Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) melakukan kunjungan ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Nicholay Aprilindo menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Nicholay melakukan kunjungan ini ditemani Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, kemudian ada juga Tokoh Muda sekaligus intelektual Papua asal Nduga Samuel Tabuni. Mereka meminta masalah mengenai sejumlah aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua.

Dalam hal ini, Nicholay mengatakan KemenHAM mendorong solusi terbaik masalah Papua saat ini adalah rekonsiliasi dan upaya-upaya perdamaian. Dia meminta semua pihak menyetop aksi kekerasan.

"Tentu saja kekerasan yang seakan tak pernah berakhir menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak korban berjatuhan, nyawa melayang sia-sia. Atas dasar apa pun kami mengajak untuk stop kekerasan. Kita akhiri sudah. Kita sama-sama mendorong upaya rekonsiliatif yang menjadi pintu menuju perdamaian. Kita bangun Papua dalam semangat ini yaitu rekonsiliasi dan perdamaian," kata Nicholay di sela-sela pertemuan dengan pengungsi di Kenyam seperti keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (19/4/2025).

Nicholay mengatakan kehadirannya di Nduga kali ini utamanya adalah misi kemanusiaan. Dia ingin memastikan masalah di tanah Papua ini bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi dan perdamaian.

"Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik. Kita berharap dari Nduga ini lahir semangat rekonsiliasi dan perdamaian itu," kata Nicholay.

Dia menilai masalah Papua sangat kompleks sehingga harus diurai satu per satu yang dimulai dari aspek kemanusiaan. Dia meyakini dengan kemanusiaan atau semangat rekonsiliasi dan perdamaian diharapkan masalah Papua bisa perlahan membaik sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai.

"Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak," jelasnya.

Dalam pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga, Nicholay mengaku mendapat banyak temuan yang akan menjadi bahan dalam upaya penanganan masyarakat akibat konflik termasuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Hal yang paling banyak disampaikan adalah kepastian 'rasa aman' bagi masyarakat dan sesegera mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing.

"Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian," ucap Nicholay.

Lebih lanjut, dia juga memastikan negara benar-benar hadir secara nyata di Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat. Dia meyakini pemerintah bisa menjadi jembatan perdamaian di Papua.

"Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua," katanya.

"Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya," sambungnya.

Terakhir, Nicholay memastikan temuan kunjungan kali ini akan menjadi bahan untuk Kementerian HAM mencarikan solusi untuk masalah aksi kekerasan di Papua. Dia menginginkan keadilan bagi Tanah Papua.

"Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting," pungkas Nicholay.

Nicholay mengatakan saat ini pengungsi dari Kabupaten Nduga yang tersebar di banyak wilayah seperti Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Timika, Yahukimo, Jayapura bahkan sejumlah tempat lainnya di Papua menantikan kebijakan negara yang holistik agar mereka bisa kembali dan menjalankan hidup dengan normal kembali ke kampung halamannya masing-masing.

Masyarakat mengharapkan agar hak mendapatkan pendidikan bagi Anak-anak, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik lainnya bagi warga pengungsi Nduga yang selama ini terabaikan bisa dipenuhi kembali

Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Timika, Yahukimo, Jayapura bahkan sejumlah tempat lainnya di Papua pada umumnya.

Simak juga Video: Polisi Klaim Kuasai Nduga Pegunungan, Dipastikan Sudah Aman

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto menuturkan ada banyak negara yang berbicara lantang soal Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi diam terhadap agresi brutal Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan Ketua dan Anggota parlemen Turki di Ankara pada Kamis (10/4).

Prabowo mulanya menyebut saat ini dunia sedang masuk dalam kondisi penuh ketidakpastian. Ia mengatakan ada banyak aksi penindasan yang justru dilakukan bangsa besar kepada mereka yang lemah.

Ia lantas mendukung sikap pemerintahan Turki yang tegas membela negara-negara yang tertindas oleh bangsa besar, khususnya dukungan terhadap negara Palestina.

"Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang HAM, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam pura-pura tidak tahu," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut negara-negara yang bungkam ataupun berpura-pura tidak tahu itu juga kerap berdalih bahwa yang terjadi di Gaza, Palestina bukanlah pelanggaran HAM.

Oleh sebab itu dirinya memuji sikap Turki yang dengan tegas mendukung Palestina. Ia menyebut Indonesia juga akan mengambil posisi yang sama dengan Turki untuk membela Palestina.

Turki punya sikap yang tegas karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian," tegasnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga menjadi sorotan usai mengutarakan keinginannya mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia, dengan skema gelombang pertama evakuasi hingga 1.000 warga Palestina.

Hal itu ia sampaikan jelang kunjungan luar negeri ke lima negara di Timur Tengah yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

Pemerintah Indonesia, katanya, siap menampung kurang lebih 1.000 warga Gaza untuk gelombang pertama terutama mereka yang luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama sepekan itu, Prabowo menyebut salah satunya untuk berkonsultasi terkait konflik di Gaza. Ia mengatakan lawatan ini dilakukan karena banyak pihak meminta Indonesia lebih aktif mendukung Gaza.

Otoritas Iran telah mengeksekusi mati sedikitnya 975 orang sepanjang tahun 2024 lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) menyebut angka itu sebagai "eskalasi yang mengerikan" dalam penerapan hukuman mati di negara Syiah tersebut.

Data tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (21/2/2025), diungkapkan oleh dua kelompok HAM, Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia dan Together Against the Death Penalty (ECPM) yang berasal dari Prancis dalam laporan gabungan terbaru yang dirilis pada Kamis (20/2) waktu setempat.

Disebutkan laporan itu bahwa angka 975 orang dieksekusi mati dalam setahun itu merupakan angka tertinggi sejak IHR mulai melakukan pencatatan untuk pelaksanaan eksekusi mati di Iran sejak tahun 2008 lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, eksekusi mati di Iran dilakukan dengan metode hukuman gantung, yang kebanyakan di halaman penjara tetapi kadang-kadang di depan umum, meskipun metode lainnya tetap ada dalam undang-undang negara itu.

Menurut laporan gabungan itu, angka tersebut "mengungkapkan eskalasi yang mengerikan dalam penggunaan hukuman mati oleh Republik Islam (Iran) pada tahun 2024".

IHR dan ECPM menuduh Teheran menggunakan hukuman mati sebagai "alat utama dalam penindasan politik".

"Eksekusi mati ini merupakan bagian dari perang Republik Islam melawan rakyatnya sendiri untuk mempertahankan kekuasaannya," sebut Direktur IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, dalam laporan tersebut.

"Rata-rata lima orang dieksekusi mati setiap hari dalam tiga bulan terakhir tahun tersebut, dengan meningkatnya ancaman perang antara Iran dan Israel," ujarnya.

Angka eksekusi mati di Iran tahun 2024 lalu, menurut laporan tersebut, menunjukkan peningkatan sebesar 17 persen jika dibandingkan dengan 834 eksekusi mati yang tercatat sepanjang tahun 2023.

Laporan gabungan IHR dan ECPM itu juga menyebut bahwa dari 975 orang yang dieksekusi mati sepanjang tahun 2024, sekitar empat orang di antaranya dihukum gantung di depan umum. Kemudian sebanyak 31 orang lainnya yang dieksekusi mati di Iran berjenis kelamin perempuan.

Disebutkan juga bahwa angka itu merupakan angka tertinggi dalam 17 tahun terakhir untuk jumlah eksekusi mati dalam setahun di Iran.

Kelompok-kelompok HAM, yang menyebut Iran sebagai negara yang paling banyak melakukan eksekusi mati setelah China, menuduh Teheran menggunakan hukuman mati untuk menebar ketakutan di kalangan masyarakat, terutama setelah unjuk rasa besar-besaran meluas secara nasional tahun 2022.

Tindak kejahatan yang dapat dihukum mati di Iran mencakup pembunuhan, pemerkosaan, dan pelanggaran narkoba. Namun tuduhan lainnya yang lebih samar, seperti "korupsi di muka Bumi" dan "pemberontakan" -- yang menurut para aktivis digunakan untuk menindak pembangkang -- juga terancam hukuman mati.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini