Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa vasektomi merupakan bagian dari hak asasi sehingga sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).

Atnike menyampaikan hal itu merespons wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan, mulai dari beasiswa hingga berbagai bansos dari pemerintah provinsi.

"Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi, sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," kata Atnike di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Atnike, penghukuman yang berhubungan dengan otoritas tubuh merupakan hal yang ditentang dalam diskursus HAM. Oleh sebab itu, memaksa masyarakat mengikuti keluarga berencana (KB) sebagai syarat menerima bantuan dari pemerintah berpotensi melanggar hak asasi.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi, apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu otoritas tubuh, ya. Pemaksaan KB saja itu 'kan pelanggaran HAM," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Dedi di Bandung, Senin (28/4), menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

Seluruh bantuan pemerintah nanti, kata dia, akan diintegrasikan dengan KB.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," ucapnya.

Dedi menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.

"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," katanya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta agar polemik lahan di wilayah Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, dapat diselesaikan secara hukum. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa sejumlah warga Sukahaji di Taman Cikapayang saat momen Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025).

Farhan juga meminta agar perwakilan perumahan Taman Sakura yang digadang-gadang sebagai pemilik lahan di kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, agar tidak melakukan pemagaran yang membatasi aktivitas warga.

Diketahui, lahan seluas 7,5 hektare di kawasan tersebut saat ini dipasangi pagar seng dan plang yang menyatakan bahwa tanah dimiliki oleh Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar.

"Sesuai dengan kesepakatan bersama warga dan Gubernur Jawa Barat, serta pemilik Taman Sakura, agar dapat menyelesaikannya secara hukum. Saya sudah meminta kepada siapapun yang merasa mewakili Taman Sakura, jangan melakukan pemagaran, jangan melakukan pembongkaran," ungkap Farhan, Jumat (2/5/2025).

Ia meminta agar warga yang telah didata untuk mendapatkan uang kerohiman agar dapat menerimanya dan memenuhi kesepakatan untuk mencari tempat tinggal di wilayah lain dengan mengontrak. Sementara itu, bagi warga yang menolak uang kerohiman yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memilih untuk bertahan tinggal di kawasan tersebut, Farhan meminta agar dapat menempuh jalur hukum.

"Untuk warga yang menerima kerohiman, silakan diterima dengan baik dan kemudian memenuhi kesepakatan. Untuk warga yang menolak, silakan langsung menuju ke arah tindakan atau ranah hukum," paparnya.

Ia menyebut akan mempersilakan warga dan pihak yang berpolemik untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar hak hidup seluruh warga Kota Bandung dapat terjaga.

"Kalau perlu ke pengadilan, silahkan dilaksanakan. Kami menghargai hak hidup keseluruhan warga Kota Bandung," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga Sukahaji pernah bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, didampingi oleh Wakil Wali Kota Bandung Erwin pada Rabu 16 April 2025.

Dalam mediasi tersebut, Dedi menyebut akan memberikan dana kerohiman berupa bantuan uang kontrak selama satu tahun termasuk untuk kebutuhan pangan, bagi warga yang memilih untuk direlokasi. Dana yang disiapkan sebesar Rp10 juta untuk satu rumah terdampak, untuk satu tahun.

"(Sumber dana) ada banyak, dari Pemprov, BJB Peduli, banyak lah orang-orang yang akan berempati memberikan bantuan sosial pada saudara-saudaranya yang kehilangan tempat tinggal. Hitungan aja 600 KK dikali Rp10 juta, sekitar Rp6 miliar," terang Dedi.

(orb/orb)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membentuk tim tindak lanjut penanganan pengaduan untuk menangani pengaduan para mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).

Tim tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto dan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

"Sejak 15 April 2025, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan telah bekerja profesional dan berimbang untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Munafrizal mengatakan, selain fakta-fakta yang didapat dari penyampaian pelapor/pengadu dan terlapor/teradu, tim juga telah mengolah informasi dari dokumen-dokumen terkait dan memonitor perkembangan kasus ini di berbagai media.

"Kami juga telah meninjau secara langsung lokasi Taman Safari Indonesia dan sekaligus menggali keterangan dari pihak Manajemen TSI dan Kuasa Hukumnya," ujarnya.

Munafrizal juga mengatakan, tim telah berkoordinasi dan berdiskusi dengan Komnas HAM, Bareskrim Polri, Kementerian PPPA, dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Menurut dia, upaya tindak lanjut yang telah dilakukan itu adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kasus ini.

"Penanganan yang telah dilakukan untuk menghasilkan konstruksi pemetaan opsi-opsi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan keadilan bagi para korban," ucap dia.

Terakhir, Munafrizal mengatakan, tim tindak lanjut penanganan pengaduan dalam waktu dekat akan menyampaikan laporan akhir hasil penanganan secara terbuka kepada publik.

Diketahui, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada 15 April 2025.

Mugiyanto mengatakan, Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, salah satu eks pemain sirkus OCI yang juga menjadi korban, Fifi Nur Hidayah, mengaku bahwa dia mendapat penyiksaan selama dirinya dilatih sirkus baik oleh OCI maupun Taman Safari Indonesia.

Di hadapan jajaran Komisi XIII DPR RI, Fifi bahkan mengungkapkan, penyiksaan semakin terjadi ketika dipindah ke Taman Safari Indonesia sekitar tahun 1980-an.

Bukan hanya pukulan, Fifi juga sempat disetrum hingga dipasung akibat pernah kabur namun tertangkap.

“Saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di Taman Safari saya lebih,” ujar Fifi sembari menangis.

“Lebih keras lagi saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi, Pak. Sampai saya melarikan diri karena saya enggak tahan,” katanya lagi.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.

Tony juga menepis kabar mengenai penyiksaan terhadap pemain sirkus yang beredar di media.

"Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal," katanya.

JAKARTA - Persoalan penguasaan dan kepemilikan lahan di Indonesia kembali menjadi sorotan. Langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang menyita jutaan hektare lahan yang dinilai illegal dan masuk kawasan hutan memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama di sektor perkebunan sawit .

Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Budi Mulyanto menyoroti pentingnya penyelesaian hukum lahan secara tuntas sebagai fondasi utama untuk kepastian hukum, penarikan investasi, serta stabilitas nasional.

Menurut Budi, penyitaan besar-besaran lahan sawit yang dilakukan Satgas PKH tanpa proses dialog akan menimbulkan keresahan sosial dan ketidakpastian hukum, serta mengganggu iklim investasi .

?Kalau lahan disita, lalu dampaknya apa? Itu saya ngomong ini sejak tahun 2001. Kalau status legalitas dibuat abu-abu, bisa timbul konflik dan penjarahan. Dan kalau masif, ini akan berdampak ke stabilitas nasional, bukan hanya keamanan tapi juga politik ekonomi dan sosial,? jelas Budi dalam keterangannya. Hal itu juga dikhawatirkan berdampak langsung pada peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia.

Dia menyatakan, bahwa penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara hati-hati dan melalui proses verifikasi lapangan yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, dasar hukum penetapan kawasan hutan harus merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 13, 14, dan 15 yang mewajibkan adanya proses verifikasi, penunjukan, penataan, pemetaan, dan baru kemudian penetapan.

"Nggak bisa hanya pakai citra satelit. Itu hanya sketsa awal. Harus ada verifikasi di lapangan. Banyak masyarakat dirugikan karena lahannya yang sebenarnya bukan hutan, masuk dalam peta kawasan hutan," tegas Guru Besar IPB ini.

Menurutnya, penguasaan dan kepemilikan lahan itu sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan masyarakat tapi juga untuk negara. Budi menjelaskan tanah bersertifikat memudahkan pemerintah menarik pajak, mengatur pemanfaatan lahan, dan memberi ruang bagi investasi. Penguasaan lahan yang legal adalah kunci kestabilan sosial dan keamanan nasional.

Dia mengungkapkan bahwa kepastian hukum atas tanah adalah syarat mutlak menarik investor, baik dalam maupun luar negeri. ?Saya pernah di BKPM. Yang pertama ditanya investor itu status lahan. Kalau tidak jelas, mereka mundur. Maka jangan heran jika investor lebih tertarik ke negara lain seperti Vietnam yang menyiapkan lahan ribuan hektare dengan status hukum yang bersih untuk para investor," jelasnya.

Menurut Budi, hal ini perlu segera dipetakan ulang secara detail melalui proses adjudikasi, musyawarah hukum bersama yang melibatkan semua pihak mulai masyarakat, pemerintah daerah, kementerian teknis, hingga BPN.

?Kalau sudah tidak berhutan, masak masih disebut kawasan hutan? Harusnya dinormalisasi. Bukan dilepas, tapi didetilkan,? tegasnya.

Budi juga mempertanyakan mengapa Satgas PKH hanya fokus pada sawit, padahal kebun sawit yang diklaim masuk kawasan hutan hanya 3,4 juta hektare. Menurutnya, masih banyak pengguna tanah lain yang masuk kawasan hutan dan perlu ditertibkan.

Budi sepakat dengan penertiban kawasan hutan maupun tata kelola industri sawit. Namun, langkah Satgas PKH harus dilandasi pendekatan menyeluruh. ?Yang ditertibkan seharusnya adalah status dan batas kawasan hutan. Jangan menjadikan peta kawasan hutan (dari Kementerian Kehutanan) sebagai rujukan tunggal yang mengesampingkan fakta di lapangan,? tegasnya.

Apalagi, sambung dia, banyak kawasan hutan secara faktual ternyata sudah tidak berhutan yang luasnya sekitar 31,8 juta hektare. Lahan ini telah digunakan sebagai kebun, permukiman, daerah transmigrasi, hingga fasilitas umum seperti sekolah, bandara, dan pelabuhan.

Akibatnya, banyak masyarakat yang tinggal di lahan tersebut tidak bisa mengakses layanan dasar seperti sertifikat tanah atau program bantuan pertanian karena tergolong dalam kawasan hutan. Padahal lahan tersebut milik mereka.

?Ada cerita sekolah SD di Riau yang tidak bisa disertifikasi karena dianggap berada di kawasan hutan. Akibatnya tidak bisa dijadikan sekolah negeri,? ucap Budi.

Kondisi ini diperparah oleh tumpang tindih data antarkementerian/lembaga, serta tidak adanya kejelasan batas-batas Kawasan hutan. Budi mendorong pemerintah untuk melakukan pendetilan kawasan secara partisipatif dan kasus per kasus, bukan menyamaratakan seluruh lahan sebagai pelanggaran hukum.

Dia mengusulkan agar kawasan hutan yang sudah tidak berhutan dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan produktif baik untuk industri pertanian maupun program redistribusi tanah rakyat berbasis koperasi, dengan legalitas yang sah.

Daripada mempertahankan paradigma lama bahwa peta kawasan hutan selalu benar, Prof. Budi mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog terbuka, melakukan pendataan ulang secara ilmiah dan adil, serta melibatkan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat sesuai nilai Pancasila.

?Kita jangan takut sama internasional. Kita ini negara berdaulat. Selama kita punya data yang jelas dan proses yang transparan, tidak ada masalah,? tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menyebut aspek menghormati hak asasi manusia perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian gelar pahlawan nasional.

Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa sosok pahlawan nasional mestinya dapat menjadi panutan atau role model bagi masyarakat, termasuk salah satunya dalam hal penghormatan terhadap HAM.

“Mungkin itu yang perlu menjadi pertimbangan apakah seseorang bisa menjadi role model yang cukup komprehensif sebagai warga negara yang baik, yang menghormati HAM salah satunya,” kata dia menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan.

Ia mengakui bahwa pemberian gelar pahlawan bukan kewenangan Komnas HAM.

Namun, menurut Atnike, landasan pemberian gelar tersebut harus jelas.

“Dalam hal apa kepahlawanannya? Harus jelas, ‘kan? Kita juga undang-undang mengenai kepahlawanan itu perlu dilihat kembali mungkin, apakah kepahlawanan itu hanya melihat satu aspek saja? Misalnya, aspek pembangunannya saja atau harus komprehensif,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Presiden kedua RI Soeharto berpeluang memperoleh gelar pahlawan pada tahun ini.

Dia menjelaskan, Soeharto telah dua kali diajukan sebagai calon penerima gelar pahlawan, yakni pada tahun 2010 dan 2015.

"Secara normatif semua persyaratan untuk menjadikan Pak Harto sebagai pahlawan sudah terpenuhi," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (30/4).

Mensos lantas melanjutkan, "Dahulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu 'kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini."

Gus Ipul menyebut nama-nama yang masuk dalam Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk diajukan memperoleh gelar pahlawan mencapai lebih dari 10 orang, termasuk Soeharto dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Selain itu, terdapat juga usulan tokoh-tokoh ulama dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat.

Adapun usulan pemberian gelar pahlawan berasal dari masyarakat dan disalurkan melalui pemerintah daerah, dimulai dari bupati atau wali kota, gubernur, kemudian ke Kementerian Sosial.

Di setiap tingkat, kata Gus Ipul, terdapat TP2GP daerah yang melakukan verifikasi dan penilaian. Selanjutnya, usulan yang lolos akan dibahas oleh Dewan Gelar sebelum akhirnya diputuskan oleh Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dasar hukum program pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah dipertanyakan dan dinilai tidak sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas.

“Kewenangan pendidikan hanya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Tidak ada di TNI. Jadi jelas secara regulasi tidak ada dasar hukumnya," kata pemerhati pendidikan Retno Listyarti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/5/2025).

Mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan aktivis dari Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) ini menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Retno, kebijakan memasukkan anak ke barak militer untuk jangka waktu 6 hingga 12 bulan, tanpa memutus status mereka sebagai siswa, menimbulkan persoalan serius.

Retno menjelaskan bahwa dalam UU Sisdiknas, tidak ada ketentuan yang membenarkan penggunaan barak militer sebagai lembaga pembinaan bagi anak sekolah.

"Memasukkan anak-anak 'nakal' ke barak, peraturan perundangan yang dipakai apa? Dasar hukumnya apa? Kalau mereka tetap siswa, bagaimana dengan hak akademiknya? Kalau dia tidak dapat nilai kelas 11, bagaimana bisa naik ke kelas 12?" lanjut Retno.

Lebih lanjut, Retno mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak yang berperilaku menyimpang seperti tawuran atau kekerasan justru masuk dalam kategori anak dengan perlindungan khusus.

"Ada beberapa kategori anak dengan perlindungan khusus, termasuk anak korban kekerasan dan anak pengguna narkoba. Penanganannya melibatkan Kemensos, KemenPPPA, dan dinas terkait, bukan militer," ujarnya.

Ia juga menyoroti kurangnya regulasi pendukung di tingkat daerah. Menurut Retno, tidak ada peraturan gubernur maupun keputusan DPRD terkait program tersebut, padahal program ini menggunakan anggaran daerah.

"Kalau pakai APBD, kan harus ada dasar hukum. Tapi DPRD-nya sendiri bilang tidak pernah diajak bicara. Anak diperlakukan seolah menjadi sumber masalah, padahal bisa jadi masalahnya ada di keluarga," tegasnya.

Retno menekankan pentingnya asesmen individual terhadap setiap anak yang dinilai bermasalah, karena penyebab perilaku negatif bisa sangat beragam.

"Kita harus berpikir seperti dokter, diagnosis dulu anak ini kenapa. Jangan langsung kasih ‘obat’ barak militer tanpa tahu penyebabnya. Salah obat bisa makin parah," katanya.

"Niat baik membantu anak harus dilakukan dengan mengikuti aturan. Tidak bisa semena-mena. Itu juga bagian dari keadilan dan perlindungan hak anak," pungkasnya.

Hari ini, program pendidikan untuk anak-anak bermasalah di barak TNI telah dijalankan di daerah Jawa Barat. TNI tidak menyebut ini sebagai pendidikan militer melainkan "pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan".

Puluhan siswa tingkat SMP mengikuti barisan di Markas Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Purwakarta, Kamis (1/5/2025).

Sebanyak 39 dari 40 siswa yang terdaftar hadir menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Program pembinaan karakter berbasis militer bagi siswa bermasalah digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dedi menegaskan, para orang tua yang merasa sudah tidak sanggup membina anak-anaknya menyerahkan tanggung jawab itu kepada pihak lain, dalam hal ini pemerintah daerah dan unsur TNI-Polri.

"Kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orang tuanya, dalam bentuk surat keterangan bermaterai," ujar Dedi usai kegiatan Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025).

“Artinya bahwa pemerintah daerah, jajaran TNI-Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya,” pungkas Dedi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dasar hukum program pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah dipertanyakan dan dinilai tidak sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas.

“Kewenangan pendidikan hanya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Tidak ada di TNI. Jadi jelas secara regulasi tidak ada dasar hukumnya," kata pemerhati pendidikan Retno Listyarti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/5/2025).

Mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan aktivis dari Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) ini menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Retno, kebijakan memasukkan anak ke barak militer untuk jangka waktu 6 hingga 12 bulan, tanpa memutus status mereka sebagai siswa, menimbulkan persoalan serius.

Retno menjelaskan bahwa dalam UU Sisdiknas, tidak ada ketentuan yang membenarkan penggunaan barak militer sebagai lembaga pembinaan bagi anak sekolah.

"Memasukkan anak-anak 'nakal' ke barak, peraturan perundangan yang dipakai apa? Dasar hukumnya apa? Kalau mereka tetap siswa, bagaimana dengan hak akademiknya? Kalau dia tidak dapat nilai kelas 11, bagaimana bisa naik ke kelas 12?" lanjut Retno.

Lebih lanjut, Retno mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak yang berperilaku menyimpang seperti tawuran atau kekerasan justru masuk dalam kategori anak dengan perlindungan khusus.

"Ada beberapa kategori anak dengan perlindungan khusus, termasuk anak korban kekerasan dan anak pengguna narkoba. Penanganannya melibatkan Kemensos, KemenPPPA, dan dinas terkait, bukan militer," ujarnya.

Ia juga menyoroti kurangnya regulasi pendukung di tingkat daerah. Menurut Retno, tidak ada peraturan gubernur maupun keputusan DPRD terkait program tersebut, padahal program ini menggunakan anggaran daerah.

"Kalau pakai APBD, kan harus ada dasar hukum. Tapi DPRD-nya sendiri bilang tidak pernah diajak bicara. Anak diperlakukan seolah menjadi sumber masalah, padahal bisa jadi masalahnya ada di keluarga," tegasnya.

Retno menekankan pentingnya asesmen individual terhadap setiap anak yang dinilai bermasalah, karena penyebab perilaku negatif bisa sangat beragam.

"Kita harus berpikir seperti dokter, diagnosis dulu anak ini kenapa. Jangan langsung kasih ‘obat’ barak militer tanpa tahu penyebabnya. Salah obat bisa makin parah," katanya.

"Niat baik membantu anak harus dilakukan dengan mengikuti aturan. Tidak bisa semena-mena. Itu juga bagian dari keadilan dan perlindungan hak anak," pungkasnya.

Hari ini, program pendidikan untuk anak-anak bermasalah di barak TNI telah dijalankan di daerah Jawa Barat. TNI tidak menyebut ini sebagai pendidikan militer melainkan "pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan".

Puluhan siswa tingkat SMP mengikuti barisan di Markas Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Purwakarta, Kamis (1/5/2025).

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa hak atas pekerjaan layak bagi setiap warga negara merupakan tanggung jawab lintas sektor yang mesti dilakukan secara kolaboratif.

“Hak atas pekerjaan yang layak itu adalah bagian dari HAM. Berarti, bukan hanya milik orang yang bekerja, melainkan setiap warga negara; dan itu menjadi tanggung jawab lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan,” ucap Atnike di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Pihak di sektor pendidikan, imbuh dia, dibutuhkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sementara itu, pelaku sektor industri dan perdagangan dibutuhkan untuk membangun praktik bisnis yang menghormati HAM.

Komnas HAM termasuk ke dalam pihak yang bertanggung jawab atas terpenuhinya hak atas pekerjaan layak tersebut. Dalam konteks ini, Atnike menyebut pihaknya akan lebih banyak berperan dalam sisi pengawasan.

“Komnas HAM itu lebih banyak perannya mengawasi, apakah pemenuhan dan pelindungan HAM sudah dilakukan oleh negara dengan maksimal?” ucapnya.

Lebih lanjut Atnike mendorong pemerintah untuk terus memperkuat upaya memenuhi kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pekerjaan yang layak, baik sebagai hak ekonomi, sosial, budaya, maupun hak sipil dan politik.

Komnas HAM juga mendorong sektor bisnis untuk menghormati martabat manusia sebagai fondasi dalam relasi kerja dan hubungan industrial, sekaligus mendorong pekerja dan serikat buruh untuk memperjuangkan haknya secara terorganisasi, kolektif, dan damai.

Komnas HAM pada Jumat ini meluncurkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemberi kerja.

Dia menjelaskan bahwa Komnas HAM, melalui SNP Nomor 14 itu, menggali dan merumuskan interpretasi, baik terhadap norma-norma HAM internasional maupun regulasi di tingkat nasional.

Atnike mengajak semua pihak untuk menggunakan SNP dimaksud sebagai alat transformasi dan landasan untuk memperbaiki kebijakan, mendorong reformasi ketenagakerjaan, serta memulihkan martabat buruh di Indonesia.

“Hak atas pekerjaan bukan hanya hak untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” demikian Ketua Komnas HAM.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyinggung aturan yang menentukan seorang pelaku bisa menjadi justice collaborator(JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan jaksa dalam surat repliknya atas pleidoi dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, yang kecewa karena permohonannya untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim.

Jaksa mengatakan, Surat LPSK Nomor R0277/1/LPSK/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang mekanisme penerapan saksi pelaku diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksiannya yang diberikan,” kata jaksa dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Jaksa menuturkan, ketentuan memperoleh penghargaan tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal itu menyatakan, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

“Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum,” kata jaksa.

Meski demikian, dalam repliknya, jaksa tidak menyebut Mangapul dan Erin belum mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk menjadi JC.

Secara terpisah, kuasa hukum Erin dan Mangapul, Philipus Jarapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kliennya untuk menjadi JC kepada LPSK.

“Kita sudah ajukan ke LPSK sejak 18 Februari 2025,” ujar Philip saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun, Philip belum menjelaskan lebih lanjut apakah permohonannya dikabulkan LPSK.

Sebelumnya, Erin, Mangapul, dan tim kuasa hukumnya merasa kecewa karena dituntut sembilan tahun bui oleh jaksa.

Mereka juga keberatan permohonan untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan.

Menurut Philip dan kliennya, perkara dugaan suap hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur tidak akan terungkap tanpa sikap kooperatif Erin dan Mangapul.

“Kami berharap (tuntutan) lebih ringan daripada itu,” ujar Philipus saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Erin dan Mangapul adalah dua dari tiga terdakwa kasus suap penanganan perkara pembunuhan Ronald Tannur di PN Surabaya.

Dalam perkara ini, jaksa menuntut Erin dan Mangapul dihukum sembilan tahun penjara.

Sementara itu, tuntutan untuk hakim lainnya, Heru Hanindyo, lebih berat, yakni 12 tahun penjara.

Selain pidana badan, ketiganya juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Mereka dinilai terbukti menerima suap untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

Kasus ini perlu diselidiki karena menyangkut nyawa orang

Padang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menyebut kematian dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi yang diduga akibat keracunan massal setelah menenggak minuman keras oplosan, perlu diselidiki dengan pendalaman.

"Perlu pendalaman dan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus ini," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Sultanul di Padang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumbar terkait kasus keracunan massal yang dialami narapidana di Lapas Kelas IIA Bukittinggi hingga menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Menurut dia, penyelidikan dan pengusutan kasus hingga tuntas sangat penting demi memastikan pemenuhan HAM tetap berjalan, termasuk di lapas sekalipun. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan HAM.

"Kasus ini perlu diselidiki karena menyangkut nyawa orang," kata dia.

Selain pemenuhan dan menjamin jalannya prinsip-prinsip HAM, langkah tersebut juga untuk mengetahui apakah ada indikasi kelalaian bahkan keterlibatan petugas dalam kasus itu.

Komnas HAM Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Komnas HAM RI dalam menyikapi kasus tersebut. Dalam waktu dekat, pimpinan Komnas HAM pusat akan berkunjung ke Ranah Minang untuk membahas sejumlah kasus yang berkaitan dengan HAM.

Ia menambahkan beberapa kali mengunjungi lapas di Provinsi Sumbar penerapan standar operasional prosedur (SOP) dinilai sudah tergolong baik. Namun, kasus yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bukittinggi bisa saja berkaitan dengan kelalaian atau implementasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terpisah, Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Busril mengatakan hingga Kamis (1/5) korban keracunan massal warga binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi sebanyak dua orang.

"Benar, satu pasien atas nama inisial MA meninggal dunia setelah mendapat perawatan sejak semalam di ICU. Waktu kematian jam 8.50 WIB," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Profesor Marsudi Wahyu Kisworo mengaku melapor ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) upaya dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).

Marsudi mengatakan lantaran pihaknya menilai pencopotan tersebut cacat prosedur dan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memberikan ruang pembelaan.

"Pertama saya nanti melaporkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Karena apa? Prosedurnya sewenang-wenang. Harusnya ada proses melalui Senat, kemudian diberi kesempatan untuk membela diri, kita buktikan apa yang dituduhkan. Nah ini kan enggak," kata Marsudi kepada wartawan, Rabu (30/4).

Diketahui, pencopotan Marsudi itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang memberhentikan Marsudi ditandatangani pada 24 April 2025.

Marsudi pun menilai alasan pencopotan yang tercantum dalam surat tersebut bersifat subjektif dan tidak bisa dibuktikan.

"Di surat pemberhentian itu alasannya enggak bisa dibuktikan semua. Subyektif saja semua itu. Saya bisa di pengadilan bisa adu bukti bahwa itu enggak ada yang diomongin itu," ucap dia.

Marsudi mengaku telah mengirimkan surat permintaan audiensi ke Kemendikti Saintek dan telah direspons.

Saat ini pihaknya pun tengah menyiapkan bukti dan dokumen untuk membuktikan pencopotan dirinya sebagai rektor tak berdasar dan sewenang-wenang.

"Karena kalau ke Mendiktisaintek harus membawa dokumen enggak bisa hanya omon-omon, harus ada bukti-bukti yang saya bawa. Kemungkinan minggu depan ada kabar baru mengenai ini dari Mendiktisaintek, karena surat tadi sudah sampai ke Menteri," tutur dia.

Tak hanya itu, Marsudi juga berencana menempuh, langkah hukum jika penyelesaian melalui Kemendikti Saintek tidak membuahkan hasil.

"Ada dua langkah hukum pertama bisa perdata PTUN, karena SK Yayasan bisa digugat ke PTUN. Nah kedua adalah pidana yaitu pencemaran nama baik, karena dengan begini kan nama saya jadi rusak," ujar dia.

"Meskipun itu langkah terakhir kalau kita bisa selesaikan dengan baik-baik ya selesaikan dengan baik baik tapi kalau gak bisa selesai baik-baik mungkin lewat hukum gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Marsudi menduga pencopotan berkaitan dengan sikapnya membela korban kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat eks Rektor UP, Edie Toet Hendratno (ETH).

Marsudi mengklaim beberapa pejabat universitas termasuk dirinya yang aktif melakukan advokasi terhadap korban, menerima tekanan dan intimidasi.

"Ada hubungannya dengan kasus ETH sehingga terjadi tekanan dan intimidasi terhadap beberapa pejabat termasuk yang sudah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh YPP-UP tanpa ada kesalahan dan tanpa kesempatan membela diri karena selama ini dianggap aktif melakukan advokasi kepada korban kasus ETH," tutur dia, Senin (28/4).

Sebagai informasi, Edie Toet Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan pertama dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari dengan korban RZ.

Kemudian laporan kedua dilayangkan ke Bareskrim Polri pada 29 Januari dengan korban DF, namun laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Teranyar, polisi telah meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah ditemukan ada unsur pidana dalam proses gelar perkara.

CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari Universitas Pancasila maupun yayasan yang menaunginya perihal alasan pencopotan Marsudi dari jabatan rektor.

Namun, mengutip dari laman resmi Universitas Pancasila, dalam artikel yang ditulis humas kampus tersebut diberitakan telah ada pelantikan Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Universitas Pancasila.

Pjs Rektor Universitas Pancasila yang dialntik itu adalah Adnan Hamid. Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.

"Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju Rektor definitif," demikian dikutip dari artikel yang dipublikasi di laman resmi Universitas Pancasila itu pada Rabu (30/4).

Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila.  Dia disebut dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus.

"Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab," dikutip dari laman tersebut.

Pada publikasi yang sama, Ketua Pembina YPP-UP Siswono Yudho Husodo yang hadir dalam pelantikan tersebut menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru.

"Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik," ujar Siswono.

Jakarta -

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak TNI tidaklah tepat. Atnike menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, mengirim siswa nakal ke barak TNI sebagai bentuk penghukuman atas kenakalannya tidaklah tepat. Dia mengatakan mengirim siswa untuk dihukum ke barak TNI berada di luar proses hukum.

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike.

Atnike menjelaskan, pembelajaran di barak militer bisa dilakukan apabila itu menjadi bagian dari pendidikan karier. Misalnya, siswa dikenalkan mengenai tugas TNI, bukan untuk menjalani pendidikan militer.

"Kalau dalam arti, misalnya nih, pendidikan karier, ya, itu biasa. Anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat, ya. Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM-itu boleh saja," ujar Atnike.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan keinginannya agar ada pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Pendidikan karakter ini akan melibatkan unsur TNI dan Polri.

"Yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya, yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumah sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik," kata Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5).

Dedi menyebut, siswa nakal yang dikirim ke barak TNI harus mendapat persetujuan dari orang tua. Menurutnya, kebijakan ini telah diterapkan di Kabupaten Purwakarta, di mana ada 39 siswa yang telah mengikuti pendidikan karakter di markas TNI.

"Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim kemarin, langsung dimasukkan ke Barak Resimen 1 Sthira Yudha," ucapnya.

(idn/idn)