Jakarta -

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pemerintah daerah (Pemda) memiliki lima peran utama dalam mendukung pengembangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Pertama yakni melalui pemberian dana hibah kepada PTN-BH.

Poin kedua dilakukan dengan membantu juga PTN-BH dalam rangka membangun atau mendukung infrastruktur di dalam lingkungan, maupun di luar lingkungan.

"(Seperti) akses jalan, kemudian jaringan listrik yang ada, internet, air, yang menuju ke PTN-BH," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Hal ini ia sampaikan dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Ballroom Hotel Tentrem, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5). Ketiga, Pemda juga dapat memberikan beasiswa kepada para pemuda lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk PTN-BH.

Keempat, Pemda dapat mendorong peningkatan kapasitas pegawainya melalui pendidikan di PTN-BH. Sementara kelima, Pemda dapat menjalin kerja sama di bidang penelitian serta program-program kreatif.

Tito menekankan agar Pemda tidak ragu mendukung pengembangan PTN-BH. Pasalnya, kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.

Menurut Tito, keberadaan PTN-BH di daerah sangat penting karena berfungsi sebagai center of excellence sekaligus lembaga think tank. Dengan keunggulan tersebut, PTN-BH diyakini mampu menunjang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

"PTN-BH ini kan sebagai center of excellence tadi, (tempatnya) para pemikir. Otomatis sangat diharapkan dapat memberikan dukungan di bidang penelitian dan memancing kreativitas daerah," imbuh Ketua MWA Universitas Sriwijaya tersebut.

Karena itu, Tito kembali meyakinkan Pemda agar tidak ragu memberikan dukungan tersebut. Ia bahkan mengaku akan menggelar rapat koordinasi secara virtual yang melibatkan para pihak terkait guna menegaskan kembali pesan ini kepada seluruh daerah.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Wakil Menteri Keuangan RI Anggito Abimanyu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi, Ketua Forum MWA PTN-BH Periode 2024-2025 Mohammad Nuh, serta para anggota MWA dari berbagai PTN-BH di seluruh Indonesia.

Lihat juga Video: 7 Bidang Ilmu di PTN Indonesia yang Masuk QS WUR by Subject 2025

(anl/ega)

Bandung -

Sebanyak 40 warga binaan Rutan Kelas I Bandung (Kebonwaru) mendapat pelatihan membuat pastry hingga pangkas rambut. Kegiatan yang dimulai pada Selasa (6/5/2025) ini akan berlangsung selama satu bulan ke depan.

Dua pelatihan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan warga yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pelatihan ini sekaligus juga merupakan upaya menghapus stigma negatif terhadap para mantan warga binaan.

"Stigma bahwa warga alumni dari lapas adalah orang-orang yang tidak bisa diperbaiki harus kita buktikan salah. Memang tidak mudah, tetapi di situlah letak berkahnya," ujar Farhan.

Menurutnya, pelatihan ini dapat menjadi ajang pembuktian bahwa warga binaan mampu berubah dan memiliki keterampilan untuk berkontribusi di masyarakat setelah bebas. Farhan menegaskan bahwa mereka merupakan bagian dari warga Kota Bandung.

"Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari pemberdayaan. Mereka adalah warga Kota Bandung, hanya saja sedang berada dalam proses pembinaan. Kesempatan untuk memperbaiki diri itu harus kita dukung sepenuhnya," jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Farhan berencana kembali mengunjungi rutan pada hari terakhir pelatihan pangkas rambut, yakni di 10 hari ke depan. Ia menegaskan, meskipun pernah membuat kesalahan di masa lalu, warga binaan akan terus didukung untuk dapat memperbaiki diri.

"Hari ke-10 saya akan datang ke sini untuk dicukur. Bukan formalitas, tapi sebagai bukti bahwa pelatihan ini benar-benar membuahkan hasil," ujarnya.

"Kesalahan masa lalu telah terjadi, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri masih ada. Itulah yang kita dukung hari ini," tutup Farhan.

Walkot Bandung Farhan saat membuka pelatihan di Rutan Bandung Foto: Istimewa

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Andri Darusman menjelaskan, pelatihan ini merupakan bagian dari program perluasan kesempatan kerja yang dibiayai APBD Kota Bandung tahun 2025.

Ia mengaakan, program ini merupakan bagian dari 240 paket pelatihan berbasis usulan Musrenbang serta 10 paket pelatihan reguler yang dijalankan Disnaker Kota Bandung.

Perlu Lebih Banyak Pelatihan

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Kusnali berharap, pelatihan ini tidak berhenti di dua bidang saja. Dengan jumlah warga binaan yang mencapai hampir 2.000 orang, ia mengusulkan agar pelatihan diperluas, termasuk ke bidang-bidang teknis yang banyak diperlukan masyarakat seperti servis AC.

"Sekarang hampir semua rumah pakai AC. Kalau warga binaan dilatih servis AC, mereka tidak hanya punya keahlian, tapi juga peluang kerja nyata setelah bebas. Ini akan sangat aplikatif," ungkapnya.

Ia pun mengusulkan agar Pemkot Bandung dapat membuat kebijakan khusus untuk memperkerjakan eks-warga binaan yang telah mengikuti pelatihan, misalnya untuk program layanan masyarakat seperti pembersihan AC di kawasan perkampungan.

"Semoga kolaborasi ini menjadi langkah awal sinergi yang lebih luas dan berkelanjutan," katanya.

Kepala Rutan Kelas I Bandung Pance Daniel menambahkan, pelatihan ini diikuti oleh 40 warga binaan yang telah melalui proses seleksi. Program ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan kurikulum yang aplikatif dan pelatihan langsung dari instruktur profesional di bidang masing-masing.

Selain memperoleh keterampilan teknis, peserta juga akan menerima sertifikat pelatihan resmi. Diharapkan, sertifikat tersebut dapat menjadi modal para warga binaan untuk dapat produktif saat kembali ke masyarakat.

"Pelaksanaan pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Rutan Kelas I Bandung untuk terus mendorong transformasi pemasyarakatan melalui sinergi dengan berbagai pihak, serta mewujudkan pembinaan yang bermartabat dan berkelanjutan," pungkasnya.

(dir/dir)

Bandung -

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta agar polemik lahan di wilayah Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, dapat diselesaikan secara hukum. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa sejumlah warga Sukahaji di Taman Cikapayang saat momen Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025).

Farhan juga meminta agar perwakilan perumahan Taman Sakura yang digadang-gadang sebagai pemilik lahan di kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, agar tidak melakukan pemagaran yang membatasi aktivitas warga.

Diketahui, lahan seluas 7,5 hektare di kawasan tersebut saat ini dipasangi pagar seng dan plang yang menyatakan bahwa tanah dimiliki oleh Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar.

"Sesuai dengan kesepakatan bersama warga dan Gubernur Jawa Barat, serta pemilik Taman Sakura, agar dapat menyelesaikannya secara hukum. Saya sudah meminta kepada siapapun yang merasa mewakili Taman Sakura, jangan melakukan pemagaran, jangan melakukan pembongkaran," ungkap Farhan, Jumat (2/5/2025).

Ia meminta agar warga yang telah didata untuk mendapatkan uang kerohiman agar dapat menerimanya dan memenuhi kesepakatan untuk mencari tempat tinggal di wilayah lain dengan mengontrak. Sementara itu, bagi warga yang menolak uang kerohiman yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memilih untuk bertahan tinggal di kawasan tersebut, Farhan meminta agar dapat menempuh jalur hukum.

"Untuk warga yang menerima kerohiman, silakan diterima dengan baik dan kemudian memenuhi kesepakatan. Untuk warga yang menolak, silakan langsung menuju ke arah tindakan atau ranah hukum," paparnya.

Ia menyebut akan mempersilakan warga dan pihak yang berpolemik untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar hak hidup seluruh warga Kota Bandung dapat terjaga.

"Kalau perlu ke pengadilan, silahkan dilaksanakan. Kami menghargai hak hidup keseluruhan warga Kota Bandung," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga Sukahaji pernah bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, didampingi oleh Wakil Wali Kota Bandung Erwin pada Rabu 16 April 2025.

Dalam mediasi tersebut, Dedi menyebut akan memberikan dana kerohiman berupa bantuan uang kontrak selama satu tahun termasuk untuk kebutuhan pangan, bagi warga yang memilih untuk direlokasi. Dana yang disiapkan sebesar Rp10 juta untuk satu rumah terdampak, untuk satu tahun.

"(Sumber dana) ada banyak, dari Pemprov, BJB Peduli, banyak lah orang-orang yang akan berempati memberikan bantuan sosial pada saudara-saudaranya yang kehilangan tempat tinggal. Hitungan aja 600 KK dikali Rp10 juta, sekitar Rp6 miliar," terang Dedi.

(orb/orb)

Jakarta -

Sidang mediasi gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum menemui kesepakatan. Pihak penggugat meminta Jokowi selaku termohon menunjukkan ijazahnya ke publik, namun permintaan itu ditolak tegas kuasa hukum Jokowi, YB Irpan.

Sidang yang berlangsung 1,5 jam di Pengadilan Negeri Solo itu meminta tergugat menunjukkan ijazah Jokowi. Dalam tuntutan itu, menurut Irpan, penggugat meminta untuk menunjukkan ke publik.

"Dalam proses mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt Muhammad Taufik ya hari ini telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik," kata Irpan seusai sidang mediasi, dilansir detikJateng, Rabu (30/4/2025).

Irpan mengatakan pihaknya dengan tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut. Alasannya, menurut dia, pihak penggugat tidak mempunyai legal standing.

"Atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan," tegasnya.

Di sisi lain, ia menegaskan setiap orang mempunyai hak untuk perlindungan data diri pribadi. Untuk melindungi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

"Selain itu, di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya," bebernya.

Simak selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Jokowi Tunjukkan Ijazah UGM ke Penyidik Polda Metro Jaya

(yld/idh)

Jakarta -

Saat seorang pria mengucapkan janji pernikahan dengan wanita yang dicintainya, ia juga menyerahkan sejumlah barang, uang, atau harta lainnya kepada wanita tersebut. Pemberian ini dikenal sebagai mahar atau maskawin.

Dalam ajaran Islam, mahar merupakan salah satu syarat yang hukumnya wajib dalam pernikahan. Mahar bukan sekadar simbol kasih sayang, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap calon istri.

Oleh karena itu, Islam menetapkan syarat-syarat tertentu agar mahar sah diberikan dalam akad nikah. Namun perlu diketahui juga, terdapat jenis-jenis mahar yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip syariat.

Pengertian dan Hukum Mahar dalam Pernikahan Islam

Dalam buku Fikih Pernikahan oleh Achmad Ngarifin, dijelaskan makna mahar merupakan pemberian dalam pernikahan sebagai salah satu wujud pemuliaan Islam terhadap wanita. Secara bahasa, kata mahar berarti harta yang wajib diberikan sebab pernikahan dan dalam tata bahasa Indonesia mahar juga disebut sebagai maskawin.

Mahar merupakan salah satu syarat agar ijab qobul dianggap sah. Secara umum para ulama sepakat bahwa keabsahan mahar sama dengan beberapa syarat untuk dijadikan tsaman (jai), yakni sesuatu yang memenuhi syarat-syarat tsaman di dalam akad jual-beli baik berupa barang, jasa atau hutang.

Madzhab Syafi'i mengartikan mahar sebagai harta yang wajib diserahkan sebab nikah, hubungan seksual, hilangnya keperawanan, ataupun karena kematian. Dalam fiqih, mahar juga bisa disebut dengan istilah الصّدَاقُ (shidaq) yang diambil dari kata الصدق (shidg) yakni artinya adalah sungguh-sungguh mahar ini sebagai bentuk kesungguhan rasa cinta seorang pria kepada wanita yang akan dia nikahi.

Syariat mewajibkan yang membayar mahar adalah seorang pria atau calon suami, dengan pertimbangan fisik yang dimiliki oleh pria lebih kuat daripada seorang wanita sehingga mereka mampu untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan. Dalil dasar disyaratkannya mahar sebelum adanya kesepakatan para ulama" (ijma) dapat kita simak didalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4:

وَاتُوا النِّسَآءَ صَدُفْيِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."

Hukum mahar dalam pandangan fiqih adalah wajib, sebagai bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita dan menunjukan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan mempunyai hak memiliki harta. Mahar juga menunjukkan dalam pernikahan syariat Islam tidak hanya mementingkan salah satu pihak saja, melainkan juga melihat kemaslahatan dari kedua belah pihak. Rasulullah SAW pernah bersabda sewaktu ada sahabat yang hendak menikah:

الْتَمِسْ وَلَوْخَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ

Artinya: "Berikanlah (mahar) walaupun cincin dari besi." (HR Bukhari Muslim)

Syarat Sah Mahar dalam Pernikahan Islam

Dirangkum dari buku karya Achmad Ngarifin dan buku Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah oleh Muhammad Jafar, mahar dalam Islam baiknya memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Barang yang Suci dan Bermanfaat

Mahar harus berupa barang yang suci. Benda najis seperti darah, bangkai, anjing dan babi tidak sah untuk dijadikan mahar. Selain suci, juga tentunya harus memiliki manfaat, seperti halnya seperangkat alat salat atau harta yang dapat ditabung oleh mempelai wanita.

2. Barang yang Dapat Diserah-terimakan

Mahar harus berupa barang yang dapat diserahkan oleh pihak laki-laki dan dapat diterima oleh pihak perempuan. Membayarkan mahar yang berupa ikan yang masih berenang di laut lepas, atau burung-burung yang sedang terbang hukumnya tidak sah.

Mahar harus berupa barang yang keadaannya jelas, serta diketahui tempat jelasnya dan bukti sahnya. Mahar yang tidak disebutkan secara spesifik atau tidak diketahui keadaannya tidak dianggap sah. Barang yang dijadikan sebagai mahar harus berada di bawah kekuasaan pihak laki-laki, tidak diperbolehkan mahar yang dighosob atau bukan milik sendiri.

3. Berupa Harta Bernilai

Mahar haruslah berupa barang yang memiliki nilai. Tidak ada batasan terkait jumlahnya, bahkan mahar dalam jumlah kecil tetap sah asalkan bernilai. Setiap manusia berbeda-beda tingkat ekonominya, maka nash syariat mengisyaratkan tidak ada batas minimum atau maksimum dari mahar dalam wujud nominal.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa memang mahar tidak memiliki batas minimal. Diperbolehkan mahar berupa cincin dari besi, jasa mengajarkan Al-Qur'an, seperangkat alat salat dan lainnya, yang terpenting kedua belah pihak rela dan ridho atas hal tersebut.

Namun jika kita meneladani dari Rasulullah bisa kita ketahui bahwa disunahkan mahar tidak melebihi 500 dirham dan tidak kurang dari 10 dirham (1 dirham = 2 Gram perak).

4. Berupa Barang Halal

Mahar haruslah bukan barang ghasab atau barang rampasan. Ghasab berarti mengambil barang orang lain tanpa izin meskipun dengan niat mengembalikannya. Mahar yang berasal dari barang ghasab tidak sah, meskipun akad nikahnya tetap dianggap sah. Mahar haruslah berupa barang yang sifatnya halal.

Mahar yang Dilarang

Mahar memiliki hikmah atau tujuan, yakni sebagai bentuk pemuliaan Islam kepada wanita. Di zaman jahiliyyah, wanita tidak memiliki hak sehingga urusan mahar sangat bergantung kepada walinya. Orang tua wanita yang menentukan mahar, menerimanya, dan membelanjakannya untuk dirinya sendiri.

Sedangkan pengantin wanita tidak punya hak sedikitpun atas mahar itu dan tidak bisa membelanjakannya. Maka datanglah Islam menyelesaikan permasalahan ini dan melepaskan beban serta mewajibkan mahar kepada wanita bukan kepada ayahnya.

Pemberian mahar akan memberikan pengaruh besar pada hubungan pernikahan antara suami dan istri berupa ikatan tali pernikahan yang kokoh dan kuat, serta wujud nyata kepemimpinan suami. Seperti tertuang dalam ayat berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS An-Nisa ayat 34)

Dalam ajaran Islam terdapat beberapa jenis mahar yang tidak diperbolehkan. Pada buku Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2 karya Ibnu Rusyd, terjemahan Al Mas'udah, dijelaskan beberapa bentuk mahar yang tidak sah menurut ajaran Islam sebagai berikut:

1. Mahar dari Barang Terlarang

Mahar ini berupa benda-benda yang dilarang seperti khamr (minuman beralkohol), daging babi, buah yang belum matang sempurna, atau hewan seperti unta yang terlepas. Apabila mahar menggunakan barang-barang tersebut, maka keabsahan akadnya menjadi bahan perdebatan. Imam Abu Hanifah berpendapat akad tetap sah jika terdapat mahar mitsil, sementara Imam Malik berpendapat bahwa akad menjadi rusak dan batal, baik istri telah digauli maupun belum.

2. Mahar dengan Barang Cacat

Menurut Imam Syafi'i, jika mahar yang diberikan cacat, istri berhak meminta kompensasi berupa harga barang tersebut. Di kesempatan lain, beliau juga berpendapat bahwa istri bisa meminta mahar mitsil. Sementara dalam mazhab Maliki, istri berhak menerima pengganti berupa barang sejenis.

3. Mahar yang Ditetapkan untuk Ayah Pihak Perempuan

Dalam kasus ini, apabila seorang pria menikahi wanita dengan mensyaratkan sebagian mahar diberikan kepada ayah si wanita, maka praktik tersebut dianalogikan seperti wakil dalam transaksi jual beli yang mengharuskan pemberian untuk dirinya. Menurut hukum Islam, pernikahan semacam ini tidak diperbolehkan.

Pendapat Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, dan Abu Ubaid. Abu Dawud, Nasa`i, dan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata bahwa Rasulullah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى حِبَاءٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحَ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ

Artinya: "Wanita mana pun yang menikah dengan mahar pemberian sebelum akad nikah dilakukan, maka itu miliknya. Tetapi apa-apa yang diberikan setelah akad nikah, maka itu milik orang yang diberi. Orang yang paling berhak menghormati seseorang adalah anak perempuan dan saudara perempuannya."

4. Mahar Bercampur dengan Jual Beli

Mahar bercampur dengan jual beli yang dimaksud seperti istri menyerahkan budak lelaki pada suaminya, kemudian suaminya membayar berupa seribu dirham untuk mahar istrinya, namun di dalamnya juga terdapat harga untuk membayar budak tersebut.

Imam Syafi'i dalam Al-Umm 10: Kitab Induk Fiqih Islam Edisi Terjemahan menjelaskan, "Apabila seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki dengan mahar berupa sesuatu yang tidak dapat dijadikan upah (ju'l), seperti ketika seseorang berkata, 'Saya nikahkan Anda dengan mahar bahwa Anda harus menyerahkan kepada saya budak saya yang melarikan diri...' atau dia berkata, 'Saya nikahkan Anda dengan mahar bahwa Anda harus menyerahkan kepada saya unta milik saya yang melarikan diri...' Jika itu yang terjadi, maka semua syarat itu hukumnya tidak boleh, tetapi pernikahan yang dilakukan itu tetap sah dan si istri berhak menerima mahar yang wajar baginya."

5. Mahar yang Memberatkan

Mahar yang memberatkan juga dilarang dalam ajaran Islam. Melansir Buku Pintar Fikih Wanita karya Abdul Qadir Manshur disebutkan bahwa mahar bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya sebagai simbol ikatan cinta kasih.

Pernikahan dengan mahar yang ringan justru dikatakan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Sebagaimana dikatakan dalam hadits, diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit biayanya." (HR Ahmad)

6. Mahar yang Tidak Memiliki Nilai

Meskipun Islam melarang mahar yang memberatkan pihak mempelai pria, mahar yang tidak memiliki nilai pun termasuk dalam kategori mahar yang terlarang. Dalam buku Walimah Cinta karya Ummu Azzam disebutkan bahwa Islam memberikan kemudahan bagi laki-laki yang tidak mampu memenuhi permintaan mahar bernilai tinggi dari calon istri, yakni dengan cara mencicil atau mengangsur mahar tersebut. Mahar yang diperbolehkan dalam Islam harus memiliki nilai, baik berupa emas, seperangkat alat salat, maupun sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan calon istri.

Nah itulah tadi hukum, syarat, hingga larangan mahar yang sah dalam pernikahan Islam. Wallahua'lam.

(aau/fds)

Batam -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA). Para WNA itu dideportasi diduga karena menyalahgunakan izin tinggal selama melakukan kegiatan syuting film di Batam.

"Telah dilaksanakan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi terhadap 8 WN Singapura dan 1 satu WN Malaysia yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Mereka dideportasi pada Jumat (18/4), melalui pelabuhan internasional Batam Center," kata Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Muhammad Faris Pabittei, Sabtu (26/4/2025).

Para WNA yang dideportasi itu diperiksa oleh imigrasi sejak Jumat (11/4). Para WNA itu diduga melakukan kegiatan pembuatan film di salah satu hotel di Batam Center, Kota Batam.

"Sedangkan WNA tersebut menggunakan Visa on Arrival (VOA) atau izin tinggal kunjungan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut," ujarnya.

Faris menjelaskan dari hasil pemeriksaan, para WNA tersebut telah mengantongi izin lokasi dari Kementerian Kebudayaan. Namun, mereka tetap melanggar aturan keimigrasian karena tidak menggunakan jenis visa yang sesuai.

"Untuk kegiatan produksi film, seharusnya menggunakan visa dengan indeks C14, D14, atau E23K," ujar Faris.

Dari penindakan tersebut, Faris menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Batam komitmen dalam menegakkan hukum keimigrasian guna memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus berkomitmen dalam penegakan hukum Keimigrasian di wilayah Batam guna memastikan keberadaan dan kegiatan Orang Asing mematuhi hukum di Wilayah Indonesia dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

(dhm/dhm)

Mamuju -

Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal China karena diduga melanggar administrasi keimigrasian. Dua orang merupakan investor tambang dan satu lainnya kapten kapal.

"Ketiga orang asing kami amankan hanya untuk dimintai keterangan," ujar Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju Muhammad Adam kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial ZZ (54), WZ (32), dan HZ (57). Mereka diamankan di Kabupaten Pasangkayu pada Rabu (23/4).

"Saat ini (ketiganya) masih dilakukan pemeriksaan di ruang penyidikan Kantor Imigrasi," terangnya.

Sejauh ini, lanjut Adam, belum ditemukan pelanggaran serius dari ketiga WNA tersebut. Dokumen keimigrasian mereka juga dinyatakan lengkap namun, ada perbedaan antara wilayah kerja dan domisili yang tertera dalam dokumen.

"Secara administrasi, ketiganya terdaftar di Jakarta, tapi mereka melakukan aktivitas kerja di Kabupaten Pasangkayu. Ini yang menjadi perhatian kami," jelasnya.

Ia menuturkan pemeriksaan ini dilakukan secara persuasif. Pihaknya hanya memberikan pengarahan agar ketiga WNA itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini hanya sebatas memberikan pemahaman soal regulasi yang benar. Kami ingin memastikan mereka bekerja sesuai aturan di lokasi kerja," imbuhnya.

(hsr/hsr)

Solo -

Kuasa hukum Presiden ke-7, Joko Widodo, YB Irpan siap menghadapi sidang perdana gugatan wanprestasi mobil Esemka yang dilayangkan oleh warga Ngoresan, Jebres, Solo, Aufaa Luqmana Re A (19). Dalam menghadapi persidangan Kamis (24/4) besok, Jokowi akan diwakili Irpan.

Irpan mengatakan, sidang perdana dengan agenda sebatas memeriksa kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi kuasa hukum dan para pihak.

"Persiapan yang kami lakukan ya sebatas menyiapkan berita acara sumpah dan dokumen-dokumen terkait lainnya terutama surat kuasa khususnya, itu aja," katanya dihubungi awak media, Rabu (23/4/2025).

Ditanya apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan perdana, Irphan mengatakan dirinya yang akan mewakili di persidangan. Dia bilang Jokowi masih ada kegiatan di Jakarta.

"Bapak untuk besok pagi sementara saat tadi belum atur, tapi yang jelas secara normatif oleh karena Bapak sudah memberikan kuasa kepada saya itu cukup saya wakili. Namun demikian, semisal Bapak longgar ya sah-sah saja dan itu dimungkinkan, tapi nampaknya Bapak terlalu banyak kesibukan ya di Jakarta hari ini," bebernya.

Ia menjelaskan bahwa proses gugatan ini melalui proses yang panjang. Di sidang pertama memastikan kelengkapan berkas

"Untuk sidang pertama kan sebatas memastikan mengenai kelengkapan berkas itu sah atau tidak, sehingga berhak mewakili atau tidak. Nanti kalau sudah lengkap mereka diwajibkan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi dulu," bebernya.

"Kalau mediasi deadlock baru ya, pada saat tuh mediasi itu nanti oleh hakim mediator kan berharap para pihak secara prinsipal hadir ya. Apabila deadlock mediasi jawab terlebih dahulu baru pembuktian," lanjutnya.

Untuk menghadapi proses persidangan besok, dirinya mendapat pesan dari Jokowi untuk tetap menjaga etika dan tidak boleh terlalu reaktif.

"Pesannya supaya kami tetap menjaga etika, jangan sampai reaktif ketika ada komentar-komentar yang sifatnya menyudutkan. Intinya lebih kurang seperti itu sajalah. Pokoknya tidak boleh terlalu reaktif, pokoknya datar-datar kita cermati secara seksama. Intinya itu saja ya," tuturnya.

Selain sebagai kuasa hukum dalam gugatan mobil Esemka, dirinya juga ditunjuk Jokowi sebagai kuasa hukum dalam gugatan ijazah SMA 6.

"Nah, hari ini saya merapat di Jakarta untuk menerima surat kuasa dari Pak Jokowi Mengenai perkara yang nomor 99 yang dilayangkan Pak Muhammad Taufiq," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menentukan jadwal sidang perdana gugatan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, tentang ijazah Presiden Republik ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar pada 24 April.

Artinya, sidang tersebut akan digelar di hari yang sama dengan sidang perdana gugatan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PN Skt, terkait mobil Esemka.

"Betul (sidang perdana gugatan ijazah Jokowi) tanggal 24 April 2025. Iya, bareng (dengan sidang perdana gugatan mobil Esemka)," kata Humas PN Solo Bambang Ariyanto saat dihubungi awak media, Selasa (15/5).

(apl/dil)

Jakarta -

Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai Mensesneg Prasetyo Hadi layak menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin menilai Prasetyo menguasai peran sebagai corong Presiden.

"Layak dia, layak dan bagus sekali," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Cak Imin menyambut baik sosok Prasetyo Hadi menjadi jubir Presiden. Cak Imin mengungkit saat Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang berdemo di Patung Kuda, Jakarta.

"Saya menyambut baik, saya sangat senang dan terbukti waktu Mensesneg menemui mahasiswa demo, berbicara dengan teman-teman mahasiswa, bahkan naik panggung juga ketika menjelaskan berbagai agenda pemerintah, Pak Mensesneg betul-betul menguasai," tambahnya.

Prasetyo diketahui ditunjuk menjadi jubir Presiden. Pras, sapaan akrabnya, mengatakan diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4).

Simak juga Video: Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO

(dwr/rfs)

Jakarta -

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat kembali menyapa kadernya Mukhamad Misbakhun yang pernah disinggungnya beberapa saat lalu di acara Partai Golkar. Kini, Bahlil memuji Misbakhun sebagai sahabat lama.

Sapaan itu disampaikan saat pembukaan program pelatihan 'Executive Education Program for Young Political Leaders, Batch-18' yang digelar Golkar Institute di Jakarta, Senin (21/4/2025), Bahlil menyebut Misbakhun sebagai sahabatnya. "Sahabat yang sudah lama sekali," ujarnya.

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan semula Misbakhun lebih dikenal sebagai anggota Komisi XI DPR. Namun, kini Misbakhun dipercaya memimpin komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan tersebut.

Menurut Bahlil, kiprah Misbakhun sebagai politikus telah melalui proses panjang. Tokoh nasional asal Indonesia Timur itu mengatakan Misbakhun pernah berkarier di partai lain. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung Misbakhun pernah berhadapan dengan hukum.

"Pernah mendapatkan cobaan, ujian di aspek hukum," ucap Bahlil. Sebagai informasi, Misbakhun memang pernah didakwa dalam perkara bank Century lantaran vokal terhadap kasus itu. Namun, ia dijatuhi vonis bebas murni oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali (PK) tersebut.

Bahlil juga menyebut Misbakhun sebagai sosok berintegritas, intelek, dan berprinsip sehingga tidak mudah menyerah.

"Karena memiliki integritas, intelektualitas, dan punya prinsip yang kuat, beliau (Misbakhun, red) bukan menyerang dari sebuah proses hambatan, tetapi keluar sebagai pemenang," imbuhnya.

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri dan tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihala Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32%.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhun-nya mana Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

"Yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu," tambahnya.

(maa/maa)

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir melihat perlunya hukuman berat untuk aparat penegak hukum yang terlibat suap kasus korupsi. Pasalnya, aparat aparat penegak hukum sudah merusak penegakan hukum perkara korupsi.

Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan tentang tuntutan hukuman berat yang harus dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangangi perkara suap Rp60 miliar kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap MAN karena diduga menerima suap Rp60 miliar saat menangani perkara CPO di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. ?Saya setuju (dituntut hukuman mati atau hukuman berat). Bukan hanya hakimnya, tapi semua penegak hukum,? kata Muzakir, Senin (21/4/2025).



Hukuman berat ini harus dijatuhkan kepada mereka. Sebab sebagai penegak hukum malah mereka yang merusak tatanan hukum sendiri. Sebagai orang yang harusnya memberantas korupsi malahan mereka yang melakukan korupsi.

Muzakir melihat perlunya ada revolusi terhadap mental para hakim dan penegak hukum. Para penegak hukum harus disumpah dan diminta mengembalikan semua harta hasil suap atau korupsinya. ?Kalau tidak bersih disingkirkan saja,? katanya.

Dalam persoalan hukuman berat kasus korupsi, menurut Muzakir, harus dibedakan antara otak pelaku korupsi, dan orang-orang bawah yang hanya menjalankan tugas. Muzakir menilai, orang yang masuk penjara karena korupsi memang belum tentu bersalah.

Karena bisa saja kalangan bawah yang terjerat korupsi hanya menjalankan perintah dari atasannya. ?Cuma ketiban sampur mereka harus menjalani hukuman. Sementara yang lain tidak diproses, karena penegakkan hukumnya yang diskriminatif,? kata dosen pengajar di UII Yogyakarta ini.

Dia berpendapat banyak kasus korupsi yang para otak korupsinya justru tidak diproses karena mereka memiliki bargaining politik. ?Jadi sekarang itu penegakan hukum diskriminatif. Pasti ada yang dikorbankan. Pertanyaan saya apakah orang-orang seperti ini (anak buah,Red) harus dihukum mati?? imbuhnya.

Muzakir memandang bahwa seharusnya mereka yang dihukum mati atau dihukum berat adalah para pengambil kebijakan. Persoalannya, justru otak kasus justru banyak yang tidak diproses hukum. ?Untuk dilakukan hukuman mati syaratnya penegakan hukum harus objektif, tidak boleh diskriminatif. Kasian mereka, orang-orang kecil ini yang jadi korban,? pungkasnya.

Jakarta -

Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Para tersangka terdiri atas hakim, pengacara dan panitera.

Para terdakwa digiring ke mobil tahanan usai dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4/2025) malam. Mereka mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan tangan diborgol.

Kasus suap dan gratifikasi ini berkaitan dengan vonis onslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Terdakwa dalam vonis lepas ini adalah korporasi PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Sementara empat tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ini yakni Ketua PN Jakarta Selatan yang sekaligus mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta (MAN), pengacara Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR), serta panitera muda pada PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG).

Wahyu digiring lebih dulu ke mobil tahanan. Dia mengenakan topi berwarna putih dan masker hijau. Kemudian disusul Marcella. Dia mengenakan masker berwarna putih dengan potongan rambut bondol.

Penampakan empat tersangka kasus suap vonis lepas korupsi minyak goreng ditahan Kejagung (Mulia/detikcom)

Sementara Muhammad Arif Nuryanta terlihat memakai topi putih yang digiring ke mobil tahanan. Dia tak mengenakan masker.

Ariyanto menjadi tersangka terakhir yang digiring ke mobil tahanan. Dengan memakai hoodie dan topi sambil menutupi wajahnya, Ariyanto berjalan ke mobil tahanan.

Empat tersangka ini tak mengucapkan kalimat apapun saat memasuki mobil tahanan. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak malam ini.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengatakan Marcella dan Ariyanto diduga memberikan suap sebesar Rp 60 miliar ke Arif. Uang itu diberikan agar majelis hakim memberikan putusan lepas.

"Penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, diduga sebanyak Rp 60 miliar di mana pemberian suap tersebut atau gratifikasi diberikan melalui WG," ujar Qohar dalam konferensi pers.

Penampakan empat tersangka kasus suap vonis lepas korupsi minyak goreng ditahan Kejagung (Mulia/detikcom)

"Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan ontslag," imbuhnya.

(mib/ygs)