Pemerintah mencalonkan dua pakar hukum internasional untuk berkiprah di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) dan Komisi Hukum Internasional (ILC).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief Havas Oegroseno dalam arahan pers di Jakarta pada Jumat (9/5).

Dia mengatakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomo dicalonkan sebagai hakim ITLOS untuk masa kerja 2026-2035 dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dicalonkan sebagai anggota ILC untuk periode 2028-2032.

Menurut Havas, Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) yang telah melaksanakan kewajiban hukumnya, tetapi belum ada warga negara Indonesia yang menjadi hakim di ITLOS.

Dia menambahkan bahwa pencalonan itu juga menjadi upaya Indonesia merefleksikan kepentingan negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara.

"Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan akan sangat ideal apabila kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang atau negara kepulauan itu juga bisa terefleksikan di dalam komposisi hakim internasional hukum laut yang ada di Hamburg," kata Havas.

Terkait pencalonan Hikmahanto di ILC, Havas mengatakan sampai sekarang, belum ada hukum internasional yang mengatur dampak kenaikan permukaan air laut terhadap garis pantai suatu negara.

Kenaikan permukaan air laut, kata Havas, dapat berdampak pada kemunduran garis pantai, yang bisa mengakibatkan berubahnya garis pantai suatu negara.

"Ini belum definitif, belum final. Studinya sudah lama dilakukan dan Indonesia merasa perlu memiliki suara di dalam proses penyusunan norma baru dalam hukum internasional di bidang kenaikan permukaan air laut," kata dia.

Havas mengatakan jika Eddy dan Hikmahanto terpilih, maka jabatan mereka bersifat independen dan profesional, bukan mewakili negara.

ITLOS adalah pengadilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Pengadilan itu bertugas menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS dan mengeluarkan putusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, pelindungan lingkungan laut, dan isu-isu hukum maritim lainnya.

Berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

ILC adalah lembaga yang mendorong perkembangan hukum internasional, yang terdiri dari 34 pakar hukum internasional yang dipilih setiap lima tahun oleh Majelis Umum PBB.

Berbasis di Jenewa, Swiss, lembaga itu memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB tentang pengembangan dan kodifikasi hukum internasional.

Produsen otomotif asal China, BYD, mengakui posisinya di pasar global, termasuk Indonesia sangat rentan terhadap potensi konflik hukum, khususnya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Hal ini menyikapi kasus sengketa nama Denza, merek dagang yang kini digunakan BYD untuk bisnis mobil premium di Tanah Air. BYD kalah di pengadilan setelah menggugatPT Worcas Nusantara Abadi (WNA) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait nama Denza.

Namun, ini bukan satu-satunya persoalan hukum terkait merek dagang yang dihadapi BYD. Perusahaan juga sedang berkonflik hukum dengan produsen otomotif asal Jerman, BMW lantaran mereka menggunakan nama M6 untuk MPV listrik BYD di Tanah Air.

Luther Panjaitan, Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, menjelaskanpada dasarnya perusahaan telah berbuat banyak sebagai persiapan kala memulai ekspansi ke pasar global termasuk Indonesia.

Pihaknya juga tak lupa mengajukan hak paten terkait apapun yang menyangkut bisnis mereka di suatu negara. Namun begitu, Luther mengakui masing-masing negara memiliki aturan tersendiri bila berbicara soal hak kekayaan intelektual.

"Sebenarnya tidak ada yang mau terkena kasus seperti ini, sebelum masuk pasar Global. Tentunya kami sudah mempersiapkan hak patent dan international registered right yang diakui secara global," kata Luther melalui pesan singkat, Senin (5/5).

"Namun kami memahami di masing-masing negara ada banyak pendaftaran merek dengan undang-undang tersendiri," sambung Luther.

Ia pun mengakui usia perusahaan yang masih sangat dini kala melakukan ekspansi ke pasar global, menjadi akar terjadinya konflik dengan pihak lain terkait merek dagang.

"Dan bila dibandingkan merek lain, BYD terbilang sangat baru masuk ke pasar-pasar dunia, sehingga memiliki potensi sangat besar terjadi konflik," kata dia.

Lebih lanjut, Luther mengatakan BYD dan seluruh anak perusahaannya menghormati proses hukum di Indonesia.

Ia menambahkan proses hukum ini merupakan bagian dari perjuangan BYD untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual yang telah diakui global.

"Jadi saya bisa bilang ini adalah bagian dari memperjuangkan kekayaan intelektual yang sudah kami miliki dan diakui di global, dan yang mungkin saja pada akhirnya memberikan skala nilai tambah yang lebih besar ke industry dan pasar. Jadi kami lalui saja proses nya dengan percaya diri," kata Luther.

Jakarta -

Ketaatan negara dalam menjunjung hukum dinilai melalui World Justice Project (WJP) Rule of Law Index atau Indeks Negara Hukum WJP. Dalam indeks ini, mayoritas negara-negara di Eropa Utara menjadi yang paling taat hukum.

WJP mencatat tren otoriter telah mendorong negara-negara di dunia masuk ke dalam resesi supremasi hukum sejak 2016. Kemerosotan global terhadap hukum ini telah berdampak pada 78% negara.

Supremasi hukum sendiri merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi, demikian dilansir Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan indeks WJP, lebih dari 6 miliar orang tinggal di negara yang supremasi hukumnya melemah antara tahun 2022 dan 2023.

"Dunia masih dicengkeram oleh resesi supremasi hukum yang ditandai dengan penjangkauan eksekutif yang berlebihan, pembatasan hak asasi manusia, dan sistem peradilan yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat," ucap salah satu pendiri dan presiden WJP, William H Neukom, dikutip dari World Justice Project, Rabu (30/4/2025).

Keadilan Semakin Sulit Diakses oleh Masyarakat

Pada 2023, WJP mencatat, penurunan fungsi sistem peradilan semakin meluas, dengan semakin banyak negara yang kesulitan memberikan keadilan yang tepat waktu, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Melalui Indeks Negara Hukum WJP, data negara hukum dinilai berdasarkan berbagai faktor, yaitu mencakup:

- Batasan kekuasaan pemerintah

- Ada dan tidaknya korupsi

- Pemerintahan terbuka

- Hak-hak dasar

- Ketertiban dan keamanan

- Penegakan peraturan

- Peradilan perdata

- Peradilan pidana.

Survei ini menilai bagaimana konstitusi berjalan di sebuah negara dan bagaimana pemerintahnya bertanggung jawab secara hukum. Di sisi lain, survei juga menilai bagaimana negara hadir memenuhi hak-hak warganya, termasuk menghormati hak asasi manusia.

Metodologi indeks WJP ini mengacu pada survei para ahli dan rumah tangga untuk mengukur supremasi hukum di 142 negara dan yurisdiksi, yang mencakup 95% populasi dunia.

Lantas bagaimana hasilnya?

Negara-negara Nordik Jadi yang Paling Taat Hukum

Menurut WJP Rule of Law Index 2023, negara paling taat hukum mayoritas berada di wilayah Eropa Utara. Sebagian besarnya termasuk negara-negara Nordik.

Denmark berada di peringkat pertama dengan skor indeks 0,9. Menyusul Norwegia di peringkat kedua dengan skor 0,89, Finlandia dengan skor 0,87, dan Swedia dengan skor 0,86.

Peringkat kelima ada negara dari Eropa Tengah yakni Jerman dengan skor 0,83. Di luar negara Eropa, hanya ada Selandia Baru yang berhasil masuk ke top 10 negara paling taat hukum, dengan menempati peringkat keenam.

Daftar 10 Negara Paling Taat Hukum di Dunia Menurut WJP Rule of Law Index 2023

1. Denmark

Skor: 0,90 (skor 0 terburuk, skor 1 terbaik)

2. Norwegia

Skor: 0,89

3. Finlandia

Skor: 0,87

4. Swedia

Skor: 0,86

5. Jerman

Skor: 0,83

6. Selandia Baru

Skor: 0,83

7. Luksemburg

Skor: 0,83

8. Belanda

Skor: 0,82

9. Irlandia

Skor: 0,82

10. Estonia

Skor: 0,82

Bagaimana dengan Indonesia dan Negara di Asia Tenggara?

Dalam pemeringkatan WJP Rule of Law Index 2023, negara Asia Tenggara yang paling taat hukum yakni Singapura. Negara ini menempati peringkat ke-16 teratas di dunia dengan skor 0,78.

Kedua ada Malaysia yang menempati peringkat ke-55 dunia dengan skor 0,57. Sementara Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor 0,53.

Indonesia memiliki skor buruk soal korupsi, peradilan pidana, dan peradilan perdata menurut indeks WJP tersebut.

(faz/pal)

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Eropa ditutup menguat pada perdagangan Selasa (18/3/2025), didorong oleh persetujuan parlemen Jerman atas rencana reformasi belanja besar-besaran.

Di saat yang sama, investor mencermati perkembangan pembicaraan antara pemimpin AS dan Rusia yang berpotensi menghasilkan kesepakatan damai bagi Ukraina.

Melansir Reuters, Rabu (19/3/2025), indeks Stoxx Europe 600 ditutup menguat 0,6%, dipimpin saham perbankan yang menguat 2,5% ke level tertinggi sejak Februari 2011.

Sektor energi serta otomotif dan suku cadang juga mencatat kenaikan, dengan mayoritas sektor berakhir di zona hijau. Indeks sektor dirgantara dan pertahanan ditutup pada rekor tertinggi setelah naik 1,4%.

Sementara itu, indeks DAX Jerman menguat 1% setelah menyentuh rekor tertinggi intraday. Sementara itu, indeks saham kapitalisasi kecil SDAX melonjak 3% ke level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun.

Parlemen Jerman Bundestag menyetujui RUU reformasi yang melonggarkan aturan ketat utang negara guna meningkatkan belanja pertahanan, termasuk alokasi dana sebesar 500 miliar euro (Rp8.900 triliun) untuk infrastruktur. RUU ini akan diajukan ke majelis tinggi pada Jumat mendatang.

Euforia pasar terhadap reformasi tersebut sempat mendorong lonjakan saham pertahanan, nilai tukar euro, serta imbal hasil obligasi zona euro dalam beberapa pekan terakhir. Namun, setelah pemungutan suara, tren kenaikan tersebut sedikit mereda.

Analis investasi Quilter Lindsay James mengatakan penguatan ini menjadi contoh klasik strategi ‘beli rumor, jual fakta’. Hal ini karena pasar Jerman sudah unggul dibanding lainnya, sehingga jadi aksi ambil untung tak terhindarkan.

“Investor akan mencari eksposur ke ekonomi Jerman, dan biasanya itu akan berujung pada saham dengan kapitalisasi pasar menengah dan kecil,” jelas James.

Namun, lembaga pemeringkat Fitch mengingatkan bahwa peringkat kredit AAA Jerman bisa berada di bawah tekanan jika lonjakan belanja ini tidak diimbangi dengan langkah konsolidasi fiskal atau gagal mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan BofA Global Research mengungkapkan adanya peralihan dana investasi dari saham AS ke saham Eropa yang paling tajam sejak 1999, dengan meningkatnya minat terhadap saham kapitalisasi kecil di kawasan ini.

Di sisi geopolitik, investor menanti hasil pembicaraan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, di tengah upaya Washington membujuk Moskow untuk menerima gencatan senjata dalam konflik Ukraina.

Dari sisi korporasi, saham Computacenter melesat 11% setelah perusahaan teknologi ini mengungkapkan optimisme terhadap pertumbuhan pada 2025, dengan pesanan yang kuat di seluruh wilayah operasionalnya.

Sebaliknya, saham Bollore anjlok 5,4% setelah konglomerasi Prancis itu merilis laporan keuangan tahunannya yang mengecewakan pasar.

Sementara itu, Siemens naik 1,2% setelah mengumumkan rencana PHK terhadap 5.600 karyawan di divisi industri digitalnya sebagai bagian dari strategi restrukturisasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Eropa menguat di hari kedua berturut-turut pada Senin (17/3/2205), didorong oleh penguatan sektor energi dan kesehatan.

Fokus utama investor tertuju pada rencana reformasi utang Jerman serta perkembangan konflik Rusia-Ukraina.

Melansir Reuters, Selasa (18/3/2025), Indeks Stoxx Europe 600 ditutup menguat 0,8%, melanjutkan reli sejak Jumat lalu, ketika partai-partai politik Jerman mencapai kesepakatan bersejarah untuk meningkatkan pinjaman negara—langkah yang diperkirakan akan menjadi dorongan besar bagi perekonomian.

Sektor energi memimpin kenaikan dengan lonjakan 1,5%, mengikuti pergerakan harga minyak mentah yang lebih tinggi setelah AS bersumpah akan terus menyerang kelompok Houthi di Yaman hingga kelompok yang didukung Iran itu menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang.

Saham-saham kesehatan juga mencatat penguatan 1,4%, menandai kenaikan beruntun terpanjang sejak Januari lalu.

Sebaliknya, saham-saham mewah mengalami tekanan. L’Oreal melemah hampir 1%, Kering turun 2,8%, sementara Burberry merosot 4,3%, menyebabkan indeks sektor barang mewah terkoreksi 0,6%.

Terlepas dari tantangan hukum yang muncul di menit-menit terakhir, investor tetap optimistis terhadap reformasi fiskal Jerman yang, jika disahkan, berpotensi memberikan stimulus besar bagi perekonomian yang sedang lesu.

Analis Deutsche Bank menilai risiko hukum terhadap kebijakan ini cukup rendah dan memperkirakan langkah tersebut dapat meningkatkan stimulus fiskal hingga 3-4% dari PDB pada 2027.

Indeks DAX Jerman naik 0,7% dan telah melampaui indeks lain di Eropa dengan lonjakan lebih dari 15% sepanjang tahun ini.

Di sisi geopolitik, perhatian tertuju pada pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan mantan Presiden AS Donald Trump yang dijadwalkan pada Selasa. Pasar berharap tercapainya kesepakatan yang dapat meredakan konflik Rusia-Ukraina, yang pada akhirnya dapat menekan harga energi di seluruh Eropa.

Namun, ketidakpastian masih membayangi perdagangan global setelah Trump mengancam akan memberlakukan tarif 200% pada anggur dan minuman keras Eropa. Kebijakan perdagangan yang tidak menentu ini memicu volatilitas di pasar, dengan investor menantikan kepastian lebih lanjut terkait implementasi tarif tersebut.

Di sisi kebijakan moneter, bank-bank sentral utama, termasuk Federal Reserve AS dan Bank of England, dijadwalkan mengadakan pertemuan pekan ini. Keduanya diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan.

BERLIN - Calon kanselir Jerman mendatang Friedrich Merz mengatakan bahwa ia percaya bahwa Eropa harus meningkatkan kemampuan pertahanannya sendiri karena ketegangan dengan AS meningkat atas Ukraina dan pendanaan NATO.

Merz mengatakan bahwa ia "tidak memiliki ilusi sama sekali tentang apa yang akan terjadi dari Amerika", mengacu pada pemerintahan Donald Trump.

"Saya sangat ingin tahu apa yang akan terjadi antara sekarang dan KTT NATO pada akhir Juni," katanya, dilansir BBC.

Namun, ia menambahkan bahwa masih dipertanyakan "apakah kita akan tetap berbicara tentang NATO dalam bentuknya saat ini atau apakah kita harus membangun kemampuan pertahanan Eropa yang independen jauh lebih cepat".

Merz adalah seseorang yang mengatakan Jerman layak kembali ke panggung Eropa dan dunia.

Eropa, ketika melihat ke luar sana, melihat dunia yang benar-benar tidak stabil, dunia yang menakutkan, biasanya dapat mengandalkan sekutu terbesarnya Amerika Serikat, tetapi tidak lagi dapat mengandalkan Donald Trump di Gedung Putih.

Merz telah menunjuk dua pemimpin besar Eropa lainnya - Emmanuel Macron dari Prancis dan Keir Starmer dari Inggris. Mereka akan menuju Washington minggu ini dan Merz mengatakan, sudah seharusnya, Jerman berada di sana.

Jadi, ia sedang terburu-buru.

Selama Merz mencoba membangun koalisi ini, Jerman akan terganggu dan ia ingin Jerman kembali menjalankan bisnis untuk Jerman dan seluruh Eropa.

Merz ingin bekerja sama dengan Inggris, Prancis, dan sekutu Eropa. Ini bukan Jerman untuk Jerman - itulah slogan partai AfD - ini adalah Jerman untuk Eropa di Eropa.

Washington DC -

Sejak pelantikannya pada tanggal 20 Januari, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus maju dengan penangkapan dan deportasi migran tanpa izin tinggal, meski banyak menuai kritik dari aktivis hak sipil dan hak asasi manusia. Ia mengumumkan keadaan darurat di perbatasan AS-Meksiko.

Selain itu, Kongres AS telah meloloskan UU migrasi yang lebih ketat yakni Lakes Riley Act. Berdasarkan UU tersebut, migran tanpa status kependudukan yang sah, akan dapat ditahan di pusat penahanan imigrasi bukan hanya untuk kejahatan berat, tetapi juga untuk pelanggaran ringan seperti mengutil.

Pada minggu pertama masa jabatan kedua Trump, hampir 2.400 migran ditangkap. Badan perlindungan perbatasan AS yakni United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) kini merilis angka baru setiap hari. Penangkapan tersebut diduga ditujukan terutama kepada imigran yang pernah terjerat kasus hukum.

"Deportasi massal terbesar dalam sejarah"

Seorang juru bicara Trump minggu lalu mengatakan tentang "deportasi massal terbesar dalam sejarah." Namun, bahkan di bawah pemerintahan Demokrat sebelumnya Joe Biden, ada ratusan penangkapan setiap hari. Pada tahun 2024 ada rata-rata 311 penangkapan per harinya dan rata-rata 467 pada tahun 2023.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Dengan banyak dukungan antara lain dari dari kepolisian federal AS FBI, ICE memulai "operasi tertarget" terhadap para migran tanpa izin tinggal di kota metropolitan Chicago, AS, pada hari Minggu (26/01). Lembaga penyiaran CNN melaporkan tentang berlangsungnya "operasi kilat".

Beberapa lembaga federal juga diberi kewenangan tambahan untuk menangkap imigran ilegal di Amerika Serikat. Ini adalah operasi yang berlangsung beberapa hari dan akan meluas ke seluruh negeri.

Deportasi dapat meningkat dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Januari, Trump mengumumkan niat untuk mendeportasi "jutaan dan jutaan" migran ilegal.

Direktur ICE Tom Homan juga mengonfirmasi rencana ini. Pria berusia 63 tahun itu dijuluki sebagai "raja perbatasan" oleh Trump saat masa jabatan pertamanya.

Ke mana para migran dideportasi?

Mayoritas para migran yang dideportasi oleh pemerintahan Trump sejauh ini diterbangkan ke Meksiko dan Guatemala. Pemerintah Meksiko berencana mendirikan kamp penerimaan untuk mendukung mereka yang dideportasi.

Setelah Kolombia menolak mengizinkan pesawat militer AS yang membawa orang-orang yang dideportasi mendarat, perselisihan pun terjadi antara kedua negara.

Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang berasal dari partai kiri secara khusus mengkritik penggunaan pesawat militer untuk deportasi. Menurutnya, warga Kolombia yang dideportasi harus diperlakukan "dengan bermartabat" dan bukannya "seperti penjahat".

Trump kemudian mengancam tarif impor tinggi pada produk Kolombia. Presiden Petro akhirnya menyerah, dan mengizinkan penggunaan pesawat militer

Bagaimana proses deportasi era Trump?

Pada prinsipnya, setelah penangkapan, pengadilan AS memutuskan deportasi migran yang tidak punya surat izin tinggal yang sah. Jika keputusannya adalah mendeportasi, mereka akan dibawa ke negara asal dengan pesawat Angkatan Darat AS atau pesawat sipil dan diserahkan kepada pihak berwenang di sana.

Strategi Trump adalah meningkatkan jumlah penangkapan dan deportasi lebih cepat. Salah satu tindakan pertamanya adalah menutup aplikasi CBP One, yang memungkinkan para migran mengajukan suaka secara daring dan menjadwalkan janji temu. Karena penutupan, janji temu suaka yang dijadwalkan sebelumnya juga dibatalkan.

Pemerintahan baru AS juga mengumumkan minggu lalu, imigran ilegal kini juga dapat ditangkap di gereja, sekolah, dan rumah sakit. Dari sudut pandang hukum, hal ini mungkin dilakukan. Namun, peraturan khusus sebelumnya menetapkan, petugas polisi imigrasi AS tidak dapat beroperasi di area "lokasi sensitif" semacam itu tanpa adanya izin khusus.

Deportasi migran Amerika Latin yang sedang terjadi saat ini mendapat publisitas yang besar. Antara lain, Gedung Putih mengumumkan sejumlah penangkapan di akun media sosialnya dan menyajikan gambar-gambar migran kriminal.

Reaksi terhadap kebijakan deportasi era Trump

Penangkapan dan deportasi di bawah Trump dianggap sangat brutal. Selain Kolombia, Brasil juga mengeluhkan tentang perlakuan tidak manusiawi terhadap warganya yang dideportasi.

Puluhan migran yang dideportasi dari Amerika Serikat ke Brasil diborgol dan AC pesawat rusak, kata Kementerian Luar Negeri Brasil.
Menurut laporan media, beberapa dari mereka yang dideportasi ditendang dan dipukuli oleh para penjaga. Selain itu, mereka tidak diberi makanan, minuman, dan akses ke toilet untuk waktu yang lama.

PBB mengingatkan AS tentang hak suaka yang "diakui secara universal". Meskipun negara berhak menjalankan hak kedaulatannya di sepanjang perbatasan luarnya, mereka harus melakukannya "sesuai dengan kewajiban mereka untuk menghormati hak asasi manusia," kata juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ravina Shamdasani.

Bahkan di Amerika Serikat, banyak yang tidak setuju dengan cara deportasi ini. California dan negara bagian serta kota lain yang diperintah Demokrat mengkritik deportasi tersebut.

Beberapa kota besar, seperti Chicago atau Los Angeles, telah menyatakan diri sebagai "kota perlindungan", yang melarang pemerintah kota menggunakan sumber daya atau personel untuk melaksanakan arahan imigrasi federal.

Namun, secara umum, para politisi dari Partai Demokrat yang sekarang menjadi oposisi lebih enggan mengkritik perlakuan Trump terhadap imigran, dibandingkan saat awal masa jabatan pertamanya. Para uskup Katolik di AS menyebut perlakuan Trump terhadap imigran dan pengungsi mengkhawatirkan.

Ada juga kekhawatiran dari komunitas bisnis. Banyak industri di AS bisa kehilangan pekerja akibat deportasi. Ambil contoh sektor pertanian yang sekitar setengah dari seluruh karyawannya dikatakan sebagai migran ilegal.

Yang tidak kalah pentingnya, tindakan pemerintahan baru AS telah menimbulkan ketidakpastian yang besar di kalangan migran.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

(nvc/nvc)

KARANGASEM, KOMPAS.com - Seorang pria wisatawan asal Jerman berinisial KES diamankan petugas imigrasi di pos pendakian Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan mengatakan, KES diamankan pada Jumat (17/1/2025) di pos pendakian Gunung Agung di Pura Pasar Agung, Karangasem.

Awalnya, petugas Inteladakim Imigrasi Singaraja mendapat laporan dari pengelola pemandu Gunung Agung mengenai warga asing yang dicurigai akan mendaki tanpa didampingi pemandu.

"Menerima laporan mengenai WNA yang mendaki tanpa pemandu tersebut, kami langsung menerjunkan tim ke pos pendakian Gunung Agung melalui Jalur Pasar Agung," kata Hendra, dikonfirmasi Senin (20/1/2025).

Wisatawan asing itu tiba di parkiran Pura Pasar Agung seorang diri dengan mengendarai sepeda motor.

Ketika ditanya petugas jaga, WNA tersebut sempat mengaku hanya ingin ke Pura Pasar Agung.

Namun, karena gelagatnya mencurigakan, petugas jaga langsung menghampiri dan memberitahu bahwa jika ingin mendaki, harus didampingi pemandu demi alasan keamanan.

Aturan ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Aturan tersebut juga dipasang dalam baliho di kawasan parkir VIP Pura Pasar Agung.

Hal ini sebagai pencegahan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan akibat mendaki tanpa didampingi pemandu.

Adapun warga asing berinisial KES itu kini ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Singaraja untuk pemeriksaan.

"Terhadap WNA tersebut kami amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini mengingat yang bersangkutan patut diduga melanggar surat edaran Kepala Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali," kata dia.

Berlin (ANTARA) - Jerman merayakan Tahun Baru di tengah tragedi dan kontroversi saat lima orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang berkaitan dengan kembang api dan ratusan orang ditangkap di seluruh penjuru negeri, demikian dilaporkan media Jerman pada Rabu (1/1).

Kematian lima orang itu disebabkan oleh ledakan atau kesalahan penanganan kembang api, dengan beberapa insiden melibatkan petasan yang dibuat sendiri, diperoleh secara ilegal, atau digunakan secara tidak benar, menurut program Tagesschau dari lembaga siaran publik Jerman ARD.

Rumah sakit di seluruh Jerman melaporkan lonjakan kasus cedera akibat kembang api, dengan luka bakar, luka pada tangan dan wajah, serta kerusakan pendengaran menjadi kasus yang paling banyak ditemukan.

Di Berlin, pihak kepolisian menangkap sedikitnya 390 orang atas berbagai pelanggaran selama perayaan Tahun Baru. Selain itu, 15 petugas polisi dan seorang petugas pemadam kebakaran terluka, ungkap kantor berita Jerman Deutsche Presse-Agentur (dpa), mengutip pernyataan Senator Dalam Negeri Iris Spranger.

Aksi kekerasan terjadi di beberapa wilayah di Jerman saat perayaan Tahun Baru. Di Leipzig, para perusuh membakar tempat sampah, membangun barikade, dan sekitar 50 orang melemparkan kembang api dan botol ke arah polisi. Di Cologne, pihak otoritas melaporkan bahwa dua petugas terluka akibat petasan, sementara kerusuhan serupa juga dilaporkan di Hamburg.

Di Bonn, sekelompok remaja meluncurkan roket Malam Tahun Baru ke arah seorang pria tunawisma yang sedang tidur, membuat pria itu syok. Para pelaku dilaporkan merekam serangan itu dengan ponsel mereka

Insiden ini dan insiden-insiden lainnya telah memicu kekhawatiran yang meluas terkait risiko keamanan yang ditimbulkan oleh penggunaan kembang api secara pribadi.

Perwakilan dari kepolisian, brigade pemadam kebakaran, dan Asosiasi Medis Jerman telah menyuarakan penolakan keras terhadap penjualan kembang api yang tidak dibatasi untuk perayaan Tahun Baru.

Ketua serikat polisi Jochen Kopelke menyerukan tindakan tegas sebagai respons terhadap insiden-insiden Malam Tahun Baru itu. "Kembang api dimaksudkan untuk diluncurkan ke langit, bukan ke jalanan," katanya. "Terlalu banyak korban tewas, terlalu banyak korban luka, terlalu banyak polisi yang dikerahkan."

Presiden Asosiasi Medis Jerman Klaus Reinhardt juga menganjurkan reformasi, dengan mendesak pelarangan penggunaan kembang api secara pribadi di seluruh negara tersebut. Jika para politisi tetap diam saja, mereka berkontribusi terhadap fakta bahwa ribuan orang terluka akibat insiden kembang api Malam Tahun Baru dari tahun ke tahun.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

BERLIN - Taleb Jawad Al Abdulmohsen (50), tersangka serangan mobil terhadap pasar Natal di Magdeburg, Jerman, merupakan pria murtad dan ateis asal Arab Saudi. Latar belakangnya ini justru membuat pakar terorisme Jerman kebingungan menentukan motif serangan.

Lima orang tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka setelah Taleb menabraki kerumunan orang di pasar Natal dengan mobil BMW hitam sewaan pada Jumat malam. Dia telah ditangkap dan ditahan polisi.

Pihak berwenang Jerman enggan menyebutkan identitas lengkapnya, dan hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter Arab Saudi yang telah tinggal di Jerman selama hampir dua dekade dan dia bertindak sendiri dalam serangan Jumat malam.

Media lokal melaporkan Taleb merupakan seorang dokter spesialis psikiatri dan psikoterapi.

Akun X Taleb menggambarkan dirinya sebagai orang yang keluar dari Islam atau murtad dan menyatakan dirinya ateis.

Akun itu dipenuhi dengan tweet yang berfokus pada tema-tema anti-Islam dan kritik terhadap agama tersebut, sambil membagikan ucapan selamat kepada para Muslim yang meninggalkan agama Islam.

Jejak digitalnya juga menunjukkan simpati pada Israel dengan me-retweet juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab.

Taleb telah mengkritik otoritas Jerman, dengan mengatakan bahwa mereka telah gagal melakukan cukup banyak hal untuk memerangi "Islamisme Eropa?.

Dia juga menyuarakan dukungannya untuk Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berhaluan kanan ekstrem dan anti-imigran.

Beberapa orang menggambarkan Taleb sebagai seorang aktivis yang membantu para wanita ateis Saudi melarikan diri dari tanah air mereka. Baru-baru ini, dia tampak fokus pada teorinya bahwa otoritas Jerman telah menargetkan para pencari suaka Saudi.

Pakar terorisme terkemuka Jerman, Peter Neumann, mengaku bingung dengan motif serangan oleh tersangka. Dia belum pernah bertemu sosok tersangka dalam aksi kekerasan massal dengan profil yang seperti itu.

?Setelah 25 tahun berkecimpung dalam ?urusan? ini, Anda pikir tidak ada yang bisa mengejutkan Anda lagi. Namun, seorang mantan Muslim Saudi berusia 50 tahun yang tinggal di Jerman Timur, mencintai AfD, dan ingin menghukum Jerman atas toleransinya terhadap kaum Islamis?itu benar-benar tidak ada dalam radar saya,? tulisnya, seperti dikutip AP, Minggu (22/12/2024).

Pada hari Sabtu, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan kepada wartawan: ?Pada titik ini, kami hanya dapat mengatakan dengan pasti bahwa pelakunya jelas-jelas Islamofobia?kami dapat mengonfirmasinya. Segala hal lainnya adalah masalah untuk penyelidikan lebih lanjut dan kami harus menunggu.?

Sebuah organisasi berbasis di Jerman bernama Atheist Refugee Relief mengatakan bahwa tersangka penyerang itu bukan bagian dari kelompok tersebut dan mengklaim bahwa dia membuat ?banyak tuduhan dan klaim? terhadapnya dan mantan anggota, yang menurutnya salah.

Awalnya, kata organisasi tersebut, ada rencana untuk bekerja sama mengoordinasikan bantuan bagi para pengungsi ateis dari Arab Saudi. Namun, kerja sama ini gagal.

"Kami menjauhkan diri darinya dengan tegas," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan di situs webnya, seraya menambahkan bahwa anggota Atheist Refugee Relief mengajukan tuntutan pidana terhadapnya pada tahun 2019 menyusul "fitnah dan serangan verbal yang paling keji."

Lubuklinggau -

Hampir seluruh alat metal detector dan X-Ray di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Sumatera Selatan hingga Indonesia rusak. Hal ini terungkap setelah anggota komisi XIII FPKB DPR RI Prana Putra Sohe melakukan kunjungan kerja (kunker) di lapas Sumsel.

KPLP Lapas Kelas IIA Lubuklinggau Adi Kusuma pun buka suara setelah legislator asal Lubuklinggau tersebut menyoroti permasalahan tersebut.

"Terkait alat X-Ray yang digunakan untuk melihat barang titipan dari warga yang mau membesuk itu memang saat ini kondisinya tidak bisa terpakai lagi (rusak)," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Kamis (19/12/2024).

Adi membeberkan sudah sekitar 5 tahun mesin X-Ray di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau rusak. Hingga saat ini belum ada perbaikan atau perawatan. Menurutnya kondisi itu tidak hanya terjadi di Lubuklinggau atau Sumsel, tapi juga di seluruh Indonesia.

"Sudah cukup lama rusaknya, mungkin sekitar lima tahun dan hampir di seluruh Indonesia kondisinya sama. Sudah kita laporkan sebelumnya dan saat ini kita sedang menunggu keputusan dari pusat," ungkapnya.

Adi mengungkapkan kebanyakan mesin X-Ray yang ada di tiap lapas di Indonesia berasal dari Jerman yang harganya sampai ratusan juta sehingga belum pernah dilakukan perawatan ataupun perbaikan karena harganya yang besar.

"Karena mesinnya rusak, saat ini untuk pengecekan kita melakukannya dengan sistem manual yaitu diperiksa satu persatu oleh petugas. Kalo untuk metal detektor kita masih menggunakannya karena barangnya tergolong masih murah," ujarnya.

Selama melakukan pengecekan manual, Adi mengaku pihak lapas berhasil mengamankan warga yang hendak menyelundupkan handphone ke dalam lapas pada Senin (21/10/2024).

"Kemarin ada temuan, ada yang berupaya dari salah satu keluarga binaan lapas yang hendak menyelundupkan HP ke lapas. HP itu dimasukkannya ke dalam bungkusan nasi. Akhirnya kita BAP dan periksa, kemudian hp nya kita musnahkan dan yang bersangkutan kita beri hukuman disiplin," ucapnya.

Adi mengatakan saat ini pihak Lapas Kelas IIA Lubuklinggau sudah membuat laporan mengenai perbaikan mesin X-Ray serta penambahan petugas untuk penjagaan lapas.

"Kemarin sudah disampaikan oleh anggota DPR komisi XIII terkait keluhan serta masukan agar bisa ada perbaikan di Lapas ini, termasuk salah satunya X-Ray itu. Sama hal nya dengan penambahan petugas karena petugas sekarang jumlahnya 7 orang," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota komisi XIII FPKB DPR RI Prana Putra Sohe menyoroti kondisi alat metal detector dan X-Ray di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Sumatera Selatan yang kondisinya banyak rusak.

"Saya kemarin menyoroti bahwa pertama, hampir setiap semua lapas ternyata tidak hanya Lubuklinggau dan Muara Beliti, itu alat detektor dan metal detector-nya rusak," kata Prana.

(des/des)

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN-Organisasi hak asasi manusia terkemuka di Jerman pada hari Senin (9/12/2024)memperingatkan adanya peningkatan rasisme anti-Muslim di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dan mendesak para politisi dan media untuk menghindari generalisasi yang berbahaya.

Institut Jerman untuk Hak Asasi Manusia (DIMR) mengeluarkan laporan setebal 32 halaman yang mengkaji dampak konflik Gaza terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, dengan fokus utama pada meningkatnya antisemitisme dan juga kekhawatiran akan meningkatnya insiden anti-Muslim.

Dilansir Anadolu, Senin, Direktur DIMR, Beate Rudolf, mengatakan bahwa generalisasi berlebihan dan stereotip negatif tentang Muslim dalam wacana politik dan liputan media setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah berdampak negatif pada hak-hak dasar dan kebebasan.

“Siapa pun yang mengkritik pemerintah Israel tidak secara otomatis bertindak antisemit. Siapa pun yang mendukung negara terpisah untuk Palestina tidak secara otomatis menjadi simpatisan Hamas. Generalisasi hanya mendorong antisemitisme, serta rasisme terhadap warga Palestina dan Muslim,” katanya dalam konferensi pers di Berlin.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa insiden antisemitisme di Jerman telah melonjak sejak 7 Oktober 2023, dengan kejahatan kebencian meningkat dua kali lipat menjadi 5.164 kasus pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lebih dari separuh pelanggaran ini terjadi pada kuartal terakhir. Paruh pertama tahun 2024 terdapat 1.997 kejahatan antisemit yang dilaporkan kepada polisi.

BACA JUGA: Ghana, Negara Mayoritas Kristen Itu Berpeluang Besar Dipimpin Presiden Muslim Pertama

DIMR menyerukan keterlibatan masyarakat yang lebih kuat untuk melawan antisemitisme di Jerman, memperluas langkah-langkah pencegahan seperti program peningkatan kesadaran di lembaga-lembaga pendidikan dan memberikan dukungan untuk proyek-proyek yang memerangi informasi yang salah dan teori konspirasi.

Lembaga ini juga memperingatkan pihak berwenang agar tidak membuat generalisasi yang berlebihan dan menyebarkan stereotip negatif tentang Muslim, dengan menekankan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul hanya boleh dilakukan dalam situasi yang luar biasa sebagaimana diizinkan oleh hukum.