Bisnis.com, JAKARTA -- Kubu Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memprotes keterangan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Budi Raharjo yang menyebut sebagian sumber dana suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan berasal dari kliennya.

Pada sidang perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto, Jumat (16/5/2025), Arif menyebut pihaknya pada 2020 lalu telah menyampaikan kepada pimpinan KPK bahwa terjadi peristiwa suap terhadap Wahyu Setiawan. Dia mengaku seharusnya turut menuliskan nama Hasto dalam paparannya kepada pimpinan KPK.

"Pada saat penulisan di notulen kami sampaikan bahwa ini saudara terdakwa harus masuk karena ada sebagian sumber dana yang pada saat itu ditalangi sekitar Rp400 juta. Itu harus dipertanggungjawabkan," terang Arif di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Jaksa lalu kembali memastikan apabila pernyataan Arif itu berdasarkan analisisnya atau hasil mendengar dan melihat langsung.

Arif mengutarakan, dugaan bahwa sebagian uang suap berasal dari Hasto didapatkan dari bukti keterangan saksi, serta alat bukti yang didapatkan dari hasil penyidikan hingga tangkapan layar (screenshot) WhatsApp.

Pertanyaan jaksa KPK kepada Arif di persidangan itu lalu diprotes oleh penasihat hukum Hasto. Alvon Kurnia Palma, salah satu penasihat hukum Hasto, mengingatkan bahwa pemeriksaan Arif hari ini untuk dakwaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku oleh Hasto.

Alvon menilai pertanyaan jaksa kepada Arif soal uang suap itu tidak relevan. Apalagi sebelumnya disepakati Arif akan ditanyain soal pengejaran Hasto dan Harun hingga ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 8 Januari 2020.

"Ini terkait kesepakatan tadi di tanggal 8 [Januari 2020] kan kaitannya dengan OOJ [perintangan penyidikan] ya. Nah ini kan masuk pada ruang yang lain lagi, walaupun yang dikatakan fakta tapi itu di ruang berbeda. Itu maksud kami," ucap Alvon.

Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

Pada dakwaan kedua, Hasto didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta.

Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun.

Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum.

"Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku," demikian bunyi dakwaan jaksa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berdebat dengan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jumat (16/5/2025).

Dalam perdebatan itu, jaksa mengakui kesaksian penyelidik adalah hasil analisa tim, bukan kesaksian langsung.

Perdebatan ini berawal ketika jaksa tengah mencecar penyelidik KPK, Arif Budi Raharjo, terkait gelar perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Januari 2020.

Adapun Arif diperiksa sebagai saksi sidang perintangan penyidikan yang menjerat Hasto.

Menurut Arif, dalam forum ekspose itu, penyelidik telah memaparkan hasil operasi tertutup, termasuk dugaan sumber suap Harun Masiku.

“Saudara terdakwa (Hasto) harus masuk (tersangka) karena ada sebagian sumber dana yang pada saat itu ditalangi sekitar Rp 400 juta. Itu harus dipertanggungjawabkan,” kata Arif.

Arif mengakui, informasi Rp 400 juta dari Hasto itu merupakan hasil analisis tim penyelidik, bukan kesaksiannya secara langsung.

Di tengah penjelasan itu, kuasa hukum Hasto, Alvon Kurnia Palma, kemudian melayangkan protes. Ia merasa penjelasan Arif sudah keluar dari kesepakatan.

Di awal, Arif diminta menjelaskan terkait peristiwa pada 8 Januari 2020 atau saat KPK menggelar OTT kasus Harun Masiku.

Namun, jaksa merasa penjelasan Arif terkait ekspose pada 9 Januari masih satu rangkaian proses penyelidikan.

Untuk diketahui, setelah dilakukan ekspose dan disepakati alat bukti cukup, maka kasus dinyatakan naik ke tahap penyidikan dan terdapat tersangka.

Artinya, pada 9 Januari, kasus itu sudah naik ke penyidikan.

“Pertanyaannya adalah apakah itu relevan? Kan tadi ditanyakan, apakah ini tadi di sana? Kan tim. Mungkin tolong difokuskan bahwa ini untuk di tanggal 8,” ujar Alvon.

Meski demikian, jaksa KPK tetap bersikeras bahwa keterangan Arif masih satu rangkaian dengan peristiwa OTT.

Penjelasan Arif menyangkut pemaparan hasil operasi tertutup.

Sebaliknya, Alvon tetap keberatan dengan penjelasan Arif dan tidak sependapat dengan jaksa.

“Ya tadi kan sepakat di tanggal 8. Itu saja sih sebenarnya. Ini kan saksi fakta kan?” tanya Alvon.

“Fakta terkait proses ekspose, proses penangkapan. Jadi untuk semua fakta itu,” timpal jaksa.

“Makanya tadi saya jelaskan, bukan melihat langsung, tapi dia merupakan hasil keseluruhan tim dalam proses penyelidikan,” tambah jaksa.

Namun, perdebatan ini tak kunjung berakhir hingga akhirnya ditengahi Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rios Rahmanto.

Ia meminta pengacara Hasto menyimpulkan apakah keterangan Arif tidak relevan dan tidak sesuai dengan klasifikasi definisi saksi yang diatur di undang-undang.

“Jadi saudara nilai saja ada relevansinya apa tidak, gitu ya. Dipilah-pilah nanti tidak sesuai dengan makna, keterangan saksi itu adalah keterangan saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri. Gitu ya saya rasa,” tutur Hakim Rios.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, mengaku bingung dengan adanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadirkan sebagai saksi.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK rencananya menghadirkan tiga penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto pada Jumat (9/5/2025).

Ronny lantas mempertanyakan apakah penyidik KPK bisa obyektif memberikan keterangan saat dihadirkan oleh jaksa di lembaganya tersebut.

“Pertanyaan kami apakah ini tidak menimbulkan conflict of interest?” kata Ronny Talapessy saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (8/5/2025).

Ronny lantas menyinggung saksi verbalisan, atau seorang penyidik yang dipanggil untuk bersaksi di persidangan.

Biasanya, saksi verbalisan dihadirkan lantaran terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

Ia pun mempertanyakan obyektivitas penyidik KPK saat melakukan pemeriksaan kepada sesama penyidik Komisi Antirasuah itu pada proses penyidikan.

“Kami rasa keterangannya seperti jeruk makan jeruk, penyidik periksa penyidik, apakah akan obyektif? Menurut kami saksi besok bukan verbalisan,” kata Ronny.

Sebagai informasi, tiga penyidik KPK yang dihadirkan jaksa adalah Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata, dan Arif Budi Raharjo.

Dalam ini, Hasto didakwa memberikan uang sejumlah 57.350 dollar Singapura atau setara Rp 600 juta kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada rentang waktu 2019-2020.

Tindakan ini disebut dilakukan bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, kader PDI-P, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Uang ini diduga diberikan dengan tujuan supaya Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui PAW Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Selain itu, Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun untuk merendam telepon genggam ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan.

Perintah kepada Harun dilakukan Hasto melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Atas tindakannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Riezky Aprilia mengaku sempat ditawarkan sejumlah jabatan setelah diminta mundur dari jabatannya.

Hal tersebut disampaikan Riezky saat dihadirkan sebagai saksi untuk kasus dugaan suap dan perintangan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan soal tawaran yang diberikan ke Riezky saat diminta mundur oleh eks Kader PDIP Saeful Bahri dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah.

Kemudian, Kader PDIP ini mengaku tawaran tersebut muncul sebelum pertemuan dirinya dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada (27/9/2019).

"Itu mundur lagi ke belakang berarti pada saat ketemu Donny pada saat [bertemu] Saeful saya ditawari," ujar Riezky.

Dalam pertemuan itu, Riezky mengaku bahwa Saeful sempat menawarkan jabatan Komnas HAM kepada dirinya. Selain itu, Donny juga menawarkan terkait jabatan komisaris di perusahaan.

"Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu. Kalau Donny menyampaikan kan nanti bisa jadi Komisaris macam-macam. Walaupun konteksnya saya tidak tau serius atau bercanda gitu, loh," tutur Riezky.

Sekadar informasi, Hasto didakwa telah melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 Harun Masiku.

Perbuatan merintangi proses hukum itu di antaranya memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air. Perintah itu dilakukan setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga diduga telah memberikan suap SGD 57.350 atau sekitar Rp600 juta kepada Wahyu. Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina bisa menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I dari Riezky Aprilia diganti dengan Harun Masiku.

Kader PDIP Riezky Aprilia mengaku dijanjikan menjadi anggota Komnas HAM jika bersedia mundur dari pencalegan Dapil 1 Sumatera Selatan (Sumsel). Riezky mengaku juga ditawari posisi komisaris jika bersedia mundur.

Hal itu disampaikan Riezky yang juga mantan anggota DPR fraksi PDIP saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Riezky mengatakan tawaran itu disampaikan oleh mantan narapidana kasus Harun, Saeful Bahri, saat menemuinya di Singapura. Dia mengatakan tawaran posisi komisaris disampaikan oleh pengacara Donny Tri Istiqomah yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?" tanya jaksa.

"Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu. Kalau Donny menyampaikan kan nanti bisa jadi komiasaris macem-macem walaupun konteksnya saya nggak tahu serius atau bercanda gitu loh," jawab Riezky.

KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang telah buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022," kata jaksa.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memutuskan untuk mencabut permohonan pindah rumah tahanan (Rutan) yang sempat disampaikan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Pencabutan ini disampaikan Hasto melalui surat yang ditulis tangan dan dibacakan oleh Politikus PDI-P Guntur Romli di sela-sela sidang pembacaan jawaban KPK atas eksepsi atau nota keberatan Sekjen PDI-P itu terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih yang kemarin itu ke Salemba,” kata Guntur Romli membacakan surat Hasto di Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Guntur Romli mengatakan, Hasto batal pindah rutan lantaran sudah beradaptasi dengan rekan sesama tahanan di Rutan KPK.

“Bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya juga banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah,” ujarnya.

Berdasarkan surat yang dibacakan Guntur Romli, Hasto menyampaikan bahwa dia telah membangun tradisi keakraban dengan sesama tahanan di rutan KPK.

Hal ini sudah dilakukan dengan berbagai kegiatan rutin di rutan Komisi Antirasuah bersama dengan para tahanan lainnya.

“Apalagi Mas Hasto ini sudah membangun tradisi keakraban bersama warga Merah Putih di sana. Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga,” kata Guntur Romli.

“Hasto dan tahanan lain juga banyak berdiskusi tentang tokoh bangsa dan juga persoalan politik di dalam tahanan Merah Putih. Karena itu, Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah Rutan,” ujarnya lagi.

Dalam sidang pada Jumat, 21 Maret 2025, Hasto melalui tim hukumnya menyampaikan surat permohonan pemindahan rutan dari rutan gedung merah putih KPK ke rutan Salemba.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto resmi mencabut permohonan pindah rumah tahanan (rutan) yang sebelumnya diajukan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Keputusan ini diumumkan melalui surat tulisan tangan Hasto yang dibacakan oleh politikus PDI-P, Guntur Romli, di sela sidang pembacaan jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih ke Salemba,” ujar Guntur Romli saat membacakan surat tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Sudah Beradaptasi dengan Sesama Tahanan

Menurut Guntur Romli, Hasto akhirnya membatalkan permohonan pindah lantaran telah beradaptasi dan merasa nyaman dengan rekan-rekan sesama tahanan di Rutan KPK.

“Bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah,” kata Guntur Romli.

Dalam surat tersebut, Hasto menegaskan bahwa dirinya telah membangun tradisi keakraban dengan sesama tahanan di Rutan Merah Putih melalui berbagai kegiatan rutin.

“Apalagi Mas Hasto ini sudah membangun tradisi keakraban bersama warga Merah Putih di sana. Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga,” lanjut Guntur Romli.

Selain itu, Hasto dan tahanan lainnya kerap berdiskusi mengenai tokoh bangsa dan berbagai persoalan politik di dalam tahanan. Hal tersebut menjadi alasan tambahan mengapa ia memilih untuk tetap berada di Rutan KPK.

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada Jumat (21/3/2025), Hasto melalui tim hukumnya mengajukan surat permohonan pemindahan dari Rutan Gedung Merah Putih KPK ke Rutan Salemba.

Namun, setelah mempertimbangkan faktor kenyamanan dan kebersamaan dengan sesama tahanan, ia memutuskan untuk mencabut permohonan tersebut.

Dengan keputusan ini, Hasto akan tetap menjalani masa penahanannya di Rutan Merah Putih KPK bersama dengan tahanan lainnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor: Novianti Setuningsih)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta agar penahanannya dipindah dari Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK. Hasto meminta dipindah ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, ke majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025).

"Menjadi ke Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat, Salemba?" tanya ketua majelis hakim Rios Rahmanto.

"Betul," jawab Ronny.

Tim hukum Hasto juga mengajukan perubahan pembatasan izin kunjungan. Dia mengatakan banyak kolega Hasto yang ingin memberikan semangat, tapi tak bisa karena pembatasan kunjungan tersebut.

"Hanya dibatasi pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin, Yang Mulia, bahwa Pak Hasto Kristiyanto banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat," kata Ronny.

Hakim meminta agar permohonan itu diajukan dengan lampiran tanggal dan nama orang yang ingin mengunjungi Hasto secara spesifik. Hakim berpendapat tak semua orang dapat mengunjungi Hasto karena alasan keamanan.

"Kalau memang terkait dengan hak kunjung karena sudah menjadi tahanan oleh majelis, silakan ajukan tapi dengan menunjuk pada tanggal yang jelas dan siapa orang-orangnya. Artinya, mungkin tidak semuanya, kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan ya, kalau memang jelas siapa yang mengajukan mungkin bisa majelis pertimbangan. Kalau hanya terkait itu ya, Pak," ujar hakim.

Sebagai informasi, Hasto telah ditahan sejak 20 Februari 2025 di rutan yang berada di bagian belakang Gedung Merah Putih KPK. Hasto masih berada di rutan tersebut saat proses persidangan.

Dia didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak 2020.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku standby di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

Jaksa juga menyebutkan Hasto memerintahkan anak buahnya menenggelamkan ponselnya jelang diperiksa KPK. Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku belum tertangkap hingga saat ini.

Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu anggota (PAW) DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali digelar. Pendukung Hasto memakai rompi oranye bak tahanan bertulisan 'Hasto tahanan politik'.

Pantauan detikcom di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025), pukul 08.50 WIB, sidang Hasto dengan agenda membacakan nota keberatan atau eksepsi belum dimulai. Namun, para pendukung Hasto sudah memasuki ruang persidangan.

Mereka mengenakan rompi berwarna oranye bertulisan #Hastotahananpolitik. Ada sekitar 17 orang yang memakai rompi tersebut, di mana salah satunya ialah Ketua PDIP Solo Fx Rudy.

Sejumlah pengacara Hasto juga telah tiba di persidangan. Di antaranya Maqdir Ismail, Arman Hanis, Ronny Talapessy, Alvon Kurnia Palma, Johanes Tobing hingga Febri Diansyah.

Ada juga unjuk rasa di depan Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka juga menyuarakan jika Hasto merupakan tahanan politik.

Suasana di ruang sidang Hasto Kristiyanto (Mulia/detikcom)

KPK mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Fx Rudy saat mendukung Hasto di PN Jakpus (Mulia/detikcom)

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buronan.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350.00 atau setara Rp600.000.000 kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017-2022," kata jaksa, Jumat (14/3).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut dirinya sebagai tahanan politik yang dijerat melalui kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap pengurusan anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) 2019-2024.

Pernyataan ini Hasto sampaikan saat baru tiba di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjalani sidang perdana pada Jumat (14/3/2025).

Hasto mengatakan, ia masih tetap yakin bahwa kasus yang menjeratnya merupakan kriminalisasi.

“Karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik,” kata Hasto di ruang sidang.

Hasto mengaku sudah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK dengan cermat.

Ia menilai, materi dakwaan itu hanya didaur ulang dari kasus yang sudah berlalu dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurutnya, terdapat banyak manipulasi fakta hukum dalam surat dakwaan tersebut.

“Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah,” tutur Hasto.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice dan suap pengurusan anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto disebut memerintahkan Harun merendam handphone dalam air dan lari dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya sebagai tahanan politik dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap pengurusan anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) 2019-2024.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat tiba di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025), untuk menjalani sidang perdana.

“Karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik,” ujar Hasto di ruang sidang.

Hasto menegaskan bahwa kasus yang menjeratnya adalah bentuk kriminalisasi. Ia mengaku telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara cermat dan menilai isinya sebagai pengulangan dari kasus sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Setidaknya ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah,” tutur Hasto.

Hasto Sebut Kasusnya Dipaksakan

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dan suap terkait pengurusan PAW Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya dalam air serta melarikan diri dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

Saat tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Hasto kembali menegaskan bahwa kasusnya merupakan rekayasa hukum yang dipaksakan oleh KPK.

“Akhirnya momentum yang saya tunggu tiba, proses persidangan terhadap kasus hukum yang dipaksakan oleh KPK bisa dimulai pada hari ini,” ujar Hasto.

Meski demikian, ia mengaku tetap percaya pada independensi lembaga peradilan dan berharap persidangan berjalan adil.

“Dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan, sebab itulah mengapa hakim dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata dia.

Pantauan Kompas.com di lokasi, Hasto tiba dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Ia langsung memberikan pernyataan kepada awak media sebelum memasuki ruang sidang. Di barisan pengunjung, sejumlah orang terlihat mengenakan baju hitam bertuliskan #HastoTahananPolitik.

Sejumlah elite PDI-P turut hadir dalam sidang perdana tersebut, antara lain Djarot Saiful Hidayat, Rokhmin Dahuri, My Esti Wijayanti, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Yuke Yurike, dan Guntur Romli. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap Hasto dalam menghadapi proses hukum ini.

Kasus yang menjerat Hasto bermula dari OTT yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020. Saat itu, tim penyidik KPK tengah memburu sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.

Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menangkap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDI-P Saeful Bahri. Ketiganya telah menjalani proses hukum dan dijatuhi hukuman dalam perkara suap tersebut.

Sementara itu, Harun Masiku hingga kini masih buron, sementara Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Syakirun Ni'am | Editor: Dani Prabowo, Jessi Carina)

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara Hasto teregister dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang ini rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.

Hasto menghadapi dakwaan kasus dugaan suap dan obstruction of justice yang menyeret namanya dalam pusaran kasus korupsi.

Tim hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa kliennya akan menghadapi persidangan dengan semangat perjuangan, serupa dengan semangat Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno saat membacakan pidato pembelaan “Indonesia Menggugat” pada tahun 1930.

“Bagi PDI Perjuangan dan Hasto Kristiyanto, persidangan ini adalah bagian dari perjuangan politik yang akan dijalankan dengan segenap jiwa raga sebagaimana pada tahun 1930, Bung Karno menghadapi tuduhan dari pemerintahan kolonial,” ujar Todung kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Todung juga menilai bahwa perkara yang menjerat Hasto bermuatan politik dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap lawan politik.

“Perbedaannya, hari ini perlawanan politik terhadap kekuasaan yang korup dan pelanggar konstitusi justru dikriminalisasi menggunakan dalih pemberantasan korupsi. Hasto Kristiyanto adalah tahanan politik yang coba dibungkam dengan tuduhan korupsi,” tegasnya.

Todung memastikan bahwa Hasto telah siap menjalani persidangan sesuai dengan komitmennya untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum.

“Perlawanan secara hukum merupakan pilihan langkah yang kami lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi peradilan dan Majelis Hakim Yang Mulia sebagai pemimpin sidang ini,” kata Todung.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), kasus Hasto terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sidang ini dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di ruang sidang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, PN Jakarta Pusat.

Kasus Bermula dari OTT KPK 2020

Kasus yang menyeret Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Januari 2020.

OTT tersebut menargetkan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam skandal suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, khususnya terkait politisi PDI-P Harun Masiku.

Dalam operasi itu, KPK berhasil menangkap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDI-P Saeful Bahri.

Ketiganya telah menjalani proses hukum dan dijatuhi hukuman dalam perkara suap tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor: Jessi Carina)