Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

(ial/dek)

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Meski sudah dipenjara, perkara lain masih menanti SYL.

"Bahwa pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari detikNews, Rabu (14/5/2025).

Setelah dijebloskan ke penjara, SYL wajib membayar denda Rp 500 juta serta uang pengganti sebesar Rp 44 miliar dan USD 30 ribu.

Sampai saat ini, SYL belum membayar tunai denda itu. Dia baru membayar Rp 100 juta dan uang pengganti sebesar Rp 27.390.667.033 atau Rp 27,3 miliar.

"Sampai saat ini KPK juga masih terus menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut," ucapnya.

SYL Dijerat TPPU

Ternyata, kasus korupsi yang menjerat SYL belum selesai. Tindakan pencucian uang yang dilakukan SYL masih diusut KPK.

Sejumlah saksi telah diperiksa KPK termasuk pengacara SYL, Rasamala Aritonang yang merupakan mantan penyidik KPK juga Febri Diansyah yang merupakan mantan Jubir KPK. Tak hanya itu, KPK juga telah menggeledah kantor pengacara Visi Law yang merupakan kantor pengacara SYL.

Inilah yang mendasari KPK belum menyita sejumlah aset milik SYL meski telah berstatus narapidana. Hal itu karena KPK masih mengusut TPPU terhadap SYL.

"Ada pun beberapa barang lainnya yang belum dilakukan perampasan atau belum bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," kata Budi Prasetyo.

(asm/hsr)

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Atas hukuman yang telah dijatuhkan, SYL akan mendekam selama 12 tahun.

"Bahwa pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Setelah dijebloskan ke penjara, SYL wajib membayar denda Rp 500 juta serta uang pengganti sebesar Rp 44 miliar dan USD 30 ribu.

Sampai saat ini, SYL belum membayar tunai denda itu. Dia baru membayar Rp 100 juta dan uang pengganti sebesar Rp 27.390.667.033 atau Rp 27,3 miliar.

"Sampai saat ini KPK juga masih terus menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut," ucapnya.

"Adapun beberapa barang lainnya yang perlu dilakukan perampasan atau perlu bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," imbuh dia.

4 Perkara SYL

KPK menjerat SYL dengan tiga sangkaan pasal, mulai pemerasan, gratifikasi, hingga pencucian uang. Dalam kasus pemerasan dan gratifikasi, SYL telah menerima vonis 12 tahun penjara.

Hakim di tingkat pertama awalnya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada SYL. KPK lalu mengajukan banding.

Di tingkat banding, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman SYL menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Hukuman uang pengganti SYL juga ditambah menjadi Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu.

SYL kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA menolak kasasi dari SYL dan tetap menghukum mantan Mentan itu dengan vonis 12 tahun penjara.

"Tolak kasasi terdakwa dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa," demikian putusan MA seperti dilihat dari situs MA, Jumat (28/2).

Kasus pencucian SYL saat ini masih bergulir di KPK. Tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.

(jbr/dhn)

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merindukan nasi goreng buatan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. PKB menyambut baik jika Prabowo dan Megawati bertemu lagi dalam waktu dekat.

"Kami menyambut baik rencana pertemuan tersebut, baik terbuka maupun tertutup, apalagi sambil makan nasi goreng, kesannya akan penuh kekeluargaan," kata Waketum PKB, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Minggu (11/5/2025).

Jazilul menyebut pertemuan dua tokoh politik itu akan memberikan dampak positif untuk perpolitikan tanah air. Jazilul pun menunggu pertemuan itu.

"Hemat kami, silaturrahim pasti lebih banyak positifnya, apapun hasilnya. Kami tunggu saja. Ya positif, meskipun kami tidak bisa mengukur seberapa besar pengaruh positifnya," jelasnya.

Senada, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menyambut positif rencana pertemuan itu. Daniel menyebut komunikasi politik antara tokoh bangsa sangat penting.

"Silaturahmi dan komunikasi politik itu penting apalagi antarpimpinan bangsa, karena tantangan saat ini sangat besar, baik secara internal maupun global, sehingga dibutuhkan kolaboratif semua elemen bangsa," kata Daniel dihubungi terpisah.

Daniel menyebut saat ini masyarakat membutuhkan suasana teduh. Menurutnya, pertemuan Megawati dan Prabowo bisa jadi kesempatan untuk membicarakan terkait masalah ekonomi.

"Kita butuh suasana teduh yang memperkuat harapan Indonesia yang lebih baik, saling memberi masukan untuk menjawab hal-hal konkrit seperti PHK, kemiskinan, dan ekonomi saat ini," jelasnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri bercerita nasi goreng buatannya sering ditanyakan Presiden Prabowo. Megawati mengatakan Prabowo minta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya'. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah," ujar Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5).

Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," kata Prasetyo.

(lir/idh)

Surabaya -

Presiden sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketum PDIP Megawati Soerkarnoputri dikabarkan akan bertemu lagi. Sinyal itu muncul usai Megawati mengungkap bahwa Presiden Prabowo ingin dimasakkan nasi goreng lagi.

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal pertemuan dua tokoh ini. Ia menyebut, pertemuan antartokoh bangsa sangat bagus untuk negara. Pertemuan itu diyakini bisa membangun Indonesia ke depannya.

"Pertemuan sesama tokoh bangsa itu sudah seyogyanya dilakukan. Ini hal yang baik," kata Bahlil usai silaturahmi dengan Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo KH Agoes Ali Masyhuri, Sabtu (10/5/2025).

Bahlil menyebut, Prabowo adalah sosok yang merangkul semua kalangan. Ia yakin, pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh besar di Indonesia memberi dampak positif untuk negara.

"Saya yakin dan percaya bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan semua tokoh-tokoh bagus dalam membangun pikiran-pikiran yang baik dalam membangun bangsa dan negara," tandas Bahlil.

Rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati juga telah dikonfirmasi oleh Mensesneg RI Prasetyo Hadi.

Dilansir dari detikNews, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati. Pertemuan kembali Prabowo dan Megawati sedang diatur untuk terselenggara.

"Betul (Prabowo kangen nasi goreng buatan Mega)," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Jubir Presiden Prabowo itu mengapresiasi kedua tokoh telah bersilaturahmi belum lama ini setelah tak berjumpa langsung selama 2,5 tahun. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tapi kemarin kan sudah alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," kata Prasetyo.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," pungkasnya.

Diketahui, pertemuan terakhir Prabowo dan Megawati terjadi pada awal April 2025 usai momen Lebaran di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Prabowo dan Megawati bertemu selama 1,5 jam secara 4 mata.

"Lumayan lama, 1,5 jam, dari mulai 8 (malam) kurang sedikit. Pembicaraan lebih banyak 4 mata sih," kata Dasco di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4).

(faa/hil)

Jakarta -

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Arahan ini berlaku untuk BUMN yang bukan perusahaan terbuka.

Istana pun buka suara menjelaskan alasan Danantara meminta penundaan RUPS. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi alasan utama penundaan RUPS karena Danantara memang sedang membenahi BUMN yang dialihkan dari Kementerian BUMN.

"Itu kan sebenarnya begini, substansinya itu adalah saat ini kan sedang proses pembenahan seluruh BUMN kita di bawah koordinasi Danantara," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengatakan, wajar jika RUPS diundur, sebab pembenahan memang tidak bisa dilakukan terburu-buru.

"Jadi kalau ada di dalam prosesnya itu sesuatu yang misalnya hal-hal rutinitas di BUMN yang sekiranya bisa ditunda karena proses paralel pembenahan ini ya itu wajar-wajar saja kan gitu, misalnya contoh tadi RUPS ya, kalau proses pembenahan, evaluasi pembenahan di Danantara ini belum selesai, sementara sudah RUPS, nanti sudah terpilih, nanti kan harus dibenahi lagi, kira-kira begitu loh semangatnya tuh seperti itu," ujarnya.

Danantara Kelola Kawasan GBK-Kemayoran

Masih perihal Danantara, Prasetyo juga bicara soal rencana pencaplokan aset negara macam kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran. Selama ini aset-aset tersebut dikelola oleh kementerian yang dipimpin Prasetyo lewat skema Badan Layanan Umum (BLU).

Prasetyo menilai, meski selama ini pengelolaannya berjalan lancar namun ada beberapa hal belum optimal dan perlu dibenahi lebih lanjut.

"Tentu gini kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," ungkap Prasetyo.

Hal yang belum optimal, misalnya kerja sama bisnis untuk GBK dan Kemayoran "Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa kita, kita menggunakan tim audit internal BBKP bahwa hasilnya belum optimal," ujar Prasetyo.

Harapannya setelah dikelola Danantara, GBK dan Kemayoran bisa semakin menguntungkan dari sisi bisnis. Sebab, Danantara memiliki spesialisasi bisnis yang jauh lebih mumpuni.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," papar Prasetyo.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengalihkan aset GBK hingga Kemayoran dari awalnya BLU menjadi aset di bawah BUMN.

(hal/fdl)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

“Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, untuk konteks pemerintahan, Prasetyo kembali menegaskan Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sehingga anggapan ada “matahari kembar” pun tidak tepat.

“Tidak ada itu 'matahari kembar'. Tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau (Jokowi) memengaruhi Bapak Presiden Prabowo. Ndak ada. Jadi, sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo Hadi.

Dia pun meminta publik untuk tidak membuat tafsiran-tafsiran dari asumsi pribadi, terlebih hanya sebatas merujuk kepada Presiden Prabowo yang belum bertemu dengan Jokowi.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo membantah anggapan dirinya yang disebut dikendalikan oleh Jokowi. Presiden menyatakan itu saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menilai konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

“Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

“Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” seloroh Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum mempertimbangkan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset.

Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Terlepas dari itu, Prasetyo menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset, red.) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi, yang juga menteri sekretaris negara.

Prasetyo kemudian mengungkap dalam pertemuan dengan beberapa pimpinan partai politik, Presiden juga menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu isu yang dibahas bersama.

“Ini bukan belum didiskusikan Beliau. Jadi, pada saat pertemuan dengan ketum-ketum (ketua umum) partai, ini salah satu materi (yang dibahas),” kata Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya tengah merencanakan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Hal itu merespons soal pidato Megawati yang kembali menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Betul," kata Prasetyo seraya mengamini pidato Megawati yang menyinggung Presiden Prabowo rindu dibuatkan nasi goreng, saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Prasetyo menanggapi pertemuan kedua ketua umum itu sebenarnya sudah terlaksana pada 7 April 2025 saat Presiden Prabowo mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu merupakan pertemuan perdana sejak Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan Presiden 2024 bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, atau setelah pertemuan terakhir Prabowo-Megawati pada Oktober 2023.

"Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," kata Prasetyo.

Namun demikian, Prasetyo mengaku akan mengatur kembali pertemuan keduanya, terutama setelah pidato Megawati yang menyinggung Presiden Prabowo yang rindu nasi goreng buatan putri Presiden Pertama RI tersebut.

"Sedang diatur, tenang aja," kata Prasetyo.

Adapun Megawati kembali mengungkit momen dirinya memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen itu diketahui terjadi ketika Prabowo bertamu ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 24 Juli 2019.

Sebelumnya, Megawati menegaskan bahwa dirinya tidak bermusuhan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.

"Media mikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa tidak, (ya) tidak," ujar Megawati.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mengatur waktu untuk bisa melakukan pertemuan kembali dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri . Hal ini dikatakan Prasetyo bermula dia dikonfirmasi ihwal pernyataan Megawati yang menyebut ada Presiden kangen dengan nasi goreng buatannya.

Prasetyo pun tak menampiknya. ?Betul (yang disampaikan Megawati),? kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa rasa rindu Prabowo bertemu Megawati sudah dua setengah tahun lalu, yang akhirnya temu kangen itu sudah terjadi belum lama ini.



Saat disinggung kapan waktu bertemu untuk mencicipi nasi goreng buatan Megawati, Prasetyo mengatakan pertemuan tengah diatur. "Sedang diatur, tenang aja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal nasi goreng. Prabowo minta dimasaki nasi goreng oleh Megawati.

Hal itu diungkapkan Megawati dalam acara Trisakti Tourism Award di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Semula, dia menceritakan ketertarikan pada kuliner.

"Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef pasti diterima. Betul lho. Itu enggak bohong lho. Biar gimana aja, masa aku sudah presiden kelima, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin, masak-masak, terus ngasih kamu, ya enggaklah. Masa masakin buat kalian," ucap Megawati.

Dia pun mengungkapkan Prabowo sering bertanya soal nasi goreng. Menurutnya, Prabowo bolak-balik minta dimasaki nasi goreng.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, presiden bolak-balik nanya, 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mba ya'. Yo presiden sopo yo?" ujar dia.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan utama pemerintah berencana mengalihkan aset negara Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Selama ini aset-aset tersebut dikelola oleh kementerian yang dipimpin Prasetyo lewat skema Badan Layanan Umum (BLU). Prasetyo menilai, meski selama ini pengelolaannya berjalan lancar namun ada beberapa hal belum optimal dan perlu dibenahi lebih lanjut.

"Tentu gini kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Hal yang belum optimal, misalnya kerja sama bisnis untuk GBK dan Kemayoran "Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa kita, kita menggunakan tim audit internal BBKP bahwa hasilnya belum optimal," ujar Prasetyo.

Harapannya setelah dikelola Danantara, GBK dan Kemayoran bisa semakin menguntungkan dari sisi bisnis. Sebab, Danantara memiliki spesialisasi bisnis yang jauh lebih mumpuni.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," papar Prasetyo.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengalihkan aset GBK hingga Kemayoran dari awalnya BLU menjadi aset di bawah BUMN.

Simak juga video "Pemerintah Ajak Bill Gates Kolaborasi dengan Danantara" di sini:

(hal/ara)