St Petersburg -

Diaspora RI di Rusia, Teguh Imannullah berharap ada kolaborasi riset dan proyek industri antara Indonesia dan Rusia. Kerja sama ini menurutnya memungkinkan para mahasiswa bisa pulang dan mengabdi di Tanah Air usai lulus sesuai bidang keahliannya.

"Dengan kerja sama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya," kata Teguh pada dialog Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas dengan diaspora RI di Saint Petersburg, Rusia, Jum'at (16/5/2025), dikutip dari keterangan yang diterima detikEdu, ditulis Senin (19/5/2025).

Alumnus MAN Insan Cendekia Jambi ini sendiri kuliah di jurusan langka di Indonesia. Teguh semula kuliah S1 Nanomaterials di Belgorod State National Research University.

Kini, di usia 26 tahun, ia tengah menempuh pendidikan S3 Composite Materials di Peter The Great St. Petersburg Polytechnic University. Di jenjang doktoral, ia belajar composite materials roket antariksa.

Menkum Supratman mengatakan pemerintah berharap diaspora di Rusia membawa misi positif bagi bangsa dan negara. Terkait diaspora RI dan kepulangannya ke Tanah Air, Supratman menyatakan "Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh, dan kembali untuk membangun bangsa."

Dialog Supratman dengan diaspora di St Petersburg dilakukan di sela kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) RI-Rusia tentang kerja sama regulasi hukum aktivitas organisasi nirlaba. Sebanyak 30 diaspora RI di Rusia hadir pada dialog tersebut.

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto menyatakan harapannya agar pemerintah mendukung diaspora RI.

"Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan," ucapnya.

(nwk/nwk)

Istanbul (ANTARA) - Pertukaran tahanan skala besar yang melibatkan masing-masing 1.000 orang dari Ukraina dan Rusia kemungkinan akan dilakukan pekan depan, demikian disampaikan Kepala Intelijen Ukraina, Kyrylo Budanov, pada Sabtu (18/5) usai perundingan damai di Istanbul.

“Saya harap pertukaran itu terjadi pekan depan,” kata Budanov kepada stasiun televisi Ukraina TSN, seperti dikutip Interfax-Ukraina. “Siapa pun yang bisa kami ambil, akan kami ambil. Dan kami akan mengembalikannya dengan cara yang sama,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, juga memastikan bahwa kedua pihak secara prinsip telah sepakat akan format dan waktu pertukaran tersebut.

“Kami sudah tahu tanggalnya, tapi belum bisa diumumkan sekarang,” ujar Umerov. Ia menambahkan, delegasi Ukraina bertindak berdasarkan arahan langsung dari Presiden Volodymyr Zelenskyy. Pembahasan juga mencakup kemungkinan gencatan senjata.

Sementara itu, ketua delegasi Rusia, Volodymyr Medinsky, menyatakan bahwa persiapan untuk skema pertukaran “1.000 banding 1.000” masih terus berjalan.

Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadym Skibitsky, juga memastikan bahwa proses resmi pemulangan tahanan perang Ukraina telah dimulai.

Pertemuan pada 16 Mei di Istanbul tersebut merupakan bagian dari upaya mediasi Turki untuk mengakhiri perang, dengan fokus utama pada langkah-langkah kemanusiaan seperti gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas, melakukan dialog dengan diaspora di Saint Petersburg, Rusia pekan ini.

Kegiatan ini dilakukan di sela sela Rangkaian kegiatan kerja menteri untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization (MoU NPO)

Dalam dialog yang diikuti sekitar 30 orang diaspora, Menteri Hukum menyampaikan harapan pemerintah kepada seluruh Diaspora di Rusia untuk membawa misi positif bagi bangsa dan negara.

"Pemerintah mendukung adik adik semua untuk menuntuk ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa," kata Supratman dalam rilisnya, Sabtu (17/5)

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto mengungkapkan harapan besarnya akan dukungan pemerintah terhadap kebijakan diaspora indonesia yang berada di luar negeri.

Hadir dalam dialog dengan diaspora, salah satunya adalah Teguh Imannullah Mahasiswa S3 di jurusan Composite Materials di Peter Tae Great St. Petersburg Polytechnic University. Pria itu  sedang menyelesaikan S-3 nya dalam usia 26 tahun.

Teguh mengungkapkan komiitmennya setelah lulus dari pendidikan di Rusia, ia berharap ada kolaborasi riset dan projek industri antara Indonesia dan Rusia. "Dengan kerjasama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya" katanya.

Teguh sendiri merupakan nahasiswa yang menimba ilmu dengan bidang spesialisasi yang langka jurusan Composite Materials dalam roket luar angkasa.

Dalam pertemuan diaspora tersebut hadir juga Svetlana Victorovna, pengajar Bahasa Indonesia di Tanggul Univesitetskaya, Saint Petersburg. Victorovna mengungkapkan budaya Indonesia semakin banyak diketahui dan diminati mahasiswa mahasiswa di Rusia.

Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas meminta seluruh diaspora yang ada di Rusia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh harus kembali pulang ke Indonesia untuk memajukan bangsa.

Hal itu dikatakan Supratman kepada diaspora di Rusia di sela-sela rangkaian kegiatan kerja Menteri Hukum untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization / MoU NPO (16/5).

"Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa," kata Supratman dalam keterangan resmi yang disiarkan, Sabtu.

Pernyataan tersebut pun disambut baik oleh para diaspora yang hadir. Di pertemuan tersebut, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto juga turut mengungkapkan harapan besarnya akan dukungan pemerintah terhadap kebijakan diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.

“Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan," kata Septiyanto.

Tidak hanya Septiyanto, Teguh Imannullah juga menaruh harapan besar kepada Supratman.

Mahasiswa S3 di jurusan Composite Materials di Peter Tae Great St. Petersburg Polytechnic University yang sedang menyelesaikan S-3 ini berharap Indonesia dan Rusia membangun kolaborasi riset di berbagai bidang.

“Dengan kerjasama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya,” katanya.

Teguh sendiri merupakan mahasiswa yang menimba ilmu dengan bidang spesialisasi yang langka yakni jurusan composite materials dalam roket luar angkasa. Dia meyakini dengan kolaborasi yang baik dan perhatian lebih dari pemerintah, dia dapat memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Rusia dan Ukraina sepakat melakukan pertukaran tahanan besar-besaran dalam perang. 1.000 tahanan dari masing-masing negara akan dibebaskan. Kesepakatan dicapai melalui pembicaraan damai di Istanbul, Turki, Jumat (16/5).

Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan pihaknya dan Rusia telah sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan terbesar dalam perang yang telah berlangsung tiga tahun itu.

"Pertemuan telah selesai. Kami membahas gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Saat ini, kami telah sepakat menukar 1.000 tahanan dengan 1.000 tahanan. Ini adalah hasil pertemuan kami," kata Umerov dalam jumpa pers, seperti dikutip Anadolu Agency.

Umerov mengatakan tanggal untuk pertukaran tahanan kedua negara sudah ditetapkan, namun ia belum bisa mengungkapkannya saat ini.

Dia juga menyampaikan bahwa delegasi Ukraina menerima instruksi dari presiden untuk fokus dalam mencapai gencatan senjata dan memfasilitasi pertukaran tahanan.

Terpisah, ajudan Presiden Vladimir Putin selaku pemimpin delegasi Rusia, Vladimir Medinsky, juga mengatakan bahwa pihaknya dan Ukraina sepakat untuk bertukar tahanan sebanyak 1.000 orang.

Dia berujar hal itu akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

"Dalam beberapa hari mendatang, akan ada pertukaran tahanan skala besar, 1.000 orang untuk 1.000 tahanan," kata Medinsky, seperti dikutip AFP.

Medinsky juga menuturkan dalam pertemuan pada Jumat, delegasi Ukraina sempat meminta agar ada pertemuan antar pemimpin negara. Permintaan itu, kata dia, telah dicatat dan akan diteruskan.

"Pihak Ukraina telah meminta pembicaraan langsung antara kepala negara. Kami telah mencatat permintaan ini ... Kami telah sepakat bahwa masing-masing pihak akan mempresentasikan visinya tentang kemungkinan gencatan senjata di masa depan," ungkapnya.

Rusia dan Ukraina menggelar pembicaraan langsung perdana di Istanbul, Turki, pada Jumat. Negosiasi itu dihadiri oleh delegasi Rusia, Ukraina, Turki, serta AS.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan mantan anggota TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang bergabung dengan pasukan Rusia bisa kehilangan status kewarganegaraannya.

Supratman menuturkan bahwa hingga kemarin Satria belum mengajukan permohonan kehilangan status warga negara Indonesia (WNI) usai aktif dalam operasi militer Rusia.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, status kewarganegaraannya dapat hilang," ucap Supratman, dilansir dari Antara.

Supratman menjelaskan bahwa status WNI Satria akan hilang dengan sendirinya ketika aktif dalam kegiatan militer asing tanpa izin dari Presiden RI, jika merujuk pada Pasal 23 huruf d dan e Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Pasal 31 huruf c dan d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Meski demikian, lanjut Supratman, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.

Prosedur dimaksud, kata dia, yakni instansi pusat, daerah, atau masyarakat harus melaporkan kepada Menkum jika mengetahui adanya WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan.

"Selanjutnya, Menkum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud," katanya menambahkan.

Saat ini, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow agar segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria, yang terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa izin Presiden RI.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan bahwa Satria sudah dipecat dari keanggotaan Inspektorat Korps Marinir, berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada tanggal 6 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Laksma TNI Wira kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/5).

Dia menjelaskan bahwa Satria melakukan desersi sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini. Oleh karena itu, Dilmil II-08 menjatuhkan hukuman berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 6 April 2023 dan Akte Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

Adapun keikutsertaan Satria dalam operasi militer Rusia viral di media sosial TikTok lewat video dari akun @zstorm689. Dalam video tersebut, terdapat dua foto seorang pria yang sama. Namun, dalam setiap foto memakai seragam yang berbeda, yakni seragam TNI AL dan seragam tentara Rusia.

Foto itu bertuliskan bahwa dahulu pria tersebut merupakan mantan prajurit Marinir TNI AL, tetapi sekarang telah menjadi anggota militer Rusia yang berperang di Ukraina.

Terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan mantan anggota TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara hingga saat ini belum atau tidak mengajukan permohonan kehilangan status warga negara Indonesia (WNI) usai aktif dalam operasi militer Rusia.

Menkum menyampaikan hal tersebut berdasarkan pengecekan pada sistem www.kewarganegaraan.ahu.go.id per Senin (12/5).

"Namun, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, status kewarganegaraannya dapat hilang," ucap Supratman, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Supratman menjelaskan bahwa status WNI Satria akan hilang dengan sendirinya ketika aktif dalam kegiatan militer asing tanpa izin dari Presiden RI, jika merujuk pada Pasal 23 huruf d dan e Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Pasal 31 huruf c dan d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Meski demikian, lanjut Supratman, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.

Prosedur dimaksud, kata dia, yakni instansi pusat, daerah, atau masyarakat harus melaporkan kepada Menkum jika mengetahui adanya WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan.

"Selanjutnya, Menkum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud," katanya menambahkan.

Saat ini, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow agar segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria, yang terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa izin Presiden RI.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan bahwa Satria sudah dipecat dari keanggotaan Inspektorat Korps Marinir, berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada tanggal 6 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Laksma TNI Wira kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/5).

Ia menjelaskan bahwa Satria melakukan desersi sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini. Oleh karena itu, Dilmil II-08 menjatuhkan hukuman berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 6 April 2023 dan Akte Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

Adapun keikutsertaan Satria dalam operasi militer Rusia viral di media sosial TikTok lewat video dari akun @zstorm689. Dalam video tersebut, terdapat dua foto seorang pria yang sama. Namun, dalam setiap foto memakai seragam yang berbeda, yakni seragam TNI AL dan seragam tentara Rusia.

Foto itu bertuliskan bahwa dahulu pria tersebut merupakan mantan prajurit Marinir TNI AL, tetapi sekarang telah menjadi anggota militer Rusia yang berperang di Ukraina.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan, eks TNI Angkatan Laut (AL) Satria Arta Kumbara memenuhi unsur kehilangan status kewarganegaraan Indonesia setelah mengikuti operasi militer Rusia tanpa izin presiden.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktur Kewarganegaraan Republik Indonesia, terkait status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara.

"Dengan demikian, saudara Satria Arta Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d dan huruf e, serta Pasal 31 Ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007," kata Supratman, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum dan Kemenlu melalui KBRI di Moskow akan segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara setelah terindikasi mengikuti operasi militer di Rusia.

Hal tersebut, kata dia sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 47 Tahun 2016.

"Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Moskow untuk segera mungkin menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara yang telah terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa seizin Presiden tersebut," ujar dia.

Informasi mengenai keterlibatan Satria dalam konflik Rusia-Ukraina pertama kali mencuat di media sosial TikTok.

Akun @zstorm689 mengunggah sejumlah foto dan video yang menunjukkan seorang pria mengenakan dua seragam berbeda, yaitu seragam TNI AL dan seragam militer Rusia.

Dalam keterangan unggahan tersebut, dijelaskan bahwa pria itu merupakan mantan prajurit marinir Indonesia yang kini bergabung dalam barisan tentara Rusia di medan perang Ukraina.

Pada akun yang sama, terdapat pula dua video lainnya yang menampilkan foto pria itu sedang melakukan operasi militer bersama tentara Rusia.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyatakan sudah melakukan pemecatan terhadap Satria Arta Kumbara dari anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkomar) setelah mengikuti operasi militer Rusia.

Pemecatan dilakukan berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023.

Satria sendiri sudah dinyatakan melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022.

Namun, proses hukum pun tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Putusan tersebut teregistrasi dalam Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Akte Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tertanggal 17 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady, dilansir dari Antara, Minggu (11/5/2025).

MOSKOW - Negara-negara Barat menargetkan kapal-kapal Rusia dengan semakin banyak aksi sabotase dan terorisme sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk memberlakukan blokade maritim di Rusia.

Peringatan itu diungkap Penasihat Keamanan Nasional Presiden Vladimir Putin, Nikolay Patrushev.

Ajudan presiden, yang mengepalai Dewan Maritim Rusia, membuat pernyataan tersebut selama pertemuan badan tersebut pada hari Minggu (27/5/2025).

"Ada peningkatan yang konsisten dalam aktivitas militer NATO di Laut Baltik dan Laut Utara, di Atlantik Utara, dan kawasan Asia-Pasifik," ungkap Patrushev.

"Negara-negara Barat telah memperluas praktik mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk membangun blokade laut, termasuk upaya untuk memeriksa kapal-kapal di perairan internasional dan melakukan sabotase dan aksi teroris," papar dia.

Patrushev sebelumnya telah memperingatkan setiap upaya oleh Uni Eropa (UE) dan Inggris untuk mengusir kapal-kapal Rusia dari laut akan ditanggapi dengan pembalasan yang "proporsional".

?Jika hukum dan diplomasi gagal, keamanan pelayaran Rusia akan dijamin oleh angkatan laut kita. Para pemarah di London atau Brussels perlu memahami hal ini dengan jelas,? tegas kepada pers pekan lalu.

Negara-negara Barat memperketat pembatasan maritim terhadap Rusia menyusul eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022, dengan memberikan sanksi kepada sejumlah kapal dan membatasi akses mereka ke asuransi angkatan laut, lembaga keuangan, dan infrastruktur pelabuhan.

Selama satu setengah tahun terakhir, setelah serangkaian insiden yang melibatkan kerusakan jaringan listrik dan komunikasi bawah laut, pejabat Barat menuduh Moskow melakukan ?sabotase? dan melancarkan ?perang hibrida.?

Meskipun ada klaim tentang dugaan keterlibatan kapal-kapal Rusia yang melintasi infrastruktur tersebut, tidak ada bukti konklusif yang diajukan.

Negara-negara NATO secara bertahap meningkatkan kehadiran militer mereka di Laut Baltik setelah adanya tuduhan tersebut.

Menurut Patrushev, blok militer pimpinan AS telah berlatih menerapkan blokade laut di Laut Baltik dan Laut Hitam selama latihan militernya, serta merebut wilayah kantong Rusia di Kaliningrad, setelah melakukan serangan pendahuluan terhadap pasukan pencegah nuklir Moskow.

Moskow -

Seorang pria Rusia, yang pernah tinggal di Ukraina, menjadi tersangka dalam ledakan bom mobil di pinggiran Moskow yang menewaskan seorang jenderal senior Rusia pekan lalu. Komite Investigasi Rusia mengumumkan tersangka telah didakwa atas terorisme terkait ledakan bom mobil tersebut.

Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (28/4/2025), menyebut tersangka diidentifikasi bernama Ignat Kuzin, yang berusia 42 tahun dan pernah tinggal di wilayah Ukraina.

"Ignat Kuzin telah didakwa melakukan tindakan teroris," kata para penyidik pada Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya.

Ditambahkan bahwa permintaan untuk penangkapan secara resmi terhadap Kuzin telah diajukan ke pengadilan.

Kuzin disebut dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah atas dakwaan yang dijeratkan.

Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya juga menyebut Kuzin diduga menerima bayaran US$ 18.000 dari dinas rahasia Ukraina untuk serangan bom itu.

Moskow telah menuduh Kyiv ada di balik ledakan bom mematikan di pinggiran Moskow pada Jumat (25/4) pekan lalu, yang menewaskan seorang jenderal senior Rusia bernama Yaroslav Moskalik, yang menjabat Wakil Kepala Direktorat Operasional Utama Staf Umum Militer Rusia.

Dinas rahasia Rusia, FSB, mengatakan pada Sabtu (26/4) bahwa Kuzin telah ditahan otoritas berwenang. FSB merilis sebuah video interogasi yang menunjukkan Kuzin mengakui tindak kejahatannya, namun tidak diketahui secara jelas apakah dia berbicara di bawah tekanan.

Ukraina sejauh ini belum memberikan komentar apa pun terkait ledakan bom mobil di pinggiran Moskow dan kematian jenderal senior Rusia itu.

Namun dinilai bahwa ledakan bom mobil itu memiliki ciri-ciri serangan sebelumnya, selama tiga tahun terakhir, yang dilancarkan oleh Kyiv terhadap para tokoh militer dan pendukung penting invasi Rusia terhadap Ukraina.

(nvc/ita)

Washington DC -

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

(nvc/ita)

Pemerintah Presiden Donald Trump mengumumkan perombakan besar-besaran di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, karena dianggap memiliki birokrasi yang terlalu "gemuk".

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan restrukturisasi di Kemlu AS akan fokus memangkas posisi dan mengurangi divisi-divisi hak asasi manusia, karena organisasi "gemuk" itu tak sejalan dengan pemerintahan.

"Kementerian ini gemuk, tidak mampu menjalankan misi diplomatik pentingnya di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio, dilansir dari AFP.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal, daripada memajukan kepentingan nasional inti AS," imbuhnya.

Salah satu perubahan utama dari perombakan ini adalah menghapus divisi yang bertanggung jawab atas keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Sebagai gantinya, divisi itu akan digantikan oleh kantor koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan, yang akan menyerap fungsi dari Badan Pembangunan Internasional AS.

Kantor baru itu akan mengawasi biro demokrasi, HAM, dan kebebasan beragama, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja di luar negeri.

Selain itu, perombakan ini juga termasuk menghapus kantor kejahatan perang, yang fungsi terbarunya mencakup dokumentasi perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina.

Juru bicara Kemlu AS, Tammy Bruce, memastikan dihapusnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi mereka akan berakhir. Namun area fokus divisi-divisi tersebut dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, cekatan, dan lebih cepat.

Sejalan dengan rencana ini, Kemlu AS disebut akan mengurangi jumlah divisi dari 734 menjadi 602. Wakil Menlu AS juga akan diminta membuat rencana dalam waktu 30 hari untuk mengurangi staf sebanyak 15 persen.