Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa peran aktif elemen masyarakat menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada publik mengenai paham radikalisme dan terorisme guna memitigasi bahaya paham tersebut melalui pendekatan kesiapsiagaan nasional.

“Harapan kami dengan keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, upaya mitigasi terhadap radikal terorisme dapat lebih efektif dan efisien,” ujar Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono dalam kegiatan silaturahim dengan Forum Silaturahmi Ulama Indonesia (FSUI) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/5), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Komjen Pol. Eddy menegaskan bahwa pelibatan masyarakat tersebut nantinya akan lebih memaksimalkan implementasi kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme (RAN PE).

Dengan demikian, berbagai program tematik dalam RAN PE diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan terlaksana secara optimal di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bidang Dakwah FSUI Gus Fauzan menyatakan dukungan terkait pencegahan paham radikal terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT.

Dirinya pun menyebut seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat dalam pencegahan radikal terorisme, termasuk para ulama dan dai.

"Kami mendukung upaya pencegahan radikal terorisme yang dilakukan BNPT. FSUI, termasuk para ulama dan para dai, berperan aktif dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme," kata Gus Fauzan dalam kesempatan yang sama.

Pertemuan antara BNPT dan FSUI menandai langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi negara dan organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan sebagai mitra strategis menjadi bukti setiap elemen bangsa siap menjaga Indonesia dari ancaman ideologi kekerasan.

Adapun kesiapsiagaan nasional merupakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional merupakan salah satu tugas pokok BNPT.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Klaten -

Lapas Kelas II B Klaten menggelar sumpah setia dua narapidana terorisme (napiter) kepada NKRI. Untuk itu, Kasi Humas Polres Klaten, AKP Nyoto, berharap napiter lainnya dapat mengikuti jejak napiter tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Polres Klaten, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Kodim 0723/Klaten, di Kantor Lapas Kelas II B Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kamis (24/4/2025). Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dua napiter yang mengucap ikrar tersebut bernama Bhay dan Ifal. Keduanya membaca Pancasila dan dilanjutkan dengan ikrar setia kepada NKRI.

Kepala Lapas Kelas II B Klaten, Andik Dwi Saputro, menyampaikan selamat kepada dua napiter telah bersumpah setia kepada NKRI.

"Selamat kepada warga binaan kami yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilakukan pada kesempatan ini, meninggalkan paham terorisme dan dapat kembali ke masyarakat," kata Andik saat ditemui di Lapas Kelas II B Klaten, hari ini.

Lebih lanjut, Andik menjelaskan, dua napiter tersebut terlibat dalam kasus terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka semua divonis 6 tahun 6 bulan kurungan.

"Mereka kasus (terorisme) Poso. (Divonis) 3 tahun 6 bulan (kurungan)," sebutnya.

Dua napiter itu telah menjalani sekitar 2,5 tahun kurungan. Sebab itu, Andik menjelaskan, Ifal dan Bhay mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun salah satu syaratnya adalah janji setia kepada NKRI.

"Salah satunya adalah kesetiaan kepada NKRI," katanya.

Sebelumnya, Andik menerangkan, dua napiter itu tidak mau untuk hormat ke bendera Merah Putih dan mengikuti salat berjemaah di masjid.

"Kalau paham mereka masih merah, mereka tidak mau ikut salat jemaah di masjid, mereka tidak mau hormat kepada bendera. Ini kan buktinya mereka telah mengikuti salat berjemaah di masjid, mengikuti program pembinaan pengajian umum, mereka sudah mau hormat kepada bendera dan mencium," terangnya.

Sementara itu, perwakilan BNPT, Cindytia menerangkan, dua napiter itu sebelumnya tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso.

"MIT CAD Poso," terang Cindytia.

Sementara itu, Ifal bersyukur dirinya dapat berikrar untuk setia kepada NKRI. Dia pun menyesal pernah tergabung dalam kelompok teroris.

"Alhamdulillah, hari ini saya bahagia sekali setelah melewati berbagai pembinaan dari lapas Klaten, BNPT, Densus 88, dan kepolisian, pada hadi ini saya benar-benar tulus, ikhlas untuk ikrar NKRI. Menyesal sekali (pernah tergabung dalam kelompok teroris)," jelas Ifal.

Selanjutnya, AKP Nyoto menerangkan, napiter di Klaten ada dua orang, yakni yang telah berikrar setia kepada NKRI. Dia pun berharap, napiter lainnya dapat mengikuti jejak dua napiter tersebut.

"Semoga napiter yang lainnya mengikuti napiter di Lapas Klaten, bisa kembali di pangkuan Ibu Pertiwi, setia pada NKRI, bertaubat dan menyadari bahwa perbuatan teroris adalah salah baik berdasarkan hukum Islam maupun Hukum Negara RI," jelas Nyoto.

(afn/apl)

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperkuat langkah penegakan hukum dalam menangani persoalan sampah, terutama terkait maraknya pembuangan sampah ilegal yang mencemari lingkungan. Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, menyatakan banyak pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban kepemilikan surat keterangan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA), yang berujung pada praktik pembuangan liar.

“Seluruh pelaku usaha wajib melengkapi dokumen tersebut. Ini bagian dari upaya mencegah pembuangan sampah ke lokasi ilegal,” tegas Donny di Cikarang, Senin (21/4).

Hingga saat ini, DLH melalui Bidang Penataan dan Penegakan Hukum telah menutup sembilan titik tempat pembuangan sampah (TPS) liar yang dikelola oknum secara open dumping. Sejumlah lokasi di antaranya berada di sempadan sungai dan wilayah rawan pencemaran lainnya.

Tak hanya itu, DLH juga menyoroti bangunan liar di sepanjang bantaran sungai yang kerap dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat usaha tanpa sistem pengelolaan sampah memadai. “Bangunan-bangunan ini berkontribusi besar terhadap pencemaran air, karena sampahnya dibuang langsung ke sungai,” ujarnya.

Pemkab Bekasi juga baru saja mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sampah yang mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Raperda ini tinggal menunggu peraturan bupati (perbup) sebagai payung implementasi di lapangan.

“Perda ini akan menjadi dasar hukum untuk pengelolaan sampah yang partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan,” tambah Donny.

Masalah sampah menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Bekasi di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan kawasan industri. Untuk itu, DLH terus menggencarkan edukasi pemilahan sampah rumah tangga dan memperkuat program daur ulang melalui bank sampah serta tempat pengolahan sampah terpadu.

“Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan. Kami mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, komunitas lingkungan, serta instansi pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Sepanjang 2024, DLH mencatat sebanyak 144 ton sampah diangkut dari 18 aliran sungai melalui 31 operasi pengangkutan yang digerakkan enam unit pelaksana teknis daerah. Pada Februari hingga Maret 2025 saja, terjadi lonjakan signifikan dengan 26 kegiatan pengangkutan yang berhasil membersihkan 130 ton sampah dari darat dan sungai.

Donny menegaskan, DLH akan terus mengoptimalkan penegakan hukum dan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari di Kabupaten Bekasi.

Jakarta -

Praktisi Hukum Gede Pasek Suardika menilai Surat Edaran (SE) gubernur tidak bisa dijadikan landasan untuk memberikan hukuman bagi masyarakat dan pelaku usaha dari semua level. Menurutnya, SE tidak berada dalam klaster perundang-undangan sehingga tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi.

"SE itu sebenarnya masuk ke dalam rumpun administrasi negara yang posisinya berada di level kebijakan. Di dalam beberapa ketentuan yang ada, SE itu setara dengan nota dinas," kata Gede Pasek dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

Hal tersebut diungkapkannya menyusul polemik yang timbul terkait penerbitan SE nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah.

Ia menilai ada kejanggalan dalam SE yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster berkenaan dengan larangan dan sanksi dalam surat tersebut. Salah satu pasal yang menjadi sorotan berkaitan dengan pelarangan penggunaan plastik dan produksi serta distribusi air kemasan di bawah 1 liter.

Pasek mengatakan SE bersifat diskresi secara internal untuk memberikan arahan tertentu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ancaman sanksi dalam SE dimaksud.

"Jadi itu kalau sampai nanti dijatuhkan sanksi bisa digugat. Meski penguasa juga tetap bisa digugat," ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI ini bahkan siap menjadi kuasa hukum bagi masyarakat manapun yang dikenakan sanksi berlandaskan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa jasa konsultasi itu akan diberikan dengan gratis.

"Kalau ada pedagang pasar nggak boleh pake tas kresek, trus kalau pake nanti mau apa? mau ditutup? itu nggak bisa. Gubernur nggak bisa menutup usaha orang yang sudah memiliki hanya karena SE," ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku mendukung rencana gubernur untuk mengurangi sampah di Bali. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan benar dan tidak merugikan semua pihak apalagi memberikan sanksi dengan tidak berlandaskan acuan hukum yang jelas.

Mantan politisi partai Demokrat ini menegaskan Gubernur Koster seharusnya membentuk kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sebelum mengeluarkan SE. Menurutnya, pengentasan sampah akan lebih efektif apabila masyarakat bisa mengendalikan diri agar tidak membuang sampah sembarangan.

"Seharusnya, gubernur itu ada uang, aparat dan lain-lain ya itu seharusnya dipakai buat bersihin sampah plastik. Nah abis itu masyarakat diberikan penyadaran dan pendidikan agar dalam social engineering berubah cara dia berpikir sehingga dia bisa mengikuti keinginan kita mengurangi limbah plastik," katanya.

Lebih jauh, politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini melanjutkan kalau pemerintah seharusnya juga membentuk infrastruktur yang merata sebelum mengimplementasikan kebijakan. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menempatkan fasilitas air isi ulang di tempat-tempat strategis.

"Harusnya sediakan juga alternatif sebelum mengarahkan masyarakat begini-begitu, sudahkan gubernurnya menyiapkan isi ulang di semua instansinya? atau air PDAMnya sudah layak nggak? kalau nggak ada infrastrukturnya gimana masyarakat mau cari minum. Inikan menyulitkan masyarakat mau cari minum," katanya.

"Jadi siapkan dulu jaring pengamannya baru buat SE dan ajak masyarakat berubah. Jangan buat SE berbau perundang-undangan dengan ancaman lalu semua ditakuti sehingga semua ketakutan. Ini bukan kerajaan tapi rumpun demokrasi," tambahnya.

Diketahui, pemerintah provinsi (pemprov) Bali telah menerbitkan SE Gubernur nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Salah satu klausul menjadi sorotan terkait pelarangan produksi dan distribusi dalam SE tersebut menuai kontra karena dinilai bakal merugikan publik, masyarakat adat dan pariwisata Bali.

(akd/akd)

SERANG, KOMPAS.com – Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, berinisial TAKP, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah tahun anggaran 2024 senilai Rp 75,9 miliar. TAKP saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Pandeglang.

"Tim penyidik kembali melakukan penahanan terhadap tersangka TAKP yang menjabat KPA dan merangkap PPK dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna, kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Menurut Rangga, sejak tahap awal pemilihan penyedia jasa, TAKP dinilai telah menyalahi aturan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun tersangka sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak disusun secara profesional dan tidak berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, TAKP tidak melakukan klarifikasi teknis maupun evaluasi fungsi dan kinerja produk pada katalog elektronik kepada PT EPP selaku penyedia.

“Rancangan kontrak yang disahkan oleh tersangka dan dijadikan dokumen kontrak juga tidak disusun dengan benar. Tidak mengatur tujuan lokasi pengangkutan sampah dan tidak mengatur teknis pengelolaan sampah yang harus dilakukan PT EPP,” ujar Rangga.

Pada tahap pelaksanaan, TAKP disebut mengetahui bahwa PT EPP tidak menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya, namun tetap membiarkan kondisi tersebut. Tersangka juga tidak melakukan pengawasan maupun monitoring terhadap lokasi pembuangan sampah.

“Faktanya, PT EPP tidak membuang sampah ke lokasi yang sesuai kriteria tempat pemrosesan akhir sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Meski PT EPP tidak melengkapi persyaratan administrasi, TAKP tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan melakukan pembayaran 100 persen.

“Akibat perbuatannya, TAKP dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP,” tandas Rangga.

Sebelumnya, dalam kasus ini, Kejati Banten telah lebih dulu menetapkan dan menahan Kepala DLHK Tangsel berinisial WL dan Direktur Utama PT EPP berinisial SYM.

SURABAYA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus mendorong peningkatan kesejahteraan mantan narapidana terorisme (eks napiter) atau mitra deradikalisasi melalui sejumlah program kewirausahaan.

Hal itu disampaikan Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono usai menghadiri acara halalbihalal dengan puluhan mantan napiter di Surabaya, Rabu (16/4/2025).


Dia mengungkapkan, saat ini ada sekitar 20-an mitra deradikalisasi yang ikut dalam program kewirausahaan ini.

?Dalam melaksanakan program kewirausahaan ini kami berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Pemkot Surabaya dan Kementerian Sosial,? katanya.



Eddy menyatakan, pihaknya juga menyediakan bantuan permodalan bagi mitra deradikalisasi yang ikut dalam program kewirausahaan ini. Modalnya tersebut salah satunya didapat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Pihaknya ingin orang-orang yang pernah terpapar paham radikal ini dapat kembali ke masyarakat.

?Harapannya, mitra deradikalisasi ini dapat hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri,? ujarnya.

Menurutnya, seseorang dapat menangkal paham radikal terorisme bisa dibangun atau berasal keluarga dan sejahtera.

Untuk mendapat kesejahteraan itu, maka mitra deradikalisasi wajib memiliki keterampilan atau pekerjaan.

?Adanya efisiensi dari pemerintah tidak berdampak terhadap program-program kami karena kami mengerjakan program secara gotong royong dengan lembaga lain,? terangnya.

Dia mengungkapkan, sejauh ini program kewirausahaan berjalan lancar. Jika ada kendala, maka itu pun bisa diatasi berkat kolaborasi dengan kementerian sosial dan juga kementerian agama. Salah satu kendalanya adalah, tidak semua mitra deradikalisasi memiliki minat untuk berwirausaha.

?Kalaupun minat berwirausaha, terkadang kurang cocok dengan bidang yang digeluti. Seperti kurang cocok berdagang atau kurang cocok bertani. Tapi apapun yang mereka inginkan kami akan tetap fasilitasi,? tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu yang juga hadir dalam acara ini menyatakan, dalam melaksanakan program deradikalisasi harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Hal ini bertujuan untuk memperkuat semangat kebangsaan.

?Dalam pelaksanaan program deradikalisasi ini, kami memberikan bantuan sosial, bea siswa hingga layanan kesehatan,? jelasnya.

PEKANBARU - Paham radikal terorisme menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut.

Hal itulah yang mendasari BNPT dan Komisi XIII DPR berkolaborasi memperkuat ketahanan masyarakat. Salah satunya lewat kegiatan dialog kebangsaan ?Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa? di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Riau, Pekanbaru.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono pada sesi talk show mengatakan bahwa dialog seperti ini menjadi sarana krusial untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.

?Kami melakukan dialog kebangsaan dimana kami bersama Komisi XIII DPR RI berkolaborasi dalam rangka untuk mengedukasi dan meliterasi terhadap bahayanya paham radikal terorisme di provinsi Riau sehingga ini perlu dilakukan,? ujar Eddy Hartono dikutip Jumat (28/3/2025).



Alumni Akpol 1990 ini menyebut, dialog seperti ini sangat penting sekali, sebagaimana tema yang diangkat yakni memperkuat persaudaraan untuk menjaga keutuhan bangsa. Karena sejatinya bangsa Indoensia memiliki sejarah panjang terhadap ancaman terorisme di tiga era, dimulai dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

?Salah satu ujian negara ita adalah ancaman terorisme, diuji dengan pemberontakan DI/TII pada masa Orde Lama, sedangakan masa Orde Baru muncul kelompok residu dari DI/TII yang melakukan metamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada melalui intelijen approach dimana saat itu namanya Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah),? ujarnya.

Setelah itu di era reformasi di tahun 1999 keatas menurutnya mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah. seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II dan sebagainya.

?Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi Penegakkan Hukum hingga saat ini,? jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa BNPT juga mempunyai program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Juga melaksanakan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto dan juga melaksankan prioriotas daripada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Untuk itu dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadan dari potensi ancaman penyebaran paham radikal terorisme ini yang mana radikalisme itu tumbuh dari intoleransi.

?Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar suku bangsa itu harus terus dipelihara. Itupenting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,? ujarnya.

Dialog Kebangsaan yang dihadiri sebanyak 240 peserta yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh masyrakat, ormas, partai politik dan mahasiswa ini menghadirkan tiga orang anggota Komisi XIII DPR.

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya dalam keynote speechnya mengatakan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk berdiskusi tentang persatuan di bulan Ramadan ini. Hal ini agar masyarakat tidak lupa bagaimana Indonesia ini hadir sebagai sebuah bangsa.

?Karena hal itu sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa, dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu. Karena masyarakat Indonesia ini memiliki dua konsep penting yakni persaudaraan dan kebangsaan,? ucapnya.

Dia menyebut, dalam memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan tentunya tidak cukup jika hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi harus melalui dialog dan kerja bersama.

?Saya minta kepada pak Gubernur Riau, apa yang membuat bangsa kita terfragmentasi? Ayo kita fasilitasi anak daerah kita, asrama daerah dan berkuliah dikota-kota. Primordialisme mengikis perasaan kebangsaan kita. Kalau masih mempersoalkan etnis dan primordial kapan kita jadi Indonesia? Semoga dialog ini memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan,? tuturnya.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengatakan bahwa generasi saat ini cenderung kurang peduli terhadap konsep benar dan salah. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

?Kearifan lokal berbasis kekerabatan berpotensi menjadi benteng dalam menangkal radikalisme. Namun, diperlukan penguatan agar kearifan lokal tetap relevan dalam menghadapi ancaman modern. Perlu adanya lembaga yang fokus memberikan pemahaman tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan. Lembaga ini (BNPT) dapat berperan sebagai penangkal ideologi radikal dan memperkuat nilai kebangsaan,? ujanya.

Dirinya berpesan kepada masyarakat Riau agar tidak mudah terpapar radikal terorisme yang mana tentunya struktur masyarakatnya harus kuat, tidak boleh longgar. Hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain harus dijaga.

Anggota Komisi XIII DPR lainnya, Siti Aisyah berpesan kepada generasi Z harus cerdas dalam bermedia sosial. Generasi Z jangan ikut-ikutan membully atau merasa paling benar. Karena Cyberbullying bisa menjadi awal munculnya radikalisme dan terorisme.

?Kunci utama mencegah terorisme adalah dengan menanamkan sikap toleransi, termasuk dalam interaksi di media sosial. Ibu memiliki peran kuat dalam mendidik anak agar tidak mudah terpengaruh paham radikal. Sehingga untuk memiliki ilmu dan wawasan luas agar tidak terjebak janji palsu kelompok radikal,? kata Siti Asiyah.

Jakarta -

Membakar sampah masih menjadi salah satu pilihan untuk menghilangkan sampah dengan cepat. Padahal cara tersebut bisa menyebabkan munculnya kabut asap yang mengganggu aktivitas bahkan menurunkan kualitas udara.

Memang, aktivitas pembakaran sampah cenderung menurun karena keterbatasan lahan. Namun, ada saja yang tetap membakar sampah apabila ada lahan kosong.

Kegiatan membakar sampah juga sering menuai pro-kontra. Selain karena asapnya yang mengganggu, api yang dinyalakan di sembarangan tempat bisa menyebar dan berpotensi membakar bangunan di sekitarnya.

Menanggapi hal ini, Pembina Pesantren Quran Subulunajjah Depok, Ustaz Farid Nu'man Hasan, mengatakan dalam Islam tidak ada dalil yang mengharamkan membakar sampah di rumah sehingga hukumnya mubah atau boleh.

"Membakar sampah di depan rumah, pada dasarnya adalah boleh karena itu termasuk aktivitas duniawi yang hukum asalnya adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya," kata Ustadz Farid saat dihubungi detikProperti beberapa waktu.

Walau demikian, ia menyebutkan ada ketentuan lain yaitu jika membakar sampah di rumah sampai mengganggu kenyamanan tetangga, kegiatan tersebut tidak diperbolehkan.

"Jika sampai asap dan baunya mengganggu orang lain, tetangga, atau orang yang lalu lalang, sehingga mereka tidak nyaman atau terganggu kesehatannya, maka ini tidak dibolehkan," tambahnya.

Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Hadits Bukhari RA, sebagai berikut.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

Artinya, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia mengganggu tetangganya." (HR. Bukhari no. 6136).

Hadits lainnya juga berkata orang yang mengganggu tetangganya dijamin tidak masuk ke dalam surga. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci kegiatannya, membakar sampah yang asapnya mengganggu tetangganya, lalu orang tersebut tidak segera berhenti dan meminta maaf, maka ganjarannya seperti yang disebutkan dalam Hadits berikut.

"Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." (HR. Muslim no. 46).

(abr/abr)

Surabaya -

Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Banyak keistimewaan yang terkandung di hari ini. Salah satunya adalah ibadah Salat Tarawih.

Salat Tarawih adalah salat sunnah yang hanya dilaksanakan saat malam bulan Ramadan. Salat ini bisa dilaksanakan secara berjamaah di masjid ataupun dikerjakan sendiri di rumah. Pelakasanaan rakaat salat Tarawih juga berbeda-beda. Ada yang 11 rakaat (dengan witir) atau ada yang 23 rakaat. Lalu bagaimana hukumnya mengerjakan salat Tarawih jika tidak selalu sama? Terkadang 11 atau 23 rakaat?

Menurut Muhammad Abdul Mughis, hal ini tidak masalah.

"Boleh boleh saja karena itu sunah," jelasnya.

Menurutnya baik 11, 13 atau 23 rakaat Salat Tarawih yang kita kerjakan sama-sama baik dan insyaallah mendapat pahala dari Allah SWT.

"Bagaimana kita melaksanakan baik yang mana? Semuanya baik baik. Yang delapan juga kebaikan maupun 20 rakaat juga kebaikan," katanya

Namun menurutnya, yang banyak tentu lebih baik yang sedikit meski begitu kembali lagi Ia menekankan kalau melaksanakan Salat Tarawih, berapapun rakaatnya tetap merupakan perbuatan baik.

"kalau kita ingin lebih utama tentunya mengerjakan yang paling banyak karena yang banyak itu melebihi dari hitungan sedikit," tambahnya

Namun, menurutnya konsistensi dalam melaksanakan salat tarawih pastinya lebih baik dari pada jumlah rakaat Salat Tarawih yang dikerjakan.

"Kalau misalnya kita ingin istikamah aku kan salat yang lebih baik yang lebih banyak bukan berarti sedikit tidak baik semua baik tapi yang lebih banyak adalah yang lebih baik," Tutupnya.

Artikel ini ditulis dari sejumlah video pendek program Kuliah Ramadhan (Kurma) yang diproduksi detikJatim, ditayangkan khusus di bulan suci Ramadan. Kurma menghadirkan pendakwah yang mengulas seputar puasa dipadu video sketsa. Pada season 3 tahun ini, Kurma kembali mengajak kiai-kiai kampung di Jawa Timur. Saksikan terus 30 episode Kurma hanya di detikJatim

(ihc/iwd)

Kupang -

Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan dalam 100 hari kerja pertama, mereka akan fokus pada penanganan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Christian, permasalahan sampah di Kota Kupang semakin mendesak dan perlu segera ditangani.

"Dalam 100 hari pertama, kami akan fokus pada penanganan sampah. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu singkat, namun kami akan memastikan bahwa sampah yang terlihat di jalanan, terutama di jalan protokol, dapat segera diatasi," jelasnya.

Selain penanganan sampah, Christian juga menekankan pentingnya perubahan pola pemerintahan, di mana pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan UMKM

Christian berkomitmen meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpikir jangka panjang dan bekerja secara inovatif.

"Jika kita ingin bergerak cepat, kita bisa melakukannya sendirian, tetapi jika kita ingin bergerak jauh, kita harus melakukannya bersama-sama," katanya.

Selain reformasi birokrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama.

"Kami tidak akan terburu-buru melaksanakan banyak hal sekaligus, tetapi fokus pada tiga hal utama: penanganan sampah, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi," ujarnya.

Christian menyebutkan bahwa program pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kebersihan kota.

Kolaborasi dan Sinergi Pemerintahan

Christian juga berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana ia berdiskusi dengan kepala daerah lain terkait program pemerintahan.

"Kami mendapatkan banyak informasi dan ide dari berbagai kepala daerah yang akan mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan program-program Presiden. Terciptanya ikatan emosional yang kuat antar daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama," pungkasnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang solid, Christian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk bekerja dalam satu tarikan napas dan berkolaborasi demi kemajuan kota.

"Kami berharap semua OPD terkait dapat bekerja dalam satu komando. Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi Kota Kupang," tutupnya.

Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan keluarga, Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya dalam Pilkada.

"Kontestasi sudah selesai, sekarang kita semua menjadi satu warga Kota Kupang," tegasnya.

Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengungkapkan rasa syukur dapat hadir di Kota Kupang setelah pelantikan di Jakarta dan retret di Magelang. Ia berharap program kerja yang dijalankan bersama Christian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Semoga hari ini menjadi momen yang produktif dan penuh berkah bagi kita semua," ujarnya.

Serena juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan warehouse pengolahan sampah di setiap kecamatan.

"Kami ingin mengurangi sampah yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dan hanya mengirimkan residu yang tidak dapat diolah," lanjutnya.

Sebagai langkah awal setelah serah terima jabatan (sertijab), Christian menyatakan bahwa apel perdana akan digelar pada hari Senin sebagai simbol kesiapan untuk mulai bekerja dan bergerak maju.

(dpw/dpw)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memutus akses kurang lebih sebanyak 3.000 akun media sosial (medsos) yang terkait dengan radikalisme pada tahun 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengungkapkan mayoritas akun tersebut berada di platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dan sebagainya.

"Kami setiap hari memonitor perkembangan di media sosial ini, bekerja sama dengan Kemenkomdigi, untuk terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di platform dan situasi seperti ini menjadi penyebab penyebaran paham radikalisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, kata dia, tidak adanya aksi terorisme di atas permukaan dalam tiga tahun terakhir tidak menjadi alasan BNPT untuk lengah dari pemantauan terhadap penyebaran paham radikalisme.

Untuk itu, Eddy menegaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Badan Intelijen Negara (BIN), dan sebagainya dalam melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

Ia menuturkan BNPT mengemban amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di mana Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme.

Dengan begitu, BNPT bertugas, dari hulu hingga hilir, dalam merumuskan kegiatan, mengoordinasikan, dan membuat aksi strategis terhadap berbagai langkah pencegahan terorisme.

"Ini yang terus dikembangkan, utamanya kesiapsiagaan nasional," ucap dia.

Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi peluncuran buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan pemutaran film Road to Silence oleh komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian.

Menurut dia, film dan buku itu bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," tutur jenderal polisi bintang tiga tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sempat menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam kesempatan itu, BNPT menjalin komitmen dengan MUI untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam melindungi perempuan dan anak dari pengaruh paham radikal terorisme.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengatakan perkembangan globalisasi memudahkan kelompok teror untuk menyebarkan ideologi radikal di ruang siber, yang dapat mempengaruhi semua kalangan termasuk perempuan dan anak-anak. Karena itu, menurutnya, penting memberikan perlindungan kepada mereka sebagai kelompok rentan terhadap pengaruh paham radikal terorisme.

"Kita ketahui bersama bahwa pengaruh globalisasi menjadi tantangan kita termasuk penyebaran paham radikal terorisme terutama di ruang siber. Inilah yang kita harus kita lindungi terutama perempuan dan anak karena mereka generasi penerus jangan sampai mereka terpapar oleh paham radikal terorisme", kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).

Eddy juga berharap dukungan dari MUI dalam memberikan pembinaan terhadap perempuan dan anak agar mereka tidak menjadi korban maupun pelaku terorisme.

"Kami dari BNPT memohon dukungan dari MUI dalam pembinaan terhadap perempuan dan anak, agar mereka tidak menjadi korban, maupun pelaku. Hasil penelitian dari kami bahwa perempuan dan anak ini menjadi tameng ada beberapa kejadian perempuan dan anak menjadi istilahnya menjadi martir," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menyatakan MUI siap meningkatkan sinergi dengan BNPT dalam melindungi masyarakat termasuk perempuan dan anak-anak dari pengaruh paham radikal terorisme. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman yang dapat merusak tatanan sosial, budaya, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita juga punya ketua bidang perempuan remaja dan keluarga yang dapat bersama BNPT memberikan wawasan tentang bagaimana perempuan dan keluarga dan anak jangan sampai terpapar hal yang tidak benar, dan MUI siap bersama-sama demi keselamatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.

(maa/maa)