JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah adanya warga mendapatkan rumah subsidi lebih dari satu dengan menggunakan KTP palsu.

Maruarar mengatakan, dia telah melaporkan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat tingkat menteri yang digelar hari ini.

"Kami juga sudah mulai bekerja sama dengan penegakan hukum, bagaimana kalau ada rumah subsidi, itu ada yang double-double dapatnya, menggunakan KTP palsu atau yang tidak berhak, itu juga harus betul-betul dilakukan," kata Maruarar saat ditemui di Kantor BPJS, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Dia menyebut, tak ingin ada masyarakat yang memang tidak berhak mendapat subsidi justru mendapatkan dua rumah subsidi.

"Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi. Tadi saya laporkan kepada Pak Menko," ujarnya.

Selain itu, Maruarar mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan. Salah satunya melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Supaya benar-benar penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," katanya.

Dengan adanya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menurut Maruarar, Kementerian PKP dapat memberikan rumah kepada yang membutuhkan.

"Tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang prorakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," ujar Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih baik menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset dibanding membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil.

Koordinator LBH Masyarakt Afif Abdul Qoyim menilai bahwa aturan soal perampasan aset lebih dapat memberikan efek jera kepada para koruptor.

"Kalau Prabowo konsisten tegas untuk memberi efek jera pelaku korupsi, segera keluarkan Perppu Perampasan Aset untuk memaksimalkan recovery kerugian negara dan memiskinkan koruptor," kata Afif saat dihubungi, Jumat (14/3/2025).

Afif juga berpandangan bahwa wacana membangun penjara di pulau terpencil bukan solusi, melainkan ilusi.

Menurut dia, wacana itu justru membuat Kepala Negara seolah bermain dengan desakan publik yang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Solusinya ilusi. Justru Prabowo bermain dengan desakan publik yang meminta mensahkan RUU perampasan aset tapi malah buat lapas khusus (koruptor)," ujarnya.

Afif mengatakan, jika Prabowo menerbitkan RUU Perampasan Aset maka akan menjadi sejarah.

"Iyes, itu akan jadi pemberantasan korupsi yang bersejarah," katanya.

Wacana penjara di pulau terpencil ini awalnya disampaikan Prabowo saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Presiden Prabowo mengatakan, akan membangun penjara di pulau terpencil bagi koruptor.

"Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari," kata Prabowo di akhir pidatonya.

"Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," ujarnya lagi disambut tawa para peserta.

Prabowo mengatakan, tidak ada negara yang kaya jika korupsi. Sebab, korupsi hanya membawa kehancuran suatu negara.

Kepala Negara juga menekankan bahwa dirinya tidak takut menghadapi koruptor.

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini," ujar Prabowo.

KASUS kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi sorotan dalam lanskap bisnis dan hukum Indonesia.

Perusahaan tekstil yang sempat menjadi kebanggaan industri nasional kini menghadapi tantangan besar dalam proses kepailitan yang berdampak luas, tidak hanya bagi pemegang saham dan kreditor, tetapi juga ribuan karyawan yang menggantungkan nasibnya pada perusahaan.

Haji Muhammad Lukminto (H.M Lukminto) atau yang dikenal Le Djie Shin merupakan pendiri dari PT Sri Rejeki Isman Tbk. Ia memulai kariernya sebagai pedagang dengan berjualan tekstil di Solo sejak usia 20-an.

Pada tahun 1966, ia akhirnya memantapkan diri menyewa kios di Pasar Klewer, Solo, yang ia namakan UD Sri Redjeki.

Dua tahun kemudian, ia membuka pabrik cetak pertamanya. Pendirian pabrik inilah yang kemudian menjadi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Kemudian Sritex berkembang menjadi salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi yang mencakup pemintalan, penenunan, pencelupan, pencetakan, hingga produksi garmen dan tekstil teknis.

Sritex sempat menjadi simbol keberhasilan industri manufaktur Indonesia dengan dibuktikannya sekitar 70 persen produksi Sritex diekspor ke lebih 100 negara di dunia.

Kepailitan Sritex tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

Salah satu faktor utama adalah beban utang yang tinggi mencapai sekitar 1,54 miliar dollar AS. Kondisi ini diperparah dampak pandemi COVID-19 yang menekan permintaan global terhadap produk tekstil, menyebabkan penurunan pendapatan secara signifikan.

Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin membebani perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi dollar AS.

Krisis ekonomi global yang memengaruhi sektor manufaktur juga memperburuk situasi, mengakibatkan kesulitan likuiditas dan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, kasus Sritex memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum berfungsi dalam menangani perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Proses pembuktian utang jatuh tempo menjadi aspek krusial dalam kepailitan, di mana kreditur harus membuktikan bahwa utang telah melewati batas waktu pembayaran dan debitur tidak mampu melunasinya.

Kepailitan Sritex juga dapat dibandingkan dengan kasus perusahaan besar lainnya seperti Duniatex dan Merpati Airlines, di mana permasalahan manajemen keuangan, tekanan eksternal, serta kegagalan dalam restrukturisasi utang menjadi faktor utama yang menyebabkan kebangkrutan.

Di sisi lain, terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024, juga turut mempersulit kondisi Sritex.

Adanya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang memberikan kemudahan bagi produk tekstil impor masuk ke pasar Indonesia turut menjadi tantangan tersendiri dan mempersulit Sritex dalam bersaing karena harga barang impor yang lebih murah di Indonesia.

Salah satu aspek paling memprihatinkan dari kepailitan Sritex adalah dampaknya terhadap puluhan ribu karyawan.

Secara hukum, status karyawan dalam proses kepailitan mendapat perlindungan melalui UU Cipta Kerja yang mengubah UU Ketenagakerjaan.

Hal ini mencakup status upah dan hak-hak karyawan lainnya pada saat perusahaan dinyatakan pailit, sebagaimana diterangkan melalui Pasal 81 Angka 36 UU No.6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 95 UU No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya
2. Upah pekerja/buruh didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur
3. Hak lainnya dari pekerja/buruh didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan

Untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi, karyawan dalam kondisi kepailitan harus mendaftarkan tagihan mereka kepada kurator dalam proses verifikasi piutang.

Dalam hal ini, kurator memiliki peran krusial dalam pemberesan aset perusahaan dan mendistribusikan hasilnya kepada para kreditor sesuai dengan prioritas pembayaran yang diatur dalam UU Kepailitan.

Hak-hak karyawan termasuk dalam kreditor preferen, yang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditor konkuren.

Jika karyawan merasa hak mereka tidak diakomodasi dengan baik, mereka dapat mengajukan keberatan kepada hakim pengawas dalam proses kepailitan.

Selain itu, pengelolaan aset yang efektif oleh kurator, termasuk pelelangan aset dan optimalisasi harta pailit, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hak-hak karyawan dapat terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif kebijakan, kepailitan Sritex menjadi pembelajaran bagi dunia usaha dalam menerapkan strategi mitigasi risiko guna mencegah terjadinya kepailitan di masa depan.

Perusahaan perlu menerapkan manajemen keuangan yang lebih ketat dan disiplin, melakukan diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi risiko bisnis, serta mengadopsi kebijakan restrukturisasi keuangan yang lebih cepat sebelum situasi semakin memburuk.

Pemerintah dan regulator juga perlu mempertimbangkan perbaikan regulasi kepailitan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi karyawan dan kreditur, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam menyelesaikan sengketa kepailitan.

Terkait regulasi kepailitan, kasus Sritex menyoroti pentingnya keseimbangan dalam perlindungan hak debitur dan kreditur.

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa Sritex pailit dengan membatalkan perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disepakati dalam proses restrukturisasi utang.

Keputusan ini mengalihkan pengelolaan aset perusahan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan.

Kurator memiliki kewenangan dalam mengelola aset pailit, termasuk menentukan apakah perusahaan dapat tetap beroperasi (going concern) atau tidak.

Dalam praktiknya, keputusan terkait going concern seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi keuangan perusahaan dan prospek pemulihan usaha.

Oleh karena itu, evaluasi yang lebih komprehensif dalam menentukan langkah terbaik bagi perusahaan pailit dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan di masa depan.

Dalam dunia kepailitan, going concern menjadi salah satu opsi yang cukup strategis yang diberikan kepada kurator untuk menjaga dan mengoptimalkan nilai aset perusahaan yang sedang dalam status pailit.

Pendekatan ini kerap dipandang sebagai solusi yang optimal, sebagaimana terjadi pada kasus Sritex.

Penerapan mekanisme going concern tidak bisa dilakukan tanpa pertimbangan matang. Kurator wajib mendapatkan izin dari hakim pengawas dan melakukan evaluasi mendalam terkait kelayakan operasional perusahaan untuk dilanjutkan.

Keputusan ini juga harus dilandasi kajian komprehensif dari para ahli yang menganalisis potensi keuntungan serta risiko operasional yang mungkin timbul.

Going concern terbukti memberikan begitu banyak manfaat dalam penanganan kepailitan. Tidak hanya berhasil mempertahankan nilai aset perusahaan, pendekatan ini juga menciptakan efek positif bagi keberlangsungan pekerjaan karyawan.

Going concern merupakan opsi yang memiliki landasan hukum dan diatur dalam undang-undang. Tindakan ini dapat dilaksanakan secara sah selama kurator mampu membuktikan bahwa keputusan tersebut akan meningkatkan atau minimal mempertahankan nilai harta pailit.

Undang-undang kepailitan semakin terus berkembang, bahkan di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jerman yang menunjukkan kekonsistenan menuju penguatan konsep going concern.

Regulasi di negara-negara tersebut telah mengalami transformasi signifikan dengan mengutamakan pemeliharaan nilai bisnis yang berkelanjutan, mempertahankan manfaat sosial dari keberlangsungan usaha, serta mengoptimalkan pengembalian piutang para kreditor.

Dari keberhasilan pelaksanaan going concern pada negara-negara tersebut, dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk meningkatkan pengaturan terkait going concern dalam penanganan kasus-kasus kepailitan.

Fokus pada keberlanjutan usaha sudah seharusnya menjadi prioritas dalam perubahan regulasi kepailitan di Indonesia.

Kasus kepailitan Sritex merepresentasikan kompleksitas tantangan hukum, ekonomi, dan sosial dalam penanganan kegagalan perusahaan besar di Indonesia.

Sementara proses hukum terus berjalan, nasib ribuan karyawan dan masa depan industri tekstil nasional menjadi perhatian utama.

Keberhasilan penyelesaian kasus ini akan bergantung pada keseimbangan pendekatan dari kurator, kreditor, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dengan perlindungan hak karyawan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan secara serius.

Bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap mereka yang telah berkontribusi dalam membangun industri ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, kembali berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat (14/3/2025).

Dalam sidang kali ini, agenda utama adalah pemanggilan terakhir termohon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus perintangan penyidikan dalam perkara suap eks calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku, di mana Hasto ditetapkan sebagai tersangka.

Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, Rio Barten Pasaribu, yang dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Dari pantauan Kompas.com, tim hukum KPK yang hadir terdiri dari tujuh orang, sementara Hasto hanya diwakili oleh satu pengacara.

Pada awal sidang, Rio meminta kedua belah pihak untuk menyerahkan dokumen terkait.

Setelah menerima dokumen tersebut, hakim meminta waktu untuk mempelajari isi dokumen yang berisi materi praperadilan.

"Saya minta waktu 30 menit untuk mempelajari. Dengan demikian, sidang ini diskors sementara," ungkap Rio, di ruang Sidang Utama PN Jaksel.

Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto menggugat sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan terkait perkara eks calon anggota legislatif (caleg) PDI-P, Harun Masiku.

Dua gugatan melawan Komisi Antirasuah itu didaftarkan kubu Hasto Kristiyanto pada Senin, 17 Februari 2025 lalu.

Gugatan pertama teregister dengan nomor 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dengan hakim tunggal Afrizl Hady.

Gugatan ini mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dugaan suap sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024.

Gugatan kedua teregister dengan nomor 24/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dengan hakim tunggal Rio Barten Pasaribu.

Gugatan kedua menguji sah tidaknya penetapan tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana Sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut dirinya sebagai tahanan politik yang dijerat melalui kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap pengurusan anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) 2019-2024.

Pernyataan ini Hasto sampaikan saat baru tiba di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjalani sidang perdana pada Jumat (14/3/2025).

Hasto mengatakan, ia masih tetap yakin bahwa kasus yang menjeratnya merupakan kriminalisasi.

“Karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik,” kata Hasto di ruang sidang.

Hasto mengaku sudah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK dengan cermat.

Ia menilai, materi dakwaan itu hanya didaur ulang dari kasus yang sudah berlalu dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurutnya, terdapat banyak manipulasi fakta hukum dalam surat dakwaan tersebut.

“Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah,” tutur Hasto.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice dan suap pengurusan anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto disebut memerintahkan Harun merendam handphone dalam air dan lari dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

LUMAJANG, KOMPAS.com - Jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lumajang, Jawa Timur, sudah 3 kali lipat dari kuota ideal.

Saat ini, jumlah warga binaan mencapai 759 orang. Padahal, idealnya Lapas Kelas IIB Lumajang hanya bisa diisi 250 warga binaan.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lumajang Yudhi Teguh Santoso mengatakan, instansi penegak hukum di Lumajang, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lapas sepakat untuk mendorong lebih banyak restorative justice (RJ).

Yudhi mengakui, sampai saat ini upaya penyelesaian hukum melalui RJ masih minim di Lumajang.

Tahun lalu, kejaksaan hanya melakukan 3 kali RJ dengan 3 kasus berbeda, yakni penadahan, pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan.

Sementara itu, tahun ini belum ada tersangka yang dilakukan RJ.

"Memang masih sedikit, tahun 2023 ada 3, 2024 ada 3, tahun ini belum, tapi ada 1 masih kita ajukan untuk RJ," kata Yudhi di Lumajang, Kamis (13/3/2025).

Yudhi menyebut, minimnya RJ di Lumajang terjadi akibat perbedaan sudut pandang antara jaksa dan penyidik di kepolisian dalam menangani masalah hukum.

Hal ini, kata Yudhi, akan diantisipasi dengan membuat pedoman perkara yang bisa dilakukan RJ.

"Sebenarnya banyak masalah yang bisa di RJ, tapi kan banyak pendangan yang berbeda antara penyidik di kepolisian dan jaksa, ini yang akan kita antisipasi," ujar Yudhi.

Banyaknya RJ juga akan mengurangi jumlah penghuni lapas. Sebab, saat proses hukum berjalan, para tersangka ini pasti proses penahanannya akan dititipkan ke lapas.

Upaya pengurangan warga binaan ini, menurut Yudhi, juga bagian dari negara memanusiakan warga binaan yang tinggal disana.

"Memang kalau faktanya isi lapas 3 kali lipat dari kapasitas maksimal ini kan kurang baik, jadi kita ingin kurangi dengan RJ," katanya.

KLATEN, KOMPAS.com - Belakangan ini beredar video seorang pengendara di Jepang kena tilang petugas, karena tidak berhenti di persimpangan.

Padahal, kondisi jalan tampak lengang, sehingga mobil tersebut tetap aman meski terus melaju.

Rupanya, ketegasan penegakkan hukum tersebut, dapat menciptakan budaya berkendara yang baik, bagi masyarakat Jepang khususnya. Meski demikian, Indonesia patut menirunya agar sistem lalu lintas menjadi lebih baik.

Director Japan Indonesia Driving School (JIDS) Bowo Kristianto mengatakan petugas penegak hukum di Jepang sangat ketat dalam menindak segala bentuk pelanggaran berlalu lintas.

“Terkesan sepele, berhenti di persimpangan, meski kondisi lalu lintas lengang tetap menjadi kewajiban, itu budaya berkendara yang berkeselamatan,” ucap Bowo kepada Kompas.com, belum lama ini.

Bowo mengatakan, setiap ada tulisan berhenti, seperti di pelintasan kereta api atau zebra cross, pengendara wajib berhenti.

“Sebenarnya itu bukan budaya instan, tapi mulanya dipaksa dengan aturan dan penegakan hukum yang tegas, selain itu dendanya besar,” ucap Bowo.

View this post on Instagram

A post shared by Sixtytwo Info (@sixtytwoinfo)

Bowo mengatakan, dengan ketegasan penegakkan hukum lalu lintas, masyarakat akan menyesuaikan diri. Akhirnya, tertib berlalu lintas menjadi budaya yang melekat pada suatu bangsa.

“Di Indonesia aturan lalu lintas sudah ada dan baik, tapi penegakan hukumnya lemah, sehingga seakan-akan aturan tersebut tidak ada, itu sebabnya pengendara masih banyak yang melanggar,” ucap Bowo.

Bowo mengatakan, aturan berlalu lintas sebenarnya dibuat guna meningkatkan keselamatan berkendara, sekecil apapun wujud pelanggaran harus ditegakkan sanksinya.

SOLO, KOMPAS.com -Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan sistem transportasi umum yang tertib dan aman adalah masih maraknya perilaku ugal-ugalanbus di jalan raya.

Kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan penumpang, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum mengatakan, diperlukan ketegasan dan konsistensi dalam penegakan hukum dari hulu hingga hilir, serta perlu komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara proporsional dan saling mendukung.

“Selama ini masih terlihat adanya kesan bahwa masing-masing pihak cenderung menunjukkan egonya. Padahal, ekosistem dalam sistem transportasi umum terdiri dari banyak variabel yang saling berkaitan, seperti kendaraan, prasarana jalan, sumber daya manusia (SDM), dan lingkungan. Semua ini saling terkait dan berhubungan,” ucap Budiyanto kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Budiyanto mengatakan, pembenahan sistem transportasi terutama dalam kasus bus ugal-ugalan tidak bisa dilakukan hanya dari satu sisi atau aspek saja.

aripitstop Bus ugal-ugalan

“Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) telah mengatur mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Namun, faktanya masih banyak mereka atau pengemudi yang ugal-ugalan,” ucapnya.

Budiyanto menjelaskan, mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan tentu membahayakan keselamatan barang dan jiwa.

“Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau dalam keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 3.000.000,” ucapnya.

Dia juga menjelaskan, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan hingga menimbulkan korban jiwa, pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara mulai dari 2 tahun hingga 12 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (2) hingga ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

“Aturan cukup memadai hanya perlu pengawasan, penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Aturan hukum di kita kadang-kadang tajam ke bawah tumpul ke atas dan sekali lagi tidak ada komitmen yang kuat untuk menegakan aturan,” ucapnya.

Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak dalam melakukan pengawasan agar pelaksanaan hukum dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya sebagai tahanan politik dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap pengurusan anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) 2019-2024.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat tiba di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025), untuk menjalani sidang perdana.

“Karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik,” ujar Hasto di ruang sidang.

Hasto menegaskan bahwa kasus yang menjeratnya adalah bentuk kriminalisasi. Ia mengaku telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara cermat dan menilai isinya sebagai pengulangan dari kasus sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Setidaknya ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah,” tutur Hasto.

Hasto Sebut Kasusnya Dipaksakan

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dan suap terkait pengurusan PAW Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya dalam air serta melarikan diri dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

Saat tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Hasto kembali menegaskan bahwa kasusnya merupakan rekayasa hukum yang dipaksakan oleh KPK.

“Akhirnya momentum yang saya tunggu tiba, proses persidangan terhadap kasus hukum yang dipaksakan oleh KPK bisa dimulai pada hari ini,” ujar Hasto.

Meski demikian, ia mengaku tetap percaya pada independensi lembaga peradilan dan berharap persidangan berjalan adil.

“Dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan, sebab itulah mengapa hakim dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata dia.

Pantauan Kompas.com di lokasi, Hasto tiba dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Ia langsung memberikan pernyataan kepada awak media sebelum memasuki ruang sidang. Di barisan pengunjung, sejumlah orang terlihat mengenakan baju hitam bertuliskan #HastoTahananPolitik.

Sejumlah elite PDI-P turut hadir dalam sidang perdana tersebut, antara lain Djarot Saiful Hidayat, Rokhmin Dahuri, My Esti Wijayanti, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Yuke Yurike, dan Guntur Romli. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap Hasto dalam menghadapi proses hukum ini.

Kasus yang menjerat Hasto bermula dari OTT yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020. Saat itu, tim penyidik KPK tengah memburu sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.

Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menangkap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDI-P Saeful Bahri. Ketiganya telah menjalani proses hukum dan dijatuhi hukuman dalam perkara suap tersebut.

Sementara itu, Harun Masiku hingga kini masih buron, sementara Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Syakirun Ni'am | Editor: Dani Prabowo, Jessi Carina)

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara Hasto teregister dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang ini rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.

Hasto menghadapi dakwaan kasus dugaan suap dan obstruction of justice yang menyeret namanya dalam pusaran kasus korupsi.

Tim hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa kliennya akan menghadapi persidangan dengan semangat perjuangan, serupa dengan semangat Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno saat membacakan pidato pembelaan “Indonesia Menggugat” pada tahun 1930.

“Bagi PDI Perjuangan dan Hasto Kristiyanto, persidangan ini adalah bagian dari perjuangan politik yang akan dijalankan dengan segenap jiwa raga sebagaimana pada tahun 1930, Bung Karno menghadapi tuduhan dari pemerintahan kolonial,” ujar Todung kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Todung juga menilai bahwa perkara yang menjerat Hasto bermuatan politik dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap lawan politik.

“Perbedaannya, hari ini perlawanan politik terhadap kekuasaan yang korup dan pelanggar konstitusi justru dikriminalisasi menggunakan dalih pemberantasan korupsi. Hasto Kristiyanto adalah tahanan politik yang coba dibungkam dengan tuduhan korupsi,” tegasnya.

Todung memastikan bahwa Hasto telah siap menjalani persidangan sesuai dengan komitmennya untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum.

“Perlawanan secara hukum merupakan pilihan langkah yang kami lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi peradilan dan Majelis Hakim Yang Mulia sebagai pemimpin sidang ini,” kata Todung.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), kasus Hasto terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sidang ini dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di ruang sidang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, PN Jakarta Pusat.

Kasus Bermula dari OTT KPK 2020

Kasus yang menyeret Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Januari 2020.

OTT tersebut menargetkan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam skandal suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, khususnya terkait politisi PDI-P Harun Masiku.

Dalam operasi itu, KPK berhasil menangkap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDI-P Saeful Bahri.

Ketiganya telah menjalani proses hukum dan dijatuhi hukuman dalam perkara suap tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor: Jessi Carina)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, menyatakan bahwa tim hukum telah menemukan banyak kejanggalan dalam perkara yang akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Hasto bakal menjalani sidang pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OoJ) dalam perkara eks calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku.

Maqdir menyebut, salah satu kejanggalan yang terlihat dari perkara Hasto adalah Komisi Antirasuah seakan terburu-buru membawa Sekjen PDI-P itu ke meja hijau.

Padahal, Hasto tengah menguji status tersangka melalui mekanisme praperadilan.

"Setelah membaca berkas perkara, kami semakin memahami ketakutan berlebihan KPK dalam menghadapi praperadilan kemarin hingga harus memaksakan pelimpahan perkara secepat kilat," kata Maqdir Ismail kepada Kompas.com, Jumat (14/3/2025).

"Sebagaimana diketahui, jarak pelimpahan tahap dua dari penyidikan ke penuntutan menuju pelimpahan ke Pengadilan hanya satu hari," ucapnya.

Sebagai pengacara senior, Maqdir melihat cepatnya pelimpahan perkara Hasto untuk segera diadili sebagai kejanggalan.

Pasalnya, dalam perkara lain di KPK, jarak waktu tersebut bisa selama dua minggu hingga 20 hari sesuai batas masa penahanan.

"Hal ini tentu menegaskan bahwa KPK meletakkan perkara ini dengan 'atensi khusus', sehingga apa yang dilakukan KPK selama ini semakin memperkuat tendensi politik dalam perkara ini," kata Maqdir.

Kejanggalan kasus ini, menurut Maqdir, tidak hanya terlihat dari kecepatan Komisi Antirasuah melimpahkannya ke persidangan.

Namun, ada juga penggunaan bukti saksi dari penyidik, penyelidik, dan pegawai KPK yang aktif saat ini, serta mantan penyelidik atau penyidik.

Berdasarkan data dari berkas perkara yang diterima tim hukum, setidaknya terdapat total 12 orang saksi penyidik atau penyelidik, baik yang aktif maupun mantan, yang diperiksa KPK.

Sembilan orang di antaranya saat ini masih berstatus pegawai KPK aktif, dan tiga lainnya adalah mantan penyidik atau penyelidik yang bekerja di Mabes Polri.

"Bahkan salah satu saksi yang diperiksa dan dijadikan bukti dalam perkara ini adalah Kepala Satgas Penyidikan, Rossa Purbo Bekti," kata Maqdir.

"Sangat tidak masuk akal, Kepala Satgas Penyidikan perkara kemudian diperiksa oleh penyidiknya sendiri dan jelas hal ini melanggar prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana," ucapnya.

Maqdir pun mempertanyakan cara Komisi Antirasuah dalam melakukan penegakan hukum terhadap Sekjen PDI-P dari sejumlah kejanggalan tersebut.

Ia pun mempertanyakan apakah proses hukum Hasto yang dinilai banyak penyimpangan ini diketahui oleh pimpinan KPK.

"Jika sedemikian besar hasrat untuk memenjarakan Hasto Kristiyanto, kenapa harus melewati seolah-olah proses hukum yang akal-akalan seperti ini? Kami menegaskan akan mengajukan protes keras terhadap cara-cara penyidikan kasar seperti ini," kata Maqdir.

"Bisa dibayangkan proses penyidikan seperti ini kemudian dijadikan bahan persidangan. Tentu saja ini menghina akal sehat kita dan bahkan menghina proses peradilan yang seharusnya dihormati secara serius," imbuhnya.

Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020.

Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK memburu sejumlah pihak yang terlibat suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

KPK berhasil menangkap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDI-P Saeful Bahri.

Seluruhnya telah diadili dalam perkara suap tersebut.

KPK sebenarnya juga hendak menangkap Hasto dan Harun, namun keduanya disebut lolos dari pengejaran penyidik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku miris karena hakim agung di Indonesia bisa dengan mudahnya dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH) tanpa peran advokasi internal terlebih dahulu.

Menurut dia, hal ini berbeda dengan praktik di luar negeri, di mana hakim agung menjadi salah satu jabatan yang paling dihormati.

"Saya sebetulnya kalau melihat praktik di luar negeri dan membandingkan di Indonesia, saya itu kadang-kadang agak miris, misalnya hakim agung dengan mudahnya bisa dipanggil aparat penegak hukum," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Mahkamah Agung (MA), Kamis (13/3/2025).

Politikus Partai Gerindra ini berpendapat, perlu diatur mekanisme internal yang melibatkan adanya peran advokasi untuk hakim agung.

Terlebih, hakim agung di negara-negara lain dihormati, bahkan lebih terhormat dibandingkan kepala negara.

Namun, Habiburokhman menampik bahwa advokasi ini bertujuan untuk menghambat penegakan hukum atas potensi pelanggaran yang terjadi di Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, dirinya juga mendorong agar mekanisme pengawasan di internal MA turut diperkuat.

"Ketua MA itu lebih terhormat daripada kepala negara. Artinya, bukan kita ingin menghambat penegakan hukum, tapi mekanisme penegakan integritasnya, mekanisme itu apakah bisa dicari, mekanisme internal yang kuat lebih dahulu, pengawasan yang kuat," ucap dia.

Habiburokhman tidak memungkiri, pemanggilan hakim agung oleh aparat penegak hukum berpotensi menggerus independensi atau integritas hakim.

Padahal, menurut dia, independensi hakim diperlukan sebagai wakil Tuhan di dunia.

Ia mengingatkan, lewat tangan hakim, keputusan apapun di pengadilan harus menjadi yang paling adil yang diputus oleh manusia.

"Ini akan berakibat pada independensi kalau hakim agung kita gampang (dipanggil) ya kan, ada kaitan dikit dengan perkara dipanggil sana, dipanggil sini. Apakah independensinya terganggu atau tidak, apa dia malah gampang ditakut-takutin," kata Habiburokhman.