusi kepada Valentine menandai perayaan hari Valentine setiap tanggal 14 Februari.

Sejarah Valentine ini yang paling banyak dipercaya karena sang pendeta disebutkan meninggalkan catatan perpisahan untuk putri penjaga penjara yang menjadi temannya, dengan tulisan 'From Your Valentine'. Atas jasanya, Valentine dinobatkan sebagai orang suci hingga disebut Santo Valentine.

Versi kedua berkaitan dengan Festival Lupercalia pada 15 Februari. Sejarah ini menyebutkan Valentine berasal dari festival tersebut. Festival Lupercalia adalah tradisi Romawi Kuno yang tidak terlepas dengan hal-hal berbau seks. Hal ini pernah ditulis J.A North dalam The Journal of Romance to this volume 98 2008.

Festival ini dianggap sebagai salah satu tradisi untuk menghormati Desa Kesuburan pada zaman pra Romawi. Sayangnya, tradisi ini dinilai tidak bermoral dan tidak melambangkan kehangatan atau kasih sayang. Hingga pada suatu waktu, tradisi ini diubah menjadi lebih baik.

Hukum Valentine dalam Islam

Mengutip dari muhammadiyah.or.id, inti dari Valentine adalah mengistimewakan satu hari tertentu untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dikasihi. Namun, Islam tidak pernah mengkhususkan hari dan tanggal tertentu untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama.

Islam malah mewajibkan umatnya untuk merayakan hari cinta kasih itu setiap hari dan setiap saat. Bukankah di dalam Islam ada tuntutan untuk memulai segala sesuatu dengan mengucap kalimat basmallah, bismillahirahmirrahim, yang berarti dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang.

Cara menunjukkan kasih sayang di dalam Islam adalah tidak dengan cara berkasih-kasihan antara sesama anak muda. Karena cara berkasih-kasihan dan berpacar-pacaran seperti yang dilakukan kebanyakan anak muda sekarang ini adalah perbuatan yang dekat dengan dosa zina. Dalam hal ini dengan sangat jelas Allah SWT sudah berfirman:

وَلَاتَقْرَبُواالزِّنٰىٓاِنَّهٗكَانَفَاحِشَةًۗوَسَاۤءَسَبِيْلًا

Artinya: Dan, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra'ayat 32)

MUI Haramkan Perayaan Valentine

Pada 13 Februari 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan perayaan hari Valentine atau hari kasih sayang hukumnya haram. Kemudian, MUI mengeluarkan fatwa Valentine haram. Hal tersebut tercatat dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2017, yang menjelaskan umat Islam dilarang merayakan Valentine.

Alasan penetapan Valentine haram adalah perayaan tersebut lebih banyak diisi hal-hal buruk dan tidak bermanfaat seperti pesta dan mabuk-mabukkan. Perayaan atau cara memperingati hari Valentine dinilai menyimpang dari ajaran Islam.

MUI mengeluarkan fatwa Valentine haram karena tiga alasan, yaitu hari Valentine bukan termasuk dalam tradisi Islam, perayaan setiap 14 Februari ini dikhawatirkan bisa menjerumuskan muda-mudi muslim kepada pergaulan bebas atau seks di luar nikah, dan berpotensi membawa keburukan.

Jadi kesimpulannya, hari Valentine adalah perayaan yang sangat dekat dengan zina yang dilarang keras dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, perayaan tersebut juga dihukumi haram.

(auh/irb)

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Muncul fakta baru terkait pemasangan pagar laut di wilayah perairan Tangerang. Ternyata, di lautan yang dipagari itu sudah terbit sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM). Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penerbitan dua sertifikat itu ilegal.

“Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi, (sertifikat yang mencakup wilayah laut) itu sudah jelas ilegal. Artinya, pemagaran ini dilakukan tujuannya agar tanahnya itu semakin naik. Semakin lama, semakin naik, semakin naik,” kata Trenggono saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025), setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto.

MAKASSAR - Sekretaris Umum (Sekum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Prof Muammar Bakry meminta masyarakat wajib bersyukur atas menurunnya tindak kejahatan terorisme.

Selama dua tahun terakhir, tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack di Indonesia.

Meski demikian, pencegahan radikal terorisme tidak boleh kendur dan lengah. Akan tapi sinergi dan koordinasi harus terus ditingkatkan agar Tahun 2025 kembali zero terrorist attack.

?Memasuki tahun 2025 juga menjadi suatu capaian bahwa telah dua tahun berselang Indonesia mengalami nol serangan teroris, atau yang juga biasa disebut sebagai zero terrorist attack. Hal ini dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri bahwa sentimen negatif terhadap perbedaan SARA semakin menurun,? kata Prof Bakry di Makassar, Kamis (9/1/2025).



Menurutnya, semakin terbukanya pemahaman agama yang inklusif dan toleran menjadi faktor pendukung menurunnya angka kejadian tindakan kejahatan atas nama agama.

Zero terrorist attack juga mampu menjadi indikator yang baik atas capaian kerja Pemerintah melalui berbagai instansinya dalam menjembatani bahkan mempertemukan berbagai kelompok dan golongan yang berbeda.


?Saya kira upaya pemerintah untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang masih tersisa pada bangsa Indonesia adalah hal yang sangat baik dan konstruktif bagi penguatan kemajemukan dan heterogenitas bangsa kita,? ujar Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

Dia menambahkan, momen tahun baru bisa menjadi refleksi apa yang harus dilakukan untuk penguatan kebhinekaan.

"Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia karena kita mampu menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan dan kekayaan," tegasnya.

Dia berharap agar jangan ada lagi perbedaan-perbedaan dengan latar belakang yang macam-macam, termasuk agama, kemudian menjadi alasan dan pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan serta teror.

Terkait interaksi masyarakat secara luas pada perayaan-perayaan besar seperti tahun baru, Muammar Bakry mengatakan bahwa perayaan tersebut haruslah dilihat secara tepat. Hanya karena suatu perayaan tidak sesuai dengan keinginan sebagian pihak, tidak lantas menjadikan perayaan tersebut dilarang atau bahkan dikatakan sebagai pendangkalan akidah.

?Menurut saya, kita harus melihat dulu secara proporsional kegiatan perayaan tahun baru itu. Kalau perayaan tahun baru itu ada kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, kalau kita bicara Islam, berarti nilai-nilai ajaran Islam, bisa dikatakan kegiatan itu mengarah kepada kegiatan yang dimakruhkan atau diharamkan. Dengan kata lain, melakukannya menjadi hal yang dilarang,? terang Prof. Bakry.

?Tapi kalau kegiatan itu justru sebenarnya menghadirkan suasana hati kita menjadi merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, dengan menjadikan momen pergantian tahun itu sebagai momentum untuk muhasabah, zikir, mengenang, mengingat, dan introspeksi apa yang pernah kita lakukan, lalu kemudian kita proyeksikan untuk tahun berikutnya agar menjadi pribadi yang lebih baik, maka tentu itu (perayaan tahun baru) nafasnya sesuai dengan ajaran Islam,? urainya.

Menurutnya, Alquran menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan siang dan malam yang silih berganti dan terus berlanjut seperti itu, agar para manusia bisa menjadikannya sebagai peringatan dan momen kesyukuran.

Artinya, dalam memahami agama secara proporsional, Tuhan telah memerintahkan manusia supaya momentum pergantian waktu, dalam hal ini tahun baru, agar tidak lewatkan begitu saja.

Tuhan menginginkan para hambanya untuk menjadikan tahun yang baru sebagai waktu memanjatkan ungkapan kesyukuran dan melakukan introspeksi atas perbuatan di masa lalu dan bertekad untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Muammar Bakry pun berharap agar Indonesia bisa selalu konsisten menjaga kerukunan antar golongan, sehingga kembali mampu mempertahankan nihilnya serangan teroris yang didasarkan atas nama agama. Dia menyerukan agar rakyat Indonesia kembali memahami agamanya dengan benar agar keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa terus terjaga.

?Saya kira kita harus kembali kepada ajaran agama yang benar. Ajaran agama kita itu mengajarkan kita untuk menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), menjaga ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan), dan menjaga ukhuwah islamiyah. Kalau kita lebih kembangkan lagi menjadi ukhuwah imaniyah, yang dimaknai bahwa semua anak bangsa yang beriman itu tetap saudara kita,? tandasnya.