Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak untuk dilakukan pembinaan. Pigai menilai kebijakan tersebut tidak melanggar HAM.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara dalam perspektif HAM saya tegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," ujar Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (6/5).

Pigai menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah berlangsung di mana pendidik menghukum siswa bertentangan dengan prinsip, seperti mencubit dan memukul.

"Di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu," ungkap mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Pigai menambahkan apabila implementasi di Jawa Barat berhasil, dia akan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat peraturan supaya bisa berlangsung masif di banyak tempat.

"Kalau bagus, tetapi kita semua mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nila-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM," ungkap Pigai.

"Karena ini idenya bagus untuk ke depan. Kita kan 10 tahun ke depan itu 2025-2035 itu kita harus go internasional, targetnya negara ya. Tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini, kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM," ujarnya.

Kebijakan Dedi Mulyadi tersebut menuai pro dan kontra.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai mengirim siswa nakal ke barak TNI tidak tepat. Komnas HAM menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," ujarnya menambahkan.

Sementara Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menilai tak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara-cara militeristik.

Menurut dia, rencana itu perlu dikaji lebih matang sebelum diimplementasikan.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie dalam keterangannya, Rabu (30/4).

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu Hak Asasi Manusia (HAM), Imparsial, berpendapat pelibatan TNI dalam membina siswa "nakal" merupakan keputusan tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap institusi TNI akibat perilaku kekerasan prajurit di ranah sipil.

Berdasarkan catatan Imparsial, terdapat sejumlah kasus kekerasan anggota TNI kepada masyarakat sipil.

Mulai dari kasus penyerangan kampung dan pembunuhan seorang warga sipil pada November 2024 di Deli Serdang, kasus pembunuhan bos rental pada Januari 2025 di Tangerang, kasus Sabung Ayam yang mengakibatkan terbunuhnya 3 anggota Polisi pada bulan Maret 2025 di Lampung, dan kasus pembunuhan jurnalis perempuan oleh anggota TNI pada bulan Maret 2025 di Banjarbaru.

"Mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan bahwa kebijakan yang akan diambil oleh Dedi Mulyadi tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra melalui keterangan tertulis, Rabu (30/4).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak TNI tidaklah tepat. Atnike menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, mengirim siswa nakal ke barak TNI sebagai bentuk penghukuman atas kenakalannya tidaklah tepat. Dia mengatakan mengirim siswa untuk dihukum ke barak TNI berada di luar proses hukum.

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike.

Atnike menjelaskan, pembelajaran di barak militer bisa dilakukan apabila itu menjadi bagian dari pendidikan karier. Misalnya, siswa dikenalkan mengenai tugas TNI, bukan untuk menjalani pendidikan militer.

"Kalau dalam arti, misalnya nih, pendidikan karier, ya, itu biasa. Anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat, ya. Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM-itu boleh saja," ujar Atnike.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan keinginannya agar ada pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Pendidikan karakter ini akan melibatkan unsur TNI dan Polri.

"Yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya, yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumah sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik," kata Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5).

Dedi menyebut, siswa nakal yang dikirim ke barak TNI harus mendapat persetujuan dari orang tua. Menurutnya, kebijakan ini telah diterapkan di Kabupaten Purwakarta, di mana ada 39 siswa yang telah mengikuti pendidikan karakter di markas TNI.

"Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim kemarin, langsung dimasukkan ke Barak Resimen 1 Sthira Yudha," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Akreditasi dan kualitas kampus menjadi salah satu faktor Utama dalam menentukan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk melanjutkan pendidikan. Jika detikers ingin melanjutkan pendidikan di bidang hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi salah satu rekomendasi.

Baru-baru ini UNS dinobatkan oleh Lembaga pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025 menjadi universitas terbaik di Indonesia bidang hukum. Penilaian ini dilakukan dengan cermat dan 18 indikator ketat.

Dikutip detikEdu, dalam bidang hukum, penilaian dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Disiplin hukum yang dinilai dalam THE WUR by Subject 2025 yakni:

• Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan
• Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global
• Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak
• Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan
• Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis

Hasilnya, Universitas Stanford menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang hukum, disusul dengan Universitas Harvard. Universitas New York melengkapi peringkat tiga teratas "THE WUR by Subject 2025: Law".

Universitas Cambridge (4), Columbia University (5), Universitas California, Berkeley (6), Universitas Chicago (8), dan Universitas Yale (9).

Sementara di Asia, National University of Singapore (NUS) menjadi yang terbaik, dengan menempati peringkat ke-12 global. Menyusul Peking University di China yang masuk top 14 global.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ternyata hanya ada 7 kampus yang masuk dalam daftar THE WUR by Subject 2025: Law.

Berikut ini daftarnya, sebagaimana dikutip situs THE, Kamis (23/1/2025).

Universitas Terbaik Indonesia Bidang Hukum Versi THE WUR by Subject 2025

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)
Peringkat global: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)
Peringkat global: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)
Peringkat global: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)
Peringkat global: 300+

5. Universitas Airlangga (Unair)
Peringkat global: 300+

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)
Peringkat global: 300+

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)
Peringkat global: 300+

Mendikti Saintek Sebut Magang Merdeka Akan Tetap Dilanjutkan

Mendikti Saintek Sebut Magang Merdeka Akan Tetap Dilanjutkan

Menurut detikers kampus mana di Indonesia yang terbaik di bidang hukum? Untuk melihatnya, bisa cek daftar menurut pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025.

Lembaga pemeringkatan THE, baru-baru ini merilis WUR by Subject 2025 berbagai bidang, termasuk hukum. Pemeringkatan menilai 389 institusi dari 48 negara dan wilayah dengan menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat.

Dalam bidang hukum, penilaian dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Disiplin hukum yang dinilai dalam THE WUR by Subject 2025 yakni:

- Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan

- Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global

- Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak

- Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan

- Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis

Hasilnya, Universitas Stanford menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang hukum, disusul dengan Universitas Harvard. Universitas New York melengkapi peringkat tiga teratas "THE WUR by Subject 2025: Law".

Universitas Cambridge (4), Columbia University (5), Universitas California, Berkeley (6), Universitas Chicago (8), dan Universitas Yale (9).

Sementara di Asia, National University of Singapore (NUS) menjadi yang terbaik, dengan menempati peringkat ke-12 global. Menyusul Peking University di China yang masuk top 14 global.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ternyata hanya ada 7 kampus yang masuk dalam daftar THE WUR by Subject 2025: Law.

Berikut ini daftarnya, sebagaimana dikutip situs THE, Kamis (23/1/2025).

Daftar Universitas Terbaik Indonesia Bidang Hukum Versi THE WUR by Subject 2025

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peringkat global: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat global: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat global: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Peringkat global: 300+

5. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat global: 300+

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Peringkat global: 300+

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)

Peringkat global: 300+

Video: Menhum Sebut Revisi UU Pemilu Berpedoman pada Rekayasa Konstitusi

Video: Menhum Sebut Revisi UU Pemilu Berpedoman pada Rekayasa Konstitusi

Pancasila mempunyai lima sila yang masing-masing memuat nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah mufakat), dan keadilan sosial. Dalam buku Memahami Pancasila oleh Fais Yonas Bo'a dan Sri Handayani, Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia.

Kelima sila dalam Pancasila juga bersifat mono pluralis atau kesatuan yang utuh. Maksudnya, kelimanya harus selalu dimaknai dan dilaksanakan dengan utuh.

Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa, sumber tertib hukum, konsensus final, dan ideologi negara.

Dilansir dari buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila karya Winarno, Pancasila memenuhi kriteria sebagai ideologi terbuka. Dalam buku tersebut, menurut Frans Magnis Suseno (1995), yang dimaksud dengan ideologi terbuka adalah:

1. Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri. Nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka tidak berdasarkan paksaan dari luar.

Keyakinannya berdasarkan konsensus atau kesepakatan masyarakat. Ideologi terbuka adalah milik seluruh masyarakat.

2. Isinya tidak langsung operasional setiap saat. Tiap generasi dalam kurun waktu tertentu perlu menggali kembali nilai falsafah dan implikasi pada situasinya sendiri.

Artinya, nilai-nilainya terbuka terhadap perkembangan baru dalam masyarakat.

Nilai-nilai dalam pancasila bersumber pada budaya masyarakat di Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi kausa materialis Pancasila.

Ideologi Pancasila bersumber pada?

Dilansir dari Civic Education karangan Jazim Hamidi, menurut Wahjono (2008), ideologi Pancasila bersumber pada cara pandang integralistik (Indonesia) yang mengutamakan gagasan tentang negara yang bersifat persatuan.

Ideologi Pancasila adalah suatu kesatuan tata nilai tentang gagasan-gagasan yang mendasar. Pancasila dilandaskan pada pandangan hidup bangsa dan jawaban atas perlunya falsafah dasar negara Indonesia.

Kembali pada buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila, sebagai ideologi nasional Pancasila memerlukan perwujudan konkret dan aplikatif. Hal ini terkait perannya sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat.

Dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998, disebutkan bahwa Pancasila perlu diamalkan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Ideologi Pancasila bersumber pada cara pandang integralistik (Indonesia) yang mengutamakan gagasan negara bersifat persatuan. Pancasila juga memerlukan perwujudan yang konkret.

Semoga informasinya bermanfaat, detikers!

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer