Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta agar polemik lahan di wilayah Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, dapat diselesaikan secara hukum. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa sejumlah warga Sukahaji di Taman Cikapayang saat momen Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025).

Farhan juga meminta agar perwakilan perumahan Taman Sakura yang digadang-gadang sebagai pemilik lahan di kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, agar tidak melakukan pemagaran yang membatasi aktivitas warga.

Diketahui, lahan seluas 7,5 hektare di kawasan tersebut saat ini dipasangi pagar seng dan plang yang menyatakan bahwa tanah dimiliki oleh Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar.

"Sesuai dengan kesepakatan bersama warga dan Gubernur Jawa Barat, serta pemilik Taman Sakura, agar dapat menyelesaikannya secara hukum. Saya sudah meminta kepada siapapun yang merasa mewakili Taman Sakura, jangan melakukan pemagaran, jangan melakukan pembongkaran," ungkap Farhan, Jumat (2/5/2025).

Ia meminta agar warga yang telah didata untuk mendapatkan uang kerohiman agar dapat menerimanya dan memenuhi kesepakatan untuk mencari tempat tinggal di wilayah lain dengan mengontrak. Sementara itu, bagi warga yang menolak uang kerohiman yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memilih untuk bertahan tinggal di kawasan tersebut, Farhan meminta agar dapat menempuh jalur hukum.

"Untuk warga yang menerima kerohiman, silakan diterima dengan baik dan kemudian memenuhi kesepakatan. Untuk warga yang menolak, silakan langsung menuju ke arah tindakan atau ranah hukum," paparnya.

Ia menyebut akan mempersilakan warga dan pihak yang berpolemik untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar hak hidup seluruh warga Kota Bandung dapat terjaga.

"Kalau perlu ke pengadilan, silahkan dilaksanakan. Kami menghargai hak hidup keseluruhan warga Kota Bandung," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga Sukahaji pernah bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, didampingi oleh Wakil Wali Kota Bandung Erwin pada Rabu 16 April 2025.

Dalam mediasi tersebut, Dedi menyebut akan memberikan dana kerohiman berupa bantuan uang kontrak selama satu tahun termasuk untuk kebutuhan pangan, bagi warga yang memilih untuk direlokasi. Dana yang disiapkan sebesar Rp10 juta untuk satu rumah terdampak, untuk satu tahun.

"(Sumber dana) ada banyak, dari Pemprov, BJB Peduli, banyak lah orang-orang yang akan berempati memberikan bantuan sosial pada saudara-saudaranya yang kehilangan tempat tinggal. Hitungan aja 600 KK dikali Rp10 juta, sekitar Rp6 miliar," terang Dedi.

Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal dirinya bakal segera menarik aset-aset negara yang saat ini dikuasai oleh swasta.

Di hadapan ratusan ribu buruh, Presiden menegaskan aset-aset negara, yang merupakan kekayaan rakyat, harus dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

“Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo saat berbicara di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis.

Presiden kemudian menegaskan dirinya telah berkonsultasi dengan sejumlah hakim agung terkait keinginannya menarik kembali aset-aset negara itu.

“Saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang, Undang-Undang Dasar kita kuat! Bumi, dan air, dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah Undang-Undang Dasar,” kata Presiden menyebutkan isi Pasal 33 ayat (3) UUD 45.

Walaupun demikian, Presiden tidak menyebutkan lebih lanjut aset-aset mana yang segera ditarik untuk dikuasai kembali oleh negara.

Sejumlah kementerian dalam beberapa bulan terakhir mendata kembali aset-aset negara yang dikuasai oleh mereka, karena beberapa aset seperti tanah sering kali dikuasai oleh pihak-pihak lain seperti pribadi ataupun swasta.

Kasus sengketa aset negara yang saat ini menarik perhatian publik salah satunya terkait lahan seluas 13 hektare yang telah cukup lama ditempati oleh Hotel Sultan di Jakarta. Kasus sengketa itu melibatkan Kementerian Sekretariat Negara dengan Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo, yang saat ini menguasai Hotel Sultan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bulan lalu (19/3) mengatakan Kementerian Sekretariat Negara telah melayangkan somasi kepada Indobuildco untuk segera mengosongkan bangunan, karena hak guna bangunan (HGB) mereka telah habis masa berlakunya sejak 2023.

Lahan yang menjadi objek sengketa itu berada di kawasan Gelora Bung Karno, yang penguasaannya bakal dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara ke Badan Pengelola Investasi Danantara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Danantara merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (30/4).

Petunjuk Presiden yang disebut oleh Prasetyo merujuk kepada arahan Presiden saat acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Prasetyo melanjutkan Kementerian Sekretariat Negara membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pengalihan tersebut, terutama untuk mengurus hal-hal yang teknis.

Oleh karena itu, Prasetyo menyatakan hingga saat ini belum ada aset yang dipindahkan karena prosesnya masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," kata Prasetyo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah bakal menindaklanjuti tuntutan buruh.

Diketahui, ada enam isu yang menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan, tapi kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari,” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia, termasuk soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi PHK,” kata Mensesneg.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini bilang, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Massa buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap, enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut, pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia.

Diketahui, ada enam isu menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo menegaskan, pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Ratusan ribu buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menerima undangan dari para serikat buruh yang meminta Presiden Prabowo Subianto menghadiri aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), besok. Dia menyebut Prabowo memutuskan akan hadir.

"Berkenaan dengan perayaan May Day esok hari perlu disampaikan bahwa teman-teman serikat buruh kirimkan undangan ke Presiden untuk hadiri peringatan Hari Buruh Internasional esok hari. Presiden memutuskan Insya Allah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menuturkan Prabowo memiliki perhatian khusus kepada kaum buruh. Bagi Prabowo, lanjut dia, kelompok buruh termasuk elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi.

"Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah, cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan," ujar Prasetyo.

"Jadi beliau menaruh perhatian besar bahwa kita harus bekerja sama, baik pemerintah sektor swasta para pengusaha dan juga rekan-rekan bruuh. Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi menyampaikan pihaknya telah mengundang Prabowo untuk hadir pada May Day 1 Mei. Dia menyebut Prabowo diagendakan akan menyampaikan pidato di hadapan ribuan buruh yang dikerahkan hadir.

"Acaranya adalah Pak Prabowo akan berpidato di antara pukul 10.00 WIB sampai 11.00 WIB," kata Sekjen KSPSI Arif Minardi dalam konferensi pers, kemarin.

Arif menyebutkan para serikat buruh telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana Prabowo hadir saat Mayday tersebut.

"Semua federasi dan konfederasi yang ada kemudian berkoordinasi dengan Setneg. Setneg berkepentingan karena ada presiden yang mau pidato, ada Paspampres dan lain-lain. Jadi acara utama adalah pidato presiden," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya