YERUSALEM, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengutuk rencana Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyatakan bahwa Paris akan mengakui Negara Palestina pada Juni mendatang.

Menurut Saar, langkah tersebut justru memberi hadiah kepada terorisme dan memperkuat kelompok Hamas.

“Pengakuan sepihak terhadap entitas Palestina fiktif oleh negara mana pun dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah bagi terorisme dan kekuatan bagi Hamas,” kata Saar lewat unggahan di platform X, Kamis (10/4/2025)

Ia menegaskan bahwa keputusan seperti itu tidak akan membawa perdamaian dan stabilitas ke kawasan Timur Tengah, justru akan menjauhkannya.

Langkah Perancis ini menjadi sorotan karena akan menjadikannya negara kekuatan besar Eropa pertama, sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang secara resmi mengakui Negara Palestina.

Sebelumnya, dikutip dari Aljazeera, Perancis bersama seluruh anggota G-7 atau organisasi internasional yang terdiri dari tujuh negara ekonomi maju di dunia seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada tidak mengakui Negara Palestina.

Namun, hingga sejauh ini, hampir lebih dari 150 negara sudah mengakui kemerdekaan Palestina.

Pada 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengambil langkah serupa, disusul Slovenia, sebagai reaksi atas serangan Israel ke Gaza setelah 7 Oktober 2023.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Perancis, Macron menegaskan bahwa Perancis akan mengumumkan pengakuannya terhadap Palestina dalam konferensi PBB di New York pada Juni mendatang.

Ia juga menyebut bahwa Perancis ingin memimpin konferensi tersebut bersama Arab Saudi.

Macron menambahkan, pengakuan ini bukan berarti berpihak, tetapi sebagai upaya menjaga keseimbangan, dengan mendukung hak rakyat Palestina, sekaligus menegaskan bahwa Perancis menolak kelompok yang menyangkal eksistensi Israel seperti Iran.

“Saya akan melakukannya karena saya pikir itu akan adil dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang memungkinkan semua orang yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya," ujar Macron.

PARIS, KOMPAS.com - Pada Minggu (6/4/2025), polisi Perancis menangkap dua orang di Paris terkait dengan konspirasi kriminal yang melibatkan aksi teroris serta kepemilikan bahan peledak.

Penangkapan ini berawal dari penyelidikan terhadap rencana serangan yang diduga melibatkan kelompok teroris ISIS.

Tersangka utama yang berusia 19 tahun dan berasal dari Perancis utara, diduga memiliki hubungan dengan kelompok tersebut.

Namun, pengacaranya membantah tuduhan tersebut.

Selain tersangka utama, pria berusia 21 tahun juga ditangkap karena diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama, yang kemudian dipamerkan di media sosial.

"Semua tersangka berusia di atas 18 tahun," ujar kantor kejaksaan antiteroris nasional Perancis (PNAT), seperti dikutip dari kantor berita AFP pada Senin (7/4/2025).

Meskipun begitu, kantor kejaksaan tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai usia pasti atau rencana serangan tersebut.

Kepolisian Perancis melakukan penggeledahan di rumah tersangka utama dan menemukan rompi peledak rakitan.

• AS Rilis Video Serangan yang Tewaskan Pemimpin ISIS Abdallah Al Rufayi
• Irak Klaim Bunuh Pemimpin Senior ISIS, Trump Ikut Komentar

Pemuda berusia 19 tahun itu diduga menulis sumpah setia kepada kelompok ISIS dan berencana untuk menyerang tempat umum.

Penangkapan ini juga mengarah pada penahanan dua rekan tersangka lainnya. Salah satunya, yang berusia 21 tahun, diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama.

"Klien saya tidak teradikalisasi dan tidak mengikuti ideologi apapun," kata pengacara tersangka, Reda Ghilaci, seperti yang dikutip dari RTL.

PARIS, KOMPAS.com - Polisi Perancis pada Minggu (6/4/2025) menangkap dua orang di Paris terkait dengan konspirasi kriminal yang melibatkan aksi teroris serta kepemilikan bahan peledak.

Penangkapan ini berawal dari penyelidikan terhadap rencana serangan yang diduga melibatkan kelompok terorisISIS.

Menurut laporan media setempat, tersangka utama yang berusia 19 tahun dan berasal dari Perancis utara, memiliki hubungan dengan kelompok jihadis tersebut, meskipun pengacaranya membantah tuduhan itu.

Selain tersangka utama, seorang pria lainnya yang berusia 21 tahun ditangkap karena diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama, yang kemudian dipamerkan di media sosial.

"Semua tersangka berusia di atas 18 tahun," ungkap kantor kejaksaan antiteroris nasional Perancis (PNAT), dikutip dari kantor berita AFP pada Senin (7/4/2025).

Kantor kejaksaan tersebut tidak dapat mengungkapkan usia pasti atau rincian lebih lanjut mengenai rencana serangan tersebut.

Kepolisian Perancis melakukan penggeledahan di rumah tersangka utama, di mana ditemukan rompi peledak rakitan.

Seperti dilaporkan oleh harian Le Parisien, pemuda berusia 19 tahun itu diduga telah menulis sumpah setia kepada kelompok ISIS dan berencana untuk menyerang tempat umum.

Dijelaskan, penangkapan ini juga mengarah pada penahanan dua rekan tersangka lainnya.

Salah satu dari mereka, yang berusia 21 tahun, dituduh memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama.

"Klien saya tidak teradikalisasi dan tidak mengikuti ideologi jihad apapun," ujar pengacara tersangka, Reda Ghilaci, seperti yang dikutip dari RTL.

Penangkapan ini menunjukkan, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Perancis tetap menjadi prioritas utama bagi pihak berwenang.

Tiga Warga Negara (WN) Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ yang mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu dan berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketiga WN Pakistan tersebut menggunakan paspor Perancis dan ID Card palsu pada Rabu(12/02) sekitar pukul 16.30 WIB di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Mereka bertiga tiba di Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Perancis, mereka sempat mengurus Visa On Arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin autogate. Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin autogate," jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman dikutip dari siaran persnya, Kamis (20/2/2025).

Petugas imigrasi yang curiga kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku adalah Orang Asing yang menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia.

Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga pelaku. Mereka baru menggunakan paspor Perancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Berdasarkan bukti awal tersebut, petugas imigrasi kemudian menyerahkan penanganan perkara ini kepada penyidik pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

"Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Para WNA ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan mereka di Eropa. Sejauh ini indikasinya adalah motif ekonomi, untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain," sambung Yuldi.

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ bertujuan ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook.

Mereka sepakat untuk membayar sejumlah uang kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor palsu tersebut. WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa. Mereka juga disarankan untuk menggunakan dokumen Paspor Pakistan saat berangkat dari Thailand dan diganti menggunakan dokumen perjalanan Prancis saat tiba di Indonesia

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian. Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Video Menteri AHY Targetkan Bandara Soetta Masuk 10 Besar Terbaik versi Skytrax

Video Menteri AHY Targetkan Bandara Soetta Masuk 10 Besar Terbaik versi Skytrax

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah Prancis meminta warga negaranya yang dipidana di Indonesia untuk dipulangkan.

"Mereka (Pemerintah Prancis) telah menulis surat kepada saya meminta satu orang warga negaranya itu dikembalikan ke Perancis. Jadi mereka tulis surat dalam bahasa Perancis dan saya baca isinya memang adalah transfer of prisoners," kata Yusril di kantor Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Meski demikian, belum ada negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Perancis mengenai permintaan itu.

"Kita mungkin akan menghubungi kedutaan besar Perancis dalam waktu dekat," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, pemerintah Perancis sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Namun, pemerintah Prancis tidak segencar Filipina dan Australia dalam upaya pemulangan warga negaranya.

"Mereka hanya minta dikembalikan hanya satu kasus saja," kata Yusril.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mendata warga negara Indonesia (WNI) yang dipidana di Perancis untuk dipulangkan.

"Jadi memang sedikit pembicaraan tentang Perancis itu karena mereka sendiri tidak begitu gencar melakukan upaya diplomatik pemulangan terhadap para pidananya di sini. Tapi negara manapun yang melakukan permintaan, kita akan pertimbangkan," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia juga sudah setuju memulangkan warga negara Filipina, Mary Jane, dan lima warga negara Australia kelompok Bali Nine ke negara asal mereka.

Mary Jane dan lima warga Australia itu dipenjara di Indonesia karena menyelundupkan narkoba.

Adapun pemulangan para narapidana itu dilakukan lewat skema transfer of prisoners, sehingga para napi hanya dipindahkan ke negara asalnya, bukan dibebaskan.

"Ini berlaku resiprokal. Jika ada napi WNI di Filipina, kita juga berhak untuk meminta dia ditransfer ke Indonesia, agar napi tersebut dibina oleh negara kita sendiri, dan menjadi dekat dengan keluarganya di Tanah Air," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah Prancis meminta warga negaranya yang dipidana di Indonesia untuk dipulangkan.

"Mereka (Pemerintah Prancis) telah menulis surat kepada saya meminta satu orang warga negaranya itu dikembalikan ke Perancis. Jadi mereka tulis surat dalam bahasa Perancis dan saya baca isinya memang adalah transfer of prisoners," kata Yusril di kantor Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Meski demikian, belum ada negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Perancis mengenai permintaan itu.

"Kita mungkin akan menghubungi kedutaan besar Perancis dalam waktu dekat," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, pemerintah Perancis sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Namun, pemerintah Prancis tidak segencar Filipina dan Australia dalam upaya pemulangan warga negaranya.

"Mereka hanya minta dikembalikan hanya satu kasus saja," kata Yusril.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mendata warga negara Indonesia (WNI) yang dipidana di Perancis untuk dipulangkan.

"Jadi memang sedikit pembicaraan tentang Perancis itu karena mereka sendiri tidak begitu gencar melakukan upaya diplomatik pemulangan terhadap para pidananya di sini. Tapi negara manapun yang melakukan permintaan, kita akan pertimbangkan," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia juga sudah setuju memulangkan warga negara Filipina, Mary Jane, dan lima warga negara Australia kelompok Bali Nine ke negara asal mereka.

Mary Jane dan lima warga Australia itu dipenjara di Indonesia karena menyelundupkan narkoba.

Adapun pemulangan para narapidana itu dilakukan lewat skema transfer of prisoners, sehingga para napi hanya dipindahkan ke negara asalnya, bukan dibebaskan.

"Ini berlaku resiprokal. Jika ada napi WNI di Filipina, kita juga berhak untuk meminta dia ditransfer ke Indonesia, agar napi tersebut dibina oleh negara kita sendiri, dan menjadi dekat dengan keluarganya di Tanah Air," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).